Bank DKI Targetkan Rebranding dan IPO Tahun Ini, Ini Rencana Besarnya

PT Bank DKI sedang mempersiapkan diri untuk melakukan rebranding dan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) pada tahun ini. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim, mengungkapkan bahwa Bank DKI perlu melakukan transformasi menyeluruh sebelum melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginginkan Bank DKI menjadi perusahaan yang lebih transparan dan dapat dikendalikan oleh masyarakat melalui kepemilikan saham, karena perusahaan terbuka cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Cyril menjelaskan bahwa perubahan besar perlu dilakukan, terutama terkait sistem dan sumber daya manusia di Bank DKI. Transformasi tersebut harus memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tujuan bank dan Pemprov DKI. Selain itu, Bank DKI juga harus meningkatkan kualitas layanan dan memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat terganggu akibat gangguan IT baru-baru ini.

Chico juga menyampaikan bahwa Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan sementara, dan posisi ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai bagian dari persiapan IPO, Bank DKI akan menjalani proses rebranding, meskipun lebih tepat jika disebut sebagai transformasi, karena perubahan yang dilakukan tidak hanya pada tampilan luar, tetapi juga pada sistem internal untuk meningkatkan pelayanan kepada warga DKI.

Chico berharap agar target IPO Bank DKI dapat tercapai dalam waktu enam bulan ke depan, sesuai arahan Gubernur. Meski OJK belum menerima pengajuan IPO dari Bank DKI, mereka mendukung penuh upaya BPD untuk melantai di BEI, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan, seperti tata kelola yang baik dan permodalan yang kuat.

Pentingnya Infrastruktur untuk Kemandirian Kalimantan Utara di Perbatasan

Leave a reply

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menekankan urgensi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah Kalimantan Utara yang mencakup sekitar 75 ribu kilometer persegi berbatasan langsung dengan negara bagian Malaysia, Sabah dan Sarawak, sepanjang 1.038 kilometer. Menurut Zainal, dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting, mengingat adanya lebih dari satu juta hektare hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adat.

Zainal menjelaskan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa banyak desa di perbatasan yang masih terisolasi. Jalur yang rusak parah sering kali menyebabkan perjalanan sejauh 60 kilometer memakan waktu hingga enam jam. Bahkan, beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil atau melalui sungai yang deras. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya akses ke daerah-daerah tersebut, termasuk saat Zainal mengunjungi langsung daerah perbatasan yang mengharuskannya menempuh perjalanan melalui hutan belantara selama tiga hari.

Kondisi ini juga mempengaruhi distribusi bahan pokok, sehingga harga barang-barang seperti semen melonjak drastis. Sebagai contoh, satu sak semen bisa mencapai harga Rp900 ribu. Masyarakat di daerah perbatasan harus bergantung pada pasokan dari Malaysia karena terbatasnya akses. Gubernur menambahkan bahwa untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengalokasikan subsidi angkutan sebesar Rp15 miliar per tahun, meskipun ada kekhawatiran anggaran ini akan menyusut karena kebijakan efisiensi.

Zainal juga mendorong pemerintah untuk memberikan status khusus kepada kendaraan masyarakat yang berpelat nomor Malaysia, mirip dengan perlakuan di Batam dan Sabang, guna menjaga pengawasan terhadap wilayah tersebut. Ia berharap pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur akan mempermudah distribusi sembako yang tidak bergantung lagi pada Sarawak.

Pemuda Muslim di Prancis Tewas Ditikam Brutal Setelah Membersihkan Masjid

Leave a reply

Seorang pemuda Muslim asal Mali, yang berusia sekitar 20 tahun, ditemukan tewas setelah ditikam secara brutal saat membersihkan masjid di La Grand Combe, sebuah kota bekas pertambangan di Prancis, pada Jumat (25/4/2025). Korban mengalami 50 tikaman dalam insiden tersebut.

Menurut laporan dari France24, pelaku adalah warga negara Prancis keturunan Bosnia yang bukan beragama Islam. Pada saat kejadian, hanya ada korban dan pelaku di dalam masjid tersebut.

Dari keterangan yang diterima, pelaku awalnya berpura-pura salat bersama korban sebelum menyerang dengan menikamnya berkali-kali dan kemudian melarikan diri. Setelah jenazah korban diidentifikasi, diketahui bahwa namanya adalah Aboubakar.

Sebagaimana dilansir oleh Euro News, pelaku yang bernama Olivier lahir di Prancis pada tahun 2004 dan dikabarkan belum pernah mengunjungi masjid sebelumnya. Pelaku diketahui merekam aksi penikamannya menggunakan ponsel dan juga terekam dalam rekaman kamera keamanan yang menunjukkan dirinya mengeluarkan hinaan terhadap Allah.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengecam keras serangan ini. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa rasisme dan kebencian berbasis agama tidak akan dibiarkan berkembang di Prancis, dan kebebasan beribadah harus dilindungi.

Sementara itu, Perdana Menteri Prancis, François Bayrou, menyebut insiden ini sebagai sebuah tindakan kekejaman Islamofobia dan menyatakan solidaritas kepada keluarga korban serta umat Muslim yang terdampak.

Dewan Umat Muslim Prancis (CFCM) mengungkapkan kekhawatirannya terkait serangan anti-Muslim ini dan mengimbau agar umat Muslim di Prancis lebih waspada.

Penyelidik, melalui Jaksa Abdelkrim Grini, menyatakan bahwa motif Islamofobia merupakan indikasi utama dalam penyelidikan ini, meskipun mereka masih menyelidiki kemungkinan motif lain. Grini menegaskan bahwa pelaku dianggap berpotensi berbahaya dan harus segera ditangkap untuk mencegah jatuhnya korban lain.

Pakistan Desak Penyelidikan Internasional Terkait Serangan di Kashmir, Menanggapi Tuduhan India

Leave a reply

Pada 26 April 2025, Pakistan menyerukan dilakukannya penyelidikan independen terkait serangan yang terjadi di Kashmir, yang menewaskan puluhan wisatawan asal India. Pemerintah India segera menuduh Pakistan terlibat dalam insiden tersebut, namun Islamabad dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam penyelidikan internasional. Menteri Dalam Negeri Pakistan, Mohsin Naqvi, menegaskan dukungan penuh terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang netral, serta pentingnya menghormati prinsip perdamaian dan hukum internasional.

Serangan yang terjadi pada hari Selasa sebelumnya itu mengakibatkan 25 wisatawan asal India dan satu warga Nepal tewas. India menuduh dua dari tiga pelaku serangan tersebut berasal dari Pakistan, tetapi klaim ini langsung dibantah oleh pihak Pakistan. Perdana Menteri India, Narendra Modi, bersumpah akan mengejar para pelaku hingga ke ujung dunia dan berjanji akan memberikan hukuman yang berat bagi mereka yang terlibat.

Ketegangan antara kedua negara semakin meningkat, dengan seruan dari politisi India untuk mengambil langkah militer. Pakistan merespons dengan menutup wilayah udaranya bagi maskapai India, sementara India memilih untuk menangguhkan Perjanjian Air Indus 1960. Setelah empat tahun tanpa insiden besar, bentrokan senjata kembali pecah di sepanjang perbatasan Kashmir. Sementara itu, pasukan India terus melakukan operasi pencarian di wilayah tersebut, menghancurkan rumah-rumah yang diduga milik militan, termasuk tempat tinggal seorang tersangka yang telah lama hilang. Ketegangan ini juga menyebabkan perubahan rute penerbangan, yang berdampak pada peningkatan biaya operasional dan waktu tempuh maskapai.

Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri Capai Rp12,83 Triliun pada Kuartal I-2025

Leave a reply

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal pertama tahun 2025 telah mencapai Rp12,83 triliun. Jumlah ini diberikan kepada lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia, dan sudah mencakup 33,34 persen dari target penyaluran KUR tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp38,5 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa komitmen bank adalah memberikan pembiayaan yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada pelaku usaha. Penyaluran KUR Bank Mandiri difokuskan pada sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah. Penyaluran KUR pada kuartal I-2025 didominasi oleh sektor produksi, yang mencapai 59,88 persen, atau setara dengan Rp7,68 triliun. Sementara itu, sektor non-produksi tercatat sebesar Rp5,15 triliun.

Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi mencapai Rp3,81 triliun. Selain itu, sektor jasa produksi dan industri pengolahan juga mendapatkan porsi signifikan, yakni Rp2,71 triliun dan Rp984 miliar. Dari sisi segmen kredit, KUR Kecil mendominasi dengan total penyaluran sebesar Rp8,18 triliun, diikuti oleh KUR Mikro yang mencapai Rp4,64 triliun.

Dalam memastikan kualitas penyaluran, Bank Mandiri tetap mengutamakan kehati-hatian dalam analisis kredit, yang tercermin dalam rasio kredit bermasalah (NPL) yang terus membaik. Sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan sektor produktif. Selain itu, Bank Mandiri terus mengembangkan ekosistem digital melalui platform seperti Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin’ Merchant untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.

Bursa Saham Terbaik Dalam Dekade Terakhir

Leave a reply

Selama sepuluh tahun terakhir, pasar saham global telah melewati berbagai tantangan besar, mulai dari perang dagang yang dimulai pada 2018, dampak pandemi Covid-19 pada 2020, hingga ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China. Namun, meski dihantam oleh sejumlah guncangan tersebut, bursa saham Amerika Serikat dan India berhasil mencatatkan hasil yang luar biasa, sementara pasar China justru mengalami penurunan yang cukup tajam.

Berdasarkan data dari CNBC Research Indonesia, indeks NASDAQ di Amerika Serikat menjadi yang terbaik dengan kenaikan 239,03% dalam periode tersebut, yang setara dengan Compound Annual Growth Rate (CAGR) 12,99%. Sementara itu, indeks SENSEX dari India mencatatkan pertumbuhan 190,06% (CAGR 11,24%), dan S&P 500 di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 160,15% (CAGR 10,03%). Pasar saham Brasil, melalui indeks Bovespa, juga menunjukkan performa yang solid dengan kenaikan 142,27% (CAGR 9,25%).

Di sisi lain, indeks Dow Jones mencatatkan pertumbuhan 122,30% (CAGR 8,32%), diikuti oleh bursa saham Jerman, DAX, yang naik sebesar 83,33% (CAGR 6,25%), dan Nikkei 225 dari Jepang dengan kenaikan 77,55% (CAGR 5,91%). Beberapa negara lain seperti Afrika Selatan, Kanada, dan Italia mencatatkan pertumbuhan yang lebih kecil, di bawah 6%. Namun, pasar saham China menunjukkan penurunan signifikan dengan indeks Shanghai Composite yang turun -24,19%, dan Shenzhen Component yang anjlok -31,82%. Sementara itu, Indonesia mencatatkan kenaikan moderat sebesar 28,11% (CAGR 2,51%), sedikit lebih baik dibandingkan dengan Meksiko yang hanya tumbuh 23,19% (CAGR 2,11%).

Ibas Ajak Singapura Kolaborasi untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia

Leave a reply

Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menekankan pentingnya kerjasama perdagangan antara Indonesia dan negara lain, terutama Singapura, untuk mendongkrak perekonomian nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ibas dalam diskusi bersama Singapore International Chamber of Commerce (SICC), lembaga kamar dagang tertua di Singapura pada 24 April 2025.

Ibas berharap bahwa Indonesia dan Singapura dapat meningkatkan kolaborasi dalam hal investasi, perdagangan, dan berbagai program ekonomi lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ibas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang Indonesia (Kadin), menyampaikan bahwa kerja sama antar pemerintah, parlemen, dan pelaku bisnis dari kedua negara sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan global yang ada.

Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih dari lima persen pada tahun ini dan optimistis dapat mencapai delapan persen dalam beberapa tahun mendatang. Ibas berharap pertemuan tersebut dapat memberikan masukan mengenai regulasi dan praktik perdagangan yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Ibas juga menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan bagi Singapura, baik dalam perdagangan maupun investasi. Dia menambahkan bahwa Indonesia terus berupaya meningkatkan kredibilitas dan keadilan dalam penegakan hukum serta memperbaiki regulasi yang lebih ramah bagi dunia usaha.

Sementara itu, Wong Joo Seng, Second Deputy Chairman SICC Board, mengapresiasi apa yang telah disampaikan Ibas. Dia menilai Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal stabilitas dan prediktabilitas, namun berharap ada kebijakan yang lebih ramah investor untuk mempermudah perusahaan Singapura dalam merencanakan investasi di Indonesia.

Ganjar Respons Desakan Pemakzulan Wapres Gibran: Ayo Diskusikan Hal yang Lebih Bermanfaat

Leave a reply

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai permintaan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ganjar lebih memilih untuk mengajak berdiskusi mengenai topik lain yang lebih bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

“Saya tidak mengetahui persyaratan terkait hal tersebut, mari kita bicarakan isu yang lebih konstruktif untuk negara ini,” ujar Ganjar kepada wartawan seusai melayat di rumah duka Bunda Iffet di Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Minggu (27/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menjelaskan bahwa ada dua hal yang perlu dipertimbangkan jika sampai terjadi pemberhentian terhadap Gibran. Menurutnya, usulan pemecatan tersebut harus didasari oleh bukti kesalahan yang jelas.

“Saya tidak tahu apa alasannya, tetapi jika berbicara tentang pencopotan, kita harus tahu terlebih dahulu kesalahan apa yang dilakukan dalam struktur lembaga kepresidenan,” jelas Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga mengatakan bahwa pemecatan bisa dilakukan melalui proses parlemen, namun dengan syarat bahwa kesalahan tersebut dapat dibuktikan.

“Proses pemberhentian harus melibatkan parlemen. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjelaskan apa saja kesalahan yang dimaksud, jika ada, karena jika tidak, saya tidak memahami maksudnya,” ujar Ganjar.

Ganjar juga menyebutkan bahwa pemberhentian seorang wakil presiden dapat dilakukan melalui mekanisme pemakzulan, tetapi hal tersebut tentunya memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu.

“Menurut pemahaman saya, dalam konstitusi, mekanisme pemakzulan bisa ditempuh, namun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hingga saat ini, saya belum mengetahui syarat-syarat tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan yang menjadi sikap mereka terhadap situasi politik terkini. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah jenderal, laksamana, dan marsekal, serta para kolonel.

Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup antara lain kembalinya ke UUD 1945 yang asli, penghentian proyek-proyek strategis yang merugikan masyarakat, serta desakan penggantian Wakil Presiden melalui MPR.

Demikian artikel ini disadur dari detiknews, dengan judul: “Ganjar soal Desakan Pemberhentian Wapres Gibran: Mari Bicara yang Produktif”.

Indonesia Dorong Tata Kelola AI Berbasis Manusia di Forum BRICS

Leave a reply

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang kolaboratif dan berkeadilan dalam Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan BRICS di Brasilia, Brasil. Ia menyampaikan bahwa AI bukan sekadar tren teknologi, melainkan kekuatan besar yang merevolusi dunia kerja, termasuk di Indonesia. Dengan perubahan besar tersebut, Yassierli mengingatkan bahwa transformasi ini harus dikelola secara bijak dan inklusif agar membawa manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Yassierli, AI memiliki dua sisi tantangan, yaitu peluang untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, serta risiko memperdalam ketimpangan sosial jika tata kelolanya tidak memperhatikan aspek keadilan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memandang AI sebagai kekuatan positif yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab dengan pendekatan berpusat pada manusia. Tujuan utamanya adalah memperluas peluang, melindungi martabat manusia, dan memperkuat keadilan sosial.

Untuk mewujudkan hal itu, Indonesia menerapkan empat fokus utama, yakni mendorong inklusi digital dengan memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk pedesaan dan pekerja informal, mendapatkan akses teknologi. Indonesia juga menyiapkan keterampilan baru melalui pelatihan vokasi modern bekerja sama dengan sektor industri dan pendidikan. Selain itu, sistem perlindungan sosial diadaptasi untuk mendukung transisi tenaga kerja, seperti lewat Program Asuransi Kehilangan Pekerjaan. Terakhir, dialog sosial yang inklusif terus dikembangkan untuk memastikan seluruh pihak terlibat dalam perumusan kebijakan AI yang adil. Indonesia pun mengajak negara-negara BRICS memperkuat kerja sama global dalam bidang keterampilan digital dan inovasi berbasis keadilan.

Strategi Sri Mulyani Redam Gejolak Tarif AS dan Buka Peluang Baru untuk Indonesia

Leave a reply

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keyakinannya bahwa strategi Indonesia dalam merespons kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) mampu meredakan ketidakstabilan sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru. Dalam wawancara di sela-sela IMF-World Bank Spring Meetings 2025, Sri Mulyani menjelaskan bahwa langkah-langkah yang telah dipersiapkan pemerintah tak hanya meredam gejolak, tetapi juga memperluas jalan menuju ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pendekatan dialogis menjadi strategi utama Indonesia dalam bernegosiasi dengan Pemerintah AS, dengan memahami perspektif mereka dan menawarkan opsi untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia. Bersamaan dengan itu, Indonesia terus melakukan deregulasi serta reformasi administratif untuk mengurangi berbagai hambatan tarif dan non-tarif. Selain fokus pada negosiasi bilateral, Indonesia juga menjajaki diversifikasi pasar ekspor melalui kerja sama dengan mitra seperti ASEAN Plus Three dan Uni Eropa.

Sebelumnya, Menkeu AS Scott Bessent memperkirakan upaya penyeimbangan defisit perdagangan akan membutuhkan waktu sekitar dua hingga tiga tahun. Sejak penerapan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia, pemerintah bergerak cepat melakukan diplomasi dagang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia mendapat apresiasi dari Pemerintah dan pelaku usaha AS berkat respons cepat dan proposal kerja sama yang menyeluruh. Saat ini, Indonesia dan AS tengah membahas secara teknis beberapa poin penting untuk mencapai solusi konkret, ditandai dengan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) terkait Bilateral Agreement on Reciprocal Trade, Investment, and Economic Security.