Category Archives: Home

Tembakan Rudal Korea Utara ke Laut Timur: Pesan untuk Amerika atau Keamanan di Asia?

Pada Selasa pagi, 14 Januari 2025, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik jarak pendek, yang jatuh di Laut Timur. Peluncuran rudal tersebut diyakini sebagai upaya untuk mengirimkan pesan kepada pemerintahan Presiden AS terpilih, Donald Trump, yang akan kembali menjabat minggu depan. Hal ini disampaikan oleh para ahli militer di Korea Selatan.

Peluncuran rudal juga terjadi bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya, yang berada di Korea Selatan untuk serangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi negara-negara tetangga Asia. Iwaya dijadwalkan untuk memperkuat hubungan bilateral sebelum pemerintahan Trump dimulai.

Menurut laporan militer Korea Selatan, beberapa rudal balistik jarak pendek ditembakkan ke Laut Timur sekitar pukul 09.30 waktu setempat, di dekat wilayah Ganggye, Korea Utara. Para ahli militer menyatakan bahwa rudal tersebut terbang sejauh 250 kilometer sebelum akhirnya mendarat di laut.

Korea Selatan dan Amerika Serikat segera mendeteksi persiapan peluncuran rudal tersebut dan memantau pergerakan rudal sejak dini. Kedua negara mempertahankan kesiapsiagaan penuh, berbagi informasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan peluncuran lebih lanjut. Pasukan militer Korea Selatan dan AS juga menguatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman lainnya dari Korea Utara.

Pemerintah Korea Selatan mengecam tindakan ini, dengan Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengingatkan bahwa peluncuran tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. “Seoul akan menghadapi provokasi semacam ini dengan respons tegas, mengandalkan postur keamanan yang kuat dan aliansinya dengan AS,” ungkapnya.

Para pengamat internasional berpendapat bahwa peluncuran rudal tersebut mungkin merupakan isyarat dari Korea Utara kepada pemerintahan baru di AS. “Peluncuran ini bisa jadi dimaksudkan untuk memberikan tekanan menjelang masa jabatan kedua Presiden Trump,” kata Yang Moo-jin, Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul.

Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, langkah Korea Utara ini semakin menambah ketidakpastian yang harus dihadapi oleh negara-negara tetangga dan komunitas internasional menjelang pemerintahan baru di AS.

Peringatan Tsunami Dibatalkan Jepang Setelah Gempa M 6.8, Keamanan Warga Tetap Diperhatikan

Leave a reply

Pada Senin malam, 13 Januari 2025, Badan Meteorologi Jepang (JMA) mencabut peringatan tsunami yang dikeluarkan sebelumnya setelah gempa bumi dengan kekuatan 6,8 magnitudo mengguncang lepas pantai barat daya negara tersebut. Gempa terjadi sekitar pukul 21.19 waktu setempat, memicu peringatan tsunami di Prefektur Miyazaki, yang terletak di Pulau Kyushu, serta di Prefektur Kochi di wilayah selatan Jepang.

Seiring dengan gelombang peringatan yang dikeluarkan, gelombang tsunami awal setinggi satu meter tercatat menghantam pantai dalam waktu kurang dari 30 menit setelah gempa terjadi. Meskipun peringatan tsunami akhirnya dicabut, pihak berwenang masih meminta agar warga di kawasan yang terdampak tetap waspada dan menjauhi pantai. Peringatan tersebut mencakup potensi bahaya dari longsoran tebing dan batuan yang dapat jatuh jika gempa dengan kekuatan serupa kembali terjadi.

“Gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Kami mengingatkan warga untuk selalu siap dan memastikan bahwa persiapan menghadapi gempa dilakukan setiap hari,” ujar pihak berwenang dalam konferensi pers yang dilansir oleh CNN.

Jepang terletak di Cincin Api Pasifik, sebuah kawasan yang dikenal dengan aktivitas seismik yang tinggi, yang menjadikannya salah satu negara paling rawan gempa bumi di dunia. Pada musim panas lalu, badan meteorologi Jepang juga sempat mengeluarkan peringatan terkait kemungkinan gempa megathrust setelah serangkaian gempa di wilayah barat Jepang yang berasal dari Laut Hyuga-nada, tempat gempa terbaru terjadi.

Bencana gempa dan tsunami terbesar yang tercatat di Jepang terjadi pada tahun 2011, ketika gempa berkekuatan 9,1 magnitudo mengguncang wilayah Tohoku, utara Tokyo. Tsunami yang mengikuti menyebabkan lebih dari 20.000 korban jiwa, menghancurkan ribuan rumah, membanjiri kota-kota besar, dan memicu bencana nuklir yang melanda kawasan tersebut.

Dengan posisi geografis yang rawan gempa, Jepang terus memperkuat sistem peringatan dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi dampak bencana seismik di masa depan. Meskipun ancaman tsunami saat ini telah mereda, pihak berwenang mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kewaspadaan dan mengikuti petunjuk keselamatan.

Elon Musk Jadi Kandidat Pembeli TikTok, China Mulai Jajaki Transaksi Besar

Leave a reply

Pada Senin, 13 Januari 2025, Bloomberg News melaporkan bahwa China tengah mengeksplorasi kemungkinan menjual operasional TikTok di Amerika Serikat kepada miliarder Elon Musk. Langkah ini muncul di tengah ancaman dari pemerintah AS yang berencana memblokir aplikasi media sosial tersebut, dengan alasan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan induk ByteDance, diberi tenggat waktu hingga 19 Januari 2025 untuk melakukan penjualan.

Menurut sumber yang berbicara kepada Bloomberg secara anonim, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penggabungan TikTok dengan perusahaan media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, yang dimiliki oleh Elon Musk. Nilai operasional TikTok di AS diperkirakan mencapai antara 40 hingga 50 miliar dolar AS (sekitar Rp 650 triliun hingga Rp 813 triliun), angka yang cukup besar untuk transaksi ini.

Elon Musk, yang saat ini menduduki posisi sebagai orang terkaya di dunia, belum mengungkapkan bagaimana dia berencana untuk menyelesaikan pembelian tersebut. Meskipun demikian, langkah ini menarik perhatian mengingat pengaruh besar Musk di dunia bisnis, terutama setelah akuisisinya terhadap Twitter.

Pada tahun lalu, pemerintah AS mengeluarkan perintah yang mewajibkan ByteDance untuk menjual TikTok atau menghentikan operasional aplikasi tersebut di AS. Perintah ini mulai berlaku pada 19 Januari 2025, sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. AS menuduh TikTok memberikan akses kepada pemerintah China untuk mengumpulkan data pengguna dan menyebarkan propaganda, tuduhan yang dibantah oleh pihak TikTok dan ByteDance.

TikTok pun menentang keputusan ini dengan mengajukan banding, yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung AS. Dalam sidang pada 10 Januari 2025, mayoritas hakim tampak ragu terhadap klaim bahwa perintah tersebut melanggar hak kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amendemen Pertama.

Meski demikian, penjajakan penjualan TikTok kepada Elon Musk masih berada dalam tahap awal, dan belum ada keputusan resmi dari pihak berwenang China. Belum jelas pula sejauh mana ByteDance mengetahui rencana ini, sementara pemerintah China masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Sebagai sekutu dekat Donald Trump, Musk diprediksi akan memainkan peran penting dalam hubungan AS-China selama masa jabatan kedua Trump. Tesla, perusahaan mobil listrik yang dimiliki Musk, memiliki pabrik besar di China dan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu pasar utama untuk kendaraan listrik.

Sidang Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Dimulai, Krisis Politik Korea Selatan Semakin Memanas

Leave a reply

Pada Selasa, 14 Januari 2025, Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, akan menjalani sidang penting terkait upaya darurat militer yang gagal yang dilakukannya pada Desember 2024. Keputusan tersebut telah menyebabkan negara ini mengalami krisis politik terparah dalam beberapa dekade terakhir. Yoon dimakzulkan setelah kejadian tersebut dan diberhentikan dari jabatannya, namun ia memilih untuk tidak beraktivitas di kediamannya dan menghindari panggilan penyidik yang tengah menyelidiki kasus pemberontakan serta tuduhan penggunaan tim keamanan presiden untuk menghalangi penangkapannya.

Selain itu, anggota parlemen Korea Selatan juga memakzulkan pengganti Yoon pada bulan lalu, yang semakin memperburuk situasi politik negara tersebut. Sementara itu, penjabat presiden yang kini menjabat tidak ikut campur dalam kebuntuan politik ini, melainkan mendorong semua pihak untuk berunding guna mencari solusi terbaik.

Sidang yang berlangsung pada hari ini akan memutuskan dua isu utama: pertama, apakah deklarasi darurat militer yang dibuat oleh Yoon melanggar konstitusi, dan kedua, apakah tindakan tersebut ilegal. Pengacara Yoon, Kim Nam-ju, menjelaskan bahwa kasus ini tidak akan terlalu rumit, karena sebagian besar pihak yang terlibat dalam insiden tersebut sudah didakwa dan fakta-faktanya telah jelas. “Proses hukum kemungkinan tidak akan memakan waktu lama,” kata Kim.

Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari, sejak 14 Desember 2024, untuk memutuskan apakah Yoon benar-benar melanggar hukum. Namun, tim hukum Yoon menyatakan bahwa presiden yang dimakzulkan tersebut tidak akan hadir dalam sidang pertama ini karena masalah keamanan. “Karena ada kekhawatiran soal keselamatan, Presiden Yoon tidak bisa menghadiri persidangan pada 14 Januari,” ujar pengacara Yoon, Yoon Kab-keun. Meski demikian, persidangan akan tetap berjalan tanpa kehadirannya, seperti yang terjadi pada kasus pemakzulan mantan presiden Roh Moo-hyun pada 2004 dan Park Geun-hye pada 2016-2017.

Selain persidangan, tim penyidik yang bekerja sama dengan Kantor Investigasi Korupsi (CIO) sedang mempersiapkan langkah baru untuk menangkap Yoon atas tuduhan pemberontakan. Sebelumnya, upaya penangkapan gagal setelah pengawal presiden menghalangi penyidik. Namun, jika surat perintah penangkapan terbaru diterima, Yoon bisa menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang pernah dijatuhi hukuman dan ditangkap.

Upaya Mendag Tekan Harga Minyakita: Surat Terusan untuk Sri Mulyani

Leave a reply

Jakarta – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengajukan permintaan resmi kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk memberikan relaksasi pungutan wajib kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyalurkan Minyakita. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi produk tersebut sekaligus menekan harga jualnya agar kembali sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Surat tersebut dikirimkan pada awal Januari 2025, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar pada Senin (13/1).

“Kami percaya bahwa jika Kementerian Keuangan dapat menyetujui usulan ini, maka distribusi Minyakita akan lebih efisien, sehingga harga di pasaran bisa kembali stabil,” ujar Iqbal.

Sejak penetapan HET Minyakita pada pertengahan 2024, masih banyak pengecer yang menjual produk tersebut di atas harga yang telah ditentukan. Beberapa laporan menyebutkan, harga Minyakita di beberapa daerah terpencil mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

Kemendag juga mencatat adanya pelanggaran oleh sejumlah distributor dan pengecer. Hingga saat ini, sebanyak 41 pelaku usaha telah dikenakan sanksi karena menjual Minyakita dengan harga yang melampaui batas HET.

“Mayoritas pelanggaran ditemukan pada pengecer yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah),” tambah Iqbal.

Untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan, Kemendag telah melakukan koordinasi dengan lima produsen utama minyak goreng, yaitu Wilmar, SMART, Apical, Musim Mas, dan KPN, pada 6 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, produsen diminta untuk memantau distributor mereka secara ketat serta memastikan pengecer resmi mematuhi aturan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta turut aktif memfasilitasi distribusi langsung dari distributor ke pasar tradisional. Toko-toko pengecer akan dilengkapi dengan banner berisi informasi HET Minyakita guna meningkatkan kesadaran konsumen.

“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk terus melakukan pengawasan di lapangan agar masyarakat dapat membeli Minyakita dengan harga yang sesuai,” tutup Iqbal.

Dengan upaya kolaboratif ini, Kemendag berharap distribusi Minyakita dapat berlangsung lebih lancar dan harga jualnya tetap terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

2. Kolaborasi IATPI dan Politeknik PU untuk Pengembangan Kapasitas SDM

Leave a reply

Semarang – Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan. Penandatanganan kerja sama ini berlangsung dalam acara Lustrum perdana Politeknik PU di Semarang pada Sabtu (11/1), dengan Ketua IATPI, Endra S. Atwawidjaja, dan Direktur Politeknik PU, Brawijaya, sebagai penandatangan utama.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie.

Dalam sambutannya, Endra menjelaskan bahwa IATPI siap berkontribusi dalam menyusun kurikulum dan menyediakan tenaga pengajar untuk program studi baru yang akan dibuka di Politeknik PU. Beberapa program tersebut mencakup D3 Teknologi Konstruksi Sanitasi, D3 Teknologi Konstruksi Air Minum, dan D4 Keselamatan Konstruksi.

“Harapannya, kolaborasi ini dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian akademis, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Endra, Senin (13/1).

Kerja sama ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, hingga sertifikasi kompetensi yang akan melibatkan mahasiswa maupun dosen. Selain itu, kolaborasi ini sejalan dengan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tidak hanya berhenti di situ, kedua pihak juga membuka peluang untuk bekerja sama di sektor lain yang relevan guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja dan pembangunan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta generasi muda yang tidak hanya unggul dalam bidang teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat serta daya saing yang tinggi. Dengan lulusan yang kompeten, Politeknik PU diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan di Indonesia.

Bursa Saham Memerah: IHSG Ambruk ke 7.016, 383 Saham Tergelincir

Leave a reply

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah pada perdagangan Senin (13/1) sore. IHSG turun sebanyak 71,98 poin atau setara dengan 1,02 persen, mengakhiri sesi di level 7.016. Pelemahan ini menunjukkan adanya tekanan yang cukup signifikan dibandingkan sesi sebelumnya.

Berdasarkan data RTI Infokom, total nilai transaksi di pasar saham mencapai Rp11,81 triliun dengan volume perdagangan sebanyak 16,55 miliar lembar saham. Pada penutupan perdagangan, sebanyak 234 saham berhasil menguat, sementara 383 saham mengalami koreksi, dan 186 saham lainnya tidak mengalami perubahan atau stagnan.

Sebanyak 10 dari 11 indeks sektoral terpantau melemah, dengan sektor industri mencatatkan pelemahan terbesar sebesar 1,35 persen. Di sisi lain, sektor bahan baku menjadi satu-satunya sektor yang berhasil mencatatkan penguatan, meskipun hanya sebesar 0,46 persen.

Tidak hanya IHSG, bursa saham di kawasan Asia juga menunjukkan tren negatif. Indeks Nikkei 225 di Jepang terkoreksi 1,05 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 1,00 persen, indeks Shanghai Composite di China melemah 0,25 persen, dan indeks Straits Times di Singapura berkurang 0,63 persen.

Tren pelemahan ini ternyata juga merambah ke bursa saham Eropa. Indeks FTSE 100 di Inggris terpantau turun 0,32 persen, sedangkan indeks DAX di Jerman merosot 0,64 persen.

Bursa saham Amerika Serikat pun tidak lepas dari tekanan. Indeks NASDAQ Composite anjlok hingga 1,63 persen, diikuti Dow Jones yang turun 1,63 persen, dan indeks S&P 500 yang terkoreksi 1,54 persen.

Pelemahan IHSG dan bursa global ini mencerminkan ketidakpastian di pasar keuangan. Faktor-faktor eksternal, termasuk sentimen global dan isu makroekonomi, turut memengaruhi dinamika perdagangan di berbagai bursa saham. Investor kini masih menantikan data ekonomi terbaru yang dapat memberikan arah lebih jelas terhadap pergerakan pasar ke depan.

Dengan kondisi ini, pelaku pasar diimbau untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan strategi portofolio mereka di tengah gejolak pasar yang sedang berlangsung.

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Terpaut Rp16.285 per Dolar AS di Penutupan

Leave a reply

Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah hingga menyentuh posisi Rp16.285 per dolar AS pada Senin (13/1) sore. Pelemahan ini setara dengan penurunan sebesar 93 poin atau 0,57 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) dari Bank Indonesia (BI), rupiah berada di level Rp16.281 per dolar AS. Koreksi ini menunjukkan adanya tekanan signifikan terhadap mata uang Garuda di tengah dinamika pasar global.

Pergerakan mata uang di kawasan Asia pada perdagangan hari ini terlihat bervariasi. Yen Jepang mencatatkan penguatan sebesar 0,13 persen, sementara baht Thailand melemah 0,27 persen. Yuan China mengalami penguatan tipis sebesar 0,01 persen, sedangkan peso Filipina melemah cukup tajam hingga 0,58 persen. Won Korea Selatan tercatat menguat 0,19 persen, namun dolar Singapura mengalami pelemahan 0,13 persen. Di sisi lain, dolar Hong Kong hampir tidak berubah, menguat tipis sebesar 0,01 persen.

Tren serupa juga terlihat pada mata uang utama negara-negara maju. Euro Eropa dan poundsterling Inggris masing-masing terkoreksi 0,21 persen dan 0,57 persen. Namun, franc Swiss berhasil menguat tipis sebesar 0,03 persen. Sementara itu, dolar Australia dan dolar Kanada juga mencatatkan penguatan kecil, masing-masing sebesar 0,02 persen dan 0,01 persen.

Lukman Leong, analis mata uang dari Doo Financial Futures, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah terjadi akibat data ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik dari ekspektasi pasar.

“Mata uang global, termasuk rupiah, cenderung melemah terhadap dolar AS setelah rilis data pekerjaan AS Non-Farm Payroll (NFP) yang lebih kuat dari perkiraan. Namun, pelemahan rupiah sedikit tertahan oleh data perdagangan China yang ternyata cukup positif,” ungkap Lukman.

Menurutnya, penguatan dolar AS ini dipicu oleh meningkatnya kepercayaan terhadap perekonomian Amerika Serikat, yang mendorong arus modal global ke aset berdenominasi dolar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia, yang tengah menghadapi tekanan eksternal di pasar keuangan global.

Harga Minyak Tembus Tinggi, Dampak Cuaca Dingin di AS dan Eropa

Leave a reply

Harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan pada perdagangan Jumat, 10 Januari 2025, yang dipengaruhi oleh cuaca dingin ekstrem di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Suhu rendah yang melanda kedua kawasan tersebut mendorong peningkatan permintaan bahan bakar untuk pemanas, yang secara langsung mengerek harga minyak.

Minyak mentah berjangka Brent tercatat naik sebesar 24 sen atau sekitar 0,3 persen, mencapai harga US$77,16 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) dari AS juga mencatatkan kenaikan sebesar 26 sen atau 0,4 persen, menjadi US$74,18 per barel. Kenaikan ini menandakan respons pasar terhadap permintaan energi yang lebih tinggi di tengah cuaca dingin yang melanda kawasan-kawasan tersebut.

Menurut analis dari JPMorgan, faktor utama yang memicu kenaikan harga minyak adalah meningkatnya kekhawatiran tentang potensi gangguan pasokan. Hal ini semakin diperparah oleh pengetatan sanksi internasional, yang ditambah dengan persediaan minyak yang semakin menipis. Di samping itu, cuaca beku yang melanda banyak wilayah di AS dan Eropa turut menambah tekanan pada permintaan, seiring dengan kebutuhan yang lebih tinggi untuk pemanas dan pasokan energi lainnya.

Biro Cuaca Nasional AS memperkirakan bahwa suhu di wilayah tengah dan timur negara tersebut akan tetap berada di bawah rata-rata dalam beberapa waktu mendatang. Sementara itu, sebagian besar Eropa juga merasakan dampak cuaca ekstrem yang diperkirakan berlanjut hingga awal tahun 2025. Kedua faktor ini membuat harga minyak mentah merangkak naik, didorong oleh permintaan yang semakin tinggi.

JPMorgan juga memperkirakan bahwa permintaan minyak global akan meningkat secara signifikan pada kuartal pertama 2025, dengan kenaikan sekitar 1,6 juta barel per hari. Kenaikan permintaan ini terutama berasal dari sektor pemanas, minyak tanah, dan LPG yang sangat dibutuhkan pada musim dingin.

Meskipun harga minyak meningkat, dolar AS yang menguat dalam enam minggu berturut-turut dapat mempengaruhi harga minyak lebih lanjut. Dolar yang lebih kuat dapat membuat minyak lebih mahal untuk negara-negara pengimpor yang menggunakan mata uang selain dolar, namun hal ini tampaknya tidak menghalangi kenaikan harga minyak global.

Namun, para analis juga memperingatkan bahwa pasokan minyak dapat mengalami tekanan lebih lanjut. Presiden AS, Joe Biden, diperkirakan akan segera mengumumkan sanksi baru yang menargetkan ekonomi Rusia, dengan industri minyak Rusia kemungkinan besar menjadi sasaran utama. Sanksi tambahan ini dapat mengganggu lebih jauh pasokan minyak global, yang sudah cukup rapuh, dan memperburuk ketegangan di pasar energi internasional.

Dengan kondisi ini, pasar minyak dunia akan terus memantau perkembangan sanksi internasional dan dampaknya terhadap pasokan, terutama di tengah musim dingin yang terus meningkatkan permintaan bahan bakar pemanas di berbagai negara besar.

Kasus Korupsi LNG di Pertamina: Nama Ahok Kembali Muncul, Apa Perannya?

Leave a reply

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang terjadi pada periode 2011 hingga 2014. Ahok menjalani pemeriksaan pada Kamis, 10 Januari 2025, yang berlangsung selama sekitar satu setengah jam. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan kali ini lebih singkat karena ia sudah pernah diperiksa sebelumnya dalam perkara yang sama. Dalam pemeriksaan itu, Ahok hanya diminta untuk mengonfirmasi beberapa data yang sudah ada.

Kasus korupsi pengadaan LNG bermula dari kebijakan yang diambil oleh Direktur Utama PT Pertamina kala itu, Karen Agustiawan, yang menjalin kerja sama dengan pemasok LNG asal Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction (CCL). Kebijakan tersebut diambil tanpa kajian mendalam, dan keputusan itu tidak mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Pertamina maupun tidak dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akibatnya, PT Pertamina membeli LNG dalam jumlah besar yang tidak terserap oleh pasar domestik Indonesia, menyebabkan oversupply. Produk LNG yang tidak terjual ini akhirnya dijual di pasar internasional dengan kerugian yang besar, sehingga negara mengalami kerugian sekitar 140 juta dolar AS, setara dengan Rp 2,1 triliun.

Ahok, yang menjabat sebagai Komisaris Utama saat temuan kasus ini muncul, menjelaskan bahwa meskipun kontrak LNG terjadi sebelum ia menjabat, kasus tersebut baru terungkap saat dirinya memimpin komisaris PT Pertamina. Ahok mengungkapkan bahwa ia bersama jajaran komisaris lain mengidentifikasi masalah ini dan melaporkannya ke Kementerian BUMN. Ia juga menambahkan bahwa meskipun kasusnya sudah berlangsung sebelum ia menjabat, ada temuan yang didapatkan saat ia sudah menduduki posisi tersebut.

KPK telah menetapkan beberapa tersangka terkait kasus ini, di antaranya adalah Yenni Andayani, Senior Vice President Gas & Power PT Pertamina (2013-2014), serta Hari Karyuliarto, Direktur Gas PT Pertamina (2012-2014). Selain itu, Karen Agustiawan, yang dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam kebijakan ini, telah divonis bersalah dan dihukum sembilan tahun penjara. Karen dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan memperkaya dirinya sendiri serta pihak perusahaan CCL.

Kerugian negara dalam kasus pengadaan LNG ini diperkirakan mencapai 124 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,9 triliun, yang disebabkan oleh pembelian LNG yang tidak dapat diserap pasar domestik. KPK tengah mendalami lebih lanjut transaksi LNG antara Pertamina dan CCL pada periode 2019 hingga 2021 yang juga terkait dengan kerugian finansial tersebut.

Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan di sektor BUMN, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat untuk menghindari kerugian negara yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat.