Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik. Menurutnya, kegiatan semacam itu tanpa disadari telah mengalihkan fokus dari penggunaan anggaran yang seharusnya lebih diarahkan pada pencapaian kinerja nyata. Dalam pernyataannya di Jakarta, Tomsi menyebutkan bahwa alokasi anggaran sebaiknya difokuskan pada hasil yang terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Jawa Timur 2025–2029 dan RKPD 2026 di Surabaya. Ia mencontohkan penyalahgunaan alokasi anggaran dalam program penanganan stunting, di mana dari total anggaran yang besar, hanya sebagian kecil yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan gizi bayi dan ibu hamil, sementara sisanya habis untuk kegiatan pendukung yang tidak esensial. Tomsi menekankan perlunya komitmen pemda dalam mendukung efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia berharap penyusunan RPJMD dan RKPD di Jawa Timur selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia juga mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengembangkan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Tomsi menekankan pentingnya menyiapkan program inovatif di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan keuangan. Acara ini turut dihadiri para menteri dan pejabat penting lainnya termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak.