Pemerintah Alokasikan Modal Awal Andantara Rp1.000 T dalam Draf UU BUMN

Indonesia menghadirkan langkah besar dalam dunia investasi dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang resmi diatur dalam perubahan terbaru Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui UU No. 19 Tahun 2003, yang kini telah mengalami perubahan ketiga, BPI Danantara akan mendapatkan suntikan dana awal yang sangat besar, yakni minimal Rp1.000 triliun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 3G ayat (1), yang menyebutkan bahwa modal awal untuk badan ini berasal dari penyertaan modal negara (PMN) serta sumber lain yang dapat dipertimbangkan. Untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ini, PMN yang dimaksud dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari dana tunai, barang milik negara, hingga saham negara di perusahaan BUMN yang sudah ada.

Tak hanya menyentuh masalah dana awal, perubahan undang-undang ini juga mengatur lebih lanjut tentang struktur operasional BPI Danantara. Dalam Pasal 3G ayat (3), disebutkan bahwa jumlah modal yang dibutuhkan oleh badan ini ditetapkan paling sedikit Rp1.000 triliun.

Investasi Besar untuk Indonesia

Salah satu poin menarik dalam Pasal 3H adalah kewenangan yang dimiliki BPI Danantara untuk melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk holding investasi, holding operasional, dan pihak ketiga lainnya. Hal ini membuka peluang besar bagi BPI Danantara untuk mengelola dana negara secara efisien dengan cara yang terdiversifikasi, serta memperluas jangkauan investasi dalam dan luar negeri.

Namun, seperti halnya dalam investasi lainnya, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPI Danantara. Ketika badan ini meraih keuntungan, sebagian dari laba tersebut akan disetorkan sebagai kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Selain itu, pengelolaan risiko dalam investasi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, ada ketentuan yang mewajibkan BPI Danantara untuk melakukan pencadangan dana guna menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi atau untuk memperkuat modalnya. Ketentuan ini juga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan pembentukan BPI Danantara ini, diharapkan Indonesia dapat semakin memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional. Modal besar yang ditanamkan dalam badan ini tentu akan memberikan dampak positif jangka panjang, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengembangkan infrastruktur, maupun mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Partai Demokrat Hong Kong di Ambang Pembubaran: Oposisi Terbesar Tersudut Tekanan Politik

Leave a reply

Partai Demokrat Hong Kong, yang pernah menjadi kelompok oposisi terbesar di kota tersebut, berencana untuk membubarkan diri di tengah meningkatnya tekanan politik dari pemerintah China. Ketua partai, Lo Kin-hei, mengungkapkan bahwa anggota partai akan segera memberikan suara untuk memutuskan nasib organisasi yang telah berdiri selama 31 tahun itu.

Langkah ini diambil setelah serangkaian tindakan keras dari Beijing terhadap perbedaan pendapat yang memuncak pasca-protes massal pada tahun 2019. Pemerintah China dan Hong Kong beralasan bahwa tindakan ini diperlukan demi menjaga keamanan nasional. Salah satu kebijakan yang mempersempit ruang gerak oposisi adalah “Undang-Undang Patriot” yang diberlakukan pada 2021. Aturan ini memastikan hanya individu yang setia kepada pemerintah komunis China yang diizinkan menjadi anggota parlemen atau dewan lokal, sehingga Partai Demokrat praktis terhalang untuk mengikuti pemilu.

Dalam konferensi pers usai pertemuan partai pada Selasa malam, Lo menyatakan bahwa keputusan untuk membubarkan partai didasarkan pada “situasi politik saat ini” yang semakin sulit bagi perkembangan demokrasi di Hong Kong. Meski demikian, ia tidak menjawab ketika ditanya apakah keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan politik. Pembubaran partai memerlukan persetujuan dari minimal 75 persen anggota yang hadir dalam rapat umum mendatang, yang jadwalnya belum ditentukan.

Sementara itu, Regina Ip, penasihat pemerintah Hong Kong dan salah satu ketua Dewan Eksekutif, menuduh Partai Demokrat memiliki agenda yang bertentangan dengan China dan kerap menimbulkan masalah baik di dalam maupun di luar parlemen. Ia menganggap penurunan dukungan terhadap partai tersebut sebagai konsekuensi dari kebijakan mereka.

Partai Demokrat sempat mengalami perpecahan internal pada tahun 2010 setelah menggelar negosiasi dengan Kantor Penghubung—perwakilan pemerintah China di Hong Kong—untuk membahas pemilu yang lebih liberal. Langkah ini dipandang sebagai pengkhianatan oleh anggota muda partai, menyebabkan penurunan dukungan sebelum akhirnya bangkit kembali dan meraih kemenangan besar dalam pemilihan dewan lokal tahun 2019, yang berlangsung di tengah gelombang protes anti-pemerintah.

Sejumlah tokoh terkemuka Partai Demokrat, seperti Helena Wong, Lam Cheuk-ting, Wu Chi-wai, dan Albert Ho, saat ini menjalani hukuman penjara di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial. Mantan legislator Ted Hui, yang kini hidup di pengasingan di Australia, juga menjadi buronan pemerintah Hong Kong atas dugaan pelanggaran serupa. Awal pekan ini, pengadilan memerintahkan penyitaan aset dan uang miliknya yang tersimpan di Hong Kong. Selain itu, pada Desember lalu, pemerintah Hong Kong mencabut gelar kehormatan Justice of the Peace dari Martin Lee KC, salah satu pendiri Partai Demokrat, setelah ia kalah dalam banding atas vonis terkait demonstrasi ilegal.

Bagaimana Danantara Berusaha Jadi Raksasa Seperti Temasek?

Leave a reply

Pada 24 Februari 2025 mendatang, Indonesia akan menyaksikan peluncuran sebuah lembaga baru yang diharapkan mampu mengubah lanskap investasi nasional. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya negara. Tak tanggung-tanggung, badan investasi ini akan memulai perjalanan dengan dana awal sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran negara, khususnya sisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pidato yang disampaikan pada Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menegaskan bahwa dana yang akan dialihkan ke Danantara ini bukanlah dana yang akan digunakan langsung, melainkan akan dikelola untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkelanjutan. Danantara diharapkan bisa berperan dalam sektor-sektor vital seperti energi terbarukan, industri manufaktur canggih, produksi pangan, dan lainnya.

Langkah besar ini tak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar: apakah ini langkah yang tepat bagi Indonesia? Sebagai lembaga yang belum memiliki rekam jejak panjang, dan dengan potensi pengelolaan dana sebesar ini, Danantara menghadapi tantangan besar. Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara dibentuk dengan tujuan untuk menyaingi Temasek di Singapura, sebuah lembaga investasi negara yang telah lama diakui kesuksesannya. Namun, apakah Indonesia sudah siap memiliki lembaga serupa yang dapat mengelola dana sebesar itu dengan tata kelola yang transparan?

Risiko dan Tantangan Pengelolaan Dana Besar

Lembaga ini akan mencakup 7 BUMN raksasa, antara lain Pertamina, PLN, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia yang akan dikelola secara terpusat. Dengan dana yang sangat besar, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. M Rizal Taufikurahman, Kepala Center of Macroeconomics and Finance dari Indef, mengingatkan bahwa langkah pemerintah untuk menyerahkan dana publik dalam jumlah sebesar ini kepada lembaga yang baru dibentuk adalah sebuah langkah berani, tetapi juga penuh risiko. Menurutnya, pengelolaan dana besar yang tidak disertai sistem pengawasan yang memadai bisa membuka celah besar bagi penyalahgunaan, ketidaktransparanan, bahkan potensi korupsi.

Rizal mengungkapkan bahwa dengan pengalaman pengelolaan investasi yang minim, Danantara harus memiliki landasan hukum dan pengawasan yang jelas agar dana yang dialihkan tidak disalahgunakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi akses penuh untuk mengawasi aktivitas Danantara. Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan juga harus dijamin agar publik bisa memantau setiap langkah yang diambil oleh lembaga ini.

Kekhawatiran Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Keberhasilan Danantara tentu akan sangat tergantung pada kemampuan lembaga ini untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola dana. Namun, Shofie Azzahrah, Peneliti dari Next Policy, menilai bahwa penyerahan dana sebesar itu kepada lembaga yang baru dibentuk bisa menimbulkan kekhawatiran, mengingat rekam jejak pengelolaan dana di Indonesia, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, yang berujung pada skandal besar. Tanpa pengawasan yang tepat, dana sebesar Rp325 triliun berisiko dikelola secara tidak efisien, atau bahkan disalahgunakan.

Shofie juga menambahkan bahwa tantangan terbesar bagi Danantara adalah memastikan bahwa BPK dan KPK dapat melakukan audit dan pengawasan secara independen, tanpa adanya batasan yang membatasi kewenangan mereka. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, Danantara bisa berkembang menjadi lembaga investasi yang kredibel dan mampu menarik investor asing, sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia.

Harapan dan Jalan ke Depan

Danantara memiliki potensi untuk berkembang menjadi lembaga investasi yang besar seperti Temasek, namun untuk mencapai itu, pemerintah perlu memastikan bahwa tata kelola lembaga ini sudah siap. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci utama dalam menentukan apakah Danantara bisa meraih reputasi yang baik di dunia internasional. Jika langkah ini gagal dijalankan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Danantara justru akan menjadi proyek yang gagal, bahkan berisiko menjadi sarang penyimpangan baru di dunia investasi.

Keberhasilan atau kegagalan lembaga ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam mengelola dana yang sangat besar ini. Dengan pengawasan yang tepat, Danantara bisa menjadi contoh sukses pengelolaan investasi negara yang tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional.

Khofifah Siap Ikuti Retreat di Magelang, Sudah Terima Seragam Komcad

Leave a reply

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti pembekalan atau retreat bagi kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Ia juga mengungkapkan telah menerima seragam komponen cadangan (Komcad) yang akan dikenakan selama kegiatan berlangsung.

“Seragam Komcad ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sudah ada bajunya,” ujar Khofifah setelah menghadiri pelantikan di Istana pada Kamis (20/2/2025).

Khofifah berencana bertolak ke Magelang pada Kamis malam setelah lebih dulu mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama perangkat daerah.

“Sebelum berangkat, kami akan menggelar rakor. Sekda serta seluruh kepala UPD sudah berada di Jakarta. Kami akan langsung membahas berbagai persiapan menjelang Ramadan,” jelasnya.

“Kami rapat dulu, baru nanti malam berangkat ke Magelang,” tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 961 kepala daerah secara serentak. Mereka terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati beserta para wakilnya.

Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan untuk mengikuti pembekalan di Akmil Magelang mulai 21 hingga 28 Februari.

Trump Sebut Zelensky Diktator: Ketegangan AS-Ukraina Meningkat, Rusia Diuntungkan?

Leave a reply

Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Ukraina memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dalam pernyataannya pada Rabu (19/2/2025), Trump menyebut Zelensky sebagai seorang diktator dan memperingatkan agar Ukraina segera mencari solusi damai dengan Rusia demi mencegah kehancuran negaranya. Pernyataan kontroversial ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Eropa yang khawatir pendekatan Trump justru memperkuat posisi Moskwa.

Komentar Trump muncul sehari setelah ia menyalahkan Ukraina atas pecahnya perang dengan Rusia pada 2022. Sikapnya yang cenderung melunak terhadap Rusia terlihat jelas saat dia mengakhiri kebijakan isolasi terhadap Moskwa dan melakukan percakapan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, pejabat senior AS dan Rusia menggelar pembicaraan mengenai konflik Ukraina tanpa melibatkan pihak Kyiv. Melalui media sosial, Trump menulis, “Zelensky adalah diktator tanpa pemilu. Lebih baik dia bergerak cepat, atau negaranya akan lenyap.”

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerah dan akan terus berjuang demi hak hidup mereka. Ia menulis di platform X, “Tidak ada yang bisa memaksa kami untuk menyerah.” Sybiha juga menjelaskan bahwa pemilihan presiden dan parlemen Ukraina ditunda karena kondisi darurat militer yang diberlakukan sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Masa jabatan Zelensky seharusnya berakhir pada 2024, namun konstitusi Ukraina melarang pemilu di tengah situasi perang.

Ketegangan meningkat setelah Zelensky menuduh Trump menyebarkan disinformasi Rusia. Pernyataan Trump yang menyebut Ukraina sebagai pihak pemicu perang dinilai keliru, mengingat konflik dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia pada 2022. Wakil Presiden AS, JD Vance, memperingatkan Zelensky agar tidak menyerang Trump secara terbuka, karena tindakan tersebut bisa memperburuk hubungan antara kedua negara.

Sementara itu, Rusia terus memperluas kekuasaannya di Ukraina timur dan kini telah menguasai sekitar 20 persen wilayah negara tersebut. Moskwa beralasan bahwa operasi militernya adalah respons terhadap ancaman dari upaya Kyiv bergabung dengan NATO. Sebaliknya, Ukraina dan negara-negara Barat menilai tindakan Rusia sebagai upaya penjajahan modern. Zelensky membantah klaim Trump yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadapnya hanya empat persen, dan menegaskan bahwa angka tersebut adalah bagian dari disinformasi Rusia yang memengaruhi opini Trump.

Ketegangan ini menambah kompleksitas perang Rusia-Ukraina, sementara dunia menanti langkah kebijakan berikutnya dari Trump yang berpotensi mengubah peta geopolitik global.

Freeport Dapat Lampu Hijau! Ekspor Konsentrat Tembaga Resmi Diizinkan

Leave a reply

Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan izin kepada PT Freeport Indonesia untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga. Keputusan ini diambil setelah rapat yang digelar di Istana, menyusul kendala yang dihadapi perusahaan tambang tersebut akibat insiden kebakaran di fasilitas smelter mereka.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa larangan ekspor konsentrat tembaga sebenarnya telah diberlakukan sejak akhir tahun 2024. Namun, dengan kondisi darurat yang terjadi akibat kebakaran, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan khusus untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih besar.

“Sebagai Menteri ESDM, tugas saya adalah memastikan agar pabrik dapat segera beroperasi kembali. Alhamdulillah, kita sudah menemukan jalan tengah bahwa pembangunan smelter akan rampung pada bulan Juni,” ujar Bahlil usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu (19/2).

Keputusan yang Menguntungkan Semua Pihak

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Pemerintah berupaya mencegah ribuan pekerja Freeport kehilangan pekerjaan akibat produksi yang terhenti. Selain itu, keputusan ini juga diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Freeport dan Indonesia.

“Jika ekspor tetap dilarang tanpa ada solusi, maka puluhan ribu pekerja berisiko dirumahkan. Selain itu, negara juga bisa mengalami kerugian karena pendapatan dari sektor tambang menurun,” jelasnya.

Mengingat konsentrat yang menumpuk akibat keterbatasan kapasitas penyimpanan, Freeport bahkan terpaksa mengurangi produksi hingga 40 persen. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan industri pertambangan nasional.

“Kalau tempat penyimpanan (stockpile) penuh, otomatis produksi akan terhenti. Ini bisa berdampak luas,” ujar Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2).

Freeport Tetap Kena Sanksi

Meskipun pemerintah memberikan kelonggaran dengan izin ekspor, Freeport tetap dikenakan sanksi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kenaikan pajak ekspor sebagai bentuk kompensasi atas perpanjangan izin tersebut.

“Pajak ekspor kita naikkan, sehingga Freeport harus membayar lebih besar ke negara dibandingkan sebelumnya,” ungkap Bahlil.

Sebelumnya, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia berakhir pada 31 Desember 2024. Dengan habisnya izin tersebut, perusahaan tambang ini seharusnya tidak diperbolehkan lagi mengekspor bahan mentah tembaga pada tahun ini.

Namun, dengan adanya kebakaran di fasilitas smelter mereka, Freeport tidak dapat mengolah konsentrat yang telah ditambang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memberikan kelonggaran izin ekspor untuk sementara waktu.

Dengan kebijakan ini, diharapkan Freeport dapat segera menyelesaikan pembangunan smelter mereka sesuai target, sehingga Indonesia bisa beralih dari ekspor bahan mentah menuju industri hilirisasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. 🚀

Bank Sinarmas dan Pos Indonesia Hadirkan Layanan Tarik & Setor Tunai di 4.800 Kantor Pos

Leave a reply

PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) resmi menghadirkan layanan setor dan tarik tunai di lebih dari 4.800 kantor pos di seluruh Indonesia. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses perbankan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Direktur Lending & Wholesale Banking Bank Sinarmas, Ekajaya, menjelaskan bahwa layanan ini memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa perlu menggunakan kartu debit. Cukup dengan mengakses aplikasi mobile banking SimobiPlus, pengguna dapat melakukan transaksi dengan mudah dan cepat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menghadirkan layanan keuangan yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Ekajaya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas layanan keuangan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses perbankan.

“Kami memastikan setiap transaksi pasti akan berjalan dengan cepat, aman, dan nyaman bagi nasabah. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta memperkuat inklusi keuangan di Indonesia,” kata Haris.

Dengan jaringan Kantor Pos yang luas, layanan ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara lebih efisien. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat semakin mendorong literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah.

Ekonomi Global Terancam Lesu Akibat Kebijakan Tarif Trump

Leave a reply

Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif timbal balik terhadap semua mitra dagangnya memicu kekhawatiran luas. Keputusan ini, yang dikeluarkan pada Kamis (13/2), diyakini dapat memicu perang dagang global dan mempengaruhi prospek ekonomi dunia, yang telah stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Trump menandatangani memorandum yang memerintahkan pemerintahannya untuk menentukan tarif timbal balik setara terhadap setiap negara mitra dagang. Langkah ini dinilai bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam perdagangan internasional, namun justru menimbulkan dampak negatif bagi bisnis global. Sejumlah ahli ekonomi dan organisasi perdagangan memperingatkan potensi gangguan besar pada ekonomi AS dan negara mitra, serta ancaman terhadap kestabilan pasar global.

Menghancurkan Aturan Perdagangan Dunia

Sejumlah ekonom, termasuk Gary Clyde Hufbauer, seorang peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, menyebut langkah Trump sebagai perubahan mendalam dalam sistem perdagangan internasional. Hufbauer menjelaskan bahwa dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), konsep “timbal balik” biasanya merujuk pada keseimbangan konsesi yang diberikan dan diterima oleh masing-masing negara. Namun, Trump telah mendefinisikan ulang istilah ini, menetapkan tarif berdasarkan negara per negara, bukan dalam konteks kesepakatan yang lebih besar.

Dengan cara ini, tarif yang dikenakan AS diperkirakan akan lebih tinggi rata-rata sekitar 10 hingga 15 persen. Hufbauer menambahkan, meskipun tarif ini bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah AS, namun dampaknya terhadap ekonomi domestik bisa sangat merugikan, termasuk penurunan pertumbuhan PDB.

Ketidakpastian Mengganggu Rantai Pasokan dan Konsumsi

Dalam pernyataannya, Federasi Ritel Nasional (NRF) yang mewakili sektor ritel AS, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mengganggu rantai pasokan secara signifikan. David French, wakil presiden eksekutif NRF, menyatakan bahwa langkah ini berisiko meningkatkan harga barang bagi konsumen AS dan mengurangi daya beli rumah tangga. Selain itu, dengan semakin turunnya indeks sentimen konsumen di AS, ketidakpastian yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan ini menjadi masalah besar bagi ekonomi domestik.

Uni Eropa juga mengkritik kebijakan tarif ini, menyebutkan bahwa tarif baru akan merugikan ekonomi AS itu sendiri dengan meningkatkan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Komisi Eropa, tarif adalah bentuk pajak yang membebani konsumen, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan inflasi.

Ancaman Terhadap Ekonomi Global

Ekonom internasional pun memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump berisiko mengguncang ekonomi global. Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, menjelaskan bahwa perang dagang yang melibatkan tarif tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global secara drastis. Ia menyebutkan bahwa tarif yang lebih tinggi, jika disertai dengan tindakan balasan dari negara lain, akan menciptakan “lingkaran setan” yang merugikan pasar dunia.

Studi oleh Peterson Institute juga mengungkapkan bahwa kebijakan tarif Trump terhadap negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Tiongkok berpotensi membebani rumah tangga AS dengan kenaikan pajak lebih dari USD 1.200 per tahun. Selain itu, negara-negara berkembang seperti India, Brasil, Vietnam, serta negara-negara Asia Tenggara dan Afrika lainnya kemungkinan akan merasakan dampak yang lebih berat. Mereka yang menghadapi perbedaan tarif yang besar terhadap barang-barang AS akan tertekan dengan biaya yang meningkat akibat kebijakan ini.

Konsekuensi yang Lebih Luas

Meskipun kebijakan tarif ini berfokus pada negara mitra dagang besar seperti Tiongkok dan Kanada, dampaknya diprediksi akan terasa lebih luas. Bagi AS sendiri, kebijakan ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi domestik, memicu inflasi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Sementara itu, negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada ekspor ke pasar AS akan merasakan dampak berat dari kebijakan ini.

Kebijakan Trump ini berpotensi memperburuk ketegangan dagang internasional, dan memicu persaingan tarif antar negara yang tak terhindarkan. Dalam jangka panjang, kekhawatiran ini akan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global, yang sudah rapuh akibat ketidakpastian pasar global dan geopolitik.

Dengan langkah yang penuh risiko ini, AS harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi yang lebih besar yang dapat terjadi terhadap perdagangan global, kestabilan ekonomi, dan hubungan antar negara.

China Klarifikasi Tujuan Kerja Sama BRICS: Tidak Menargetkan AS, Fokus pada Pembangunan Global

Leave a reply

Pemerintah China menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS jika mereka menciptakan mata uang bersama dan “mempermainkan” dolar AS. Dalam konferensi pers pada Senin (17/2), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa BRICS bukanlah platform yang dirancang untuk menargetkan pihak tertentu, melainkan untuk mempererat kerja sama antara negara-negara berkembang.

Guo Jiakun menjelaskan bahwa BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, berfokus pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ia menambahkan bahwa BRICS tidak bertujuan untuk menciptakan konfrontasi blok atau konflik dengan negara ketiga, seperti yang dikemukakan Trump. Selain itu, Guo Jiakun mengungkapkan bahwa China siap bekerja dengan negara anggota BRICS lainnya untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa negara-negara BRICS takut membicarakan usulan tersebut karena ancamannya untuk mengenakan tarif besar. Trump juga menyoroti keberadaan BRICS yang didirikan untuk tujuan yang buruk dan menyatakan bahwa negara-negara BRICS tidak ingin berurusan dengan masalah tersebut. Pada saat yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin turut menyerukan de-dolarisasi dalam pertemuan BRICS tahun 2023, dengan mengusulkan agar negara-negara BRICS memperluas penyelesaian transaksi dalam mata uang nasional mereka.

BRICS saat ini terdiri dari 10 negara anggota: Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Meskipun berkembang, BRICS tetap menggunakan nama yang telah ada dan memiliki pengaruh besar, dengan menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto global.

Istana Tanggapi #KaburAjaDulu: Merantau Itu Hak, Asal Sesuai Aturan

Leave a reply

Viral Tagar #KaburAjaDulu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Beri Tanggapan

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons maraknya tagar #KaburAjaDulu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi fenomena ini, ia mempertanyakan ke mana tujuan warganet yang ingin “kabur” tersebut.

“Mau kabur ke mana?” ujar Hasan saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Peluang Kerja di Luar Negeri

Hasan menegaskan bahwa merantau ke luar negeri bukanlah sesuatu yang buruk, selama seseorang memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja internasional.

“Merantau itu hal yang bagus. Tapi kalau ingin bekerja di luar negeri, harus memiliki keahlian. Jika tidak, nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melarang masyarakat yang ingin merantau. Namun, ia mengingatkan agar setiap individu tetap mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menjadi imigran ilegal.

“Yang penting, kalau ingin bekerja di luar negeri harus mengikuti aturan. Jangan sampai menjadi pendatang ilegal,” tegas Hasan.

Tanggapan Santai Wamenaker

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer turut memberikan komentar terkait tren tagar tersebut. Menurutnya, fenomena ini tidak perlu dianggap sebagai masalah serius.

“Kalau memang ingin pergi, silakan saja. Bahkan kalau tidak mau kembali juga tidak masalah, hahaha,” ujarnya sambil tertawa saat ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta.

Menurut Immanuel, tren di media sosial seperti #KaburAjaDulu hanyalah bentuk ekspresi warganet dan tidak perlu direspons secara berlebihan.

“Tagar-tagar seperti itu tidak perlu terlalu dipikirkan secara mendalam,” tambahnya.

Menaker: Ini Bukan Soal Kabur, tetapi Peluang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga turut memberikan pandangannya terkait maraknya tagar ini. Ia menilai bahwa keberadaan tagar #KaburAjaDulu bukan berarti masyarakat benar-benar ingin meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Justru, menurutnya, ini adalah refleksi dari meningkatnya minat generasi muda untuk mencari pengalaman kerja di luar negeri.

“Saya melihat ada peluang kerja di luar negeri, dan itu bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nantinya, mereka bisa kembali dan membangun Indonesia dengan pengalaman yang diperoleh di luar negeri,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menaker juga menegaskan bahwa fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

“Ini menjadi tantangan bagi kami di pemerintah. Jika aspirasi mereka menunjukkan kurangnya peluang kerja di dalam negeri, maka tugas pemerintah adalah menciptakan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia,” tuturnya.

Tagar #KaburAjaDulu, Cerminan Keresahan Masyarakat

Tagar #KaburAjaDulu yang tengah viral di media sosial mencerminkan keresahan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa masa depan mereka di dalam negeri tidak menentu, sehingga mereka mencari peluang yang lebih baik di luar negeri.

Salah satu pengguna media sosial, akun X @Ju***Ekspor, mengungkapkan pendapatnya terkait tren ini.

“Baru ramai sekarang soal #KaburAjaDulu? Gue udah bilang dari dulu, Indonesia makin nggak karuan. Bisnis semakin sulit, banyak permainan orang dalam, impor merajalela, inflasi naik terus, gaji nggak sebanding, kualitas hidup menurun. Makanya gue pilih pindah dan buka bisnis di luar negeri,” tulisnya.

Fenomena ini menjadi refleksi bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak merasa terpaksa mencari masa depan di luar negeri.