Afriansyah Noor Mundur Dari Partai Bulan Bintang Untuk Fokus Pada Tugas Di BPJPH

Afriansyah Noor, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Bulan Bintang (PBB). Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang, di mana Afriansyah menyatakan bahwa ia ingin lebih fokus pada tanggung jawab dan tugasnya di BPJPH. Pengunduran diri ini menandai akhir dari keterlibatannya dalam politik praktis setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

Afriansyah mengungkapkan bahwa pengunduran dirinya merupakan langkah strategis untuk memberikan perhatian penuh terhadap pekerjaannya di BPJPH. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya peran BPJPH dalam memastikan produk halal di Indonesia, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Muslim. Dengan fokus yang lebih besar pada jabatannya, Afriansyah berharap dapat berkontribusi lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas dan layanan jaminan produk halal.

Keputusan untuk mundur dari PBB juga mencerminkan perubahan dinamika politik yang terjadi di partai tersebut. Sebelumnya, Afriansyah Noor sempat mengalami pergantian posisi dalam struktur organisasi PBB, di mana ia dicopot dari jabatan Sekjen pada tahun 2024. Meski demikian, ia tetap menghargai pengalaman dan pelajaran yang didapat selama berkarir di partai tersebut. Dalam pengumumannya, Afriansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekannya di PBB atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin.

Dengan mundurnya Afriansyah Noor, PBB kini menghadapi tantangan untuk memperkuat kepengurusan dan mencapai konsolidasi internal menjelang pemilihan umum mendatang. Pergantian posisi dalam kepengurusan partai adalah hal yang lumrah, namun kehilangan sosok berpengalaman seperti Afriansyah dapat mempengaruhi strategi politik partai ke depan.

Afriansyah Noor dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengalaman luas dalam dunia politik dan pemerintahan. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ia telah banyak berkontribusi dalam berbagai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Kini, dengan fokus baru di BPJPH, ia berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui jaminan produk halal yang lebih baik.

Kepindahan Afriansyah ke BPJPH juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sektor politik dan pemerintahan dalam memastikan layanan publik yang optimal. Dalam konteks ini, pengunduran dirinya dari PBB bisa jadi merupakan langkah strategis untuk memperkuat perannya dalam pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.

PM Albanese Desak Rusia Klarifikasi Status Relawan Australia yang Tewas Di Tahanan

Leave a reply

Berita mengejutkan muncul mengenai Oscar Jenkins, seorang relawan tempur asal Australia yang dilaporkan tewas di tahanan Rusia. Jenkins, yang berusia 32 tahun, diketahui telah bergabung dengan pasukan Ukraina untuk melawan invasi Rusia. Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menanggapi laporan tersebut dengan mengancam akan mengambil tindakan tegas terhadap Moskow jika informasi itu terbukti benar. Ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Australia dalam melindungi warganya di luar negeri.

Dalam konferensi pers, Albanese menyatakan bahwa pemerintahnya sedang melakukan verifikasi informasi mengenai kematian Jenkins dan mendesak Rusia untuk segera memberikan klarifikasi mengenai statusnya. “Kami sangat prihatin dan meminta Rusia untuk segera mengonfirmasi keadaan Oscar Jenkins,” ungkap Albanese. Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran mendalam pemerintah Australia terhadap keselamatan warganya yang terlibat dalam konflik internasional.

Keluarga Jenkins telah mengalami ketidakpastian yang berkepanjangan mengenai nasibnya sejak ia ditangkap. Video yang beredar di media sosial menunjukkan Jenkins dalam kondisi terikat dan sedang diinterogasi oleh pihak Rusia. Reaksi masyarakat Australia pun beragam, dengan banyak yang merasa prihatin dan mendukung tindakan pemerintah untuk menuntut kejelasan dari Rusia. Ini menunjukkan solidaritas masyarakat terhadap situasi sulit yang dihadapi keluarga Jenkins.

Albanese juga menegaskan bahwa jika terbukti ada tindakan kekerasan terhadap Jenkins, pemerintah Australia akan mengambil langkah-langkah diplomatik yang mungkin termasuk pengusiran duta besar Rusia dari Canberra. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Australia siap untuk mengambil tindakan tegas dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara lain.

Jenkins merupakan relawan pertama asal Australia yang dilaporkan tewas dalam penahanan Rusia sejak dimulainya konflik di Ukraina. Sebelumnya, beberapa warga Australia telah kehilangan nyawa dalam pertempuran, tetapi tidak ada yang tewas dalam kondisi penahanan. Ini menandai momen bersejarah bagi Australia dalam konteks keterlibatan warganya dalam konflik internasional.

Dengan situasi ini, semua pihak kini diajak untuk menyaksikan bagaimana pemerintah Australia akan merespons masalah serius ini. Tindakan tegas dari PM Albanese dan kementerian luar negeri diharapkan dapat memberikan sinyal kuat kepada Rusia tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warga negara asing. Ini menjadi momen penting bagi diplomasi Australia dalam menghadapi tantangan global saat ini.

TikTok AS Menuju Pemilik Baru? Elon Musk Jadi Kandidat Terkuat

Leave a reply

Pada Senin, 13 Januari 2025, Bloomberg News melaporkan bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjual operasi TikTok di Amerika Serikat kepada pengusaha Elon Musk. Langkah ini diambil di tengah tekanan dari pemerintah AS yang mengancam akan memblokir aplikasi tersebut, dengan alasan risiko terhadap keamanan nasional. TikTok, yang merupakan anak perusahaan dari ByteDance, diberi batas waktu hingga 19 Januari 2025 untuk menyelesaikan proses penjualan.

Menurut sumber anonim yang dilansir Bloomberg, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah kemungkinan penggabungan TikTok dengan platform media sosial X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter), yang dimiliki oleh Elon Musk. Estimasi nilai operasi TikTok di AS diperkirakan berada di kisaran 40 hingga 50 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 650 triliun hingga Rp 813 triliun.

Elon Musk, yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di dunia, belum memberikan pernyataan resmi terkait cara pendanaan akuisisi ini. Namun, potensi keterlibatannya telah menarik perhatian publik, terutama setelah kesuksesannya mengambil alih Twitter.

Tahun lalu, pemerintah AS mengeluarkan perintah kepada ByteDance untuk menjual TikTok atau menghentikan operasinya di negara tersebut. Perintah ini berlaku efektif pada 19 Januari 2025, sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. TikTok dituduh menyediakan data pengguna kepada pemerintah China dan menyebarkan propaganda, meskipun tuduhan ini telah dibantah oleh ByteDance dan TikTok.

Sebagai respons, TikTok mengajukan gugatan hukum atas keputusan tersebut, yang kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung AS. Dalam sidang pada 10 Januari 2025, mayoritas hakim terlihat skeptis terhadap argumen bahwa kebijakan ini melanggar kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amendemen Pertama Konstitusi AS.

Meski begitu, diskusi terkait potensi penjualan TikTok kepada Elon Musk masih dalam tahap awal. Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pihak pemerintah China maupun ByteDance mengenai langkah yang akan diambil. Pemerintah China juga tengah menimbang dampak dari keputusan ini terhadap hubungan diplomatik dan bisnisnya dengan Amerika Serikat.

Elon Musk, yang dikenal memiliki hubungan baik dengan Donald Trump, diperkirakan dapat berperan signifikan dalam menjembatani hubungan antara AS dan China selama periode kepemimpinan Trump yang kedua. Sebagai tambahan, Tesla—perusahaan milik Musk—memiliki pabrik besar di China dan negara tersebut merupakan pasar penting bagi kendaraan listriknya.

Tembakan Rudal Korea Utara ke Laut Timur: Pesan untuk Amerika atau Keamanan di Asia?

Leave a reply

Pada Selasa pagi, 14 Januari 2025, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik jarak pendek, yang jatuh di Laut Timur. Peluncuran rudal tersebut diyakini sebagai upaya untuk mengirimkan pesan kepada pemerintahan Presiden AS terpilih, Donald Trump, yang akan kembali menjabat minggu depan. Hal ini disampaikan oleh para ahli militer di Korea Selatan.

Peluncuran rudal juga terjadi bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya, yang berada di Korea Selatan untuk serangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi negara-negara tetangga Asia. Iwaya dijadwalkan untuk memperkuat hubungan bilateral sebelum pemerintahan Trump dimulai.

Menurut laporan militer Korea Selatan, beberapa rudal balistik jarak pendek ditembakkan ke Laut Timur sekitar pukul 09.30 waktu setempat, di dekat wilayah Ganggye, Korea Utara. Para ahli militer menyatakan bahwa rudal tersebut terbang sejauh 250 kilometer sebelum akhirnya mendarat di laut.

Korea Selatan dan Amerika Serikat segera mendeteksi persiapan peluncuran rudal tersebut dan memantau pergerakan rudal sejak dini. Kedua negara mempertahankan kesiapsiagaan penuh, berbagi informasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan peluncuran lebih lanjut. Pasukan militer Korea Selatan dan AS juga menguatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman lainnya dari Korea Utara.

Pemerintah Korea Selatan mengecam tindakan ini, dengan Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengingatkan bahwa peluncuran tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. “Seoul akan menghadapi provokasi semacam ini dengan respons tegas, mengandalkan postur keamanan yang kuat dan aliansinya dengan AS,” ungkapnya.

Para pengamat internasional berpendapat bahwa peluncuran rudal tersebut mungkin merupakan isyarat dari Korea Utara kepada pemerintahan baru di AS. “Peluncuran ini bisa jadi dimaksudkan untuk memberikan tekanan menjelang masa jabatan kedua Presiden Trump,” kata Yang Moo-jin, Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul.

Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, langkah Korea Utara ini semakin menambah ketidakpastian yang harus dihadapi oleh negara-negara tetangga dan komunitas internasional menjelang pemerintahan baru di AS.

Peringatan Tsunami Dibatalkan Jepang Setelah Gempa M 6.8, Keamanan Warga Tetap Diperhatikan

Leave a reply

Pada Senin malam, 13 Januari 2025, Badan Meteorologi Jepang (JMA) mencabut peringatan tsunami yang dikeluarkan sebelumnya setelah gempa bumi dengan kekuatan 6,8 magnitudo mengguncang lepas pantai barat daya negara tersebut. Gempa terjadi sekitar pukul 21.19 waktu setempat, memicu peringatan tsunami di Prefektur Miyazaki, yang terletak di Pulau Kyushu, serta di Prefektur Kochi di wilayah selatan Jepang.

Seiring dengan gelombang peringatan yang dikeluarkan, gelombang tsunami awal setinggi satu meter tercatat menghantam pantai dalam waktu kurang dari 30 menit setelah gempa terjadi. Meskipun peringatan tsunami akhirnya dicabut, pihak berwenang masih meminta agar warga di kawasan yang terdampak tetap waspada dan menjauhi pantai. Peringatan tersebut mencakup potensi bahaya dari longsoran tebing dan batuan yang dapat jatuh jika gempa dengan kekuatan serupa kembali terjadi.

“Gempa bumi dapat terjadi kapan saja. Kami mengingatkan warga untuk selalu siap dan memastikan bahwa persiapan menghadapi gempa dilakukan setiap hari,” ujar pihak berwenang dalam konferensi pers yang dilansir oleh CNN.

Jepang terletak di Cincin Api Pasifik, sebuah kawasan yang dikenal dengan aktivitas seismik yang tinggi, yang menjadikannya salah satu negara paling rawan gempa bumi di dunia. Pada musim panas lalu, badan meteorologi Jepang juga sempat mengeluarkan peringatan terkait kemungkinan gempa megathrust setelah serangkaian gempa di wilayah barat Jepang yang berasal dari Laut Hyuga-nada, tempat gempa terbaru terjadi.

Bencana gempa dan tsunami terbesar yang tercatat di Jepang terjadi pada tahun 2011, ketika gempa berkekuatan 9,1 magnitudo mengguncang wilayah Tohoku, utara Tokyo. Tsunami yang mengikuti menyebabkan lebih dari 20.000 korban jiwa, menghancurkan ribuan rumah, membanjiri kota-kota besar, dan memicu bencana nuklir yang melanda kawasan tersebut.

Dengan posisi geografis yang rawan gempa, Jepang terus memperkuat sistem peringatan dan kesiapsiagaan bencana untuk mengurangi dampak bencana seismik di masa depan. Meskipun ancaman tsunami saat ini telah mereda, pihak berwenang mengimbau agar masyarakat tetap menjaga kewaspadaan dan mengikuti petunjuk keselamatan.

Elon Musk Jadi Kandidat Pembeli TikTok, China Mulai Jajaki Transaksi Besar

Leave a reply

Pada Senin, 13 Januari 2025, Bloomberg News melaporkan bahwa China tengah mengeksplorasi kemungkinan menjual operasional TikTok di Amerika Serikat kepada miliarder Elon Musk. Langkah ini muncul di tengah ancaman dari pemerintah AS yang berencana memblokir aplikasi media sosial tersebut, dengan alasan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan induk ByteDance, diberi tenggat waktu hingga 19 Januari 2025 untuk melakukan penjualan.

Menurut sumber yang berbicara kepada Bloomberg secara anonim, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penggabungan TikTok dengan perusahaan media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, yang dimiliki oleh Elon Musk. Nilai operasional TikTok di AS diperkirakan mencapai antara 40 hingga 50 miliar dolar AS (sekitar Rp 650 triliun hingga Rp 813 triliun), angka yang cukup besar untuk transaksi ini.

Elon Musk, yang saat ini menduduki posisi sebagai orang terkaya di dunia, belum mengungkapkan bagaimana dia berencana untuk menyelesaikan pembelian tersebut. Meskipun demikian, langkah ini menarik perhatian mengingat pengaruh besar Musk di dunia bisnis, terutama setelah akuisisinya terhadap Twitter.

Pada tahun lalu, pemerintah AS mengeluarkan perintah yang mewajibkan ByteDance untuk menjual TikTok atau menghentikan operasional aplikasi tersebut di AS. Perintah ini mulai berlaku pada 19 Januari 2025, sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. AS menuduh TikTok memberikan akses kepada pemerintah China untuk mengumpulkan data pengguna dan menyebarkan propaganda, tuduhan yang dibantah oleh pihak TikTok dan ByteDance.

TikTok pun menentang keputusan ini dengan mengajukan banding, yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung AS. Dalam sidang pada 10 Januari 2025, mayoritas hakim tampak ragu terhadap klaim bahwa perintah tersebut melanggar hak kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amendemen Pertama.

Meski demikian, penjajakan penjualan TikTok kepada Elon Musk masih berada dalam tahap awal, dan belum ada keputusan resmi dari pihak berwenang China. Belum jelas pula sejauh mana ByteDance mengetahui rencana ini, sementara pemerintah China masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Sebagai sekutu dekat Donald Trump, Musk diprediksi akan memainkan peran penting dalam hubungan AS-China selama masa jabatan kedua Trump. Tesla, perusahaan mobil listrik yang dimiliki Musk, memiliki pabrik besar di China dan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu pasar utama untuk kendaraan listrik.

Sidang Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Dimulai, Krisis Politik Korea Selatan Semakin Memanas

Leave a reply

Pada Selasa, 14 Januari 2025, Presiden Korea Selatan yang telah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, akan menjalani sidang penting terkait upaya darurat militer yang gagal yang dilakukannya pada Desember 2024. Keputusan tersebut telah menyebabkan negara ini mengalami krisis politik terparah dalam beberapa dekade terakhir. Yoon dimakzulkan setelah kejadian tersebut dan diberhentikan dari jabatannya, namun ia memilih untuk tidak beraktivitas di kediamannya dan menghindari panggilan penyidik yang tengah menyelidiki kasus pemberontakan serta tuduhan penggunaan tim keamanan presiden untuk menghalangi penangkapannya.

Selain itu, anggota parlemen Korea Selatan juga memakzulkan pengganti Yoon pada bulan lalu, yang semakin memperburuk situasi politik negara tersebut. Sementara itu, penjabat presiden yang kini menjabat tidak ikut campur dalam kebuntuan politik ini, melainkan mendorong semua pihak untuk berunding guna mencari solusi terbaik.

Sidang yang berlangsung pada hari ini akan memutuskan dua isu utama: pertama, apakah deklarasi darurat militer yang dibuat oleh Yoon melanggar konstitusi, dan kedua, apakah tindakan tersebut ilegal. Pengacara Yoon, Kim Nam-ju, menjelaskan bahwa kasus ini tidak akan terlalu rumit, karena sebagian besar pihak yang terlibat dalam insiden tersebut sudah didakwa dan fakta-faktanya telah jelas. “Proses hukum kemungkinan tidak akan memakan waktu lama,” kata Kim.

Pengadilan memiliki waktu hingga 180 hari, sejak 14 Desember 2024, untuk memutuskan apakah Yoon benar-benar melanggar hukum. Namun, tim hukum Yoon menyatakan bahwa presiden yang dimakzulkan tersebut tidak akan hadir dalam sidang pertama ini karena masalah keamanan. “Karena ada kekhawatiran soal keselamatan, Presiden Yoon tidak bisa menghadiri persidangan pada 14 Januari,” ujar pengacara Yoon, Yoon Kab-keun. Meski demikian, persidangan akan tetap berjalan tanpa kehadirannya, seperti yang terjadi pada kasus pemakzulan mantan presiden Roh Moo-hyun pada 2004 dan Park Geun-hye pada 2016-2017.

Selain persidangan, tim penyidik yang bekerja sama dengan Kantor Investigasi Korupsi (CIO) sedang mempersiapkan langkah baru untuk menangkap Yoon atas tuduhan pemberontakan. Sebelumnya, upaya penangkapan gagal setelah pengawal presiden menghalangi penyidik. Namun, jika surat perintah penangkapan terbaru diterima, Yoon bisa menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang pernah dijatuhi hukuman dan ditangkap.

Meutya Hafid Tak Kenal Rudi Valinka yang Dilantik Sebagai Staf Khusus

Leave a reply

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melantik Rudi Sutanto, yang dikenal sebagai Rudi Valinka, sebagai Staf Khusus Menteri Bidang Strategis Komunikasi. Namun, dalam konferensi pers setelah pelantikan, Meutya mengaku tidak mengetahui bahwa Rudi adalah sosok yang dikenal luas sebagai buzzer di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ini menciptakan kontroversi dan menimbulkan pertanyaan tentang proses pemilihan staf khusus di kementeriannya.

Saat ditanya mengenai latar belakang Rudi Valinka, Meutya menjelaskan, “Saya enggak tahu, saya juga enggak terlalu main Twitter.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Rudi memiliki jejak digital yang cukup besar sebagai pendukung pemerintah di media sosial, Meutya tidak memiliki informasi yang cukup tentangnya. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai kualifikasi dan pemilihan individu yang menduduki posisi penting dalam kementerian.

Rudi Sutanto, atau Rudi Valinka, dikenal sebagai buzzer yang sering mengeluarkan pernyataan kontroversial di media sosial. Ia memiliki akun Twitter dengan nama pengguna @kurawa dan memiliki lebih dari 454 ribu pengikut. Sebelum dilantik, Rudi pernah terlibat dalam beberapa kontroversi, termasuk tuduhan terhadap media massa mengenai pencitraan politik. Ini menunjukkan bahwa latar belakang Rudi bisa memicu perdebatan tentang etika dalam penunjukan pejabat publik.

Meskipun mengaku tidak mengetahui latar belakang Rudi Valinka, Meutya menegaskan bahwa penunjukan tersebut didasarkan pada keahlian Rudi di bidang komunikasi. Ia menyatakan bahwa CV yang diterima menunjukkan bahwa Rudi adalah seorang ahli strategi komunikasi. Ini mencerminkan upaya kementerian untuk memilih staf berdasarkan kompetensi teknis meskipun ada kekhawatiran publik mengenai integritas dan reputasi individu tersebut.

Penunjukan Rudi Valinka sebagai staf khusus menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari organisasi masyarakat sipil. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyatakan bahwa pemilihan tersebut mencerminkan konflik kepentingan dan kurangnya pertimbangan terhadap keahlian yang lebih kompeten. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan pejabat publik.

Dengan pengangkatan Rudi Valinka sebagai Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, semua pihak kini diajak untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap citra kementerian. Kontroversi ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang ada. Ini menjadi momen penting bagi Meutya Hafid untuk menunjukkan komitmennya terhadap integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya di kementerian.

Upaya Mendag Tekan Harga Minyakita: Surat Terusan untuk Sri Mulyani

Leave a reply

Jakarta – Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengajukan permintaan resmi kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk memberikan relaksasi pungutan wajib kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menyalurkan Minyakita. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi produk tersebut sekaligus menekan harga jualnya agar kembali sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.700 per liter.

Surat tersebut dikirimkan pada awal Januari 2025, sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Iqbal Shoffan Shofwan, dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar pada Senin (13/1).

“Kami percaya bahwa jika Kementerian Keuangan dapat menyetujui usulan ini, maka distribusi Minyakita akan lebih efisien, sehingga harga di pasaran bisa kembali stabil,” ujar Iqbal.

Sejak penetapan HET Minyakita pada pertengahan 2024, masih banyak pengecer yang menjual produk tersebut di atas harga yang telah ditentukan. Beberapa laporan menyebutkan, harga Minyakita di beberapa daerah terpencil mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter.

Kemendag juga mencatat adanya pelanggaran oleh sejumlah distributor dan pengecer. Hingga saat ini, sebanyak 41 pelaku usaha telah dikenakan sanksi karena menjual Minyakita dengan harga yang melampaui batas HET.

“Mayoritas pelanggaran ditemukan pada pengecer yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah),” tambah Iqbal.

Untuk memastikan stabilitas harga dan pasokan, Kemendag telah melakukan koordinasi dengan lima produsen utama minyak goreng, yaitu Wilmar, SMART, Apical, Musim Mas, dan KPN, pada 6 Januari 2025. Dalam pertemuan tersebut, produsen diminta untuk memantau distributor mereka secara ketat serta memastikan pengecer resmi mematuhi aturan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah daerah juga diminta turut aktif memfasilitasi distribusi langsung dari distributor ke pasar tradisional. Toko-toko pengecer akan dilengkapi dengan banner berisi informasi HET Minyakita guna meningkatkan kesadaran konsumen.

“Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah untuk terus melakukan pengawasan di lapangan agar masyarakat dapat membeli Minyakita dengan harga yang sesuai,” tutup Iqbal.

Dengan upaya kolaboratif ini, Kemendag berharap distribusi Minyakita dapat berlangsung lebih lancar dan harga jualnya tetap terjangkau bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

2. Kolaborasi IATPI dan Politeknik PU untuk Pengembangan Kapasitas SDM

Leave a reply

Semarang – Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI) secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan. Penandatanganan kerja sama ini berlangsung dalam acara Lustrum perdana Politeknik PU di Semarang pada Sabtu (11/1), dengan Ketua IATPI, Endra S. Atwawidjaja, dan Direktur Politeknik PU, Brawijaya, sebagai penandatangan utama.

Acara tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, dan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie.

Dalam sambutannya, Endra menjelaskan bahwa IATPI siap berkontribusi dalam menyusun kurikulum dan menyediakan tenaga pengajar untuk program studi baru yang akan dibuka di Politeknik PU. Beberapa program tersebut mencakup D3 Teknologi Konstruksi Sanitasi, D3 Teknologi Konstruksi Air Minum, dan D4 Keselamatan Konstruksi.

“Harapannya, kolaborasi ini dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki keahlian akademis, tetapi juga mampu bersaing di tingkat internasional,” ujar Endra, Senin (13/1).

Kerja sama ini meliputi berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, hingga sertifikasi kompetensi yang akan melibatkan mahasiswa maupun dosen. Selain itu, kolaborasi ini sejalan dengan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tidak hanya berhenti di situ, kedua pihak juga membuka peluang untuk bekerja sama di sektor lain yang relevan guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja dan pembangunan.

Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta generasi muda yang tidak hanya unggul dalam bidang teknis, tetapi juga memiliki karakter kuat serta daya saing yang tinggi. Dengan lulusan yang kompeten, Politeknik PU diharapkan mampu berkontribusi signifikan dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas lingkungan di Indonesia.