https://orkutluv.com

Ekonomi Global Terancam Lesu Akibat Kebijakan Tarif Trump

Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif timbal balik terhadap semua mitra dagangnya memicu kekhawatiran luas. Keputusan ini, yang dikeluarkan pada Kamis (13/2), diyakini dapat memicu perang dagang global dan mempengaruhi prospek ekonomi dunia, yang telah stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Trump menandatangani memorandum yang memerintahkan pemerintahannya untuk menentukan tarif timbal balik setara terhadap setiap negara mitra dagang. Langkah ini dinilai bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam perdagangan internasional, namun justru menimbulkan dampak negatif bagi bisnis global. Sejumlah ahli ekonomi dan organisasi perdagangan memperingatkan potensi gangguan besar pada ekonomi AS dan negara mitra, serta ancaman terhadap kestabilan pasar global.

Menghancurkan Aturan Perdagangan Dunia

Sejumlah ekonom, termasuk Gary Clyde Hufbauer, seorang peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, menyebut langkah Trump sebagai perubahan mendalam dalam sistem perdagangan internasional. Hufbauer menjelaskan bahwa dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), konsep “timbal balik” biasanya merujuk pada keseimbangan konsesi yang diberikan dan diterima oleh masing-masing negara. Namun, Trump telah mendefinisikan ulang istilah ini, menetapkan tarif berdasarkan negara per negara, bukan dalam konteks kesepakatan yang lebih besar.

Dengan cara ini, tarif yang dikenakan AS diperkirakan akan lebih tinggi rata-rata sekitar 10 hingga 15 persen. Hufbauer menambahkan, meskipun tarif ini bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah AS, namun dampaknya terhadap ekonomi domestik bisa sangat merugikan, termasuk penurunan pertumbuhan PDB.

Ketidakpastian Mengganggu Rantai Pasokan dan Konsumsi

Dalam pernyataannya, Federasi Ritel Nasional (NRF) yang mewakili sektor ritel AS, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mengganggu rantai pasokan secara signifikan. David French, wakil presiden eksekutif NRF, menyatakan bahwa langkah ini berisiko meningkatkan harga barang bagi konsumen AS dan mengurangi daya beli rumah tangga. Selain itu, dengan semakin turunnya indeks sentimen konsumen di AS, ketidakpastian yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan ini menjadi masalah besar bagi ekonomi domestik.

Uni Eropa juga mengkritik kebijakan tarif ini, menyebutkan bahwa tarif baru akan merugikan ekonomi AS itu sendiri dengan meningkatkan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Komisi Eropa, tarif adalah bentuk pajak yang membebani konsumen, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan inflasi.

Ancaman Terhadap Ekonomi Global

Ekonom internasional pun memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump berisiko mengguncang ekonomi global. Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, menjelaskan bahwa perang dagang yang melibatkan tarif tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global secara drastis. Ia menyebutkan bahwa tarif yang lebih tinggi, jika disertai dengan tindakan balasan dari negara lain, akan menciptakan “lingkaran setan” yang merugikan pasar dunia.

Studi oleh Peterson Institute juga mengungkapkan bahwa kebijakan tarif Trump terhadap negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Tiongkok berpotensi membebani rumah tangga AS dengan kenaikan pajak lebih dari USD 1.200 per tahun. Selain itu, negara-negara berkembang seperti India, Brasil, Vietnam, serta negara-negara Asia Tenggara dan Afrika lainnya kemungkinan akan merasakan dampak yang lebih berat. Mereka yang menghadapi perbedaan tarif yang besar terhadap barang-barang AS akan tertekan dengan biaya yang meningkat akibat kebijakan ini.

Konsekuensi yang Lebih Luas

Meskipun kebijakan tarif ini berfokus pada negara mitra dagang besar seperti Tiongkok dan Kanada, dampaknya diprediksi akan terasa lebih luas. Bagi AS sendiri, kebijakan ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi domestik, memicu inflasi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Sementara itu, negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada ekspor ke pasar AS akan merasakan dampak berat dari kebijakan ini.

Kebijakan Trump ini berpotensi memperburuk ketegangan dagang internasional, dan memicu persaingan tarif antar negara yang tak terhindarkan. Dalam jangka panjang, kekhawatiran ini akan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global, yang sudah rapuh akibat ketidakpastian pasar global dan geopolitik.

Dengan langkah yang penuh risiko ini, AS harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi yang lebih besar yang dapat terjadi terhadap perdagangan global, kestabilan ekonomi, dan hubungan antar negara.

China Klarifikasi Tujuan Kerja Sama BRICS: Tidak Menargetkan AS, Fokus pada Pembangunan Global

Pemerintah China menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS jika mereka menciptakan mata uang bersama dan “mempermainkan” dolar AS. Dalam konferensi pers pada Senin (17/2), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa BRICS bukanlah platform yang dirancang untuk menargetkan pihak tertentu, melainkan untuk mempererat kerja sama antara negara-negara berkembang.

Guo Jiakun menjelaskan bahwa BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, berfokus pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ia menambahkan bahwa BRICS tidak bertujuan untuk menciptakan konfrontasi blok atau konflik dengan negara ketiga, seperti yang dikemukakan Trump. Selain itu, Guo Jiakun mengungkapkan bahwa China siap bekerja dengan negara anggota BRICS lainnya untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa negara-negara BRICS takut membicarakan usulan tersebut karena ancamannya untuk mengenakan tarif besar. Trump juga menyoroti keberadaan BRICS yang didirikan untuk tujuan yang buruk dan menyatakan bahwa negara-negara BRICS tidak ingin berurusan dengan masalah tersebut. Pada saat yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin turut menyerukan de-dolarisasi dalam pertemuan BRICS tahun 2023, dengan mengusulkan agar negara-negara BRICS memperluas penyelesaian transaksi dalam mata uang nasional mereka.

BRICS saat ini terdiri dari 10 negara anggota: Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Meskipun berkembang, BRICS tetap menggunakan nama yang telah ada dan memiliki pengaruh besar, dengan menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto global.

Istana Tanggapi #KaburAjaDulu: Merantau Itu Hak, Asal Sesuai Aturan

Viral Tagar #KaburAjaDulu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Beri Tanggapan

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons maraknya tagar #KaburAjaDulu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi fenomena ini, ia mempertanyakan ke mana tujuan warganet yang ingin “kabur” tersebut.

“Mau kabur ke mana?” ujar Hasan saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Peluang Kerja di Luar Negeri

Hasan menegaskan bahwa merantau ke luar negeri bukanlah sesuatu yang buruk, selama seseorang memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja internasional.

“Merantau itu hal yang bagus. Tapi kalau ingin bekerja di luar negeri, harus memiliki keahlian. Jika tidak, nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melarang masyarakat yang ingin merantau. Namun, ia mengingatkan agar setiap individu tetap mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menjadi imigran ilegal.

“Yang penting, kalau ingin bekerja di luar negeri harus mengikuti aturan. Jangan sampai menjadi pendatang ilegal,” tegas Hasan.

Tanggapan Santai Wamenaker

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer turut memberikan komentar terkait tren tagar tersebut. Menurutnya, fenomena ini tidak perlu dianggap sebagai masalah serius.

“Kalau memang ingin pergi, silakan saja. Bahkan kalau tidak mau kembali juga tidak masalah, hahaha,” ujarnya sambil tertawa saat ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta.

Menurut Immanuel, tren di media sosial seperti #KaburAjaDulu hanyalah bentuk ekspresi warganet dan tidak perlu direspons secara berlebihan.

“Tagar-tagar seperti itu tidak perlu terlalu dipikirkan secara mendalam,” tambahnya.

Menaker: Ini Bukan Soal Kabur, tetapi Peluang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga turut memberikan pandangannya terkait maraknya tagar ini. Ia menilai bahwa keberadaan tagar #KaburAjaDulu bukan berarti masyarakat benar-benar ingin meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Justru, menurutnya, ini adalah refleksi dari meningkatnya minat generasi muda untuk mencari pengalaman kerja di luar negeri.

“Saya melihat ada peluang kerja di luar negeri, dan itu bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nantinya, mereka bisa kembali dan membangun Indonesia dengan pengalaman yang diperoleh di luar negeri,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menaker juga menegaskan bahwa fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

“Ini menjadi tantangan bagi kami di pemerintah. Jika aspirasi mereka menunjukkan kurangnya peluang kerja di dalam negeri, maka tugas pemerintah adalah menciptakan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia,” tuturnya.

Tagar #KaburAjaDulu, Cerminan Keresahan Masyarakat

Tagar #KaburAjaDulu yang tengah viral di media sosial mencerminkan keresahan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa masa depan mereka di dalam negeri tidak menentu, sehingga mereka mencari peluang yang lebih baik di luar negeri.

Salah satu pengguna media sosial, akun X @Ju***Ekspor, mengungkapkan pendapatnya terkait tren ini.

“Baru ramai sekarang soal #KaburAjaDulu? Gue udah bilang dari dulu, Indonesia makin nggak karuan. Bisnis semakin sulit, banyak permainan orang dalam, impor merajalela, inflasi naik terus, gaji nggak sebanding, kualitas hidup menurun. Makanya gue pilih pindah dan buka bisnis di luar negeri,” tulisnya.

Fenomena ini menjadi refleksi bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak merasa terpaksa mencari masa depan di luar negeri.

Bakti Kesehatan TNI AL di Bali: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo Sediakan Pelayanan Gratis bagi Masyarakat Nelayan dalam MNEK 2025

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan sebuah kapal khusus, KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 (KRI WSH-991), yang akan digunakan untuk menyelenggarakan bakti kesehatan kepada masyarakat nelayan di Karangasem, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan bahwa program ini, yang dikenal dengan nama Medical Civic Action Program (MEDCAP), bertujuan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sekitar, dengan fokus utama pada para nelayan yang seringkali menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

Menurut Ali, bakti kesehatan ini akan berlangsung di atas KRI WSH-991 yang akan berlabuh di Dermaga Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, pada 17 Februari 2025. Di sana, berbagai layanan kesehatan akan disediakan, termasuk pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, sunatan massal, donor darah, serta operasi medis kecil. Ini adalah langkah nyata dari TNI AL untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain MEDCAP, kegiatan ini juga mencakup Engineering Civic Action Program (ENCAP), yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk perbaikan infrastruktur. Proyek perbaikan ini mencakup jalan, sekolah, dan rumah ibadah, yang akan melibatkan seluruh Angkatan Laut dari negara peserta. Ali juga menekankan bahwa meskipun kegiatan ini melibatkan latihan bersama di laut, inti dari MNEK 2025 adalah mempromosikan kerja sama antar negara dalam misi kemanusiaan dan bantuan bencana.

MNEK 2025 dilaksanakan di Bali pada 15-22 Februari 2025, diikuti oleh 38 negara dan didukung oleh 19 kapal perang dari berbagai negara. TNI AL berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kerjasama internasional dan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Benarkah Family Office Bisa Banjiri RI dengan Investasi? Ini Kata Luhut

Pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk family office, sebuah konsep yang bertujuan untuk menarik keluarga kaya dari luar negeri agar menyimpan dananya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa banyak keluarga kaya internasional yang tertarik untuk menempatkan kekayaannya di Tanah Air, dan pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Luhut mengungkapkan bahwa family office yang tengah dirancang pemerintah telah mendapat perhatian dari beberapa investor asing. Ia bahkan mengklaim bahwa sudah ada beberapa investor yang mendaftar dan siap untuk berinvestasi begitu skema tersebut diterapkan. Luhut optimis bahwa dengan adanya konsep ini, dana besar dari luar negeri akan mengalir ke Indonesia, memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Menanggapi Potensi Family Office

Meski demikian, para analis memiliki pandangan yang lebih skeptis terkait efektivitas family office sebagai instrumen untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Ronny P. Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, berpendapat bahwa family office bukanlah cara yang efektif untuk menggerakkan investasi dalam jumlah besar. Menurutnya, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa family office menjadi andalan dalam mendatangkan investasi luar negeri.

Ronny lebih lanjut mengungkapkan bahwa family office mungkin hanya akan berkontribusi pada investasi sektor pariwisata, seperti pembangunan villa atau bungalow di Bali, yang sudah menjadi hal biasa di kalangan investor asing. Menurutnya, prospek family office di Indonesia secara nominal mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian negara.

Tantangan dalam Menarik Investor Asing

Sasmita juga menilai bahwa untuk menarik keluarga kaya asing ke Indonesia, pemerintah perlu menawarkan lebih dari sekadar Bali sebagai destinasi wisata. Daya tarik family office harus didukung oleh insentif pajak yang kompetitif, stabilitas politik dan ekonomi, serta jaminan privasi dan keamanan aset. Tanpa kebijakan yang jelas dan menguntungkan, ia meragukan apakah Indonesia bisa menjadi pilihan utama bagi investor kaya untuk mendirikan family office mereka.

Selain itu, Sasmita juga mengingatkan bahwa terdapat potensi risiko, seperti kemungkinan family office digunakan sebagai sarana untuk cuci uang. Mengingat tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia, Sasmita khawatir bahwa family office bisa disalahgunakan oleh para pengusaha, pejabat, atau investor untuk tujuan ilegal tersebut.

Kesimpulan

Meskipun pemerintah berharap family office dapat menjadi instrumen penting untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian Indonesia, tantangan besar masih harus dihadapi. Faktor-faktor seperti insentif fiskal, kebijakan privasi, dan keamanan hukum menjadi kunci apakah Indonesia bisa sukses menjadikan negara ini sebagai tempat yang menarik bagi keluarga kaya internasional. Sebelum skema ini benar-benar berjalan, banyak yang masih perlu dibahas dan dipersiapkan oleh pemerintah.

Elon Musk Terancam Dikeluarkan dari Royal Society, Ribuan Ilmuwan Tanda Tangani Petisi

Lebih dari 1.900 ilmuwan telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan agar Elon Musk dicabut dari keanggotaan kehormatan Royal Society, salah satu komunitas sains paling bergengsi di Inggris. Mereka menilai tindakan serta pernyataan Musk sering kali kontroversial dan bertentangan dengan nilai-nilai ilmiah.

Surat tersebut ditulis oleh Prof. Stephen Curry dan ditujukan kepada Presiden Royal Society, Adrian Smith. Dalam surat itu, Curry menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Royal Society yang tetap diam dan tidak mengambil tindakan terkait status keanggotaan Musk, meskipun kekhawatiran mengenai perilakunya telah disampaikan sejak enam bulan lalu.

“Royal Society telah diberi tahu tentang keprihatinan para anggotanya, terutama bagaimana sikap Musk bertentangan dengan Kode Etik organisasi ini,” tulis Curry.

Musk dituduh menyebarkan teori konspirasi yang tidak berdasar serta tuduhan negatif terhadap ilmuwan Anthony Fauci. Sebelumnya, Prof. Dorothy Bishop dari Universitas Oxford bahkan memutuskan mundur dari Royal Society sebagai bentuk protes atas tetapnya Musk dalam keanggotaan.

Selain itu, keterlibatan Musk dalam pemerintahan Donald Trump juga dikritik, karena dianggap mendukung kebijakan yang melemahkan riset ilmiah di AS. Sikap diam Royal Society terhadap hal ini dinilai mencerminkan kurangnya keberanian moral.

Pertemuan penting Royal Society dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret, di mana para anggotanya akan membahas prinsip-prinsip terkait pernyataan publik dan etika perilaku anggota.

Kontroversi semakin memanas setelah pada Januari 2025, Musk secara terbuka mendukung partai sayap kanan Reform UK dalam politik Inggris. Ia bahkan menyebut Perdana Menteri Keir Starmer sebagai sosok “jahat” dan menuduh pemerintah Inggris menutupi kasus-kasus kriminal tertentu.

Dengan meningkatnya tekanan dari komunitas ilmiah, nasib keanggotaan Musk di Royal Society kini berada di ujung tanduk.

Jokowi Yakini Prabowo Presiden Terkuat, Apa Dasarnya?

Pada acara peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Prabowo saat ini merupakan pemimpin dengan dukungan politik terkuat secara global.

Pernyataan ini didasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden. Data menunjukkan bahwa sekitar 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, sementara lebih dari 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mendukung kebijakan yang dijalankan.

Dukungan Politik yang Kuat

Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik saat ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo. “Dukungan dari rakyat sangat besar, begitu juga dari parlemen. Ini adalah modal kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” ujar Jokowi di hadapan para hadirin.

Ia juga sempat berseloroh bahwa tidak banyak pihak yang berani mengkritik Prabowo. “Sejauh ini saya belum melihat ada yang berani mengkritik beliau. Lucunya, kalau ada sesuatu yang dikritik, saya yang sering kena,” candanya, yang langsung disambut gelak tawa para tamu undangan.

Hadirnya Para Tokoh Politik

Acara peringatan ini turut dihadiri berbagai tokoh politik nasional, di antaranya:

  • Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar
  • Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Ketua Umum PAN
  • Muhaimin Iskandar – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum PKB
  • Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta Ketua Umum Partai Demokrat

Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir bersama sang ayah, Jokowi. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak tampak di lokasi dan diwakili oleh Dolly Dondokambey serta Said Abdullah.

Gerindra Rayakan 17 Tahun Perjalanan Politik

Sejak didirikan pada 6 Februari 2008, Partai Gerindra telah berkembang pesat di panggung politik Indonesia. Peringatan hari jadi ke-17 ini menjadi momen bersejarah bagi partai yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Dengan dukungan politik yang semakin kuat, banyak pihak menantikan arah kepemimpinan Prabowo ke depan. Apakah Prabowo mampu memenuhi ekspektasi rakyat dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih pesat? Waktu yang akan menjawabnya.

Pegawai Terdampak! Menteri PU Buka Suara soal Kebijakan Penghematan Anggaran

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa kabar mengenai pemutusan hubungan kerja massal di lingkungan kementeriannya tidak benar. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan dalam perpanjangan kontrak sejumlah pegawai bukan berarti mereka dirumahkan, melainkan bagian dari proses administrasi tahunan yang mengalami sedikit hambatan.

“Bukan dirumahkan, tetapi memang kontraknya telah habis. Para petugas OP (operasi dan pemeliharaan) ini kami kontrak tahunan, dan seperti biasa, setiap tahun dilakukan pembaruan. Tahun ini hanya ada sedikit keterlambatan,” jelas Dody melalui akun Instagram resmi Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).

Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab Keterlambatan

Pada umumnya, pembaruan kontrak pegawai OP rampung sejak November setiap tahunnya. Namun, pada tahun ini, proses tersebut tertunda karena adanya penyesuaian anggaran yang harus dirundingkan lebih dulu dengan Kementerian Keuangan serta Komisi V DPR.

Dody menegaskan bahwa tidak ada pemutusan kontrak secara sepihak, dan pegawai OP tetap akan melanjutkan tugasnya setelah seluruh proses administrasi selesai.

“Kami baru bisa menyalurkan hak-hak pegawai OP setelah anggaran tersedia secara efektif. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini, namun prosesnya sudah hampir selesai,” imbuhnya.

Pemotongan Anggaran Kementerian PU Dikurangi

Kementerian PU sempat terkena pemotongan anggaran cukup besar, mencapai Rp81 triliun, yang membuat anggaran tersisa hanya Rp24,83 triliun. Pemangkasan ini berdampak pada berbagai program kerja kementerian, termasuk perpanjangan kontrak pegawai OP.

Namun, setelah dilakukan rapat evaluasi anggaran bersama Komisi V DPR pada Kamis (13/2/2025), pemerintah akhirnya mengurangi jumlah pemotongan menjadi Rp60,47 triliun. Dengan perubahan ini, anggaran Kementerian PU kini bertambah menjadi Rp50,48 triliun, sehingga memberi ruang fiskal lebih luas untuk menjalankan program-program kementerian.

Dengan adanya tambahan anggaran ini, proses perpanjangan kontrak pegawai OP akan segera diselesaikan, sehingga operasional kementerian tetap berjalan optimal.

Pegawai Dipastikan Kembali Bekerja

Meskipun sempat tertunda, Dody memastikan bahwa seluruh pegawai OP akan tetap bekerja dan mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan isu yang tidak akurat, terutama yang berkembang di media sosial.

“Kami berkomitmen menjaga kesejahteraan petugas OP dan memastikan seluruh program tetap berjalan seperti biasa,” pungkasnya.

Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait kebijakan anggaran Kementerian PU serta status pegawai OP yang masih tetap bekerja dan tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. 🚧

PDIP Bantah Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi, Deddy Sitorus Sindir PKB

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang meminta dirinya tidak memperkeruh hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Deddy menilai tuduhan bahwa PDIP ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo tidak berdasar.

“Ya mungkin dia bangun kesiangan, tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” ujar Deddy saat ditemui di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). Menurutnya, hubungan antara Jokowi dan Prabowo adalah urusan pribadi mereka, dan PDIP tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri, apalagi berupaya memisahkan keduanya.

“Itu urusan mereka berdua. Kami tidak punya kepentingan untuk merekatkan atau memisahkan mereka. Politik selalu berbasis kepentingan. Jika mereka memiliki kepentingan yang sama, tidak ada pihak yang bisa memisahkan. Jadi, Bung Jazilul lebih baik fokus pada partainya sendiri,” lanjutnya.

Ketika ditanya apakah ada kepentingan PKB dalam dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi, Deddy kembali menanggapi dengan sindiran. “Ya, artinya dia bangun kesiangan. Tiba-tiba mengigau dan menuduh kita ingin memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa selama ada kepentingan yang sejalan, hubungan politik akan tetap terjalin, tetapi jika kepentingan berubah, perpisahan bisa terjadi secara alami. “Kalau kepentingan mereka masih sama, mereka akan tetap bersama. Tetapi kalau sudah berbeda, mereka akan berpisah sendiri tanpa campur tangan pihak lain,” kata Deddy.

Saat ditanya apakah hubungan Jokowi dan Prabowo selama ini hanya didasarkan pada kepentingan politik, Deddy memberikan jawaban tegas. “Di politik, tidak ada belas kasihan. Politik itu soal kepentingan. Meski di tingkat yang lebih tinggi, ada aspek moral dan keberpihakan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa jika suatu saat Jokowi dan Prabowo berpisah, itu murni keputusan mereka, bukan karena pengaruh pihak lain. “Kalau ada perpisahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu terjadi di antara mereka berdua, bukan karena pihak luar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memisahkan dirinya dari Jokowi. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Pembukaan Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025). “Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, jadi bahan tertawaan saja,” ujar Prabowo.

Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi tersebut, karena menurutnya, upaya memecah belah bangsa adalah taktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia bersatu. “Pecah belah itu adalah strategi mereka yang tidak suka Indonesia maju. Kita tidak perlu menghiraukannya,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengakui bahwa ia banyak belajar tentang politik dari Jokowi dan menekankan pentingnya menghormati pemimpin, baik yang masih berkuasa maupun yang sudah tidak menjabat. “Saya belajar dari Pak Jokowi. Tidak perlu malu mengakuinya. Kadang orang yang sudah tidak berkuasa malah dijelek-jelekkan, jangan begitu. Kita harus menghormati semua pemimpin,” tutupnya.

Prabowo Apresiasi Jokowi atas Kelancaran Transisi Pemerintahan di World Governments Summit 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), atas perannya dalam memastikan kelancaran transisi pemerintahan serta pembentukan kabinet baru. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang ia sampaikan melalui video.

Prabowo menyoroti bagaimana kepemimpinan Jokowi telah membantu transisi yang mulus, memungkinkan pemerintahan barunya segera bekerja secara efektif. Ia juga mengakui bahwa berkat stabilitas yang terjaga, banyak warga negara Indonesia berbakat yang sebelumnya berkarier di luar negeri kini kembali untuk mengabdi di tanah air.

“Keberhasilan ini sangat terbantu oleh kelancaran transisi yang dipastikan oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Kepadanya, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama panjang yang telah terjalin,” ujar Prabowo dalam tayangan yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden dan disaksikan di Jakarta pada Jumat dini hari.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa salah satu pencapaian penting dalam 100 hari pemerintahannya adalah membangun kabinet yang solid dan berbasis meritokrasi. Oleh karena itu, ia memilih anak bangsa yang berprestasi untuk bergabung sebagai menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menguraikan visi besar pemerintahannya, yaitu membawa Indonesia menjadi negara maju yang modern. Ia menekankan bahwa aset terbesar bangsa ini adalah 282 juta penduduknya, serta kekayaan alam yang melimpah yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Dengan lebih dari 177 ribu pulau dan keberagaman budaya yang kaya, Prabowo mengakui bahwa tantangan utama pemerintah adalah memastikan kesetaraan akses bagi seluruh rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Misi kami adalah menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” tegasnya.