Category Archives: Politik

Fadli Zon Sebut Prabowo Subianto Bakal Pegang Langsung Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia

Pada 30 September 2024, Mantan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengungkapkan keyakinannya bahwa Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Indonesia, akan mengambil peran langsung dalam kebijakan politik luar negeri negara ini. Dalam sebuah konferensi pers, Fadli menjelaskan bahwa pengalaman dan koneksi Prabowo di dunia internasional membuatnya menjadi sosok yang tepat untuk memimpin arah kebijakan luar negeri Indonesia ke depan.

Fadli Zon menyoroti bahwa Prabowo telah aktif dalam berbagai forum internasional dan memiliki hubungan baik dengan banyak pemimpin dunia. Keterlibatan Prabowo dalam berbagai pertemuan dan negosiasi di tingkat internasional menunjukkan kemampuannya dalam membangun diplomasi yang menguntungkan bagi Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di pentas global dan menarik investasi asing.

Fadli juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri yang kuat dan jelas dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan menjalin hubungan yang baik dengan negara lain, Indonesia dapat membuka peluang baru bagi perdagangan dan investasi. Dalam konteks ini, Fadli berharap Prabowo dapat mendorong kolaborasi dengan negara-negara mitra strategis untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik.

Dalam kesempatan tersebut, Fadli menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Ia menekankan bahwa dukungan legislatif sangat penting untuk mendukung setiap kebijakan yang diambil, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan regional, dan ketegangan politik internasional.

Dengan Prabowo Subianto di posisi kunci dalam kebijakan luar negeri, banyak yang berharap Indonesia dapat memiliki pendekatan yang lebih proaktif dalam menghadapi isu-isu global. Fadli Zon mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah yang akan diambil oleh Prabowo dan pemerintah untuk meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional. Melalui kebijakan luar negeri yang kuat, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam merespons tantangan global dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Jokowi: Indonesia adalah Negara Paling Dermawan di Dunia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kebanggaannya bahwa Indonesia dinyatakan sebagai negara paling dermawan di dunia berdasarkan survei internasional terbaru. Dalam acara Rakornas Baznas tahun 2024 di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, Jokowi mengatakan, “Indonesia menurut survei internasional adalah negara yang paling dermawan, ranking satu. Ini luar biasa, Alhamdulillah.”

Jokowi juga menyoroti pertumbuhan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia yang mengalami peningkatan rata-rata 30 persen setiap tahunnya. Ia mengaitkan pertumbuhan ini dengan gerakan cinta zakat yang telah dicanangkan sejak 2021. “Kenaikan ini mencerminkan bahwa semangat masyarakat untuk beramal semakin tumbuh,” tambahnya.

Dalam pidatonya, Jokowi menekankan pentingnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menggali potensi zakat yang sangat besar di Indonesia. Ia mencatat bahwa dengan populasi Muslim mencapai 236 juta jiwa, potensi zakat domestik bisa mencapai Rp300 triliun. “Ini adalah jumlah yang sangat signifikan. Kita masih memiliki banyak ruang untuk mengoptimalkan potensi zakat ini,” ujarnya.

Presiden berharap Baznas dapat melakukan terobosan dalam menjaring zakat di tanah air. Ia menyarankan berbagai inovasi yang bisa diterapkan, seperti meningkatkan edukasi mengenai zakat, menggalang gerakan sosial, dan membangun tata kelola yang profesional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Dengan cara ini, Jokowi optimis bahwa kontribusi masyarakat dalam berzakat, berinfak, dan bersedekah akan semakin meningkat. “Kita perlu membangun sistem yang baik agar masyarakat merasa aman dan percaya bahwa zakat mereka akan dikelola dengan transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Dalam era yang semakin menuntut keterlibatan sosial, pernyataan Jokowi ini memberikan dorongan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan filantropi. Dengan potensi zakat yang begitu besar, harapannya adalah agar semakin banyak yang terlibat dalam gerakan kebaikan ini, membawa dampak positif bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Prabowo Tanggapi Rencana Pertemuan dengan Megawati: “Insya Allah”

Presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, baru-baru ini menyampaikan pendapatnya tentang rencana pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri, yang merupakan Presiden kelima Republik Indonesia dan Ketua Umum PDIP. Dalam pernyataannya, Prabowo menyatakan, “Insya Allah, kami akan segera bertemu.” Pernyataan ini mencerminkan harapan positif dari kedua belah pihak untuk menjalin komunikasi yang lebih baik di antara mereka.

Pertemuan ini dianggap sangat penting, terutama dalam konteks pembentukan koalisi politik yang solid untuk mendukung pemerintahan mendatang. Prabowo, yang baru saja terpilih, berkomitmen untuk memperkuat hubungan antar partai politik demi mencapai stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara pemimpin politik adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, banyak yang berharap akan ada pembahasan mengenai isu-isu strategis yang dapat membawa kemajuan bagi Indonesia. Misalnya, pembicaraan tentang perekonomian, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan sektor-sektor vital bagi masyarakat. Prabowo menambahkan, “Kami harus berkolaborasi dan bersinergi demi kepentingan bangsa. Setiap pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mendengarkan suara rakyat dan mencari solusi yang terbaik.”

Kedua tokoh ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam sejarah politik Indonesia. Megawati, sebagai putri proklamator Soekarno, memiliki warisan yang kuat dalam politik nasional. Di sisi lain, Prabowo dikenal karena karier militernya dan kiprah politik yang aktif. Banyak masyarakat yang berharap pertemuan ini akan menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif.

Sementara itu, para pengamat politik juga mencermati dinamika ini dengan seksama. Mereka melihat bahwa kolaborasi antara Gerindra dan PDIP dapat menciptakan stabilitas politik yang diperlukan untuk mendorong reformasi dan program-program pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan rencana pertemuan yang dinyatakan Prabowo, masyarakat semakin berharap akan ada dialog yang konstruktif dan saling menguntungkan bagi kedua partai serta untuk rakyat Indonesia secara keseluruhan. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kerjasama yang lebih erat di masa depan, demi tercapainya visi dan misi bersama untuk Indonesia yang lebih baik.

Prabowo Tak Ikut Rakernas, PKS Pastikan Komunikasi Tetap Lancar

Keputusan Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra baru-baru ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik. Rakernas yang diadakan untuk membahas strategi dan arah partai menjelang pemilihan umum mendatang, seharusnya menjadi momen penting bagi semua pimpinan partai. Ketidakhadiran Prabowo, yang juga merupakan Menteri Pertahanan, bisa jadi mencerminkan kesibukan dan fokusnya pada isu-isu nasional yang lebih mendesak. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah keputusan ini akan mempengaruhi stabilitas internal partai dan hubungan dengan koalisi politik lainnya.

Di tengah ketidakpastian ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bahwa komunikasi dengan Partai Gerindra tetap berjalan dengan baik. PKS, yang merupakan salah satu mitra koalisi Gerindra, menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis meskipun ada dinamika yang terjadi. PKS menyatakan bahwa mereka akan terus berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra untuk memastikan bahwa semua agenda politik dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, kedua partai tetap berkomitmen untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.

PKS juga menegaskan bahwa mereka memahami kesibukan Prabowo dan tidak menganggap ketidakhadirannya sebagai suatu masalah besar. Mereka percaya bahwa komunikasi yang baik akan membantu kedua partai untuk tetap sinkron dalam menghadapi tantangan yang ada. Melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi yang terus berlanjut, PKS yakin bahwa hubungan antara kedua partai akan tetap solid. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa posisi politik mereka tetap kuat menjelang pemilu.

Selain itu, PKS berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan isu-isu yang relevan. Dengan demikian, meskipun Prabowo tidak hadir dalam Rakernas, PKS tetap optimis bahwa semua rencana dan strategi yang telah disusun akan dapat diimplementasikan dengan baik. Ini adalah contoh nyata bagaimana partai politik dapat beradaptasi dengan situasi yang ada dan tetap menjaga komunikasi yang efektif.

Dengan demikian, meskipun Prabowo Subianto tidak ikut serta dalam Rakernas, kedua partai tetap berusaha untuk menjaga sinergi dan komunikasi yang baik. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan siap menghadapi tantangan politik yang akan datang.

SBY Temui Jokowi Di Istana, Apa Tujuannya?

Pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara baru-baru ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. SBY, yang merupakan Presiden ke-6 Indonesia dan juga Ketua Umum Partai Demokrat, memiliki peran penting dalam sejarah politik Indonesia. Sementara itu, Jokowi sebagai Presiden saat ini, memiliki agenda yang sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan negara. Pertemuan ini menjadi sorotan karena keduanya memiliki latar belakang politik yang berbeda, dan banyak yang bertanya-tanya mengenai tujuan dari pertemuan tersebut.

Salah satu tujuan utama pertemuan ini adalah untuk membahas isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh negara. Dalam situasi global yang tidak menentu, kolaborasi antara pemimpin-pemimpin sebelumnya dan saat ini sangat penting. SBY dan Jokowi mungkin mendiskusikan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat perekonomian nasional dan menghadapi tantangan yang timbul akibat pandemi COVID-19. Dengan pengalaman SBY sebagai mantan presiden, masukan dan pandangannya bisa menjadi nilai tambah bagi Jokowi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

Selain itu, pertemuan ini juga bisa dilihat sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antar partai politik. SBY dan Partai Demokrat memiliki pengaruh yang signifikan di panggung politik Indonesia. Dengan adanya komunikasi yang baik antara keduanya, diharapkan dapat tercipta stabilitas politik yang lebih baik, terutama menjelang pemilu yang akan datang. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan antar partai dan mencegah konflik yang dapat mengganggu proses demokrasi.

Tidak hanya itu, pertemuan ini juga bisa menjadi sinyal positif bagi masyarakat. Ketika dua tokoh besar dalam politik Indonesia dapat duduk bersama dan berdiskusi, ini menunjukkan bahwa ada upaya untuk bersatu demi kepentingan bangsa. Masyarakat tentu berharap bahwa hasil dari pertemuan ini dapat membawa perubahan yang lebih baik dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Secara keseluruhan, pertemuan SBY dan Jokowi di Istana bukan hanya sekadar pertemuan biasa. Ini adalah langkah strategis yang menunjukkan pentingnya kolaborasi antar pemimpin dalam mengatasi tantangan bangsa. Dengan harapan bahwa komunikasi yang terjalin dapat membawa dampak positif bagi Indonesia, masyarakat menantikan langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh kedua pemimpin tersebut.

Prabowo-SBY Optimis Sejahterakan Rakyat Indonesia

Prabowo Subianto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan dua tokoh politik yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, keduanya menunjukkan optimisme yang tinggi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Melalui kolaborasi dan visi yang sejalan, mereka berkomitmen untuk menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat. Optimisme ini tidak hanya berdasarkan pada retorika, tetapi juga pada rencana konkret yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

Salah satu fokus utama dari Prabowo dan SBY adalah peningkatan ekonomi. Mereka berencana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana setiap lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dalam pandangan mereka, ekonomi yang kuat akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan pengalaman SBY sebagai mantan presiden dan Prabowo sebagai menteri pertahanan, keduanya memiliki pemahaman mendalam tentang tantangan yang dihadapi bangsa ini.

Selain itu, Prabowo dan SBY juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk kesejahteraan masyarakat. Mereka percaya bahwa pendidikan yang berkualitas akan membuka peluang bagi generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi pada bangsa. Dalam program-program yang mereka rencanakan, investasi di sektor pendidikan akan menjadi prioritas, sehingga setiap anak di Indonesia memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang baik.

Tak kalah penting, Prabowo dan SBY juga berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur di seluruh Indonesia. Infrastruktur yang baik akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Dengan membangun jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya, mereka berharap dapat mengurangi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, sehingga seluruh rakyat Indonesia dapat merasakan kemajuan yang sama.

Dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat, Prabowo dan SBY optimis bahwa mereka dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera. Melalui kerja sama dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, mereka percaya bahwa cita-cita untuk kesejahteraan rakyat Indonesia bukanlah sekadar impian, tetapi dapat diwujudkan menjadi kenyataan.

Edukasi Politik Untuk Generasi Muda Menjelang Pilkada 2024

Pada tanggal 27 September 2024, sejumlah organisasi pemuda dan lembaga pendidikan di Indonesia meluncurkan program edukasi politik untuk generasi muda menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda, agar mereka lebih aktif dan terlibat dalam proses demokrasi.

Pentingnya Kesadaran Politik

Dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang cerdas secara politik, penyelenggara program menekankan pentingnya pemahaman mengenai sistem politik dan hak-hak sebagai pemilih. Edukasi ini mencakup penjelasan tentang bagaimana proses pemilihan berlangsung, pentingnya memilih pemimpin yang tepat, dan dampak dari keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari.

Metode Pembelajaran Inovatif

Program ini menggunakan berbagai metode pembelajaran inovatif, seperti diskusi kelompok, seminar, dan workshop. Para peserta diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada para ahli politik dan akademisi yang berpengalaman. Selain itu, ada juga simulasi pemungutan suara untuk memberikan gambaran nyata tentang proses pemilihan.

Kolaborasi dengan Media Sosial

Penyelenggara juga memanfaatkan platform media sosial untuk menjangkau lebih banyak pemuda. Melalui kampanye digital, informasi mengenai pentingnya partisipasi politik dan cara menggunakan hak suara disebarluaskan secara luas. Di era digital ini, pendekatan ini diharapkan dapat menarik perhatian generasi muda yang lebih aktif di dunia maya.

Dukungan dari Berbagai Pihak

Program edukasi politik ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi pemuda. Semua pihak sepakat bahwa pendidikan politik yang baik akan membantu menciptakan pemilih yang lebih bijak dan bertanggung jawab. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran politik, diharapkan generasi muda dapat berkontribusi secara positif dalam pemilihan umum mendatang.

Airlangga Hartarto: Biodiesel Hemat Rp404 Triliun, Solusi Hemat Energi dan Ramah Lingkungan

Jakarta – Indonesia mencatat pencapaian besar dalam penghematan impor minyak berkat implementasi program biodiesel. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dari periode 2018 hingga 2022, Indonesia berhasil mengurangi beban impor minyak hingga Rp404 triliun melalui mandatori biodiesel. Program ini merupakan salah satu strategi negara untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Biodiesel yang dimanfaatkan dalam program B30 – campuran 30% biodiesel dan 70% bahan bakar minyak solar – telah membantu mengurangi impor solar secara signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga, selama empat tahun terakhir, Indonesia telah menggunakan sekitar 54,52 juta kiloliter biodiesel, sehingga menyelamatkan devisa negara dalam jumlah yang sangat besar. Lebih lanjut, pemerintah mencatat bahwa total biodiesel yang tersalurkan mencapai 63 juta kiloliter pada periode yang sama.

Dengan penerapan B30, Indonesia berhasil menjadi salah satu negara terdepan dalam penggunaan biodiesel secara mandatori. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan energi hijau dan mencapai target net zero emisi (NZE) pada tahun 2060. Airlangga juga menambahkan bahwa program ini tidak berhenti di sini. Pada tahun 2023, pemerintah mulai menerapkan kebijakan B35, yang merupakan peningkatan dari B30, dan berencana untuk memperkenalkan B40 pada tahun 2024. Peningkatan ini diharapkan mampu memperkuat upaya Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih.

Selain memajukan program biodiesel, Indonesia juga mendorong penerapan kendaraan berbasis baterai dan listrik sebagai bagian dari upaya menuju energi hijau. Pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk mobil listrik, pemerintah memberikan potongan insentif pajak sebesar 10%, yang membuat konsumen hanya perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%. Sedangkan untuk motor listrik, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta, baik untuk pembelian kendaraan baru maupun untuk konversi dari motor berbahan bakar fosil ke motor listrik.

Airlangga juga menyampaikan harapannya bahwa pada tahun 2035, jumlah kendaraan berbasis listrik di Indonesia akan meningkat secara signifikan. Dukungan pemerintah terhadap penggunaan kendaraan listrik ini merupakan langkah penting dalam mengurangi pengurangan emisi karbon, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber energi utama bagi transportasi di Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategi seperti mandatori biodiesel dan program berbasis baterai serta listrik, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target emisi net zero. Program-program ini tidak hanya mendukung pencapaian target lingkungan jangka panjang, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang positif, terutama dalam mengurangi beban impor minyak yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar bagi perekonomian negara.

Melalui inisiatif biodiesel, pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa energi terbarukan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Ke depan, implementasi B40 diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor dalam penggunaan energi hijau di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan potensi alam yang melimpah, transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan adalah langkah strategis yang harus terus didorong untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

Pramono Janji Tak Akan Pakai Politik Identitas Di Pilgub Jakarta

Pada 23 September 2024, Pramono Anung, calon gubernur Jakarta, menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan politik identitas dalam kampanyenya. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah acara dialog dengan warga di Jakarta, di mana ia menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam masyarakat multikultural seperti Jakarta.

Menjunjung Tinggi Nilai Kebersamaan


Pramono menjelaskan bahwa politik identitas sering kali menciptakan perpecahan di masyarakat. Ia berjanji akan lebih fokus pada isu-isu yang relevan bagi semua warga Jakarta, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dengan mengedepankan nilai-nilai kebersamaan, ia berharap dapat menarik perhatian semua lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras.

Tanggapan dari Masyarakat


Pernyataan Pramono ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah warga yang hadir dalam dialog tersebut. Banyak yang merasa lega mengetahui bahwa calon pemimpin mereka tidak akan memanfaatkan isu-isu sensitif untuk meraih suara. Warga berharap kebijakan yang diusung nantinya bisa lebih inklusif dan mencerminkan keberagaman Jakarta.

Strategi Kampanye Berbasis Program


Sebagai bagian dari strategi kampanye, Pramono juga memaparkan rencana program kerja yang lebih konkret, termasuk pengembangan ekonomi lokal, peningkatan layanan publik, dan penanganan masalah lingkungan. Ia percaya bahwa dengan program-program yang jelas dan nyata, masyarakat akan lebih mudah memahami visi dan misinya untuk Jakarta.

Penutup dan Harapan Masa Depan


Pramono berharap bahwa pernyataannya dapat menginspirasi calon-calon lain untuk mengedepankan isu yang lebih substantif daripada politik identitas. Ia yakin, dengan bersama-sama membangun Jakarta yang lebih baik, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih harmonis dan sejahtera. Dengan komitmen ini, Pramono berharap dapat menjadi pemimpin yang membawa perubahan positif bagi Jakarta.

KPU DKI: Pengajuan Pindah Memilih untuk Pilkada 2024 Dimulai 24 September, Simak Syaratnya!

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta telah mengumumkan bahwa warga yang ingin mengajukan pindah memilih untuk Pilkada Jakarta 2024 bisa melakukannya mulai 24 September 2024. Hal ini terkait dengan pengumuman resmi KPU mengenai tiga pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada tersebut.

Menurut Fahmi Zikrillah, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, aturan ini tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024, tepatnya di Pasal 50, yang mengatur 9 kategori pemilih tambahan. “Bagi warga Jakarta yang ingin pindah lokasi pemilihan, mereka dapat mengajukan mulai 24 September hingga H-7 sebelum hari pencoblosan. Mekanismenya mirip seperti pemilihan sebelumnya,” jelas Fahmi dalam acara di Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/9/2024).

Fahmi menjelaskan bahwa pengajuan pindah memilih bisa dilakukan mulai H-30 sebelum hari pemilihan. Syarat ini juga berlaku bagi warga yang akan bertugas pada hari pencoblosan.

“Ada kategori khusus yang memungkinkan warga untuk mengajukan pindah memilih hingga H-30, misalnya mereka yang bekerja di luar kota, sedang menjalani rehabilitasi, atau yang sedang menjalani pendidikan di luar domisili. Sedangkan bagi mereka yang bertugas pada hari pemilihan, termasuk jurnalis yang mendapat tugas liputan, mereka bisa mengajukan hingga H-7,” tambahnya.

Namun, syarat utama untuk bisa mengajukan pindah memilih adalah harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika tidak tercatat dalam DPT, pemilih bisa mendaftar sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK). “Bagi yang belum terdaftar dalam DPT, mereka tidak bisa mengajukan pindah memilih. Mereka harus masuk dalam DPK terlebih dahulu,” imbuh Fahmi.

Dengan pengaturan ini, KPU DKI memastikan warga Jakarta dapat tetap berpartisipasi dalam Pilkada meskipun berada di luar kota atau dalam kondisi yang membuat mereka tidak bisa hadir di TPS asal.