Category Archives: Politik

Arus Mudik Libur Hari Buruh di China: 144 Juta Perjalanan Diprediksi dalam 8 Hari

China diperkirakan akan mengalami lonjakan besar dalam volume perjalanan kereta selama libur Hari Buruh yang berlangsung selama delapan hari, dimulai sejak Selasa, 29 April 2025. Menurut laporan dari China State Railway Group Co., Ltd., jaringan kereta nasional akan menangani sekitar 144 juta perjalanan penumpang sepanjang periode tersebut, mencatat peningkatan sebesar 4,9 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Kamis, 1 Mei, saat jutaan warga diperkirakan memanfaatkan hari libur untuk bepergian ke berbagai penjuru negeri. Beberapa kota besar seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Xi’an, Nanjing, dan Zhengzhou tercatat sebagai destinasi favorit selama musim liburan ini, berdasarkan data dari platform pemesanan tiket kereta resmi, 12306.

Selain kota-kota tersebut, rute-rute tertentu seperti Beijing-Shanghai, Xi’an-Chengdu, Beijing-Hohhot, Nanning-Guangzhou, Beijing-Shenyang, dan Shenzhen-Hong Kong menjadi jalur yang paling ramai dipesan oleh para pelancong. Menanggapi lonjakan jumlah penumpang ini, otoritas perkeretaapian telah meningkatkan layanan dengan mengoperasikan lebih dari 12.000 kereta penumpang setiap hari.

Guna mengakomodasi tingginya permintaan, pihak operator juga menambahkan layanan kereta cepat tipe sleeper dan menyusun jadwal khusus untuk rute-rute padat, sehingga kenyamanan dan efisiensi perjalanan dapat tetap terjaga selama masa liburan panjang ini. Di samping itu, sistem pelayanan tiket dan manajemen lalu lintas kereta juga ditingkatkan agar dapat mengurangi antrian dan kemacetan di stasiun-stasiun utama. Langkah ini diharapkan mampu memastikan pengalaman perjalanan yang lancar dan aman bagi seluruh penumpang di tengah antusiasme warga menyambut libur nasional.

“Presiden Prabowo Konfirmasi Kehadiran di May Day 2025, Sorotan Aksi Buruh Semakin Meningkat”

Leave a reply

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dipastikan akan hadir dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 yang akan digelar di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Kehadirannya diperkirakan akan berlangsung pada siang hari, bersamaan dengan banyaknya buruh yang berkumpul dari berbagai daerah untuk merayakan acara tahunan ini.

Kombes Pol Komarudin, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi bahwa kepolisian sudah mempersiapkan pengamanan untuk memastikan acara berjalan lancar. Pengamanan akan diterapkan dalam tiga skema utama: jalur VVIP untuk tamu penting, jalur peserta aksi buruh, dan jalur umum masyarakat, guna menjaga kelancaran kegiatan di tengah keramaian yang diprediksi akan terjadi.

Selama acara berlangsung, Presiden Prabowo akan memberikan pidato di hadapan para buruh sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi mereka dalam pembangunan negara. Beberapa serikat buruh telah mengundang Presiden untuk hadir, menandakan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah dan kalangan pekerja.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden telah mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam merespons aspirasi buruh dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat pekerja. Kehadiran Prabowo pada May Day 2025 ini dipandang sebagai penghormatan terhadap perjuangan kaum buruh dan dipastikan akan menjadi sorotan utama dalam peringatan kali ini.

Stop Boros Anggaran, Sekjen Kemendagri Soroti Seremonial Pemda yang Tak Efektif

Leave a reply

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyerukan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghentikan kegiatan seremonial yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan publik. Menurutnya, kegiatan semacam itu tanpa disadari telah mengalihkan fokus dari penggunaan anggaran yang seharusnya lebih diarahkan pada pencapaian kinerja nyata. Dalam pernyataannya di Jakarta, Tomsi menyebutkan bahwa alokasi anggaran sebaiknya difokuskan pada hasil yang terukur dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Jawa Timur 2025–2029 dan RKPD 2026 di Surabaya. Ia mencontohkan penyalahgunaan alokasi anggaran dalam program penanganan stunting, di mana dari total anggaran yang besar, hanya sebagian kecil yang benar-benar digunakan untuk kebutuhan gizi bayi dan ibu hamil, sementara sisanya habis untuk kegiatan pendukung yang tidak esensial. Tomsi menekankan perlunya komitmen pemda dalam mendukung efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, ia berharap penyusunan RPJMD dan RKPD di Jawa Timur selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ia juga mendorong agar pemerintah daerah meningkatkan koordinasi lintas sektor dan mengembangkan kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Tomsi menekankan pentingnya menyiapkan program inovatif di sektor pariwisata, perdagangan, jasa, dan keuangan. Acara ini turut dihadiri para menteri dan pejabat penting lainnya termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak.

Pentingnya Infrastruktur untuk Kemandirian Kalimantan Utara di Perbatasan

Leave a reply

Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menekankan urgensi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah Kalimantan Utara yang mencakup sekitar 75 ribu kilometer persegi berbatasan langsung dengan negara bagian Malaysia, Sabah dan Sarawak, sepanjang 1.038 kilometer. Menurut Zainal, dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting, mengingat adanya lebih dari satu juta hektare hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adat.

Zainal menjelaskan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa banyak desa di perbatasan yang masih terisolasi. Jalur yang rusak parah sering kali menyebabkan perjalanan sejauh 60 kilometer memakan waktu hingga enam jam. Bahkan, beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil atau melalui sungai yang deras. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya akses ke daerah-daerah tersebut, termasuk saat Zainal mengunjungi langsung daerah perbatasan yang mengharuskannya menempuh perjalanan melalui hutan belantara selama tiga hari.

Kondisi ini juga mempengaruhi distribusi bahan pokok, sehingga harga barang-barang seperti semen melonjak drastis. Sebagai contoh, satu sak semen bisa mencapai harga Rp900 ribu. Masyarakat di daerah perbatasan harus bergantung pada pasokan dari Malaysia karena terbatasnya akses. Gubernur menambahkan bahwa untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengalokasikan subsidi angkutan sebesar Rp15 miliar per tahun, meskipun ada kekhawatiran anggaran ini akan menyusut karena kebijakan efisiensi.

Zainal juga mendorong pemerintah untuk memberikan status khusus kepada kendaraan masyarakat yang berpelat nomor Malaysia, mirip dengan perlakuan di Batam dan Sabang, guna menjaga pengawasan terhadap wilayah tersebut. Ia berharap pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur akan mempermudah distribusi sembako yang tidak bergantung lagi pada Sarawak.

Ganjar Respons Desakan Pemakzulan Wapres Gibran: Ayo Diskusikan Hal yang Lebih Bermanfaat

Leave a reply

Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, memilih untuk tidak memberikan komentar mengenai permintaan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ganjar lebih memilih untuk mengajak berdiskusi mengenai topik lain yang lebih bermanfaat bagi kemajuan bangsa.

“Saya tidak mengetahui persyaratan terkait hal tersebut, mari kita bicarakan isu yang lebih konstruktif untuk negara ini,” ujar Ganjar kepada wartawan seusai melayat di rumah duka Bunda Iffet di Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Minggu (27/4/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar menjelaskan bahwa ada dua hal yang perlu dipertimbangkan jika sampai terjadi pemberhentian terhadap Gibran. Menurutnya, usulan pemecatan tersebut harus didasari oleh bukti kesalahan yang jelas.

“Saya tidak tahu apa alasannya, tetapi jika berbicara tentang pencopotan, kita harus tahu terlebih dahulu kesalahan apa yang dilakukan dalam struktur lembaga kepresidenan,” jelas Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga mengatakan bahwa pemecatan bisa dilakukan melalui proses parlemen, namun dengan syarat bahwa kesalahan tersebut dapat dibuktikan.

“Proses pemberhentian harus melibatkan parlemen. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjelaskan apa saja kesalahan yang dimaksud, jika ada, karena jika tidak, saya tidak memahami maksudnya,” ujar Ganjar.

Ganjar juga menyebutkan bahwa pemberhentian seorang wakil presiden dapat dilakukan melalui mekanisme pemakzulan, tetapi hal tersebut tentunya memerlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu.

“Menurut pemahaman saya, dalam konstitusi, mekanisme pemakzulan bisa ditempuh, namun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Hingga saat ini, saya belum mengetahui syarat-syarat tersebut,” tambahnya.

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan yang menjadi sikap mereka terhadap situasi politik terkini. Surat tersebut ditandatangani oleh sejumlah jenderal, laksamana, dan marsekal, serta para kolonel.

Tuntutan-tuntutan tersebut mencakup antara lain kembalinya ke UUD 1945 yang asli, penghentian proyek-proyek strategis yang merugikan masyarakat, serta desakan penggantian Wakil Presiden melalui MPR.

Demikian artikel ini disadur dari detiknews, dengan judul: “Ganjar soal Desakan Pemberhentian Wapres Gibran: Mari Bicara yang Produktif”.

Ganjar Pranowo Tegaskan Hasto Kristiyanto Masih Aktif Sebagai Sekjen PDIP

Leave a reply

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, memastikan bahwa Hasto Kristiyanto masih menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan hingga saat ini. Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan terkait Hasto yang masih menandatangani surat resmi PDI Perjuangan yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Rabu (16/4). Ganjar menegaskan keabsahan surat itu, yang berisi pencabutan peraturan internal DPD dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme partai.

Surat tersebut menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat memutuskan mencabut Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah mengenai strategi pemenangan Pemilu 2024. Pencabutan dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh demi kepentingan strategis partai ke depan. Sementara itu, Hasto Kristiyanto saat ini sedang menghadapi proses hukum sebagai terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.

Dalam dakwaan, Hasto disebutkan menginstruksikan agar telepon genggam milik Harun Masiku direndam dalam air oleh penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk menghilangkan jejak penyidikan KPK. Ia juga diduga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, melakukan hal serupa terhadap ponsel lain sebagai langkah antisipatif. Tidak hanya itu, Hasto bersama sejumlah pihak lainnya juga didakwa terlibat dalam pemberian uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan guna memuluskan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif untuk mengangkat Harun Masiku.

Kaesang Pangarep Ajak Wali Kota Malang Fokus Pada Pemberdayaan Anak Muda

Leave a reply

Kaesang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), berharap Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dapat terus menjaga komitmennya dalam mendukung aspirasi dan potensi anak muda di kota tersebut. Dalam pertemuannya dengan Wali Kota Wahyu di rumah dinas Wali Kota Malang, Jumat, Kaesang menekankan pentingnya peran anak muda dalam pembangunan kota.

“Saya berharap Kota Malang bisa berkembang pesat karena banyak anak muda yang memiliki potensi besar di sini,” ujar Kaesang. Ia juga menambahkan bahwa seorang kepala daerah harus berperan sebagai orang tua bagi generasi muda, memberikan rasa aman, dan memastikan bahwa potensi mereka terwadahi dengan baik.

Kaesang mendukung penuh segala program yang dijalankan oleh Wahyu Hidayat untuk pemberdayaan anak muda. Ia mengungkapkan bahwa dirinya selalu siap mendukung langkah-langkah yang bertujuan memajukan generasi muda dan mengembangkan potensi mereka di Malang. Kaesang juga menegaskan bahwa pertemuan kali ini tidak membahas masalah politik atau kebijakan pemerintah.

Pertemuan antara Kaesang dan Wahyu Hidayat ini lebih bersifat silaturahmi, apalagi beberapa waktu lalu bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan itu, Kaesang sempat bercanda tentang kursi yang ada di rumah dinas Wali Kota Malang, yang pernah menjadi viral sebelumnya. Namun, Kaesang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Terkait Musyawarah Nasional (Munas) PSI, Kaesang mengungkapkan bahwa acara tersebut akan dilaksanakan pada akhir Mei 2025 di Kota Solo, dengan harapan dapat berlangsung dengan sukses.

Trump Tegaskan Kesepakatan Dagang dengan China Akan Adil dan Menguntungkan

Leave a reply

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa kesepakatan yang mungkin tercapai dengan China mengenai hubungan dagang akan bersifat “adil”. Hal ini disampaikan oleh Trump pada Rabu (23/4) di Gedung Putih, di tengah berlanjutnya ketegangan dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia. Trump menegaskan bahwa hubungan dagang dengan China telah “di luar kendali” di bawah pemerintahan sebelumnya, dan kini akan ada kesepakatan yang adil.

Pernyataan ini menguatkan optimisme Trump setelah pada Selasa (22/4) dia mengungkapkan bahwa para negosiator AS akan bersikap “sangat baik” terhadap Beijing. “Kami akan sangat baik, mereka juga akan sangat baik, dan kita akan lihat apa yang terjadi,” ujar Trump. Ia juga menegaskan bahwa China harus membuat kesepakatan, atau mereka tidak akan bisa berdagang dengan Amerika Serikat. Trump menambahkan bahwa jika negara-negara lain tidak membuat kesepakatan, maka Amerika yang akan menetapkannya.

Ketika ditanya mengenai status negosiasi dengan Beijing, Trump menjawab bahwa semua pihak terlibat dalam proses yang “aktif”. Trump juga menyatakan bahwa meskipun mereka tidak bisa lagi bertindak semena-mena, kesepakatan yang adil akan tercapai, dan Amerika Serikat akan menjadi negara yang dihormati, bukan bahan tertawaan seperti sebelumnya.

Awal bulan ini, Trump menaikkan tarif terhadap barang-barang dari China hingga 145 persen, sebuah langkah yang semakin memperburuk perang dagang. Meskipun demikian, Trump mengatakan bahwa tarif tersebut akan dikurangi secara substansial, namun tidak akan menghilang sepenuhnya. Beberapa produk impor, seperti kendaraan listrik dan alat suntik, dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi.

Uang di Bawah Kasur: Jejak Suap Hakim Ali Muhtarom yang Terungkap

Leave a reply

Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa mereka telah menyita uang tunai dari tersangka Ali Muhtarom, seorang anggota majelis hakim yang terlibat dalam kasus dugaan suap terkait vonis bebas dalam perkara korupsi ekspor crude palm oil (CPO). Uang dalam bentuk 3.600 lembar pecahan 100 dolar AS itu ditemukan tersimpan di bawah kasur rumahnya yang berada di Jepara, Jawa Tengah. Temuan tersebut bermula dari komunikasi Ali dengan pihak keluarga saat dirinya diperiksa, yang akhirnya mengarahkan penyidik untuk menemukan koper berisi uang, disembunyikan dalam karung di kamar rumahnya.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa penggeledahan dilakukan pada 13 April 2025, dan nilai dari uang yang disita tersebut setara dengan kurang lebih Rp5,5 miliar. Meski begitu, Kejagung masih mendalami apakah uang tersebut merupakan bagian dari aliran suap yang belum digunakan atau berasal dari sumber lain. Dalam video penggeledahan yang dirilis Kejagung, tampak koper berisi uang itu disembunyikan rapi dalam dua plastik besar.

Ali Muhtarom merupakan satu dari delapan tersangka dalam kasus ini. Ia diduga menerima suap senilai Rp6,5 miliar yang berasal dari Muhammad Arif Nuryanta, mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, yang sebelumnya telah menerima Rp60 miliar dari perwakilan Wilmar Group. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi majelis hakim agar memutuskan vonis lepas bagi korporasi besar seperti PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Selain Ali, dua hakim lainnya, Djuyamto dan Agam Syarif Baharudin, juga disebut turut menerima bagian dari dana suap tersebut.

Wacana Sentralisasi UU ASN Tuai Sorotan DPR, Dinilai Tak Sejalan dengan Otonomi Daerah

Leave a reply

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyoroti wacana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), terutama terkait pengaturan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural ASN tingkat Eselon II ke atas. Menurutnya, perubahan ini berfokus pada norma yang menyangkut posisi pejabat tinggi pratama dan madya di tingkat daerah, yang diusulkan agar kewenangannya kembali berada di tangan pemerintah pusat, tepatnya Presiden.

Zulfikar mengungkapkan pandangannya dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU ASN Menjadi Harapan untuk Kesejahteraan ASN” di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia mengkritisi usulan tersebut karena bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang selama ini dijunjung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, kewenangan pengelolaan ASN seharusnya tetap berada di masing-masing daerah, sesuai dengan mandat konstitusi pada Pasal 18 UUD 1945 yang menekankan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya.

Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan bahwa Komisi II DPR meminta Badan Keahlian Dewan (BKD) untuk melakukan kajian ulang terhadap rencana perubahan UU ASN tersebut. Ia menekankan pentingnya dilakukan public hearing serta kajian mendalam dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, agar landasan revisi memiliki kekuatan argumentatif yang solid. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pembahasan RUU ASN merupakan tugas yang diberikan oleh Badan Legislasi DPR RI, bukan semata-mata berdasarkan prioritas internal komisi.