Uni Emirat Arab (UEA) mengambil langkah revolusioner dengan menjadi negara pertama yang mengadopsi kecerdasan buatan (AI) dalam proses pembuatan dan revisi undang-undang, baik di tingkat lokal maupun federal. Langkah inovatif ini dimulai dengan pembentukan Regulatory Intelligence Office, lembaga baru yang disahkan oleh kabinet UEA dan bertugas untuk merancang serta mengelola sistem legislasi berbasis AI secara terintegrasi bersama otoritas setempat.
Kantor ini akan bekerja sama dengan pejabat pemerintah untuk menerapkan sistem yang memungkinkan komputer menyusun berbagai bentuk regulasi, termasuk peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, hingga layanan publik. Inisiatif ini diharapkan mampu mempercepat proses legislatif dan meningkatkan presisi hukum. Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, pemimpin Dubai sekaligus Perdana Menteri dan Wakil Presiden UEA, menyebut teknologi ini sebagai transformasi besar dalam sistem hukum modern.
Selain mempercepat proses, AI juga akan memantau secara real-time dampak dari kebijakan yang diterapkan terhadap masyarakat dan perekonomian, melalui basis data hukum digital. Langkah ini sejalan dengan penunjukan Sultan al-Olama sebagai Menteri AI pertama di dunia dan peluncuran Strategi AI nasional oleh UEA. Pemerintah memperkirakan pada tahun 2030, pemanfaatan AI dapat memangkas biaya operasional hingga 50% dan meningkatkan Produk Domestik Bruto negara sebanyak 35%, sekaligus mempercepat legislasi hingga 70%.
