Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, menekankan urgensi pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah Kalimantan Utara yang mencakup sekitar 75 ribu kilometer persegi berbatasan langsung dengan negara bagian Malaysia, Sabah dan Sarawak, sepanjang 1.038 kilometer. Menurut Zainal, dukungan infrastruktur yang memadai sangat penting, mengingat adanya lebih dari satu juta hektare hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adat.

Zainal menjelaskan dalam rapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri, bahwa banyak desa di perbatasan yang masih terisolasi. Jalur yang rusak parah sering kali menyebabkan perjalanan sejauh 60 kilometer memakan waktu hingga enam jam. Bahkan, beberapa wilayah hanya bisa dijangkau dengan pesawat kecil atau melalui sungai yang deras. Hal ini menunjukkan betapa sulitnya akses ke daerah-daerah tersebut, termasuk saat Zainal mengunjungi langsung daerah perbatasan yang mengharuskannya menempuh perjalanan melalui hutan belantara selama tiga hari.

Kondisi ini juga mempengaruhi distribusi bahan pokok, sehingga harga barang-barang seperti semen melonjak drastis. Sebagai contoh, satu sak semen bisa mencapai harga Rp900 ribu. Masyarakat di daerah perbatasan harus bergantung pada pasokan dari Malaysia karena terbatasnya akses. Gubernur menambahkan bahwa untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengalokasikan subsidi angkutan sebesar Rp15 miliar per tahun, meskipun ada kekhawatiran anggaran ini akan menyusut karena kebijakan efisiensi.

Zainal juga mendorong pemerintah untuk memberikan status khusus kepada kendaraan masyarakat yang berpelat nomor Malaysia, mirip dengan perlakuan di Batam dan Sabang, guna menjaga pengawasan terhadap wilayah tersebut. Ia berharap pembangunan jalur penghubung antara Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur akan mempermudah distribusi sembako yang tidak bergantung lagi pada Sarawak.