Tag Archives: UMKM

Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri Capai Rp12,83 Triliun pada Kuartal I-2025

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal pertama tahun 2025 telah mencapai Rp12,83 triliun. Jumlah ini diberikan kepada lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia, dan sudah mencakup 33,34 persen dari target penyaluran KUR tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp38,5 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa komitmen bank adalah memberikan pembiayaan yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada pelaku usaha. Penyaluran KUR Bank Mandiri difokuskan pada sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah. Penyaluran KUR pada kuartal I-2025 didominasi oleh sektor produksi, yang mencapai 59,88 persen, atau setara dengan Rp7,68 triliun. Sementara itu, sektor non-produksi tercatat sebesar Rp5,15 triliun.

Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi mencapai Rp3,81 triliun. Selain itu, sektor jasa produksi dan industri pengolahan juga mendapatkan porsi signifikan, yakni Rp2,71 triliun dan Rp984 miliar. Dari sisi segmen kredit, KUR Kecil mendominasi dengan total penyaluran sebesar Rp8,18 triliun, diikuti oleh KUR Mikro yang mencapai Rp4,64 triliun.

Dalam memastikan kualitas penyaluran, Bank Mandiri tetap mengutamakan kehati-hatian dalam analisis kredit, yang tercermin dalam rasio kredit bermasalah (NPL) yang terus membaik. Sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan sektor produktif. Selain itu, Bank Mandiri terus mengembangkan ekosistem digital melalui platform seperti Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin’ Merchant untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.

BRI UMKM EXPO(RT) Jadi Jembatan Produk Rajut ke Pasar Dunia

Leave a reply

Sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menghadirkan BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Program ini bertujuan membantu UMKM memperluas pasar hingga ke kancah internasional.

Salah satu UMKM yang memanfaatkan kesempatan ini adalah Animers Craft, usaha rajut asal Medan yang didirikan oleh Anita M Simamora pada 2020. Keunikan produk buatannya yang menggunakan teknik rajut mosaik berhasil menarik perhatian calon pembeli dari luar negeri dan membawanya lolos dalam seleksi ketat ajang ini.

“Saya berharap pameran ini bisa menjadi pintu bagi saya untuk menjangkau lebih banyak pembeli global, sekaligus belajar bagaimana memasarkan produk lokal ke pasar internasional,” ujar Anita.

Dari Hobi Menjadi Bisnis Berkelas Dunia

Anita telah mengenal dunia merajut sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Namun, seiring bertambahnya usia, hobi tersebut sempat terabaikan. Barulah setelah memasuki masa pensiun, ia kembali mendalami keterampilannya dengan bergabung dalam komunitas perajut di Medan.

Awalnya, hasil rajutannya hanya diperuntukkan bagi teman-teman terdekat. Namun, seiring waktu, Anita melihat adanya peluang bisnis yang menjanjikan.

“Saya mulai berpikir, kalau ditekuni dengan serius, merajut bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Akhirnya, saya mulai berjualan, mempelajari strategi pemasaran, hingga mendaftarkan usaha secara resmi,” jelasnya.

Perjuangan tersebut kini membuahkan hasil. Produk Animers Craft tak hanya laris di dalam negeri, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Beberapa produknya bahkan sudah dikirim ke Belanda melalui layanan jasa titip seorang kenalan.

Dengan keikutsertaan dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Anita semakin optimistis dapat mengembangkan usahanya lebih jauh. Ia juga berharap dapat melibatkan lebih banyak perajin dari komunitasnya untuk ikut berkontribusi dalam produksi. Produk yang ditawarkan Animers Craft beragam, mulai dari tas rajut dengan desain mosaik unik hingga gantungan kunci berbahan rajut.

BRI UMKM EXPO(RT) 2025: Langkah Besar UMKM Menuju Pasar Global

Acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang berlangsung pada 30 Januari – 2 Februari mencatat pencapaian luar biasa. Dengan total lebih dari 69 ribu pengunjung, event ini berhasil meraih transaksi hingga Rp40 miliar serta mengamankan kontrak ekspor senilai USD 90,6 juta atau setara dengan Rp1,5 triliun.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, menegaskan bahwa BRI terus berkomitmen untuk membantu UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar global.

“Melalui program seperti BRI UMKM EXPO(RT), kami ingin memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM agar dapat bertemu dengan pembeli dari luar negeri. Selain itu, kami juga menyediakan bimbingan agar mereka bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik,” tutur Amam.

Keberhasilan Animers Craft menjadi salah satu bukti bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional. Dengan dukungan yang tepat, semakin banyak pelaku usaha kecil yang bisa berkembang dan membawa produk lokal ke panggung dunia. 🌍🚀

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Bijak Dalam Penghapusan Utang UMKM

Leave a reply

Pada tanggal 4 Januari 2025, Komisi VII DPR RI mengeluarkan pernyataan mendukung langkah pemerintah untuk menghapus utang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetapi meminta agar proses tersebut dilakukan dengan bijak. Penghapusan utang ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Penghapusan utang UMKM merupakan langkah strategis untuk membantu pelaku usaha yang terjebak dalam kredit macet akibat dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa program ini akan dimulai pada pekan kedua Januari 2025, dengan target awal penghapusan utang untuk sekitar 67 ribu pelaku UMKM senilai Rp 2,4 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Komisi VII DPR mengingatkan bahwa penghapusan utang harus dilakukan dengan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan moral hazard di kalangan pelaku UMKM. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edy Misero, menekankan perlunya mekanisme ketat dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima penghapusan utang. Ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Meskipun penghapusan utang dapat memberikan bantuan langsung kepada pelaku UMKM, Komisi VII DPR juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas keuangan bank-bank yang terlibat. Penghapusan utang yang tidak terencana dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan keuangan lembaga keuangan, terutama bank milik negara (Himbara) yang berperan dalam program ini.

Komisi VII DPR mendukung penuh implementasi program penghapusan utang ini, asalkan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang baik kepada para pelaku UMKM agar mereka memahami proses dan kriteria yang diterapkan. Ini penting agar tidak ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai program ini.

Dengan adanya penghapusan utang UMKM, diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik bagi sektor UMKM di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait. Semua pihak kini menantikan bagaimana proses ini akan berlangsung dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Politik Peningkatan PPN: PDIP dan Gerindra Berseteru, Begini Latar Belakangnya

Leave a reply

Jakarta – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, menuai perdebatan sengit di kalangan elite politik. Hal ini seiring dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur perubahan tarif tersebut.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU HPP, disebutkan bahwa PPN 11 persen berlaku mulai 1 April 2022, dengan ketentuan tarif PPN bisa ditingkatkan menjadi 12 persen paling lambat pada 2025. Pasal 7 Ayat (3) menegaskan bahwa tarif PPN dapat diubah dalam rentang 5 hingga 15 persen.

Namun, baru-baru ini, polemik muncul di DPR terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab atas pengesahan Undang-Undang tersebut. Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto mengkritik sikap PDIP yang kini menentang kenaikan tarif PPN, padahal partai tersebut terlibat dalam pembahasan dan pengesahan RUU HPP.

Lini masa perjalanan UU HPP dimulai dengan pengusulan oleh pemerintah pada Mei 2021. RUU ini, yang pada awalnya dikenal dengan nama RUU KUP, berubah menjadi RUU HPP setelah mendapat pembahasan panjang di parlemen. Pembahasan yang dimulai pada Juni 2021 tersebut melibatkan berbagai fraksi, dengan delapan fraksi setuju untuk mengesahkan RUU tersebut pada 29 September 2021.

Meski sebagian besar fraksi setuju, PKS menentang kenaikan PPN menjadi 12 persen. Partai ini berpendapat bahwa kenaikan PPN tersebut akan menghambat pemulihan ekonomi nasional, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

PDIP, yang sebelumnya menyetujui kenaikan tarif, menyatakan bahwa penguatan sistem perpajakan yang adil dan efektif adalah kunci keberlanjutan APBN. Namun, mereka juga menyuarakan pentingnya menjaga beban pajak bagi masyarakat kecil dan UMKM agar tidak terlalu membebani.

Di sisi lain, Gerindra mendukung program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Mereka berharap sistem perpajakan yang lebih transparan dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Perseteruan ini menunjukkan bahwa meski UU HPP sudah disahkan, perdebatan mengenai dampak dan implementasinya masih menjadi topik panas di kalangan politisi dan masyarakat.

Peran Ekonomi Hijau Dalam Mendorong UMKM Bali

Leave a reply

Pada 18 November 2024, Bank Indonesia (BI) menekankan bahwa ekonomi hijau memiliki potensi besar untuk mendongkrak sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, dalam kunjungannya ke Bali, mengungkapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau dapat membuka peluang baru bagi UMKM untuk berkembang, terutama dalam sektor pariwisata dan produk lokal berbasis ramah lingkungan. Dengan semakin tingginya kesadaran konsumen terhadap keberlanjutan lingkungan, UMKM Bali diharapkan dapat mengoptimalkan potensi ini.

Ekonomi hijau, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, semakin menjadi perhatian global. BI melihat ini sebagai peluang bagi UMKM Bali untuk memperkenalkan produk-produk yang ramah lingkungan, seperti produk organik dan eco-friendly, yang semakin diminati di pasar domestik maupun internasional. “Dengan mengembangkan ekonomi hijau, UMKM Bali tidak hanya membantu menjaga kelestarian alam, tetapi juga dapat memperluas pasar mereka,” kata Perry Warjiyo.

Bank Indonesia berencana untuk mendukung UMKM Bali dalam mengadopsi praktik ekonomi hijau melalui pelatihan, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta promosi produk ramah lingkungan. BI juga mengusulkan pengembangan sistem digital untuk mempermudah UMKM dalam memasarkan produk mereka ke pasar global, serta meningkatkan efisiensi operasional yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Diharapkan dengan langkah-langkah ini, UMKM Bali dapat lebih berdaya saing di pasar yang semakin memperhatikan aspek keberlanjutan.

Meskipun peluang yang ditawarkan oleh ekonomi hijau sangat besar, Perry juga mengingatkan bahwa ada tantangan dalam transisi menuju ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi UMKM Bali adalah keterbatasan sumber daya untuk berinovasi dan mengakses teknologi hijau. Namun, BI optimistis bahwa dengan dukungan yang tepat, UMKM Bali dapat memanfaatkan peluang ini untuk tumbuh lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang lebih hijau di Indonesia.

Sekjen ASEAN Sebut Optimalisasi UMKM Sebagai Daya Tarik Ekonomi

Leave a reply

Jakarta — Sekretaris Jenderal ASEAN, Dato Lim Jock Hoi, menekankan pentingnya optimalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan daya tarik ekonomi kawasan. Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan di Jakarta, Dato Lim menyatakan bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian ASEAN dan perlu didorong untuk berkontribusi lebih besar.

Dato Lim mengungkapkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB di negara-negara anggota ASEAN dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Dengan mengoptimalkan potensi UMKM, ASEAN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dato Lim menekankan bahwa dukungan terhadap UMKM adalah langkah penting dalam memperkuat ekonomi lokal dan regional.

Dalam kesempatan tersebut, Dato Lim juga mendorong pemerintah negara-negara anggota untuk menyediakan kebijakan yang mendukung UMKM, termasuk akses ke pembiayaan, pelatihan, dan teknologi. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang memadai sangat penting agar UMKM dapat bersaing di pasar global. Dato Lim menyebutkan bahwa kolaborasi antara sektor publik dan swasta adalah kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM.

Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya digitalisasi bagi UMKM untuk mengakses pasar yang lebih luas, termasuk peluang ekspor. Melalui pemanfaatan teknologi, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menjangkau konsumen internasional. Dato Lim menegaskan bahwa pelatihan digital bagi pelaku UMKM harus menjadi prioritas untuk memanfaatkan peluang yang ada.

Dato Lim juga menekankan perlunya sinergi antara negara anggota ASEAN dalam memperkuat UMKM. Kerjasama antarnegara dapat membuka peluang bagi UMKM untuk berbagi pengalaman, inovasi, dan pasar. Dengan pendekatan kolektif, ASEAN dapat menjadi kekuatan ekonomi yang lebih besar di tingkat global.

Optimalisasi UMKM menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan daya tarik ekonomi di kawasan ASEAN. Dengan dukungan kebijakan, digitalisasi, dan sinergi antarnegara, UMKM diharapkan dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dato Lim percaya bahwa masa depan ekonomi ASEAN sangat bergantung pada keberhasilan UMKM.