Tag Archives: Ekonomi

https://orkutluv.com

Kredit Usaha Rakyat Bank Mandiri Capai Rp12,83 Triliun pada Kuartal I-2025

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melaporkan bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada kuartal pertama tahun 2025 telah mencapai Rp12,83 triliun. Jumlah ini diberikan kepada lebih dari 110.807 debitur di seluruh Indonesia, dan sudah mencakup 33,34 persen dari target penyaluran KUR tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp38,5 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa komitmen bank adalah memberikan pembiayaan yang memberikan dampak ekonomi langsung kepada pelaku usaha. Penyaluran KUR Bank Mandiri difokuskan pada sektor-sektor produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah. Penyaluran KUR pada kuartal I-2025 didominasi oleh sektor produksi, yang mencapai 59,88 persen, atau setara dengan Rp7,68 triliun. Sementara itu, sektor non-produksi tercatat sebesar Rp5,15 triliun.

Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar, dengan kontribusi mencapai Rp3,81 triliun. Selain itu, sektor jasa produksi dan industri pengolahan juga mendapatkan porsi signifikan, yakni Rp2,71 triliun dan Rp984 miliar. Dari sisi segmen kredit, KUR Kecil mendominasi dengan total penyaluran sebesar Rp8,18 triliun, diikuti oleh KUR Mikro yang mencapai Rp4,64 triliun.

Dalam memastikan kualitas penyaluran, Bank Mandiri tetap mengutamakan kehati-hatian dalam analisis kredit, yang tercermin dalam rasio kredit bermasalah (NPL) yang terus membaik. Sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan sektor produktif. Selain itu, Bank Mandiri terus mengembangkan ekosistem digital melalui platform seperti Livin’ by Mandiri, Kopra by Mandiri, dan Livin’ Merchant untuk mempermudah akses UMKM terhadap pembiayaan dan layanan keuangan lainnya.

Strategi Bank Hadapi Dampak Tarif Trump dalam Krisis Ekonomi

Kebijakan kenaikan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap 185 negara, termasuk Indonesia, telah memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap rantai pasok global dan potensi pelambatan ekonomi dunia. Anton Hermawan, Presiden Direktur Krom Bank Indonesia, menyampaikan bahwa dampak dari perang dagang yang dimulai oleh Presiden Donald Trump berisiko mengancam sektor perbankan, terutama bank yang memiliki keterkaitan dengan Dolar AS.

Di pasar keuangan, dampak langsung dapat terlihat dengan penurunan indeks saham global, termasuk IHSG, serta pelemahan nilai tukar Rupiah. Bank-bank yang terlibat dalam pinjaman berbasis Dolar AS pun turut terpengaruh, sementara likuiditas semakin menipis akibat meningkatnya arus keluar modal. Anton menegaskan bahwa kondisi ini membutuhkan kewaspadaan tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam industri keuangan, termasuk bank digital. Meskipun bank digital tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar, mereka tetap menghadapi risiko dari penurunan daya beli masyarakat yang dapat berdampak pada kinerja mereka.

Oleh karena itu, bank digital kini lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman dan lebih fokus pada penguatan sistem analisis risiko. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan likuiditas dan mempertahankan ketahanan operasional bisnis mereka di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat. Dengan menerapkan langkah-langkah yang lebih hati-hati, sektor perbankan diharapkan bisa bertahan dan terus berkembang meskipun tantangan ekonomi global semakin besar.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana sektor perbankan menghadapinya, Anda dapat menyaksikan dialog lengkap bersama Anton Hermawan dalam program Power Lunch bersama Anneke Wijaya.

Evaluasi Kebijakan Perdagangan Indonesia: Tantangan Hubungan Dagang dengan AS

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan perdagangannya dengan Amerika Serikat (AS) untuk menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan. Menurut Josua, kebijakan proteksionis yang diterapkan Indonesia, seperti tarif yang meningkat dalam satu dekade terakhir, perlu diperbaiki agar tidak menghambat hubungan perdagangan kedua negara. AS mengkritik kebijakan tarif Indonesia, terutama untuk produk-produk seperti elektronik, obat-obatan, kosmetik, dan produk pertanian yang dipatok dengan tarif tinggi.

Selain tarif, kebijakan nontarif juga menjadi perhatian, khususnya dalam hal perizinan impor yang dianggap rumit dan tidak transparan. AS menilai sistem commodity balance yang diterapkan Indonesia menimbulkan ketidakpastian, karena komoditas baru sering kali dimasukkan dalam daftar pembatasan tanpa konsultasi dengan pelaku usaha. Pembatasan ini menghambat ekspor AS, terutama untuk produk seperti gula, beras, daging, dan buah-buahan.

Regulasi lain yang mendapat sorotan adalah penerapan sertifikasi halal yang wajib bagi berbagai produk, serta pembatasan kepemilikan asing di sektor jasa keuangan. Josua mengatakan, jika hambatan perdagangan ini terus berlanjut atau diperketat, hubungan perdagangan Indonesia dengan AS bisa terpengaruh. AS dapat memberikan langkah balasan, seperti pengenaan hambatan serupa terhadap ekspor Indonesia, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekspor dan menurunkan investasi asing.

Untuk mengatasi masalah ini, Josua mengusulkan pendekatan dialog melalui kerangka Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dan AS, sebagai solusi yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan hambatan perdagangan ini.

Proyek PLTSa Mandek? Pemerintah Siap Lakukan Evaluasi

Pemerintah tengah mengevaluasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang direncanakan beroperasi di 12 kota. Hingga saat ini, dari belasan proyek tersebut, hanya dua yang telah berjalan, yakni PLTSa Benowo di Surabaya, Jawa Timur, serta PLTSa Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang menghambat operasional proyek lainnya.

Proyek PLTSa Belum Maksimal Sejak Perpres 2018

Pembangunan PLTSa di 12 kota ini merupakan bagian dari percepatan pengolahan sampah berbasis energi yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengatur percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di beberapa daerah strategis, termasuk Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Namun, setelah tujuh tahun sejak Perpres tersebut diterbitkan, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. “Kita tahu belum semuanya berjalan. Kami ingin mengevaluasi dan mencari solusi atas tantangan yang masih dihadapi,” ungkap AHY dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).

Presiden Perintahkan Pembentukan Satgas Percepatan

Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi proyek PLTSa dan sistem pengelolaan sampah nasional. AHY menyampaikan bahwa presiden telah memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang akan menangani percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah agar dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

“Kami ingin pendekatan yang dilakukan lebih sistematis, tidak parsial, sehingga proyek ini bisa berjalan optimal, efisien, dan tidak berlarut-larut,” ujar AHY.

Satgas ini akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran implementasi proyek PLTSa ini.

Sinergi dengan Swasta untuk Percepatan Proyek

Dalam upaya mempercepat realisasi proyek ini, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta. AHY menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu mempercepat penyelesaian PLTSa di daerah-daerah yang masih tertunda.

“Perlu ada penganggaran yang jelas, eksekusi yang tepat, serta koordinasi yang baik. Kami juga membuka skema kerja sama dengan sektor swasta agar proyek ini bisa segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Harapan ke Depan

Keberadaan PLTSa di berbagai kota diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan sampah perkotaan sekaligus mendukung transisi energi terbarukan. Dengan evaluasi yang dilakukan serta pembentukan satgas percepatan, pemerintah menargetkan agar proyek-proyek yang belum terealisasi dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta ketahanan energi nasional.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia dapat semakin modern dan efektif, tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Jaswita Jaya Lestari, Perusahaan Daerah yang Mengembangkan Hibisc Fantasy Puncak

Tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak yang dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) kini tengah menjadi sorotan publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk membongkar lokasi wisata tersebut. Keputusan ini diambil menyusul dugaan bahwa tempat wisata itu turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir yang melanda wilayah Jabodetabek.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu (5/3), Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho, mengonfirmasi bahwa pihak JLJ bertanggung jawab dalam pengelolaan Hibisc Fantasy Puncak. Wahyu juga menjelaskan bahwa pengelolaan tempat wisata tersebut dilakukan bersama dengan mitra bisnis mereka, yaitu PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN 8), sebuah perusahaan milik negara.

“Pengelolaan objek wisata ini dilakukan oleh Jaswita Lestari Jaya, bekerja sama dengan mitra bisnisnya serta PTPN 8,” ujar Wahyu.

PT Jaswita Lestari Jaya sendiri merupakan anak usaha dari PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar yang berdiri pada 8 Februari 2018 dengan modal awal sebesar Rp60 miliar. Dari segi kepemilikan saham, Jaswita Jabar memegang 70 persen saham, sementara sisanya dimiliki oleh pihak swasta. Namun, laporan menunjukkan bahwa nilai saham perusahaan telah mengalami penyesuaian, dan pada 2022, saham Jaswita Jabar tetap mendominasi sebesar 70 persen.

Pelanggaran Izin Penggunaan Lahan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak berdasarkan dugaan pelanggaran izin penggunaan lahan. Menurut laporan yang diterima, JLJ awalnya hanya mengajukan izin untuk penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun, dalam prakteknya, tempat wisata ini diperluas hingga mencapai 15.000 meter persegi, yang dianggap melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Dedi Mulyadi, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis (6/3), menegaskan bahwa pembongkaran tempat wisata harus dilakukan sesuai perintah. “Karena tidak dibongkar secara sukarela oleh pengelola, saya perintahkan pembongkaran mulai hari ini. Kami juga meminta dukungan dari Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Bogor,” tulisnya.

Banjir dan Dampaknya di Kabupaten Bogor

Kebijakan ini muncul di tengah bencana banjir yang melanda Kabupaten Bogor pada Minggu (2/3). Banjir tersebut telah mempengaruhi 28 desa di 16 kecamatan, mengakibatkan kerusakan serius di beberapa daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat juga melaporkan adanya tanah longsor, angin kencang, dan beberapa korban yang dilaporkan hanyut akibat bencana tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku hingga 17 Maret 2025. Dalam situasi darurat ini, pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan dan memperbaiki pengelolaan wilayah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung tindakan tegas pemerintah demi penataan kota yang lebih baik, sementara yang lain menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengelola wisata dengan bijak. Apapun hasilnya, masyarakat menunggu apakah langkah ini akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan di sekitar kawasan Puncak yang rawan bencana.

Pengembang Rumah Subsidi Nakal Masuk Blacklist, Prabowo Beri Restu!

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PUPR) untuk melaksanakan kebijakan pemutusan hubungan dengan pengembang rumah yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah bersubsidi. Keputusan ini diambil untuk memastikan kualitas pembangunan perumahan yang layak dan aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memperoleh rumah pertama melalui program subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa perintah dari Presiden untuk mem-blacklist pengembang yang asal-asalan dalam membangun rumah subsidi sudah jelas. Kebijakan ini diambil setelah mendapati beberapa laporan terkait kualitas bangunan yang buruk pada beberapa perumahan bersubsidi. Maruarar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa proyek-proyek perumahan subsidi benar-benar memberikan manfaat sesuai harapan.

“Kami tidak akan ragu untuk membuat daftar hitam pengembang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Itu adalah instruksi langsung dari Presiden,” ujar Maruarar saat meresmikan rumah subsidi untuk PNS Polri di Karawang pada Selasa, 4 Maret 2025.

Maruarar menambahkan bahwa pihaknya sudah turun langsung ke beberapa lokasi perumahan subsidi dan menemukan kondisi yang mengecewakan, seperti tembok yang retak-retak meski baru saja diserahterimakan, serta perumahan yang kebanjiran meskipun sebelumnya pengembang mengklaim proyek tersebut bebas banjir.

“Jangan sampai masyarakat yang baru pertama kali memiliki rumah justru kecewa karena kualitas bangunan yang tidak sesuai harapan,” tambah Maruarar.

Sebagai langkah tegas, pemerintah akan mencabut izin proyek rumah subsidi dari pengembang yang terbukti melakukan kelalaian dalam proses pembangunan. Izin tersebut kemudian akan dialihkan kepada pengembang lain yang dinilai lebih berkompeten dan bertanggung jawab. Maruarar optimistis bahwa masih banyak pengembang yang dapat dipercaya untuk menjalankan proyek rumah subsidi dengan kualitas yang baik.

“Kami percaya masih banyak pengembang yang dapat dipercaya untuk membangun rumah subsidi dengan kualitas terbaik. Tujuan kami adalah memastikan rakyat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman,” pungkasnya.

Mudik Lebaran Makin Hemat, Jasa Marga Beri Diskon Tol 20 Persen

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk semua golongan kendaraan selama enam hari pada periode mudik Lebaran 2025. Diskon ini berlaku di ruas tol Transjawa, termasuk Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Layang Tol MBZ, Tol Palikanci, Tol Batang-Semarang, dan Tol Semarang ABC. Direktur Utama Jasa Marga, Subakti Syukur, menyatakan bahwa potongan tarif ini hanya berlaku bagi pengguna e-toll yang melakukan perjalanan jauh dari gerbang tol masuk hingga gerbang tol keluar.

Potongan tarif ini diterapkan dalam dua periode, yaitu empat hari sebelum Lebaran pada 24-27 Maret 2025 (H-7 hingga H-4) dan dua hari setelah Lebaran pada 8-9 April 2025 (H+7 hingga H+8). Kebijakan ini bertujuan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik, sehingga masyarakat dapat bepergian dengan lebih nyaman dan hemat biaya.

Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat melalui program stimulus Ramadhan-Lebaran 2025. Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan berbagai insentif ekonomi, seperti diskon harga tiket pesawat, program belanja Harbolnas 2025, EPIC Sales 2025, serta BINA Diskon 2025. Selain itu, tarif tol juga akan mengalami penyesuaian saat liburan Hari Raya Nyepi yang berdekatan dengan Lebaran.

Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memastikan kelancaran sarana transportasi selama mudik. Pemerintah berkomitmen memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman selama perayaan Idul Fitri.

Perbankan Kalteng Tumbuh Pesat, Aset dan Kredit Meningkat Signifikan

Kinerja perbankan di Kalimantan Tengah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng mencatat peningkatan pada berbagai aspek, mulai dari aset, dana pihak ketiga, hingga penyaluran kredit. Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menyebutkan bahwa pada Desember 2024, total aset bank umum di provinsi tersebut mencapai Rp83,98 triliun, naik 11,78 persen dibandingkan Desember 2023 yang hanya Rp75,13 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami kenaikan sebesar 7,66 persen atau sekitar Rp3,21 triliun, dari Rp42,02 triliun menjadi Rp45,23 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit atau pembiayaan meningkat 6,73 persen menjadi Rp50,20 triliun dari sebelumnya Rp47,03 triliun.

Meskipun pertumbuhan signifikan terjadi, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) masih tetap terjaga di angka 1,61 persen, jauh di bawah ambang batas lima persen. OJK Kalteng terus berupaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas akses keuangan ke wilayah terpencil, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. OJK juga bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi Kalteng, lembaga jasa keuangan, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, OJK Kalteng terus menggandeng lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi keuangan yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat daya tahan sektor keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Jalan Baru Petani: ‘Si MAKMUR’ Hadir untuk Hidup Makmur

Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan petani di berbagai daerah. Salah satunya, Jajang, seorang petani asal Mandalawangi, Nagrek, yang merasakan langsung manfaat dari program ini. Semangatnya membara ketika bercerita tentang bagaimana usaha tani jagung pipil yang dia jalani bersama kelompok taninya berkembang pesat setelah mengikuti Program Makmur pada tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan program ini, Jajang hanya mampu menghasilkan sekitar 5,5 ton jagung per hektare. Namun, berkat bimbingan dan pendampingan yang diberikan melalui Program Makmur, hasil panennya meningkat tajam menjadi sekitar 7 ton per hektare. Tidak hanya itu, dengan peningkatan hasil panen, pendapatan Jajang pun bertambah signifikan.

Jajang menceritakan bahwa, setelah bergabung dengan program ini, dirinya dan anggota kelompok tani lainnya diberikan pelatihan intensif mengenai cara bercocok tanam yang benar. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan soal teknik bertani yang efektif, tetapi juga pemahaman mendalam tentang pemupukan yang tepat sesuai dengan kondisi tanah di masing-masing daerah. “Kami diajari cara yang tepat untuk mendongkrak hasil, mulai dari pemilihan pupuk hingga dosis yang sesuai dengan jenis tanah kami,” ujar Jajang.

Yang membuat program ini semakin istimewa adalah adanya pendampingan langsung selama proses tanam berlangsung. Ketika Jajang atau petani lain menghadapi masalah, misalnya kekurangan pupuk, mereka bisa langsung menghubungi tim dari Pupuk Kujang, anak perusahaan Pupuk Indonesia yang tergabung dalam Program Makmur. Dengan segera, masalah tersebut bisa teratasi, memastikan tanaman tetap tumbuh optimal. “Kami tidak hanya bisa mengeluh, tetapi juga mendapatkan solusi nyata yang langsung diterapkan di lapangan,” tambah Jajang.

Selain itu, program ini juga membantu petani dalam memasarkan hasil panen mereka. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Charoen Pokphand dan Harim, ikut berperan dalam menyerap hasil jagung petani. Hal ini tentu mengurangi kekhawatiran petani akan pasar yang sulit diakses atau harga yang tidak stabil. Dengan adanya pasar yang jelas dan harga yang menguntungkan, petani dapat bekerja dengan tenang tanpa takut hasil panen mereka terbuang sia-sia.

Tak hanya itu, Program Makmur juga memberikan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani, yang memungkinkan 237 petani menerima bantuan modal dengan total kredit mencapai Rp4,7 miliar. Bantuan ini sangat berharga bagi petani untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani dengan biaya yang tinggi.

Sucipto, petani lain dari Dukuh Dempok, Jember, juga merasakan manfaat besar dari Program Makmur. Lewat program ini, ia belajar cara bertani yang lebih produktif, serta pengembangan pertanian berkelanjutan dengan menggunakan pupuk kompos dan agen hayati. Program ini mengajarkan petani untuk membuat pupuk kompos dari bahan alami di sekitar mereka, seperti kotoran hewan dan limbah organik. Setelah mengikuti pelatihan, produktivitas tanaman padi Sucipto meningkat 2 hingga 3 ton per hektare, yang tentu saja berpengaruh besar terhadap pendapatannya.

Dengan bimbingan yang diberikan, Sucipto dan teman-temannya kini semakin antusias untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan. Mereka mulai memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka untuk membuat pupuk organik, yang kemudian dijual kepada petani lain. Pada tahun 2024, Sucipto berhasil menghasilkan 2000 liter agen hayati yang dipasarkan seharga Rp35.000 per liter.

Menurut VP Pengelolaan Pelanggan Pupuk Indonesia, M. Burmansyah, Program Makmur dirancang untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Selain bimbingan agronomi, petani juga diberikan akses permodalan, perlindungan asuransi, dan kemitraan dengan berbagai perusahaan yang berperan sebagai offtaker. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani.

Hasilnya, program ini telah membantu lebih dari 170.000 petani dengan total lahan yang dikelola mencapai lebih dari 450.000 hektare. Dalam hal komoditas padi, produktivitas meningkat 14%, jagung naik 23%, dan sawit juga mengalami peningkatan. Pendapatan petani pun naik sekitar 38%, dari Rp34,5 juta per hektare menjadi Rp47,8 juta per hektare. Ini membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat dan penggunaan teknologi yang sesuai, sektor pertanian bisa berkembang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan.

IHSG Melemah, Sentimen Tarif AS dan Aksi Jual Asing Tekan Pasar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat mengalami tekanan dan diperdagangkan di zona merah seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat. IHSG dibuka melemah 73,27 poin atau 1,13 persen ke level 6.412,18, sementara indeks LQ45 turun 12,25 poin atau 1,67 persen ke posisi 719,14. Analis memperkirakan IHSG bergerak dalam kisaran 6.400 hingga 6.550 sepanjang sesi perdagangan.

Dari pasar global, kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor kembali menjadi perhatian utama. Tarif sebesar 25 persen terhadap produk dari Meksiko dan Kanada dipastikan tetap berlaku mulai 4 Maret 2025 setelah sebelumnya direncanakan ditunda hingga April. Kondisi ini meningkatkan ketidakpastian perdagangan global dan menekan sentimen investor.

Dari kawasan Asia, Jepang melaporkan inflasi tahunan pada Februari 2025 sebesar 2,9 persen, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,4 persen. Meskipun mengalami penurunan, inflasi tersebut masih melebihi target Bank Sentral Jepang (BOJ) yang berada di angka 2 persen, yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter ke depan.

Dari dalam negeri, IHSG melemah seiring dengan arus keluar modal asing yang mencapai Rp1,87 triliun pada perdagangan Kamis. Investor asing mencatat aksi jual bersih di pasar reguler, khususnya pada saham perbankan besar seperti BBRI, BBCA, dan BMRI, dengan total nilai mencapai Rp1,5 triliun. Aksi ambil untung terjadi setelah laporan kinerja perbankan menunjukkan pertumbuhan laba yang lebih lambat akibat kenaikan beban provisi pada segmen UMKM.

Di pasar regional, bursa saham Asia turut tertekan. Indeks Nikkei Jepang anjlok 1.140,88 poin atau 2,98 persen ke level 37.115,29. Indeks Shanghai melemah 23,09 poin atau 0,69 persen ke 3.364,97, sementara indeks Kuala Lumpur dan Strait Times masing-masing turun 0,54 persen dan 0,31 persen.