Tag Archives: OJK

Bank DKI Targetkan Rebranding dan IPO Tahun Ini, Ini Rencana Besarnya

PT Bank DKI sedang mempersiapkan diri untuk melakukan rebranding dan melaksanakan penawaran saham perdana (IPO) pada tahun ini. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim, mengungkapkan bahwa Bank DKI perlu melakukan transformasi menyeluruh sebelum melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginginkan Bank DKI menjadi perusahaan yang lebih transparan dan dapat dikendalikan oleh masyarakat melalui kepemilikan saham, karena perusahaan terbuka cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik.

Cyril menjelaskan bahwa perubahan besar perlu dilakukan, terutama terkait sistem dan sumber daya manusia di Bank DKI. Transformasi tersebut harus memastikan bahwa pegawai yang ditempatkan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tujuan bank dan Pemprov DKI. Selain itu, Bank DKI juga harus meningkatkan kualitas layanan dan memulihkan kepercayaan masyarakat yang sempat terganggu akibat gangguan IT baru-baru ini.

Chico juga menyampaikan bahwa Direktur IT Bank DKI, Amirul Wicaksono, diberhentikan sementara, dan posisi ini akan dibahas lebih lanjut dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sebagai bagian dari persiapan IPO, Bank DKI akan menjalani proses rebranding, meskipun lebih tepat jika disebut sebagai transformasi, karena perubahan yang dilakukan tidak hanya pada tampilan luar, tetapi juga pada sistem internal untuk meningkatkan pelayanan kepada warga DKI.

Chico berharap agar target IPO Bank DKI dapat tercapai dalam waktu enam bulan ke depan, sesuai arahan Gubernur. Meski OJK belum menerima pengajuan IPO dari Bank DKI, mereka mendukung penuh upaya BPD untuk melantai di BEI, asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan, seperti tata kelola yang baik dan permodalan yang kuat.

Mendorong Transformasi Pasar Modal Indonesia: Dukungan untuk Danantara sebagai Liquidity Provider

Leave a reply

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan dukungannya terhadap langkah Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berencana menjadi pemasok likuiditas (liquidity provider) di pasar modal Indonesia. Wijayanto menilai inisiatif Danantara ini sangat positif dan perlu mendapat dukungan yang lebih besar. Menurutnya, pasar modal Indonesia perlu adanya transformasi yang lebih serius agar dapat mengoptimalkan potensi strategisnya yang selama ini sering kali diabaikan.

Wijayanto menyarankan agar insentif lebih banyak diberikan, tata kelola pasar diperbaiki, serta regulasi pasar modal terus diperbarui agar sektor ini bisa berkembang dengan lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya pasar modal sebagai etalase ekonomi Indonesia, yang memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi nasional. Bila pasar modal dalam keadaan sehat, investor akan tertarik dan ikut berinvestasi, sehingga dapat merangsang perekonomian negara.

Lebih lanjut, Wijayanto menyatakan bahwa pasar modal seharusnya bukan hanya menjadi tempat permainan para elit, melainkan sebuah platform yang dapat mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, terutama melalui dana pensiun, asuransi, dan reksadana yang berinvestasi di bursa efek. Dengan adanya investasi domestik yang lebih kuat, pasar modal Indonesia akan semakin berkembang.

Sebelumnya, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Danantara untuk mendorong lembaga jasa keuangan milik pemerintah agar lebih aktif berinvestasi di pasar modal. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat sektor riil dan mendalami sektor keuangan lebih lanjut. Untuk mengatasi dampak sentimen global, OJK juga telah mengeluarkan kebijakan seperti buyback saham tanpa RUPS dan penyesuaian batasan auto rejection.

Perbankan Kalteng Tumbuh Pesat, Aset dan Kredit Meningkat Signifikan

Leave a reply

Kinerja perbankan di Kalimantan Tengah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sepanjang tahun 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng mencatat peningkatan pada berbagai aspek, mulai dari aset, dana pihak ketiga, hingga penyaluran kredit. Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, menyebutkan bahwa pada Desember 2024, total aset bank umum di provinsi tersebut mencapai Rp83,98 triliun, naik 11,78 persen dibandingkan Desember 2023 yang hanya Rp75,13 triliun. Dana pihak ketiga (DPK) juga mengalami kenaikan sebesar 7,66 persen atau sekitar Rp3,21 triliun, dari Rp42,02 triliun menjadi Rp45,23 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit atau pembiayaan meningkat 6,73 persen menjadi Rp50,20 triliun dari sebelumnya Rp47,03 triliun.

Meskipun pertumbuhan signifikan terjadi, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) masih tetap terjaga di angka 1,61 persen, jauh di bawah ambang batas lima persen. OJK Kalteng terus berupaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang diambil adalah memperluas akses keuangan ke wilayah terpencil, sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. OJK juga bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi Kalteng, lembaga jasa keuangan, serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, OJK Kalteng terus menggandeng lembaga jasa keuangan di wilayah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memberikan solusi keuangan yang lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat daya tahan sektor keuangan daerah di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Penjelasan OJK Terkait Rencana Merger MNC Bank dan Nobu Bank

Leave a reply

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali memberikan pernyataan terkait rencana penggabungan antara PT Bank MNC Internasional Tbk (MNC Bank) dan PT Bank Nationalnobu Tbk (Nobu Bank), yang hingga saat ini masih belum terealisasi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa OJK mendukung penuh inisiatif konsolidasi kedua bank tersebut, karena langkah ini diyakini mampu memperkuat struktur permodalan serta meningkatkan daya saing sektor perbankan di Indonesia.

Dian mengungkapkan bahwa konsolidasi MNC Bank dan Nobu Bank bertujuan untuk menghadapi tantangan yang muncul di dunia perbankan, terutama terkait perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. “Penggabungan ini penting untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing bank, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap ekonomi Indonesia,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (25/1/2025).

Namun, Dian menekankan bahwa keputusan mengenai merger sepenuhnya berada di tangan para pemegang saham kedua bank. Peran OJK hanya sebagai pengawas yang memastikan bahwa proses tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi sektor perbankan dan ekonomi nasional. “Kami mendukung setiap aksi korporasi yang mampu memperkuat konsolidasi sektor perbankan, yang pada akhirnya akan menciptakan sistem perbankan yang lebih efisien dan kompetitif,” tambahnya.

Sebelumnya, OJK memastikan bahwa rencana merger yang telah lama dibahas ini tidak akan dibatalkan, meski awalnya ditargetkan selesai pada Agustus 2023. Dian juga menyatakan bahwa OJK tidak menetapkan tenggat waktu bagi kedua bank untuk menyelesaikan proses merger, dan tidak akan memaksakan langkah tersebut apabila kedua pihak belum siap. “Kami tidak ingin menggunakan pendekatan yang memaksa, karena saat ini kedua bank memiliki kinerja yang baik dengan permodalan di atas batas minimum,” jelas Dian pada Jumat (11/10/2024).

Isu penggabungan antara MNC Bank dan Nobu Bank pertama kali muncul pada 2023, di mana kedua bank ini dimiliki oleh konglomerat besar Indonesia, yakni Hary Tanoesoedibjo (pemilik MNC Bank) dan James Riady (pemilik Nobu Bank). Meskipun demikian, hingga kini belum ada perkembangan signifikan terkait kelanjutan proses merger tersebut.

Merger di sektor perbankan dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat sektor keuangan di Indonesia. Dengan adanya peningkatan daya saing dan efisiensi operasional, diharapkan penggabungan ini dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

OJK Akan Terbitkan Regulasi Aset Kripto Saat Transisi Pengawasan dari Bappebti

Leave a reply

Pada tanggal 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan kebijakan baru mengenai pengelolaan dan pengawasan aset kripto di Indonesia. Kebijakan ini diambil menjelang transisi tanggung jawab pengawasan yang sebelumnya ada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Harapan dari kebijakan ini adalah terciptanya kepastian hukum serta pengaturan yang lebih baik untuk ekosistem aset kripto, guna meningkatkan keamanan dan keteraturan di pasar digital. Dengan adanya peralihan tersebut, OJK kini akan mengambil alih peran Bappebti dalam mengatur berbagai transaksi kripto, termasuk perdagangan, investasi, dan pengelolaan aset digital di Indonesia.

Peraturan baru yang diterbitkan oleh OJK mencakup berbagai aspek penting mengenai transaksi aset kripto. Salah satu hal utama yang diatur adalah kewajiban bagi perusahaan yang terlibat dalam industri ini untuk memperoleh izin resmi dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan yang menyediakan layanan terkait aset kripto, seperti bursa atau platform perdagangan digital, harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat, termasuk perlindungan konsumen, jaminan keamanan transaksi, dan transparansi operasional. Selain itu, aturan ini juga mengatur pengawasan terhadap transaksi kripto yang melibatkan masyarakat umum, untuk menghindari praktik ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Melalui regulasi baru ini, OJK bertujuan untuk menciptakan pasar aset kripto yang lebih terkontrol dan aman. Mengingat antusiasme masyarakat, terutama investor ritel, terhadap aset kripto, OJK merasa penting untuk memperkenalkan pengawasan yang lebih ketat guna melindungi konsumen dan menjaga kestabilan pasar. OJK juga berupaya untuk mengantisipasi risiko yang timbul akibat volatilitas harga aset kripto yang dapat merugikan investor jika tidak dikelola dengan baik.

Dengan diterbitkannya regulasi ini, OJK berharap proses transisi pengawasan dari Bappebti berjalan lancar dan tidak mengganggu perkembangan pesat pasar aset kripto di Indonesia. Pemerintah Indonesia semakin serius dalam memastikan adanya regulasi yang jelas dan solid di sektor ini, terutama setelah semakin banyaknya investor lokal dan asing yang terlibat. OJK juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait demi memastikan implementasi aturan ini dapat berjalan dengan efektif.

Peralihan pengawasan kripto ke OJK merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem industri kripto yang lebih sehat dan terstruktur di Indonesia. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan ketat, diharapkan pasar aset kripto dapat berkembang dengan lebih stabil dan aman, yang akan meningkatkan rasa percaya masyarakat dan investor. Ke depan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar utama bagi aset kripto yang diatur dengan regulasi yang transparan dan terpercaya.

OJK Bakal Terbitkan Aturan Tentang Aset Kripto Jelang Transisi Dari Bappebti

Leave a reply

Pada 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengeluarkan aturan baru mengenai pengawasan dan pengelolaan aset kripto di Indonesia, menjelang transisi pengawasan yang sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Aturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan ekosistem aset kripto yang lebih teratur serta aman. Dengan peralihan ini, OJK akan mengambil alih peran Bappebti dalam mengawasi transaksi aset kripto, baik itu pertukaran, investasi, maupun pengelolaan aset digital di Indonesia.

Aturan terbaru yang diterbitkan oleh OJK mencakup berbagai hal terkait dengan transaksi aset kripto, termasuk kewajiban bagi perusahaan yang bergerak di bidang ini untuk memiliki izin dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan penyedia layanan aset kripto, seperti bursa atau platform perdagangan digital, kini diwajibkan untuk memenuhi persyaratan ketat yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, keamanan transaksi, dan transparansi. Aturan ini juga mengatur mengenai pengawasan terhadap transaksi kripto yang melibatkan masyarakat umum untuk mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris.

Aturan yang diterbitkan OJK ini bertujuan untuk menciptakan pasar aset kripto yang lebih aman dan terkendali. Dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kripto, terutama di kalangan investor ritel, OJK merasa penting untuk memberikan pengawasan yang lebih ketat guna melindungi kepentingan konsumen dan menjaga stabilitas pasar. Selain itu, OJK juga mengantisipasi potensi risiko yang terkait dengan volatilitas harga aset kripto yang dapat merugikan para investor jika tidak diawasi dengan baik.

Dengan adanya aturan baru ini, OJK mengharapkan transisi pengawasan dari Bappebti berjalan lancar dan tidak mengganggu aktivitas perdagangan aset kripto yang berkembang pesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri semakin serius dalam mendorong regulasi yang jelas di sektor ini, terutama setelah semakin banyaknya partisipasi dari investor lokal maupun asing. OJK juga menyatakan siap bekerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan implementasi aturan ini berjalan efektif.

Peralihan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK merupakan langkah penting dalam menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan terstruktur bagi industri kripto di Indonesia. Dengan aturan yang lebih jelas dan ketat, diharapkan sektor aset kripto akan berkembang lebih stabil dan aman, memberikan rasa percaya lebih bagi masyarakat dan investor. Ke depannya, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar utama untuk aset kripto yang terintegrasi dengan regulasi yang transparan dan dapat dipercaya.

OJK: Jasa Keuangan Indonesia Tetap Stabil Meski Dunia Bergejolak

Leave a reply

Mahendra Siregar yaitu adalah Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menegaskan bahwa sektor jasa keuangan Indonesia tetap menunjukkan stabilitas, yang ditopang oleh modal yang kuat serta likuiditas yang memadai.

Hal ini berhasil dipertahankan meskipun dunia menghadapi ketegangan geopolitik dan potensi meningkatnya perang dagang.

“Perang dagang meningkat sebagai dampak dari tarif yang dikenakan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Latin, terhadap Tiongkok, khususnya terkait produk hijau dan besi baja,” ungkap Mahendra dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar pada Senin (29/6/2024).

Mahendra juga menjelaskan bahwa tekanan inflasi di Amerika Serikat mulai mereda, didorong oleh moderasi di sektor tenaga kerja serta kinerja sektor riil yang menguat. Hal ini telah memberikan dorongan positif bagi pasar keuangan global.

Di sisi lain, otoritas moneter Eropa diperkirakan akan mengambil kebijakan yang lebih akomodatif guna menghadapi pelemahan ekonomi, di tengah laju inflasi yang relatif rendah.

Sementara itu, OJK juga memantau kebijakan ekonomi yang diambil oleh China, yang menanggapi lambatnya pertumbuhan ekonomi dengan berbagai langkah, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

Bank sentral China telah menerapkan kebijakan moneter akomodatif yang selaras dengan langkah pemerintah yang mengeluarkan insentif fiskal yang agresif, termasuk penerbitan pinjaman khusus senilai 1 triliun yuan sekitar US$ 138 Milliar Rupiah.

Mahendra juga menekankan bahwa perekonomian domestik Indonesia tetap bersinar, dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11% pada kuartal pertama 2024. Angka ini melebihi ekspektasi pasar, didorong oleh belanja pemerintah, lembaga nonprofit, serta konsumsi rumah tangga.

“Pertumbuhan ini sejalan dengan momentum Pemilu, kebijakan kenaikan gaji, pembayaran THR bagi ASN dan pensiunan, serta pengeluaran terkait periode Ramadan,” jelas Mahendra.