Pada 6 Desember 2024, mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, diberitakan akan diperiksa oleh pihak berwenang terkait peranannya dalam lepasnya pulau sengketa, Pedra Branca (atau Pulau Batu Puteh), ke Singapura. Penyelidikan ini mengemuka setelah adanya laporan yang menyebutkan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintahan Mahathir pada masa lalu dianggap mempengaruhi status kepemilikan pulau tersebut. Pedra Branca merupakan titik sengketa antara Malaysia dan Singapura yang telah menjadi perdebatan hukum selama beberapa dekade.
Pulau Pedra Branca menjadi sengketa utama antara Malaysia dan Singapura sejak puluhan tahun lalu. Pada 2008, Mahkamah Internasional (ICJ) mengeluarkan putusan yang menguntungkan Singapura, yang menyatakan bahwa negara kota tersebut memiliki kedaulatan atas pulau kecil tersebut. Namun, kontroversi tetap muncul, terutama mengenai bagaimana Malaysia menangani masalah ini selama pemerintahan Mahathir. Beberapa pihak di Malaysia merasa bahwa keputusan-keputusan yang diambil saat itu tidak memadai dalam melindungi kepentingan negara.
Pemeriksaan terhadap Mahathir Mohamad rencananya akan dilakukan oleh otoritas Malaysia untuk menggali lebih dalam mengenai keputusan-keputusan yang diambil saat beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Beberapa keputusan administratif dan diplomatik di masa lalu dipertanyakan, termasuk langkah-langkah yang diambil terkait sengketa pulau Pedra Branca. Mahathir sendiri sebelumnya telah membela keputusannya dan menegaskan bahwa ia selalu bertindak demi kepentingan terbaik negara.
Pemeriksaan ini memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat Malaysia, dengan beberapa pihak menyatakan bahwa Mahathir seharusnya tidak disalahkan atas keputusan yang diambil dalam konteks waktu dan keadaan yang berbeda. Sementara itu, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengklarifikasi sejarah hukum sengketa pulau dan memastikan bahwa masa depan perbatasan negara dilindungi dengan baik.
Kasus lepasnya Pulau Pedra Branca ke Singapura masih menyisakan kontroversi yang melibatkan mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad. Pemeriksaan terhadap Mahathir menunjukkan bahwa sengketa tersebut belum sepenuhnya selesai, dengan berbagai pihak yang terus memperdebatkan keputusan-keputusan diplomatik yang diambil di masa lalu. Pemerintah Malaysia berharap bahwa penyelidikan ini dapat memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai masalah yang telah berlangsung lebih dari dua dekade ini.
