Tag Archives: Ekonomi Indonesia

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Terpaut Rp16.285 per Dolar AS di Penutupan

Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah hingga menyentuh posisi Rp16.285 per dolar AS pada Senin (13/1) sore. Pelemahan ini setara dengan penurunan sebesar 93 poin atau 0,57 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) dari Bank Indonesia (BI), rupiah berada di level Rp16.281 per dolar AS. Koreksi ini menunjukkan adanya tekanan signifikan terhadap mata uang Garuda di tengah dinamika pasar global.

Pergerakan mata uang di kawasan Asia pada perdagangan hari ini terlihat bervariasi. Yen Jepang mencatatkan penguatan sebesar 0,13 persen, sementara baht Thailand melemah 0,27 persen. Yuan China mengalami penguatan tipis sebesar 0,01 persen, sedangkan peso Filipina melemah cukup tajam hingga 0,58 persen. Won Korea Selatan tercatat menguat 0,19 persen, namun dolar Singapura mengalami pelemahan 0,13 persen. Di sisi lain, dolar Hong Kong hampir tidak berubah, menguat tipis sebesar 0,01 persen.

Tren serupa juga terlihat pada mata uang utama negara-negara maju. Euro Eropa dan poundsterling Inggris masing-masing terkoreksi 0,21 persen dan 0,57 persen. Namun, franc Swiss berhasil menguat tipis sebesar 0,03 persen. Sementara itu, dolar Australia dan dolar Kanada juga mencatatkan penguatan kecil, masing-masing sebesar 0,02 persen dan 0,01 persen.

Lukman Leong, analis mata uang dari Doo Financial Futures, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah terjadi akibat data ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik dari ekspektasi pasar.

“Mata uang global, termasuk rupiah, cenderung melemah terhadap dolar AS setelah rilis data pekerjaan AS Non-Farm Payroll (NFP) yang lebih kuat dari perkiraan. Namun, pelemahan rupiah sedikit tertahan oleh data perdagangan China yang ternyata cukup positif,” ungkap Lukman.

Menurutnya, penguatan dolar AS ini dipicu oleh meningkatnya kepercayaan terhadap perekonomian Amerika Serikat, yang mendorong arus modal global ke aset berdenominasi dolar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia, yang tengah menghadapi tekanan eksternal di pasar keuangan global.

Airlangga Bahas Peluang Kolaborasi Ekonomi Indonesia-Hong Kong

Leave a reply

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, mengajak para pelaku bisnis Hong Kong untuk mengeksplorasi lebih dalam potensi investasi yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia, menurutnya, siap memberikan dukungan penuh bagi berbagai bentuk investasi yang masuk ke Tanah Air. Hal ini disampaikan Airlangga dalam pertemuan dengan Financial Secretary Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR), Paul Chan, pada Rabu (8/1), yang berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyediakan beragam insentif fiskal menarik untuk mendorong investasi, termasuk Libur Pajak, Keringanan Pajak, Tunjangan Investasi, serta Pengurangan Pajak Super. Program-program ini dirancang untuk memudahkan bisnis dari kedua negara, Indonesia dan Hong Kong, untuk mengakses pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional mereka.

Paul Chan, yang mewakili Hong Kong, menyampaikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi untuk menjadi mitra utama dalam mengembangkan layanan supply chain di Indonesia. Hong Kong, sebagai salah satu pusat layanan keuangan terbesar di Asia, melihat banyak peluang kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam sektor keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga menyambut positif rencana investasi dan peluang kerja sama yang ditawarkan oleh Hong Kong, terutama dalam hal pembiayaan untuk pembangunan sektor supply chain dan proyek-proyek infrastruktur lainnya di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki berbagai sektor yang menawarkan peluang investasi menarik, seperti energi terbarukan dan pengembangan kawasan industri baru atau greenfield.

Airlangga menegaskan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menjanjikan, yang dapat diwujudkan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang difokuskan pada industri, pariwisata, manufaktur, dan ekonomi digital. Selain itu, Indonesia juga menawarkan peluang besar dalam sektor-sektor lain yang dapat menjadi daya tarik bagi investor asing.

Di akhir pertemuan, baik Airlangga maupun Paul Chan membahas tantangan global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan situasi geopolitik saat ini. Meskipun demikian, Paul Chan menilai bahwa Indonesia tetap memiliki kekuatan ekonomi yang solid, dengan pasar yang terus berkembang dan didorong oleh populasi muda yang menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama investasi di masa depan.

Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia dan dukungan kuat dari pemerintah, kedua negara diharapkan dapat membangun hubungan investasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Komisi VII DPR Tegaskan Perlunya Kebijakan Bijak dalam Penghapusan Utang UMKM

Leave a reply

Pada 4 Januari 2025, Komisi VII DPR RI mengeluarkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk membebaskan utang yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun dengan catatan agar pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati. Langkah ini diperkirakan akan memberikan manfaat besar bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penghapusan utang bagi UMKM merupakan langkah penting untuk membantu mereka yang terjerat dalam masalah kredit macet, yang disebabkan oleh dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa program ini akan dimulai pada minggu kedua Januari 2025, dengan target awal penghapusan utang bagi sekitar 67 ribu pelaku UMKM yang mencapai Rp 2,4 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor yang menjadi pilar perekonomian nasional.

Komisi VII DPR mengingatkan bahwa proses penghapusan utang harus disertai dengan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan masalah moral di kalangan pelaku UMKM. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edy Misero, menekankan pentingnya adanya mekanisme seleksi yang ketat untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan penghapusan utang. Ini penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Meskipun penghapusan utang dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi pelaku UMKM, Komisi VII DPR juga menyoroti potensi dampaknya terhadap stabilitas keuangan bank yang terlibat. Penghapusan utang yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan keuangan lembaga keuangan, terutama bank milik negara yang turut terlibat dalam program ini.

Komisi VII DPR menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program penghapusan utang, dengan syarat bahwa program ini dijalankan secara transparan dan akuntabel. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas kepada pelaku UMKM, agar mereka memahami mekanisme dan kriteria yang berlaku. Ini akan mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman di masyarakat terkait program ini.

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang ini, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang lebih cerah bagi sektor UMKM di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Semua pihak kini menantikan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Pengusaha Ritel Bantah Sudah Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Leave a reply

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan bahwa anggotanya tidak memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen kepada konsumen. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Aprindo, Solihin, untuk menjawab kabar yang beredar di masyarakat.

“Saya sudah memeriksa seluruh anggota Aprindo, tidak ada satu pun yang menetapkan tarif PPN menjadi 12 persen. Dari 20 ribu gerai ritel yang tergabung dalam asosiasi kami, tidak ada yang mengubah tarif tersebut,” ujar Solihin, Jumat (3/1), seperti dikutip dari Antara.

Persiapan Menghadapi Aturan Baru

Solihin mengungkapkan bahwa peritel sempat bersiap untuk mengubah harga barang menjelang pengumuman resmi kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, setelah pengumuman tersebut, anggota Aprindo tetap mematuhi aturan yang berlaku dengan menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen, sesuai regulasi.

“Kami sudah menyiapkan price tag baru, tetapi tidak digunakan. Kami mengikuti peraturan yang berlaku. Jika ada anggota Aprindo yang terbukti menaikkan tarif di luar aturan, masyarakat dapat melaporkannya langsung kepada saya,” tegas Solihin.

Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Kenaikan ini tidak menyasar barang kebutuhan pokok atau jasa yang digunakan oleh masyarakat umum.

“Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, yaitu barang tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah (PPnBM). Barang tersebut dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu,” jelas Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (31/12).

Contoh Barang yang Terdampak

Prabowo memberikan contoh jenis barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen, di antaranya:

Pesawat jet pribadi
Kapal pesiar atau yacht
Rumah mewah dengan nilai di atas golongan menengah

“Barang-barang tersebut tergolong mewah dan umumnya hanya dimanfaatkan oleh masyarakat papan atas,” lanjut Prabowo.

Komitmen Aprindo terhadap Aturan Pemerintah

Solihin menambahkan bahwa anggota Aprindo selalu berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah.

“Kami memastikan anggota Aprindo mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jadi, konsumen tidak perlu khawatir tentang adanya perubahan harga di luar ketentuan,” tutup Solihin.

Kesimpulan
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu yang dikategorikan sebagai mewah, sementara barang kebutuhan pokok tetap dikenakan tarif PPN yang lama. Aprindo menjamin anggotanya mematuhi regulasi yang berlaku, memberikan rasa aman kepada konsumen dalam bertransaksi.

Airlangga Hartarto: Biodiesel Hemat Rp404 Triliun, Solusi Hemat Energi dan Ramah Lingkungan

Leave a reply

Jakarta – Indonesia mencatat pencapaian besar dalam penghematan impor minyak berkat implementasi program biodiesel. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dari periode 2018 hingga 2022, Indonesia berhasil mengurangi beban impor minyak hingga Rp404 triliun melalui mandatori biodiesel. Program ini merupakan salah satu strategi negara untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Biodiesel yang dimanfaatkan dalam program B30 – campuran 30% biodiesel dan 70% bahan bakar minyak solar – telah membantu mengurangi impor solar secara signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga, selama empat tahun terakhir, Indonesia telah menggunakan sekitar 54,52 juta kiloliter biodiesel, sehingga menyelamatkan devisa negara dalam jumlah yang sangat besar. Lebih lanjut, pemerintah mencatat bahwa total biodiesel yang tersalurkan mencapai 63 juta kiloliter pada periode yang sama.

Dengan penerapan B30, Indonesia berhasil menjadi salah satu negara terdepan dalam penggunaan biodiesel secara mandatori. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan energi hijau dan mencapai target net zero emisi (NZE) pada tahun 2060. Airlangga juga menambahkan bahwa program ini tidak berhenti di sini. Pada tahun 2023, pemerintah mulai menerapkan kebijakan B35, yang merupakan peningkatan dari B30, dan berencana untuk memperkenalkan B40 pada tahun 2024. Peningkatan ini diharapkan mampu memperkuat upaya Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih.

Selain memajukan program biodiesel, Indonesia juga mendorong penerapan kendaraan berbasis baterai dan listrik sebagai bagian dari upaya menuju energi hijau. Pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk mobil listrik, pemerintah memberikan potongan insentif pajak sebesar 10%, yang membuat konsumen hanya perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%. Sedangkan untuk motor listrik, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta, baik untuk pembelian kendaraan baru maupun untuk konversi dari motor berbahan bakar fosil ke motor listrik.

Airlangga juga menyampaikan harapannya bahwa pada tahun 2035, jumlah kendaraan berbasis listrik di Indonesia akan meningkat secara signifikan. Dukungan pemerintah terhadap penggunaan kendaraan listrik ini merupakan langkah penting dalam mengurangi pengurangan emisi karbon, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber energi utama bagi transportasi di Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategi seperti mandatori biodiesel dan program berbasis baterai serta listrik, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target emisi net zero. Program-program ini tidak hanya mendukung pencapaian target lingkungan jangka panjang, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang positif, terutama dalam mengurangi beban impor minyak yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar bagi perekonomian negara.

Melalui inisiatif biodiesel, pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa energi terbarukan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Ke depan, implementasi B40 diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor dalam penggunaan energi hijau di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan potensi alam yang melimpah, transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan adalah langkah strategis yang harus terus didorong untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.