Tag Archives: Ekonomi Indonesia

Investor Global Masih Percaya, Indonesia Tarik Modal Asing Signifikan

Kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas ekonomi dan fiskal Indonesia tetap tinggi. Hal ini terlihat dari aliran investasi asing yang masuk mencapai sekitar 875 juta dolar AS sejak awal 2025 hingga pertengahan Maret 2025. Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, menyatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan kuatnya pengelolaan fiskal Indonesia, yang juga didukung oleh daya tarik Surat Utang Negara (SUN) yang kompetitif.

Yield obligasi negara tetap stabil meskipun pasar keuangan global mengalami gejolak. SUN tenor 10 tahun menunjukkan daya saing yang tinggi, membuktikan bahwa risiko investasi di Indonesia masih dalam batas wajar dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Stabilitas ini didukung oleh fundamental ekonomi domestik yang solid, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03 persen secara tahunan pada 2024. Konsumsi domestik yang kuat, inflasi yang terkendali meskipun sempat mengalami deflasi 0,09 persen, serta performa positif sektor manufaktur dan perdagangan menjadi faktor pendorong utama.

Minat investor global terhadap SUN juga tercermin dalam surplus neraca pembayaran tahun 2024 sebesar 7,2 miliar dolar AS. Peningkatan arus modal masuk ke SBN sepanjang 2024 mencapai 3,18 miliar dolar AS, menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap instrumen keuangan Indonesia. Hal ini semakin diperkuat dengan hasil lelang SBN pada 18 Maret 2025, yang mencatat penawaran sebesar Rp61,76 triliun dengan bid-to-cover ratio yang cukup tinggi.

Pemerintah terus menerapkan disiplin fiskal yang ketat, dibuktikan dengan surplus keseimbangan primer sebesar Rp48,1 triliun di awal 2025. Efisiensi belanja dilakukan dengan tetap mempertahankan anggaran prioritas seperti perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa hasil lelang SUN terbaru mencerminkan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia, dengan penawaran masuk yang mencapai Rp61,75 triliun, atau 2,38 kali lipat dari target indikatif Rp26 triliun.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas deregulasi sektor padat karya, termasuk industri tekstil. Pertemuan ini melibatkan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Luhut Binsar Pandjaitan, guna memperkuat sektor industri dalam negeri.

Defisit APBN Awal 2025 Mengkhawatirkan, Reformasi Fiskal Mendesak

Leave a reply

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tanda perlunya reformasi fiskal yang mendalam. Selain defisit, pendapatan negara dan penerimaan pajak juga mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data APBN KiTa edisi Februari 2025, pendapatan negara hanya mencapai Rp316,9 triliun atau turun 20,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp400,4 triliun. Penerimaan pajak juga merosot tajam sebesar 30,19 persen, dari Rp269,02 triliun pada Februari 2024 menjadi Rp187,8 triliun tahun ini.

Achmad menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, menjadi salah satu faktor yang menghambat pemungutan pajak. Sistem yang seharusnya mempercepat modernisasi perpajakan justru menimbulkan kendala bagi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan negara. Di sisi lain, belanja negara tetap berada di angka tinggi, mencapai Rp348,1 triliun, meski sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp374,32 triliun.

Kondisi ini membuat APBN mencatatkan defisit untuk pertama kalinya sejak 2021, berbanding terbalik dengan surplus Rp26,04 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Achmad menegaskan bahwa tahun 2025 bukanlah tahun fiskal biasa dan pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja agar lebih tepat sasaran. Program yang tidak langsung berkontribusi pada pemulihan ekonomi atau pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi. Ia juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif.

Sebagai solusi, Achmad merekomendasikan tiga langkah strategis, yakni audit independen terhadap sistem Coretax untuk memperbaiki hambatan teknis, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, serta diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara. Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi fiskal yang nyata dan terukur agar tidak terjebak dalam lingkaran defisit yang terus melebar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih berada dalam target APBN 2025, yaitu Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Pegawai Terdampak! Menteri PU Buka Suara soal Kebijakan Penghematan Anggaran

Leave a reply

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa kabar mengenai pemutusan hubungan kerja massal di lingkungan kementeriannya tidak benar. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan dalam perpanjangan kontrak sejumlah pegawai bukan berarti mereka dirumahkan, melainkan bagian dari proses administrasi tahunan yang mengalami sedikit hambatan.

“Bukan dirumahkan, tetapi memang kontraknya telah habis. Para petugas OP (operasi dan pemeliharaan) ini kami kontrak tahunan, dan seperti biasa, setiap tahun dilakukan pembaruan. Tahun ini hanya ada sedikit keterlambatan,” jelas Dody melalui akun Instagram resmi Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).

Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab Keterlambatan

Pada umumnya, pembaruan kontrak pegawai OP rampung sejak November setiap tahunnya. Namun, pada tahun ini, proses tersebut tertunda karena adanya penyesuaian anggaran yang harus dirundingkan lebih dulu dengan Kementerian Keuangan serta Komisi V DPR.

Dody menegaskan bahwa tidak ada pemutusan kontrak secara sepihak, dan pegawai OP tetap akan melanjutkan tugasnya setelah seluruh proses administrasi selesai.

“Kami baru bisa menyalurkan hak-hak pegawai OP setelah anggaran tersedia secara efektif. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini, namun prosesnya sudah hampir selesai,” imbuhnya.

Pemotongan Anggaran Kementerian PU Dikurangi

Kementerian PU sempat terkena pemotongan anggaran cukup besar, mencapai Rp81 triliun, yang membuat anggaran tersisa hanya Rp24,83 triliun. Pemangkasan ini berdampak pada berbagai program kerja kementerian, termasuk perpanjangan kontrak pegawai OP.

Namun, setelah dilakukan rapat evaluasi anggaran bersama Komisi V DPR pada Kamis (13/2/2025), pemerintah akhirnya mengurangi jumlah pemotongan menjadi Rp60,47 triliun. Dengan perubahan ini, anggaran Kementerian PU kini bertambah menjadi Rp50,48 triliun, sehingga memberi ruang fiskal lebih luas untuk menjalankan program-program kementerian.

Dengan adanya tambahan anggaran ini, proses perpanjangan kontrak pegawai OP akan segera diselesaikan, sehingga operasional kementerian tetap berjalan optimal.

Pegawai Dipastikan Kembali Bekerja

Meskipun sempat tertunda, Dody memastikan bahwa seluruh pegawai OP akan tetap bekerja dan mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan isu yang tidak akurat, terutama yang berkembang di media sosial.

“Kami berkomitmen menjaga kesejahteraan petugas OP dan memastikan seluruh program tetap berjalan seperti biasa,” pungkasnya.

Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait kebijakan anggaran Kementerian PU serta status pegawai OP yang masih tetap bekerja dan tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. 🚧

Pelindo: Arus Peti Kemas Ekspor 2024 Meningkat 1028%, Pencapaian Gemilang!

Leave a reply

PT Pelindo Terminal Petikemas mencatatkan angka yang menggembirakan di sektor logistik pada tahun 2024, dengan arus peti kemas internasional mengalami lonjakan sebesar 10,28%. Total volume peti kemas internasional yang tercatat pada 2024 mencapai 3.995.525 TEUs, sementara pada tahun sebelumnya, volume tersebut hanya mencapai 3.623.006 TEUs. Pencapaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, terutama dalam hal arus ekspor dan impor.

Menurut Widyaswendra, Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, pertumbuhan signifikan tercatat baik pada arus ekspor maupun impor. Pada sektor ekspor, volume peti kemas tercatat meningkat sebesar 10,58%, mencapai 2.060.679 TEUs pada 2024, dibandingkan dengan 1.863.442 TEUs pada 2023. Sementara itu, peti kemas impor juga mengalami peningkatan 9,96%, dari 1.748.736 TEUs pada tahun 2023 menjadi 1.922.855 TEUs pada 2024.

Tak hanya itu, peti kemas untuk transhipment juga menunjukkan angka yang positif. Pada tahun 2023, peti kemas transhipment tercatat sebanyak 10.827 TEUs, sementara di 2024 meningkat menjadi 11.990 TEUs. Widyaswendra menyebutkan bahwa hampir seluruh terminal yang dikelola oleh PT Pelindo Terminal Petikemas menunjukkan peningkatan, termasuk Terminal Petikemas (TPK) Semarang dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS).

Di TPK Semarang, misalnya, terjadi peningkatan signifikan sebesar 13% dari 678.428 TEUs pada 2023 menjadi 766.913 TEUs di 2024. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ini adalah peningkatan jumlah kunjungan kapal dari sejumlah perusahaan pelayaran, seperti SITC yang meningkat 158%, Wan Hai sebesar 142%, dan Evergreen yang meningkat 122%. Sementara itu, di TPS Surabaya, volume peti kemas internasional mengalami kenaikan 9,65%, dari 1.375.927 TEUs pada 2023 menjadi 1.508.743 TEUs pada 2024, didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan kapal.

Peningkatan volume peti kemas internasional ini juga tercermin dari data ekspor Indonesia yang terus mencatatkan angka positif, meskipun terdapat tantangan global. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) melaporkan bahwa nilai ekspor Indonesia pada 2024 diperkirakan tumbuh sekitar 3%, meski ada tantangan dalam perekonomian global.

Toto Dirgantoro, Sekretaris Jenderal GPEI, menilai pertumbuhan volume peti kemas cenderung lebih tinggi daripada nilai ekspor secara nasional. Ia berharap pada 2025, dengan proyeksi pertumbuhan ekspor yang lebih tinggi, volume peti kemas ekspor Indonesia akan semakin meningkat.

Sementara itu, pelayaran internasional di Indonesia juga mencatatkan pertumbuhan. Keishin Watanabe, President Director PT Ocean Network Express Indonesia, mengungkapkan bahwa volume ekspor yang dilayani oleh perusahaan pelayaran tersebut mengalami kenaikan sekitar 5-10% pada 2024, seiring dengan pertumbuhan sektor perdagangan Indonesia.

Dengan segala pencapaian tersebut, PT Pelindo Terminal Petikemas tetap optimis bahwa sektor logistik Indonesia akan terus berkembang. Apalagi dengan adanya upaya pengembangan pelabuhan untuk menjadi hub internasional, yang dapat mengurangi ketergantungan pada pelabuhan-pelabuhan luar negeri seperti Singapura dan Tanjung Pelepas di Malaysia.

DEN Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Penguatan Dolar AS terhadap Ekonomi Indonesia

Leave a reply

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberi peringatan kepada pemerintah Indonesia untuk bersiap menghadapi penguatan dolar AS dan implikasinya terhadap perekonomian nasional. Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka pada Kamis (6/2/2025), DEN memberikan sejumlah rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto terkait situasi ekonomi global, khususnya kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Dalam kesempatan tersebut, anggota DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa diskusi difokuskan pada potensi dampak dari kebijakan ekonomi AS, seperti tarif dan imigrasi, yang dapat memengaruhi Indonesia. “Kami membahas dampak dari kebijakan Trump, terutama terkait tarif impor dan imigrasi, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi ekonomi Indonesia, baik dari sisi positif maupun negatif,” ungkap Seto.

Sementara itu, anggota DEN lainnya, Muhammad Chatib Basri, mengungkapkan keprihatinannya mengenai kebijakan deportasi pekerja ilegal yang diterapkan di AS, yang dapat memicu inflasi dan kenaikan suku bunga. “Jika inflasi di AS meningkat, The Federal Reserve (The Fed) mungkin akan mempertahankan suku bunga yang tinggi, yang berisiko memperkuat dolar AS. Ini tentu memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia,” ujar Chatib.

Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan tersebut menekankan pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Selain itu, DEN merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi.

DEN juga menyoroti peluang bagi Indonesia akibat kebijakan tarif AS terhadap Tiongkok. Kebijakan ini membuka potensi bagi Indonesia untuk menarik relokasi basis produksi dari Tiongkok, namun DEN menegaskan bahwa Indonesia harus memperbaiki iklim investasi dan menciptakan kepastian kebijakan agar bisa meraih manfaat dari situasi ini. “Reformasi dan konsistensi kebijakan sangat penting agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini,” tambah Chatib Basri.

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Terpaut Rp16.285 per Dolar AS di Penutupan

Leave a reply

Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah hingga menyentuh posisi Rp16.285 per dolar AS pada Senin (13/1) sore. Pelemahan ini setara dengan penurunan sebesar 93 poin atau 0,57 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) dari Bank Indonesia (BI), rupiah berada di level Rp16.281 per dolar AS. Koreksi ini menunjukkan adanya tekanan signifikan terhadap mata uang Garuda di tengah dinamika pasar global.

Pergerakan mata uang di kawasan Asia pada perdagangan hari ini terlihat bervariasi. Yen Jepang mencatatkan penguatan sebesar 0,13 persen, sementara baht Thailand melemah 0,27 persen. Yuan China mengalami penguatan tipis sebesar 0,01 persen, sedangkan peso Filipina melemah cukup tajam hingga 0,58 persen. Won Korea Selatan tercatat menguat 0,19 persen, namun dolar Singapura mengalami pelemahan 0,13 persen. Di sisi lain, dolar Hong Kong hampir tidak berubah, menguat tipis sebesar 0,01 persen.

Tren serupa juga terlihat pada mata uang utama negara-negara maju. Euro Eropa dan poundsterling Inggris masing-masing terkoreksi 0,21 persen dan 0,57 persen. Namun, franc Swiss berhasil menguat tipis sebesar 0,03 persen. Sementara itu, dolar Australia dan dolar Kanada juga mencatatkan penguatan kecil, masing-masing sebesar 0,02 persen dan 0,01 persen.

Lukman Leong, analis mata uang dari Doo Financial Futures, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah terjadi akibat data ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik dari ekspektasi pasar.

“Mata uang global, termasuk rupiah, cenderung melemah terhadap dolar AS setelah rilis data pekerjaan AS Non-Farm Payroll (NFP) yang lebih kuat dari perkiraan. Namun, pelemahan rupiah sedikit tertahan oleh data perdagangan China yang ternyata cukup positif,” ungkap Lukman.

Menurutnya, penguatan dolar AS ini dipicu oleh meningkatnya kepercayaan terhadap perekonomian Amerika Serikat, yang mendorong arus modal global ke aset berdenominasi dolar. Kondisi ini menjadi tantangan bagi mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia, yang tengah menghadapi tekanan eksternal di pasar keuangan global.

Airlangga Bahas Peluang Kolaborasi Ekonomi Indonesia-Hong Kong

Leave a reply

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto, mengajak para pelaku bisnis Hong Kong untuk mengeksplorasi lebih dalam potensi investasi yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia, menurutnya, siap memberikan dukungan penuh bagi berbagai bentuk investasi yang masuk ke Tanah Air. Hal ini disampaikan Airlangga dalam pertemuan dengan Financial Secretary Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR), Paul Chan, pada Rabu (8/1), yang berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia menyediakan beragam insentif fiskal menarik untuk mendorong investasi, termasuk Libur Pajak, Keringanan Pajak, Tunjangan Investasi, serta Pengurangan Pajak Super. Program-program ini dirancang untuk memudahkan bisnis dari kedua negara, Indonesia dan Hong Kong, untuk mengakses pasar yang lebih luas, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional mereka.

Paul Chan, yang mewakili Hong Kong, menyampaikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi untuk menjadi mitra utama dalam mengembangkan layanan supply chain di Indonesia. Hong Kong, sebagai salah satu pusat layanan keuangan terbesar di Asia, melihat banyak peluang kerja sama dengan Indonesia, khususnya dalam sektor keuangan.

Menanggapi hal tersebut, Airlangga menyambut positif rencana investasi dan peluang kerja sama yang ditawarkan oleh Hong Kong, terutama dalam hal pembiayaan untuk pembangunan sektor supply chain dan proyek-proyek infrastruktur lainnya di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia memiliki berbagai sektor yang menawarkan peluang investasi menarik, seperti energi terbarukan dan pengembangan kawasan industri baru atau greenfield.

Airlangga menegaskan bahwa potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menjanjikan, yang dapat diwujudkan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang difokuskan pada industri, pariwisata, manufaktur, dan ekonomi digital. Selain itu, Indonesia juga menawarkan peluang besar dalam sektor-sektor lain yang dapat menjadi daya tarik bagi investor asing.

Di akhir pertemuan, baik Airlangga maupun Paul Chan membahas tantangan global yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan situasi geopolitik saat ini. Meskipun demikian, Paul Chan menilai bahwa Indonesia tetap memiliki kekuatan ekonomi yang solid, dengan pasar yang terus berkembang dan didorong oleh populasi muda yang menjadi faktor penting dalam memperkuat kerja sama investasi di masa depan.

Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia dan dukungan kuat dari pemerintah, kedua negara diharapkan dapat membangun hubungan investasi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Komisi VII DPR Tegaskan Perlunya Kebijakan Bijak dalam Penghapusan Utang UMKM

Leave a reply

Pada 4 Januari 2025, Komisi VII DPR RI mengeluarkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk membebaskan utang yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun dengan catatan agar pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati. Langkah ini diperkirakan akan memberikan manfaat besar bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penghapusan utang bagi UMKM merupakan langkah penting untuk membantu mereka yang terjerat dalam masalah kredit macet, yang disebabkan oleh dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa program ini akan dimulai pada minggu kedua Januari 2025, dengan target awal penghapusan utang bagi sekitar 67 ribu pelaku UMKM yang mencapai Rp 2,4 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor yang menjadi pilar perekonomian nasional.

Komisi VII DPR mengingatkan bahwa proses penghapusan utang harus disertai dengan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan masalah moral di kalangan pelaku UMKM. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edy Misero, menekankan pentingnya adanya mekanisme seleksi yang ketat untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan penghapusan utang. Ini penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Meskipun penghapusan utang dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi pelaku UMKM, Komisi VII DPR juga menyoroti potensi dampaknya terhadap stabilitas keuangan bank yang terlibat. Penghapusan utang yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan keuangan lembaga keuangan, terutama bank milik negara yang turut terlibat dalam program ini.

Komisi VII DPR menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program penghapusan utang, dengan syarat bahwa program ini dijalankan secara transparan dan akuntabel. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas kepada pelaku UMKM, agar mereka memahami mekanisme dan kriteria yang berlaku. Ini akan mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman di masyarakat terkait program ini.

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang ini, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang lebih cerah bagi sektor UMKM di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Semua pihak kini menantikan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

Pengusaha Ritel Bantah Sudah Naikkan PPN Jadi 12 Persen

Leave a reply

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menegaskan bahwa anggotanya tidak memberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen kepada konsumen. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua Aprindo, Solihin, untuk menjawab kabar yang beredar di masyarakat.

“Saya sudah memeriksa seluruh anggota Aprindo, tidak ada satu pun yang menetapkan tarif PPN menjadi 12 persen. Dari 20 ribu gerai ritel yang tergabung dalam asosiasi kami, tidak ada yang mengubah tarif tersebut,” ujar Solihin, Jumat (3/1), seperti dikutip dari Antara.

Persiapan Menghadapi Aturan Baru

Solihin mengungkapkan bahwa peritel sempat bersiap untuk mengubah harga barang menjelang pengumuman resmi kenaikan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun, setelah pengumuman tersebut, anggota Aprindo tetap mematuhi aturan yang berlaku dengan menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen, sesuai regulasi.

“Kami sudah menyiapkan price tag baru, tetapi tidak digunakan. Kami mengikuti peraturan yang berlaku. Jika ada anggota Aprindo yang terbukti menaikkan tarif di luar aturan, masyarakat dapat melaporkannya langsung kepada saya,” tegas Solihin.

Kenaikan PPN Hanya untuk Barang Mewah

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025 hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah. Kenaikan ini tidak menyasar barang kebutuhan pokok atau jasa yang digunakan oleh masyarakat umum.

“Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah, yaitu barang tertentu yang selama ini sudah terkena PPN barang mewah (PPnBM). Barang tersebut dikonsumsi oleh golongan masyarakat mampu,” jelas Prabowo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan pada Selasa (31/12).

Contoh Barang yang Terdampak

Prabowo memberikan contoh jenis barang mewah yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen, di antaranya:

Pesawat jet pribadi
Kapal pesiar atau yacht
Rumah mewah dengan nilai di atas golongan menengah

“Barang-barang tersebut tergolong mewah dan umumnya hanya dimanfaatkan oleh masyarakat papan atas,” lanjut Prabowo.

Komitmen Aprindo terhadap Aturan Pemerintah

Solihin menambahkan bahwa anggota Aprindo selalu berkomitmen untuk mematuhi peraturan pemerintah, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 yang mengatur tarif PPN 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah.

“Kami memastikan anggota Aprindo mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Jadi, konsumen tidak perlu khawatir tentang adanya perubahan harga di luar ketentuan,” tutup Solihin.

Kesimpulan
Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu yang dikategorikan sebagai mewah, sementara barang kebutuhan pokok tetap dikenakan tarif PPN yang lama. Aprindo menjamin anggotanya mematuhi regulasi yang berlaku, memberikan rasa aman kepada konsumen dalam bertransaksi.

Airlangga Hartarto: Biodiesel Hemat Rp404 Triliun, Solusi Hemat Energi dan Ramah Lingkungan

Leave a reply

Jakarta – Indonesia mencatat pencapaian besar dalam penghematan impor minyak berkat implementasi program biodiesel. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dari periode 2018 hingga 2022, Indonesia berhasil mengurangi beban impor minyak hingga Rp404 triliun melalui mandatori biodiesel. Program ini merupakan salah satu strategi negara untuk mendorong penggunaan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Biodiesel yang dimanfaatkan dalam program B30 – campuran 30% biodiesel dan 70% bahan bakar minyak solar – telah membantu mengurangi impor solar secara signifikan. Berdasarkan data yang disampaikan Airlangga, selama empat tahun terakhir, Indonesia telah menggunakan sekitar 54,52 juta kiloliter biodiesel, sehingga menyelamatkan devisa negara dalam jumlah yang sangat besar. Lebih lanjut, pemerintah mencatat bahwa total biodiesel yang tersalurkan mencapai 63 juta kiloliter pada periode yang sama.

Dengan penerapan B30, Indonesia berhasil menjadi salah satu negara terdepan dalam penggunaan biodiesel secara mandatori. Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendorong pengembangan energi hijau dan mencapai target net zero emisi (NZE) pada tahun 2060. Airlangga juga menambahkan bahwa program ini tidak berhenti di sini. Pada tahun 2023, pemerintah mulai menerapkan kebijakan B35, yang merupakan peningkatan dari B30, dan berencana untuk memperkenalkan B40 pada tahun 2024. Peningkatan ini diharapkan mampu memperkuat upaya Indonesia dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak dan mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih.

Selain memajukan program biodiesel, Indonesia juga mendorong penerapan kendaraan berbasis baterai dan listrik sebagai bagian dari upaya menuju energi hijau. Pemerintah telah memperkenalkan sejumlah insentif untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan listrik. Untuk mobil listrik, pemerintah memberikan potongan insentif pajak sebesar 10%, yang membuat konsumen hanya perlu membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 1%. Sedangkan untuk motor listrik, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7 juta, baik untuk pembelian kendaraan baru maupun untuk konversi dari motor berbahan bakar fosil ke motor listrik.

Airlangga juga menyampaikan harapannya bahwa pada tahun 2035, jumlah kendaraan berbasis listrik di Indonesia akan meningkat secara signifikan. Dukungan pemerintah terhadap penggunaan kendaraan listrik ini merupakan langkah penting dalam mengurangi pengurangan emisi karbon, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang selama ini menjadi sumber energi utama bagi transportasi di Indonesia.

Dengan langkah-langkah strategi seperti mandatori biodiesel dan program berbasis baterai serta listrik, Indonesia berada pada jalur yang tepat menuju pencapaian target emisi net zero. Program-program ini tidak hanya mendukung pencapaian target lingkungan jangka panjang, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang positif, terutama dalam mengurangi beban impor minyak yang selama ini menjadi salah satu tantangan besar bagi perekonomian negara.

Melalui inisiatif biodiesel, pemerintah Indonesia telah membuktikan bahwa energi terbarukan dapat menjadi solusi yang efektif untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Ke depan, implementasi B40 diharapkan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor dalam penggunaan energi hijau di Asia Tenggara. Sebagai negara dengan potensi alam yang melimpah, transisi menuju energi bersih dan ramah lingkungan adalah langkah strategis yang harus terus didorong untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.