Pada 4 Januari 2025, Komisi VII DPR RI mengeluarkan dukungan terhadap kebijakan pemerintah untuk membebaskan utang yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), namun dengan catatan agar pelaksanaannya dilakukan secara hati-hati. Langkah ini diperkirakan akan memberikan manfaat besar bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penghapusan utang bagi UMKM merupakan langkah penting untuk membantu mereka yang terjerat dalam masalah kredit macet, yang disebabkan oleh dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa program ini akan dimulai pada minggu kedua Januari 2025, dengan target awal penghapusan utang bagi sekitar 67 ribu pelaku UMKM yang mencapai Rp 2,4 triliun. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor yang menjadi pilar perekonomian nasional.

Komisi VII DPR mengingatkan bahwa proses penghapusan utang harus disertai dengan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan masalah moral di kalangan pelaku UMKM. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edy Misero, menekankan pentingnya adanya mekanisme seleksi yang ketat untuk menentukan pihak-pihak yang berhak mendapatkan penghapusan utang. Ini penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Meskipun penghapusan utang dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi pelaku UMKM, Komisi VII DPR juga menyoroti potensi dampaknya terhadap stabilitas keuangan bank yang terlibat. Penghapusan utang yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan keuangan lembaga keuangan, terutama bank milik negara yang turut terlibat dalam program ini.

Komisi VII DPR menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program penghapusan utang, dengan syarat bahwa program ini dijalankan secara transparan dan akuntabel. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas kepada pelaku UMKM, agar mereka memahami mekanisme dan kriteria yang berlaku. Ini akan mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman di masyarakat terkait program ini.

Dengan adanya kebijakan penghapusan utang ini, diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang lebih cerah bagi sektor UMKM di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan pihak-pihak terkait. Semua pihak kini menantikan bagaimana kebijakan ini akan dijalankan dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.