Tag Archives: Kebijakan Publik

https://orkutluv.com

Gubernur Terpilih Bangka Belitung Prioritaskan Ambulans Daripada Mobil Dinas

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terpilih, Hidayat Arsani, mengambil langkah progresif dengan mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas gubernur untuk pembelian ambulans. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Dengan anggaran yang semula dialokasikan sebesar Rp3 miliar untuk mobil dinas, pemerintah daerah akan mampu membeli hingga 15 unit ambulans yang akan didistribusikan ke desa-desa guna memastikan akses yang lebih cepat dan mudah terhadap layanan medis.

Hidayat Arsani menegaskan bahwa mobil dinas gubernur saat ini masih dalam kondisi yang sangat baik dan dapat digunakan untuk menunjang tugas operasionalnya tanpa perlu pengadaan kendaraan baru. Ia juga menyatakan bahwa dirinya memiliki kendaraan pribadi, sehingga pengalihan anggaran ini tidak akan mengganggu mobilitasnya sebagai kepala daerah. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah nyata dalam memanfaatkan anggaran daerah secara lebih efektif, memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Keputusan ini sejalan dengan visi kepemimpinan Hidayat yang ingin menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Ia memahami bahwa layanan kesehatan yang optimal adalah kebutuhan mendasar bagi setiap warga, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan. Dengan tersedianya ambulans di desa-desa, masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis darurat dapat segera mendapatkan akses ke pusat kesehatan tanpa harus menghadapi keterbatasan transportasi yang selama ini menjadi kendala utama.

Selain memberikan manfaat langsung bagi kesehatan masyarakat, langkah ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya dalam merancang kebijakan yang lebih pro-rakyat. Menurut Hidayat, infrastruktur kesehatan harus menjadi prioritas utama, mengingat pentingnya akses cepat terhadap layanan medis dalam menyelamatkan nyawa. Ambulans yang akan dibeli nantinya akan dilengkapi dengan fasilitas medis standar untuk menangani pasien dalam kondisi darurat sebelum tiba di rumah sakit atau puskesmas.

Sementara itu, terkait dengan pelantikannya sebagai Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai waktu pelaksanaan. Meski demikian, beredar kabar bahwa pelantikan akan dilaksanakan pada 20 Maret tahun ini. Ia menegaskan bahwa dirinya siap untuk segera menjalankan tugas sebagai gubernur dan berkomitmen untuk menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat Bangka Belitung melalui kebijakan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Defisit APBN Awal 2025 Mengkhawatirkan, Reformasi Fiskal Mendesak

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tanda perlunya reformasi fiskal yang mendalam. Selain defisit, pendapatan negara dan penerimaan pajak juga mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data APBN KiTa edisi Februari 2025, pendapatan negara hanya mencapai Rp316,9 triliun atau turun 20,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp400,4 triliun. Penerimaan pajak juga merosot tajam sebesar 30,19 persen, dari Rp269,02 triliun pada Februari 2024 menjadi Rp187,8 triliun tahun ini.

Achmad menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, menjadi salah satu faktor yang menghambat pemungutan pajak. Sistem yang seharusnya mempercepat modernisasi perpajakan justru menimbulkan kendala bagi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan negara. Di sisi lain, belanja negara tetap berada di angka tinggi, mencapai Rp348,1 triliun, meski sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp374,32 triliun.

Kondisi ini membuat APBN mencatatkan defisit untuk pertama kalinya sejak 2021, berbanding terbalik dengan surplus Rp26,04 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Achmad menegaskan bahwa tahun 2025 bukanlah tahun fiskal biasa dan pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja agar lebih tepat sasaran. Program yang tidak langsung berkontribusi pada pemulihan ekonomi atau pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi. Ia juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif.

Sebagai solusi, Achmad merekomendasikan tiga langkah strategis, yakni audit independen terhadap sistem Coretax untuk memperbaiki hambatan teknis, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, serta diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara. Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi fiskal yang nyata dan terukur agar tidak terjebak dalam lingkaran defisit yang terus melebar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih berada dalam target APBN 2025, yaitu Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.