https://orkutluv.com

Deddy Sitorus Soroti Ketimpangan Penggunaan Tanah untuk Investasi dan Hak Rakyat

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, meminta agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dapat menyeimbangkan penggunaan tanah untuk investasi dengan hak masyarakat atas tanah adat atau tanah ulayat. Menurutnya, selama ini, pemberian hak atas tanah ulayat sering kali tidak sebanding dengan ekspansi investasi, seperti yang terjadi pada kebun sawit. Ketimpangan ini, kata Deddy, perlu diperbaiki untuk menghindari masalah hukum yang tumpang tindih dan menjamin hak rakyat tetap terjaga.

Deddy menekankan bahwa kepastian hukum adalah kunci untuk menarik investor. Tanpa adanya kepastian tersebut, investor akan enggan masuk, yang pada akhirnya justru merugikan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa ketidakpastian regulasi dan keberadaan mafia serta makelar tanah semakin memperburuk situasi ini. Untuk itu, ia mengusulkan agar Kementerian ATR/BPN mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan tanah ulayat dan tanah adat demi terciptanya kepastian hukum yang jelas.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah daerah seringkali kurang peduli terhadap masalah tanah ulayat, sehingga diperlukan dorongan dari pemerintah pusat untuk mempercepat proses pengajuan hak atas tanah tersebut. Menurut Deddy, keseimbangan ini sangat penting untuk menghindari potensi masalah sosial yang lebih besar di masa depan, mengingat luasan tanah untuk rakyat yang semakin sempit di tengah populasi yang terus berkembang.

Deddy juga meminta agar mekanisme anggaran dari pinjaman Bank Dunia untuk program Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) lebih diperjelas. Ia khawatir bahwa jika masalah pertanahan tidak diselesaikan dengan baik, pinjaman tersebut justru tidak akan mendatangkan investasi yang diharapkan, bahkan bisa menambah beban negara.

Jadwal Pengumuman Hasil Rekapitulasi Suara PSU Pilbup Serang 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, telah mengumumkan jadwal untuk pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang 2024. Menurut informasi dari Anggota KPU Kabupaten Serang, Muhammad Asmawi, hasil rekapitulasi suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan diumumkan pada Kamis, 24 April 2025. Proses perhitungan suara telah dimulai di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sejak kemarin, dan diperkirakan penghitungan suara di tingkat kecamatan akan selesai dalam satu hari. Hal ini menandakan bahwa proses rekapitulasi suara berjalan dengan lancar dan efisien, meskipun volume data yang harus dihitung cukup besar.

Setelah rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, tahap selanjutnya adalah rekapitulasi tingkat Kabupaten Serang, yang akan dilakukan pada 24 April. Pada hari yang sama, hasil penghitungan suara akan diumumkan kepada publik. Namun, hasil rekapitulasi tersebut masih akan menunggu kemungkinan adanya gugatan atau sengketa terkait pemilihan. Hal ini bisa diketahui melalui sistem e-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi) yang ada di Mahkamah Konstitusi. Jika tidak ada gugatan, hasil pemilihan dapat segera ditetapkan, dan selanjutnya akan diusulkan kepada Dewan untuk proses pelantikan oleh Gubernur Banten.

Asmawi juga menjelaskan bahwa KPU tidak akan menggunakan metode hitung cepat (quick count) dalam proses rekapitulasi suara PSU. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan aplikasi Sirekap, yang juga digunakan pada Pilkada Serang pada 27 November 2024. Petugas KPPS akan mengoperasikan aplikasi tersebut untuk membantu proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten. Penggunaan aplikasi Sirekap ini bertujuan untuk menjaga transparansi dan akurasi data, sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan dalam proses pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Wasit Ahmed Al-Kaf Dicoret dari Piala Dunia Antarklub FIFA, Oman Tanggapi Keputusan Ini”

Wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang sebelumnya menjadi sorotan karena keputusannya yang kontroversial dalam pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Bahrain, dikabarkan tidak masuk dalam daftar wasit untuk Piala Dunia Antarklub FIFA 2025. Meskipun kabar ini tersebar luas, hingga saat ini, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. FIFA dan AFC belum memberikan konfirmasi resmi mengenai alasan pencoretan nama Al-Kaf dari daftar tersebut, sehingga kabar ini masih menyisakan banyak pertanyaan.

Federasi Sepak Bola Oman (OFA) akhirnya angkat bicara terkait keputusan ini. Dalam sebuah unggahan resmi yang diposting pada akun Instagram @omanfa pada Kamis, 17 April 2025, OFA menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan FIFA yang dianggap tidak berdasar. Mereka menilai bahwa pencoretan Al-Kaf tidak hanya merugikan individu tersebut, tetapi juga menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap kontribusi wasit-wasit dari kawasan Asia, khususnya Timur Tengah. OFA menyatakan dukungannya yang penuh terhadap Al-Kaf dan tim wasitnya yang berusaha keras untuk mendapat tempat di daftar wasit Piala Dunia Antarklub FIFA.

Mereka juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan Al-Kaf dalam upayanya mencapai kesempatan ini. Sebagai bagian dari kawasan yang memiliki tradisi wasit yang kuat, OFA berharap agar keputusan ini dipertimbangkan ulang dan memberi kesempatan lebih kepada wasit dari Asia untuk menunjukkan kualitas mereka di panggung internasional. Dengan dukungan penuh dari OFA, Al-Kaf dan timnya tetap optimis dalam menghadapi tantangan ini.

Optimisme Wakil Menteri Pertanian RI dalam Meningkatkan Serapan Beras dan Menghentikan Impor

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, Sudaryono, tengah berupaya mengoptimalkan serapan beras dalam negeri untuk menghentikan impor beras pada tahun ini. Ia menyoroti bagaimana negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Jepang mengalami kesulitan dalam produksi beras, sementara Indonesia justru tengah mengalami kelebihan hasil. Sudaryono menyebutkan bahwa saat ini produksi beras Indonesia sangat melimpah. Bahkan, harga beras di negara tetangga seperti Jepang mengalami lonjakan, dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa serapan beras Indonesia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tanpa perlu mengandalkan impor.

Pada masa tanam pertama tahun ini, serapan beras dan gabah di tingkat petani telah mencapai 1,3 juta ton, dengan harapan bisa mencapai 2 juta ton pada akhir April. Jika serapan beras ini mencapai target yang ditentukan, Sudaryono berencana menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor beras pada tahun ini. Ia optimistis dengan capaian ini dan memastikan bahwa baik petani maupun konsumen dapat menikmati harga beras yang stabil dan terjangkau.

Meskipun ada beberapa keluhan terkait serapan gabah yang belum optimal di beberapa daerah, Sudaryono menegaskan bahwa hal tersebut tidak seharusnya menutupi pencapaian positif lainnya. Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo memberi apresiasi atas serapan beras yang melimpah di Indonesia. Dengan capaian ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan impor dan menciptakan kestabilan harga pangan yang lebih baik.

Usulan Hari NKRI: Mengingat Mosi Integral Natsir untuk Persatuan Bangsa

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, memberikan respons positif terhadap usulan untuk menetapkan 3 April sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usulan ini ia kaitkan dengan mosi integral yang diajukan oleh Mohammad Natsir pada 3 April 1950, saat menjabat sebagai pemimpin Partai Masyumi. Dalam mosi yang diajukan di parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS), Natsir mengusulkan agar negara-negara bagian dalam RIS kembali bersatu untuk membentuk NKRI. Muzani menilai mosi tersebut sangat penting karena tujuan utamanya adalah memperkuat persatuan bangsa Indonesia.

Muzani menjelaskan bahwa mosi integral Natsir memiliki peran besar dalam menjaga kesatuan Indonesia. Saat itu, Natsir melihat adanya potensi ancaman terhadap persatuan bangsa jika sistem negara federal terus dipertahankan. Ia khawatir sistem federal akan menyebabkan perpecahan yang dapat merusak cita-cita nasional untuk mewujudkan negara yang bersatu dalam bentuk NKRI. Oleh karena itu, mosi Natsir menjadi dasar yang kuat untuk menyatukan kembali negara setelah masa transisi RIS.

Muzani juga menambahkan bahwa meskipun saat itu terdapat beragam pandangan politik dan ideologi, mosi Natsir diterima dengan cepat oleh berbagai fraksi di parlemen. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, seluruh pihak sepakat untuk menjaga persatuan Indonesia. Mosi tersebut kemudian menjadi langkah penting dalam proses penyatuan bangsa dan semakin memperkokoh eksistensi NKRI yang kita nikmati hingga kini.

Penggerebekan Apartemen PIK 2, Polisi Temukan 10 Kg Sabu Disembunyikan dalam Kresek

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap jaringan peredaran narkotika di sebuah apartemen di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Tangerang. Polisi berhasil menyita sabu seberat 10 kilogram.

Dalam video yang diterima detikcom, awalnya petugas meringkus seorang pria berinisial S yang terlibat sebagai pengedar di daerah pinggiran Jalan Iskandar Muda, Lemo, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, dan menemukan barang bukti sabu seberat 2 kilogram.

Kemudian, polisi melanjutkan penyelidikan dan menuju ke sebuah unit apartemen di lantai 38 kawasan PIK 2, Tangerang. Di lokasi tersebut, petugas meminta S untuk menunjukkan tempat di mana narkoba disimpan.

S kemudian mengambil sebuah kantong plastik hitam besar yang diletakkan di samping tempat tidur. Saat dibuka, kantong tersebut berisi sabu dengan total berat 8 kilogram.

“Total barang bukti yang berhasil disita mencapai 10,4 kilogram sabu,” kata Kasubdit 3 AKBP Ade Chandra dalam pernyataannya pada Minggu (20/4/2025).

Saat ini, pihak kepolisian telah menangkap S yang berperan sebagai pengedar dalam kasus ini. S diketahui sebagai kurir yang bertanggung jawab mengatur distribusi narkoba tersebut.

“Pria S telah diamankan bersama barang bukti sekitar 10 kg sabu.” Kami juga sedang memburu seorang perempuan yang diduga menjadi pengendali utama, yang disebut dengan nama ‘Kaka’,” jelas Ade Chandra.

Perempuan yang diduga sebagai ‘Kaka’ saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).S diinstruksikan untuk mengatur alur distribusi narkotika atas perintah ‘Kaka’.

Strategi Bank Hadapi Dampak Tarif Trump dalam Krisis Ekonomi

Kebijakan kenaikan tarif impor yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap 185 negara, termasuk Indonesia, telah memicu kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap rantai pasok global dan potensi pelambatan ekonomi dunia. Anton Hermawan, Presiden Direktur Krom Bank Indonesia, menyampaikan bahwa dampak dari perang dagang yang dimulai oleh Presiden Donald Trump berisiko mengancam sektor perbankan, terutama bank yang memiliki keterkaitan dengan Dolar AS.

Di pasar keuangan, dampak langsung dapat terlihat dengan penurunan indeks saham global, termasuk IHSG, serta pelemahan nilai tukar Rupiah. Bank-bank yang terlibat dalam pinjaman berbasis Dolar AS pun turut terpengaruh, sementara likuiditas semakin menipis akibat meningkatnya arus keluar modal. Anton menegaskan bahwa kondisi ini membutuhkan kewaspadaan tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam industri keuangan, termasuk bank digital. Meskipun bank digital tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi nilai tukar, mereka tetap menghadapi risiko dari penurunan daya beli masyarakat yang dapat berdampak pada kinerja mereka.

Oleh karena itu, bank digital kini lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman dan lebih fokus pada penguatan sistem analisis risiko. Hal ini bertujuan untuk menjaga kestabilan likuiditas dan mempertahankan ketahanan operasional bisnis mereka di tengah ketidakpastian global yang kian meningkat. Dengan menerapkan langkah-langkah yang lebih hati-hati, sektor perbankan diharapkan bisa bertahan dan terus berkembang meskipun tantangan ekonomi global semakin besar.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana sektor perbankan menghadapinya, Anda dapat menyaksikan dialog lengkap bersama Anton Hermawan dalam program Power Lunch bersama Anneke Wijaya.

Kapolda Riau Dorong Mahasiswa UMRI Peduli Lingkungan dan Isu Global

Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan, melakukan kunjungan ke Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI) dan menyampaikan sejumlah isu penting di hadapan ratusan mahasiswa. Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Rektorat UMRI pada Sabtu, 19 April 2025, beliau hadir sebagai pembicara utama dalam agenda Baitul Arqam serta pembekalan bagi calon wisudawan angkatan ke-28.

Dalam sambutannya, Irjen Herry Heryawan mengangkat topik hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang tengah memanas. Ia menekankan bahwa konflik perdagangan tersebut berdampak luas, mulai dari sektor ekonomi hingga keamanan global.

“Kondisi dunia saat ini menghadirkan banyak tantangan besar. Ketegangan antara dua kekuatan ekonomi dunia berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi negara lain, termasuk Indonesia,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan tarif dari kedua negara tersebut menyebabkan beberapa produk Indonesia kesulitan menembus pasar global, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pengangguran di dalam negeri. Dampak sosial seperti meningkatnya angka kejahatan pun turut menjadi perhatian.

“Lonjakan pengangguran bisa memicu berbagai masalah sosial. Kalian sebagai generasi muda perlu memahami dan menyikapi persoalan ini secara strategis,” ujar Irjen Herry.

Mahasiswa sebagai Agen Perubahan

Irjen Herry mendorong mahasiswa agar tak hanya pasif menghadapi dinamika global. Menurutnya, generasi muda harus memiliki kemampuan berpikir kritis dan menjadi agen perubahan dalam membangun masa depan bangsa.

“Jadilah pelopor perubahan. Jangan mudah terpengaruh arus informasi yang belum tentu benar. Gunakan pengetahuan dan logika dalam menilai situasi,” pesannya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya isu keamanan global yang harus dipahami secara mendalam oleh para calon lulusan, terutama dalam membangun jejaring dan solidaritas lintas sektor.

Pengenalan Konsep Green Policing

Dalam rangka merealisasikan visinya, Irjen Herry Heryawan mengenalkan konsep Green Policing, yaitu pendekatan inovatif yang mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam peran dan tanggung jawab kepolisian.

“Polisi tak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga wajib melindungi lingkungan hidup demi kepentingan masyarakat luas,” ungkap lulusan Akpol 1996 ini.

Green Policing hadir sebagai solusi terhadap beragam tantangan lingkungan seperti kebakaran hutan, perubahan iklim, dan krisis ekologis lainnya. Pendekatan ini menuntut aparat kepolisian untuk bertindak prediktif, responsif, dan adil dalam menghadapi isu lingkungan.

Lebih lanjut, Green Policing juga menyentuh aspek sosial seperti pengawasan atas dampak pembangunan, aktivitas industri, dan potensi penyimpangan harga pangan. Ia juga menyoroti pentingnya rekayasa sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan secara berkelanjutan.

“Green Policing bukan hanya reaktif terhadap pelanggaran, tapi juga proaktif dalam membentuk budaya yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Melalui pendekatan ini, Polda Riau berupaya memperkuat legitimasi dan relevansi institusi kepolisian dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Pelindo Batasi Aktivitas Kontainer Demi Atasi Kemacetan di Tanjung Priok

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, memutuskan untuk sementara waktu membatasi arus keluar masuk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Langkah ini diambil guna mengurai kemacetan yang terjadi akibat lonjakan volume kendaraan pasca-libur Lebaran dan libur panjang. Arif menuturkan bahwa pembatasan ini diberlakukan hingga situasi kembali kondusif dan arus kendaraan di kawasan pelabuhan kembali normal.

Selain membatasi jumlah kontainer, Pelindo juga menghentikan sementara operasi kapal di terminal. Fokus saat ini diarahkan untuk melayani operasional di lapangan agar alur distribusi kontainer bisa diatur dengan lebih tertib. Jika kapasitas di terminal New Priok Container Terminal One (NPCT1) telah penuh, maka kontainer akan dialihkan ke terminal lain agar tidak terjadi penumpukan lebih lanjut. Pengalihan ini dilakukan demi menjaga efisiensi arus logistik dan meminimalkan potensi kemacetan tambahan di satu titik.

Lonjakan kendaraan, terutama truk pengangkut kontainer, menjadi penyebab utama kemacetan. Biasanya hanya sekitar 2.500 truk beroperasi di kawasan tersebut, namun kini jumlahnya melonjak hingga lebih dari 4.000 truk. Hal ini membuat beban pelabuhan meningkat drastis dan menimbulkan antrean panjang di jalan sekitar pelabuhan. Selain karena lonjakan aktivitas pasca-libur, antrean juga dipengaruhi oleh tingginya volume pengiriman yang dikejar sebelum akhir pekan.

Meskipun sempat terjadi kepadatan, Arif memastikan bahwa tidak ada kendala teknis atau sistem error di gerbang masuk pelabuhan. Bahkan, kondisi arus kendaraan sudah mulai membaik sejak hari sebelumnya. Penumpukan kendaraan sempat menyebabkan kemacetan parah di Jalan Yos Sudarso hingga Cilincing, namun kini arus perlahan kembali lancar. Pelindo bersama pihak kepolisian dan instansi terkait terus melakukan pemantauan untuk memastikan situasi tetap terkendali dan aktivitas pelabuhan dapat kembali berjalan optimal dalam waktu dekat.

Negosiasi Tarif Impor Indonesia-AS Menuju Titik Cerah, Kesepakatan Ditarget Rampung dalam 60 Hari

Proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai tarif impor resiprokal kini menunjukkan perkembangan positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan hal ini usai pertemuan tim negosiasi Indonesia dengan sejumlah pejabat tinggi AS pada Jumat, 18 April 2025. Delegasi Indonesia telah berdiskusi langsung dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Wakil Dagang AS Jamieson Greer, serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Rencananya, tim negosiasi Indonesia juga akan bertemu Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada pekan depan untuk melanjutkan pembahasan.

Airlangga menyampaikan bahwa kedua negara telah menyepakati penyelesaian negosiasi dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pertemuan tersebut, beberapa pokok pembahasan berhasil dirumuskan dalam bentuk kerangka acuan. Topik yang dibahas meliputi kemitraan perdagangan dan investasi, kerjasama dalam bidang mineral kritis, serta penguatan rantai pasok yang tangguh. Pemerintah Indonesia berharap hasil dari pembahasan tersebut dapat segera diformalkan menjadi perjanjian bilateral yang disepakati kedua belah pihak.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu AS, Marco Rubio, pada 16 April 2025. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis, prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, dan inisiatif dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia. Negosiasi ini merupakan respons atas tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen, lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN lainnya. Namun, sejak 9 April 2025, Trump menetapkan jeda tarif selama 90 hari, termasuk untuk Indonesia, guna memberikan ruang bagi negosiasi lebih lanjut. China, bagaimanapun, tidak mendapatkan keringanan tersebut.