Category Archives: Home

https://orkutluv.com

Pelindo Batasi Aktivitas Kontainer Demi Atasi Kemacetan di Tanjung Priok

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono, memutuskan untuk sementara waktu membatasi arus keluar masuk kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Langkah ini diambil guna mengurai kemacetan yang terjadi akibat lonjakan volume kendaraan pasca-libur Lebaran dan libur panjang. Arif menuturkan bahwa pembatasan ini diberlakukan hingga situasi kembali kondusif dan arus kendaraan di kawasan pelabuhan kembali normal.

Selain membatasi jumlah kontainer, Pelindo juga menghentikan sementara operasi kapal di terminal. Fokus saat ini diarahkan untuk melayani operasional di lapangan agar alur distribusi kontainer bisa diatur dengan lebih tertib. Jika kapasitas di terminal New Priok Container Terminal One (NPCT1) telah penuh, maka kontainer akan dialihkan ke terminal lain agar tidak terjadi penumpukan lebih lanjut. Pengalihan ini dilakukan demi menjaga efisiensi arus logistik dan meminimalkan potensi kemacetan tambahan di satu titik.

Lonjakan kendaraan, terutama truk pengangkut kontainer, menjadi penyebab utama kemacetan. Biasanya hanya sekitar 2.500 truk beroperasi di kawasan tersebut, namun kini jumlahnya melonjak hingga lebih dari 4.000 truk. Hal ini membuat beban pelabuhan meningkat drastis dan menimbulkan antrean panjang di jalan sekitar pelabuhan. Selain karena lonjakan aktivitas pasca-libur, antrean juga dipengaruhi oleh tingginya volume pengiriman yang dikejar sebelum akhir pekan.

Meskipun sempat terjadi kepadatan, Arif memastikan bahwa tidak ada kendala teknis atau sistem error di gerbang masuk pelabuhan. Bahkan, kondisi arus kendaraan sudah mulai membaik sejak hari sebelumnya. Penumpukan kendaraan sempat menyebabkan kemacetan parah di Jalan Yos Sudarso hingga Cilincing, namun kini arus perlahan kembali lancar. Pelindo bersama pihak kepolisian dan instansi terkait terus melakukan pemantauan untuk memastikan situasi tetap terkendali dan aktivitas pelabuhan dapat kembali berjalan optimal dalam waktu dekat.

Negosiasi Tarif Impor Indonesia-AS Menuju Titik Cerah, Kesepakatan Ditarget Rampung dalam 60 Hari

Proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai tarif impor resiprokal kini menunjukkan perkembangan positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan hal ini usai pertemuan tim negosiasi Indonesia dengan sejumlah pejabat tinggi AS pada Jumat, 18 April 2025. Delegasi Indonesia telah berdiskusi langsung dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Wakil Dagang AS Jamieson Greer, serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Rencananya, tim negosiasi Indonesia juga akan bertemu Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada pekan depan untuk melanjutkan pembahasan.

Airlangga menyampaikan bahwa kedua negara telah menyepakati penyelesaian negosiasi dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pertemuan tersebut, beberapa pokok pembahasan berhasil dirumuskan dalam bentuk kerangka acuan. Topik yang dibahas meliputi kemitraan perdagangan dan investasi, kerjasama dalam bidang mineral kritis, serta penguatan rantai pasok yang tangguh. Pemerintah Indonesia berharap hasil dari pembahasan tersebut dapat segera diformalkan menjadi perjanjian bilateral yang disepakati kedua belah pihak.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu AS, Marco Rubio, pada 16 April 2025. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis, prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, dan inisiatif dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia. Negosiasi ini merupakan respons atas tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen, lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN lainnya. Namun, sejak 9 April 2025, Trump menetapkan jeda tarif selama 90 hari, termasuk untuk Indonesia, guna memberikan ruang bagi negosiasi lebih lanjut. China, bagaimanapun, tidak mendapatkan keringanan tersebut.

Tegas Jaga Demokrasi, DPR Dorong KPU Antisipasi Pelanggaran di PSU Pasaman

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap proaktif dalam menghadapi potensi pelanggaran menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), salah satunya di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ke kantor KPU Sumatera Barat di Padang, Rahmat mengingatkan bahwa PSU seharusnya menjadi solusi terakhir, bukan rutinitas dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Menurutnya, pelaksanaan ulang akibat pelanggaran prosedur atau sengketa hanya akan membebani negara secara anggaran dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Rahmat menekankan perlunya deteksi dini terhadap potensi masalah agar PSU tidak terulang. Ia juga mendorong pengawasan yang lebih ketat serta kerja sama antar lembaga untuk mencegah kesalahan teknis di lapangan. Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjunjung prinsip kejujuran dan keadilan demi memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Ia juga mengajak masyarakat Pasaman untuk aktif menggunakan hak pilih dan tidak bersikap apatis dalam PSU yang akan datang, karena partisipasi publik sangat menentukan legitimasi hasil pilkada.

Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Eftrimen, menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan PSU Pasaman. Ia mengakui tantangan yang ada, namun menjamin bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat. Kerja sama erat dengan Bawaslu dan aparat keamanan juga menjadi langkah antisipatif yang telah disiapkan. Surya berharap PSU kali ini bisa menjadi titik balik bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib ke depan, sekaligus mengapresiasi dukungan dari Komisi II DPR RI dalam menjaga kualitas demokrasi.

Langkah Strategis Indonesia: Jadi Negara Prioritas dalam Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang diterima Amerika Serikat untuk membuka negosiasi terkait tarif resiprokal. Hal ini merespons kebijakan yang sempat diumumkan Presiden AS saat itu, Donald Trump. Dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” yang diselenggarakan di Washington, DC, dan dipantau secara daring dari Jakarta, Airlangga menyebut bahwa selain Indonesia, negara lain seperti Jepang, Vietnam, dan Italia juga telah melakukan komunikasi serupa.

Delegasi Indonesia secara aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah pejabat AS, termasuk melalui pertemuan daring dengan Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Hasil dari pembicaraan ini menunjukkan bahwa kedua negara sepakat untuk menyelesaikan proses negosiasi dalam kurun waktu 60 hari, dengan harapan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. AS pun menanggapi secara positif berbagai usulan yang disampaikan Indonesia.

Dalam surat resmi, Indonesia menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pembelian energi dari AS, seperti LPG, minyak mentah, dan gasoline. Selain itu, Indonesia juga merencanakan pembelian produk agrikultur seperti gandum, kacang kedelai, susu kedelai, serta barang-barang modal. Pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk mempermudah perizinan dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia.

Indonesia turut mendorong kerja sama di bidang mineral kritis dan prosedur impor produk hortikultura. Tak hanya itu, kerja sama sumber daya manusia juga menjadi fokus, termasuk sektor pendidikan, teknologi, digital ekonomi, hingga layanan keuangan, sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral ke depannya.

RUU Perampasan Aset Masih Terganjal Restu Politik di Parlemen

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sudah diserahkan pemerintah ke parlemen. Kini, kelanjutan dari pembahasan RUU tersebut sangat bergantung pada keputusan politik dari masing-masing partai di DPR. Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut terkait RUU ini akan dilakukan sesuai dengan sikap resmi partai-partai politik. Namun, ia menambahkan bahwa ia belum dapat memastikan sikap politik Partai Golkar dalam menanggapi RUU tersebut karena keputusan tersebut merupakan kewenangan ketua umum partai.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memerlukan komunikasi yang lebih intens dengan partai-partai politik. Ia menjelaskan bahwa untuk kelancaran proses legislasi, diperlukan kesepakatan awal antara pemerintah dan seluruh kekuatan politik yang ada. RUU ini, yang sebelumnya telah diajukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Meski telah dibahas di berbagai kementerian dan lembaga, pengajuan kembali RUU ini ke parlemen masih tertunda. Pemerintah menunggu tercapainya kesepakatan antara partai-partai politik agar proses legislasi ini dapat dilanjutkan. RUU yang dirancang untuk memiskinkan pelaku korupsi ini diharapkan bisa segera disahkan, namun realisasinya masih bergantung pada keputusan politik yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan.

Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus di Taman Safari, Mabes Polri Didesak Bertindak

Pihak kepolisian diminta untuk menyelidiki secara menyeluruh dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami oleh para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) selama bekerja di Taman Safari Indonesia (TSI). Desakan ini disuarakan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, yang menegaskan perlunya keterbukaan dari pihak Taman Safari agar kasus ini tidak diselimuti kerahasiaan, terlebih jika dugaan kekerasan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Abdullah juga menekankan bahwa penyelidikan oleh Mabes Polri harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk para pemain sirkus yang mengaku menjadi korban. Ia mendorong agar proses penyelidikan dijalankan secara transparan dan profesional, demi menyingkap kebenaran di balik peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, turut menyatakan keprihatinannya dan menegaskan bahwa peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi di Indonesia. Ia menyampaikan bahwa Kementerian HAM akan menjembatani upaya pemenuhan hak-hak mantan pemain sirkus OCI yang diduga mengalami pelanggaran saat bekerja di Taman Safari pada era 1970-an. Langkah ini akan ditempuh dengan menggandeng Kementerian PPPA dan Komnas HAM, serta mengagendakan pemanggilan resmi kepada pihak TSI.

Namun demikian, pihak Taman Safari melalui Komisaris Tony Sumampouw membantah tudingan tersebut. Ia menunjukkan rekaman video kegiatan OCI pada tahun 1981, yang menggambarkan suasana ceria para pemain sirkus. Menurut Tony, kehidupan para pemain sirkus saat itu memang terpusat di lingkungan sirkus, tetapi tidak disertai kekerasan sebagaimana yang dituduhkan.

Harga Emas Diramal Tembus USD 3.600 per Troy Ounce di 2025

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi memperkirakan bahwa harga emas dunia berpotensi menembus angka 3.600 dolar Amerika Serikat per troy ounce pada tahun 2025. Proyeksi ini mengalami revisi dari prediksi sebelumnya yang berada di angka 3.400 dolar AS. Dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, Ibrahim menyebutkan bahwa perubahan outlook harga emas ini sangat dipengaruhi oleh dinamika global yang tengah berlangsung.

Pada kuartal kedua 2025, Ibrahim menilai harga emas kemungkinan besar sudah mampu melampaui batas 3.400 dolar AS per troy ounce. Ia menambahkan, jika saat ini saja harga sudah menyentuh 3.300 dolar AS, maka pencapaian target 3.400 dolar AS akan lebih cepat dari perkiraan semula. Kenaikan harga ini tidak lepas dari berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pasar komoditas secara global.

Di antara sentimen yang memperkuat harga emas saat ini adalah meningkatnya tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara seperti Iran, Israel, Kuwait, dan AS. Tak hanya itu, pelaku pasar juga mengantisipasi kebijakan moneter yang lebih longgar dari Federal Reserve, mengingat inflasi AS telah turun dari 2,8 persen menjadi 2,4 persen pada Maret 2025, mendekati target The Fed sebesar 2 persen.

Kenaikan harga emas sebesar dua persen pada Kamis lalu membuat logam mulia ini menyentuh rekor tertinggi sepanjang sejarah di angka 3.301,62 dolar AS per troy ounce, berdasarkan data perdagangan di bursa New York Comex untuk kontrak bulan Juni.

Serangan Rudal di Sumy, Ukraina Berduka di Tengah Upaya Perdamaian

Dua rudal balistik yang diluncurkan Rusia menghantam kota Sumy, Ukraina utara, pada Minggu, 13 April 2025. Serangan tersebut terjadi di saat masyarakat tengah bersiap mengikuti perayaan Hari Minggu Palma, menewaskan sedikitnya 34 warga sipil dan melukai lebih dari 100 orang lainnya. Rudal pertama menghantam pusat konferensi Universitas Negeri Sumy yang tengah ramai oleh mahasiswa, sementara rudal kedua mengenai sebuah bus troli di Jalan Poskrovska yang hanya berjarak sekitar 200 meter dari lokasi pertama. Suasana mencekam terekam jelas di lokasi, dengan jasad bergelimpangan, kendaraan terbakar, dan bangunan runtuh.

Otoritas setempat langsung mengerahkan tim medis, pemadam kebakaran, dan polisi ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. Serangan ini disebut sebagai salah satu insiden paling mematikan di Ukraina sepanjang tahun 2025. Presiden Volodymyr Zelenskyy mengecam keras aksi tersebut, menyebutnya sebagai tindakan teror brutal dan menuntut langkah tegas dari komunitas internasional, khususnya Amerika Serikat. Zelensky juga menyerukan pengiriman sistem pertahanan udara Patriot serta dukungan militer lainnya guna melindungi wilayah udara Ukraina dari serangan lanjutan.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyebut serangan ini sebagai tindakan mengerikan dan menyayangkan kegagalan Rusia dalam menahan agresi. Namun, hingga kini belum ada respons konkret dari pemerintah AS. Dukungan terhadap Ukraina juga datang dari pemimpin Eropa, seperti Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang sama-sama menyerukan gencatan senjata tanpa syarat. Wali kota Sumy telah menetapkan masa berkabung nasional selama tiga hari untuk mengenang para korban.

Dialog Damai Jadi Kunci Atasi Kekerasan Berkepanjangan di Papua

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan pentingnya pemerintah mengambil pendekatan dialogis berbasis hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua. Ia menyayangkan bahwa kekerasan yang terus terjadi di wilayah tersebut telah menghambat masyarakat dalam menjalani kehidupan yang damai dan produktif. Menurutnya, potensi besar masyarakat Papua seharusnya diarahkan untuk pembangunan, bukan terus-menerus terkuras oleh konflik dan ketakutan.

Peristiwa tragis terbaru yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana 12 warga sipil menjadi korban tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata (KKB), menurut Mafirion adalah insiden keji yang tidak bisa ditoleransi. Ia mendesak pemerintah untuk segera membuka jalur komunikasi intensif dan berkelanjutan dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, dengan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Mafirion mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Aceh. Ia menyebut bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari peran Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mengusung pendekatan damai dan nonmiliter. Gus Dur dikenal luas karena membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan, mulai dari pejabat hingga aktivis HAM, dalam suasana yang inklusif dan humanis.

Dengan mencontoh pendekatan tersebut, Mafirion percaya bahwa konflik di Papua juga bisa diurai demi terciptanya perdamaian abadi dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Saham Smartfren (FREN) Gagal Beredar, BEI Hentikan Perdagangan Sementara

Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini mengumumkan penghentian sementara perdagangan saham PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), yang kini berada dalam pengawasan khusus. Langkah ini diambil terkait dengan keputusan perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha yang akan menyebabkan saham mereka tidak tercatat lagi di bursa atau mengalami delisting. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi Smartfren, dan BEI menyatakan bahwa perdagangan saham FREN akan dihentikan mulai sesi pertama perdagangan pada hari Selasa, 15 April 2025.

Keputusan ini berasal dari surat PT Smartfren Telecom Tbk yang mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang rencana penggabungan usaha yang akan dilakukan. Hal tersebut telah diinformasikan melalui surat nomor 045r/SFTbk-CS/III/2025 yang diterbitkan pada 21 Maret 2025. Surat tersebut mengandung tambahan informasi terkait langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam rangka restrukturisasi dan penggabungan usaha.

Dalam keterangannya, BEI juga menekankan kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan dengan seksama segala informasi yang disampaikan oleh PT Smartfren Telecom Tbk. Hal ini sangat penting agar para pemegang saham dan investor dapat membuat keputusan yang bijak menyangkut investasi mereka.

Lebih lanjut, BEI juga menginformasikan bahwa penghentian perdagangan ini mencakup seluruh pasar dan berdampak pada perubahan jadwal perdagangan saham serta pelaksanaan delisting. Surat lainnya, yaitu nomor 056/SFTbk-CS/IV/2025 yang diterbitkan pada 11 April 2025, turut mengonfirmasi perubahan jadwal ini.