Defisit APBN Awal 2025 Mengkhawatirkan, Reformasi Fiskal Mendesak

Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mencapai Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai tanda perlunya reformasi fiskal yang mendalam. Selain defisit, pendapatan negara dan penerimaan pajak juga mengalami penurunan signifikan. Berdasarkan data APBN KiTa edisi Februari 2025, pendapatan negara hanya mencapai Rp316,9 triliun atau turun 20,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp400,4 triliun. Penerimaan pajak juga merosot tajam sebesar 30,19 persen, dari Rp269,02 triliun pada Februari 2024 menjadi Rp187,8 triliun tahun ini.

Achmad menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, menjadi salah satu faktor yang menghambat pemungutan pajak. Sistem yang seharusnya mempercepat modernisasi perpajakan justru menimbulkan kendala bagi wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan negara. Di sisi lain, belanja negara tetap berada di angka tinggi, mencapai Rp348,1 triliun, meski sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp374,32 triliun.

Kondisi ini membuat APBN mencatatkan defisit untuk pertama kalinya sejak 2021, berbanding terbalik dengan surplus Rp26,04 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Achmad menegaskan bahwa tahun 2025 bukanlah tahun fiskal biasa dan pemerintah perlu menata ulang prioritas belanja agar lebih tepat sasaran. Program yang tidak langsung berkontribusi pada pemulihan ekonomi atau pengentasan kemiskinan perlu dievaluasi. Ia juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif.

Sebagai solusi, Achmad merekomendasikan tiga langkah strategis, yakni audit independen terhadap sistem Coretax untuk memperbaiki hambatan teknis, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat, serta diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara. Ia menekankan bahwa Indonesia membutuhkan reformasi fiskal yang nyata dan terukur agar tidak terjebak dalam lingkaran defisit yang terus melebar.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih berada dalam target APBN 2025, yaitu Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Proyek PLTSa Mandek? Pemerintah Siap Lakukan Evaluasi

Leave a reply

Pemerintah tengah mengevaluasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang direncanakan beroperasi di 12 kota. Hingga saat ini, dari belasan proyek tersebut, hanya dua yang telah berjalan, yakni PLTSa Benowo di Surabaya, Jawa Timur, serta PLTSa Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk mencari solusi atas berbagai kendala yang menghambat operasional proyek lainnya.

Proyek PLTSa Belum Maksimal Sejak Perpres 2018

Pembangunan PLTSa di 12 kota ini merupakan bagian dari percepatan pengolahan sampah berbasis energi yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018. Regulasi tersebut mengatur percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di beberapa daerah strategis, termasuk Jakarta, Tangerang Selatan, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, Makassar, Denpasar, Palembang, dan Manado.

Namun, setelah tujuh tahun sejak Perpres tersebut diterbitkan, implementasi di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. “Kita tahu belum semuanya berjalan. Kami ingin mengevaluasi dan mencari solusi atas tantangan yang masih dihadapi,” ungkap AHY dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (12/3/2025).

Presiden Perintahkan Pembentukan Satgas Percepatan

Dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi proyek PLTSa dan sistem pengelolaan sampah nasional. AHY menyampaikan bahwa presiden telah memerintahkan pembentukan satuan tugas (satgas) yang akan menangani percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah agar dapat berjalan lebih efektif dan terarah.

“Kami ingin pendekatan yang dilakukan lebih sistematis, tidak parsial, sehingga proyek ini bisa berjalan optimal, efisien, dan tidak berlarut-larut,” ujar AHY.

Satgas ini akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam memastikan kelancaran implementasi proyek PLTSa ini.

Sinergi dengan Swasta untuk Percepatan Proyek

Dalam upaya mempercepat realisasi proyek ini, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta. AHY menegaskan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu mempercepat penyelesaian PLTSa di daerah-daerah yang masih tertunda.

“Perlu ada penganggaran yang jelas, eksekusi yang tepat, serta koordinasi yang baik. Kami juga membuka skema kerja sama dengan sektor swasta agar proyek ini bisa segera berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Harapan ke Depan

Keberadaan PLTSa di berbagai kota diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan sampah perkotaan sekaligus mendukung transisi energi terbarukan. Dengan evaluasi yang dilakukan serta pembentukan satgas percepatan, pemerintah menargetkan agar proyek-proyek yang belum terealisasi dapat segera berjalan dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta ketahanan energi nasional.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan sampah di Indonesia dapat semakin modern dan efektif, tidak hanya mengurangi volume limbah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat.

DPLK BRI dan Bank Raya Hadirkan BRIFINE, Inovasi Digitalisasi Dana Pensiun

Leave a reply

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas digitalisasi dana pensiun guna meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI). Sebagai bagian dari strategi ini, DPLK BRI menjalin kerja sama dengan Bank Raya untuk menghadirkan layanan BRIFINE by DPLK BRI dalam aplikasi Raya. Inovasi ini bertujuan memperkuat penetrasi program pensiun iuran pasti di kalangan generasi muda, terutama nasabah setia Bank Raya. Ketua Pengurus DPLK BRI, Arie Sus Miyanti, menegaskan bahwa fitur BRIFINE dalam Raya App diharapkan dapat mendorong generasi muda merencanakan keuangan masa depan dengan lebih baik.

Mereka yang telah bekerja di sektor formal maupun informal diimbau untuk mengelola keuangan secara bijak agar memiliki jaminan pendapatan di hari tua. Kepala Divisi Sales & Partnership Bank Raya, Prilly Savitri, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih komprehensif bagi nasabah. Kehadiran BRIFINE menjadikan aplikasi Raya sebagai bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan akses digital yang mudah, nasabah dapat mengelola dana pensiun secara fleksibel sesuai kebutuhan finansial dan profil risiko mereka.

BRIFINE juga dilengkapi berbagai fitur, mulai dari pendaftaran, informasi saldo, hingga top-up dana, dengan rencana pengembangan fitur tambahan seperti add account BRIFINE, autopayment, dan mutasi transaksi. Direktur Wholesale & Institution Business BRI, Agus Noorsanto, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. DPLK BRI mencatat peningkatan market share di industri dana pensiun, menempati posisi kedua pada 2024 dengan jumlah peserta mencapai 660 ribu orang. Dengan dukungan Bank Raya, inovasi ini diharapkan semakin meningkatkan penetrasi dana pensiun digital serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ahmad Dhani Tetap Kukuh dengan Gagasan Naturalisasi, Abaikan Kritik Komnas Perempuan

Leave a reply

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Dhani, merespons kritik yang disampaikan Komnas Perempuan terkait gagasannya tentang naturalisasi pesepakbola berusia lanjut yang kemudian dinikahkan dengan perempuan WNI. Dhani tetap bersikukuh bahwa pendapatnya tidak keliru.
“Saya tidak melihat ada yang salah dalam pemikiran saya,” ujar Ahmad Dhani kepada awak media, Rabu (12/3/2025).

Menurut Dhani, banyak pihak yang salah memahami maksud pernyataannya terkait rasisme. Personel Dewa 19 itu pun menyarankan agar mereka yang menuduhnya rasis lebih dulu mempelajari konsep rasisme dengan benar.

“Banyak yang tidak paham apa itu rasisme. Termasuk mereka yang berteriak soal rasis. Lebih baik belajar dulu sebelum berkomentar,” tuturnya.

Tetap Kukuh dengan Pandangannya

Dhani tetap teguh dengan idenya terkait naturalisasi dan bahkan menyinggung faktor perkembangan genetik dalam sepak bola.

“Saya akan terus berupaya menjodohkan para janda di seluruh Indonesia dengan pemain bola berbakat dari Asia maupun Eropa, tanpa memedulikan pendapat Komnas Perempuan,” ucapnya.

“Ini yang dalam dunia sains dikenal sebagai genetic development,” tambahnya.

Terkait rencana pemanggilan dirinya oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pekan depan, Dhani menyatakan dirinya siap memberikan klarifikasi.

“Saya siap 1.000 persen,” tegasnya.

Komnas Perempuan Anggap Pernyataan Seksis

Sebelumnya, Komnas Perempuan mengecam pernyataan Ahmad Dhani terkait naturalisasi ini. Mereka menilai pandangannya bersifat seksis karena menggambarkan perempuan seolah hanya berfungsi sebagai alat reproduksi.

“Dengan alasan ‘out of the box’ dan nada bercanda, AD mengusulkan agar naturalisasi diperluas untuk pemain bola berusia di atas 40 tahun, yang mungkin duda, agar dinikahkan dengan perempuan Indonesia guna menghasilkan keturunan ‘Indonesian born’ yang dianggap memiliki kemampuan sepak bola lebih baik,” ujar Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (12/3).

“Pernyataan ini melecehkan perempuan karena menempatkan mereka hanya sebagai mesin reproduksi dan pelayan suami. Terlebih, ia menambahkan bahwa jika pesepakbola yang dinaturalisasi beragama Islam, mereka bisa menikahi hingga empat perempuan,” tambahnya.

Pernyataan Dinilai Bertentangan dengan Prinsip Kesetaraan

Komnas Perempuan menegaskan bahwa pernyataan Ahmad Dhani berpotensi mengeksploitasi perempuan serta merendahkan martabat bangsa. Mereka mengingatkan bahwa anggota DPR memiliki tanggung jawab dalam menegakkan empat pilar kebangsaan, termasuk penghormatan terhadap kesetaraan gender.

“Ucapan bernuansa seksis ini bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam menegakkan keadilan gender, sebagaimana diatur dalam UU No 7 Tahun 1984,” tegas Komnas Perempuan.

“Pernyataan AD berpotensi melanggar hak perempuan serta mencoreng citra DPR RI, terutama Komisi X yang juga membidangi sektor pendidikan,” lanjutnya.

Roda Truk Copot Picu Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi

Leave a reply

Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Kilometer 25+500 Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu pagi, 12 Maret 2025, sekitar pukul 04.52 WIB. Meskipun insiden ini cukup menghebohkan, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Jajuli, kecelakaan bermula saat ketiga kendaraan—sebuah truk tronton, mobil Daihatsu Terios, dan mobil Toyota Camry—sedang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Di tengah perjalanan, truk tronton yang berada di urutan pertama mengalami kerusakan mekanis pada roda kiri belakangnya. Baut roda tersebut patah, menyebabkan roda kiri belakang truk terlepas dan menggelinding ke arah kendaraan lain.

“Truk pertama mengalami patah baut pada roda kiri belakang, sehingga bannya copot dan menabrak kendaraan kedua dan ketiga,” jelas Kompol Jajuli dalam keterangannya. Setelah peristiwa tersebut, ketiga kendaraan terpaksa berhenti di bahu jalan dengan posisi menghadap ke utara.

Pihak kepolisian juga memastikan bahwa meski kecelakaan ini melibatkan beberapa kendaraan dan berpotensi menimbulkan kerusakan cukup besar, tidak ada laporan terkait korban jiwa atau luka-luka. “Jumlah korban nihil, posisi ketiga kendaraan berada di bahu jalan setelah kecelakaan,” ungkapnya.

Kecelakaan ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dan antisipasi yang lebih baik bagi pengemudi, terutama saat melaju di jalan tol. Kompol Jajuli menambahkan bahwa salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah kurangnya antisipasi terhadap kemungkinan kerusakan kendaraan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Hal ini menjadi pengingat penting bagi pengemudi untuk selalu melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh.

Meski demikian, situasi ini tidak menghambat arus lalu lintas secara signifikan, berkat penanganan cepat dari pihak kepolisian dan petugas tol yang langsung mengevakuasi kendaraan ke sisi jalan untuk mengurangi potensi kemacetan lebih lanjut. Para pengemudi pun diimbau untuk selalu menjaga kondisi kendaraan mereka agar perjalanan tetap aman dan lancar.

Mayoritas Publik Percaya Danantara Kelola Investasi, Emas Jadi Pilihan Favorit

Leave a reply

Survei terbaru dari Lembaga KedaiKOPI mengungkap bahwa 62,3 persen responden percaya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mampu mengelola investasi pemerintah dengan transparan, sementara 37,7 persen masih ragu. Optimisme ini didasarkan pada keyakinan terhadap kinerja pemerintah (27,2 persen), pengawasan yang lebih ketat (19,4 persen), dan profesionalisme pengelola (10 persen). Sebaliknya, kekhawatiran akan korupsi (35,5 persen) dan kurangnya regulasi yang jelas (13,6 persen) menjadi alasan bagi mereka yang masih meragukan Danantara.

Survei yang dilakukan pada 20-27 Februari ini juga menemukan bahwa emas merupakan produk investasi paling populer di masyarakat. Sebanyak 49,9 persen responden memiliki emas perhiasan, diikuti oleh saham (38,4 persen), reksa dana (36,6 persen), dan emas batangan (35,6 persen). Properti dipilih oleh 28,9 persen responden, sementara cryptocurrency menarik perhatian 22,1 persen investor. Dalam hal efisiensi, emas batangan dianggap sebagai instrumen investasi paling menguntungkan oleh 28,7 persen responden, disusul emas perhiasan (20,1 persen), properti (12,2 persen), dan saham (10,4 persen).

Minat masyarakat untuk berinvestasi semakin meningkat, dengan 85,7 persen responden menyatakan bahwa investasi diperlukan untuk rencana jangka panjang, khususnya untuk masa tua. Namun, masih ada 26,8 persen responden yang belum berinvestasi, dengan alasan utama keterbatasan dana (62,2 persen) dan kurangnya pengetahuan investasi (22,6 persen). Dari total investor yang sudah berpartisipasi, mayoritas memilih instrumen risiko rendah seperti emas dan reksa dana, sementara hanya 17 persen yang berani mengambil risiko tinggi.

Bareskrim Ungkap Peredaran Minyakita di Jabodetabek dengan Takaran Tidak Sesuai

Leave a reply

Bareskrim Polri masih menyelidiki dugaan praktik kecurangan yang dilakukan oleh produsen Minyakita dengan mengurangi isi dalam kemasannya. Minyak goreng kemasan hasil praktik tersebut telah ditemukan beredar di wilayah Jabodetabek.

“Jumlahnya cukup banyak di Jabodetabek, sementara untuk wilayah lain masih dalam tahap pendalaman berdasarkan hasil pemeriksaan,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (11/3/2025).

Polri Lanjutkan Penelusuran

Brigjen Helfi menegaskan bahwa pihak kepolisian masih terus melacak distribusi produk ini ke berbagai daerah lainnya. Hasil penyelidikan akan diumumkan setelah pemeriksaan selesai.

“Saat ini pemeriksaan masih berlangsung untuk mengetahui ke mana saja barang bukti telah didistribusikan. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut setelah ada perkembangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasatgas Pangan Polri memastikan bahwa jajarannya akan terus melakukan pengecekan di pasar-pasar guna mencegah adanya praktik serupa di masa mendatang.

“Kami akan bertindak tegas terhadap pelaku kecurangan terkait Minyakita. Sanksi yang diberikan akan mengacu pada peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024,” tegasnya.

Ancaman Sanksi bagi Pelaku

Selain sanksi pidana, pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Perdagangan.

“Pelanggar dapat dijatuhi hukuman hingga 5 tahun penjara atau dikenai denda sebesar Rp2 miliar,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga menegaskan bahwa produk-produk yang tidak sesuai standar harus segera ditarik dari peredaran.

“Jika produk ini sudah menyebar dengan kuantitas yang tidak sesuai, tentu akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah penarikan serta koordinasi lebih lanjut agar produk yang tidak memenuhi standar dapat ditarik dari pasar,” kata Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa.

Penetapan Tersangka

Dalam kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan seseorang berinisial AWI sebagai tersangka. AWI diduga menjadi pengelola usaha yang mengurangi isi kemasan Minyakita di Kecamatan Cilodong, Kota Depok.

Tersangka berperan dalam proses pengemasan serta penjualan minyak goreng berbagai merek, termasuk Minyakita, yang izin usaha serta mereknya dimiliki oleh PT MSI dan PT ARN.

“Proses repackaging dilakukan sepenuhnya oleh tersangka, mulai dari pengadaan mesin hingga operasional pengemasan,” jelas Brigjen Helfi.

Diketahui, usaha pengemasan yang dijalankan tersangka telah beroperasi sejak Februari 2025 dengan kapasitas produksi mencapai 400 hingga 800 karton per hari, baik dalam bentuk kemasan botol maupun pouch.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Perdagangan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Konflik Memanas! Israel Hujani Suriah dengan 17 Serangan Udara

Leave a reply

Situasi di Suriah semakin memanas setelah Israel kembali melancarkan serangan udara di Provinsi Daraa, Suriah selatan, pada Senin (10/3/2025) malam. Serangan ini dilaporkan oleh media pemerintah Suriah dan menambah panjang daftar aksi militer Israel sejak lengsernya Presiden Bashar Al-Assad pada Desember lalu.

Menurut laporan dari kantor berita SANA, pesawat tempur Israel menargetkan beberapa titik strategis di sekitar Kota Jbab dan Izraa, yang terletak di bagian utara Daraa.

“Pesawat tempur Israel melancarkan beberapa serangan di sekitar Kota Jbab dan Izraa di wilayah utara Daraa,” demikian pernyataan SANA dalam laporannya.

Sejak tergulingnya Assad, Israel semakin sering melakukan serangan udara di berbagai wilayah Suriah. Sasaran utama serangan ini adalah fasilitas dan persenjataan yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan pemerintah, yang kini telah runtuh.

Serangan Israel untuk Mencegah Penyebaran Senjata

Dikutip dari AFP, Israel menyatakan bahwa serangan udara yang mereka lakukan bertujuan untuk mencegah senjata serta aset militer jatuh ke tangan kelompok-kelompok yang dianggap sebagai ancaman.

Sementara itu, Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa pada Senin malam, jet tempur Israel melakukan 17 serangan udara di Daraa. Serangan tersebut menghantam sejumlah lokasi yang sebelumnya menjadi pos pertahanan tentara Suriah, termasuk pos pengamatan dan kendaraan lapis baja seperti tank.

Netanyahu: Israel Tak Akan Toleransi Ancaman di Perbatasan

Dalam pernyataan sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa wilayah selatan Suriah harus sepenuhnya didemiliterisasi. Ia juga menyampaikan bahwa Israel tidak akan menerima kehadiran pasukan bersenjata baru di dekat perbatasan negaranya, terutama yang dipimpin oleh kelompok-kelompok yang dianggap berpotensi mengancam keamanan Israel.

Ketegangan di kawasan ini diperkirakan akan terus meningkat, terutama setelah perubahan besar dalam pemerintahan Suriah. Dengan serangan terbaru ini, hubungan antara Israel dan pihak-pihak yang kini menguasai Suriah kian memburuk, meningkatkan risiko konflik lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Presiden Prabowo Lepas Kepulangan Sekjen PKV To Lam Setelah Lawatan Bersejarah

Leave a reply

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melepas keberangkatan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) To Lam usai menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia. Prosesi pelepasan berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa. Prabowo, yang mengenakan setelan jas abu-abu, tiba lebih dahulu di ruang tunggu sekitar pukul 11.00 WIB, sementara To Lam beserta istrinya, Ngo Phu’o’ng Ly, menyusul lima belas menit kemudian.

Prabowo secara langsung mengantar To Lam hingga menaiki pesawat Vietnam Airlines. Sepanjang perjalanan menuju pesawat, pasukan jajar kehormatan memberikan penghormatan senjata sebagai bentuk penghormatan kepada tamu negara. Sesaat sebelum menaiki tangga pesawat, Prabowo berjabat tangan dengan To Lam sebagai tanda perpisahan.

Turut hadir dalam pelepasan tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Duta Besar Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga hadir dalam acara ini.

Sebelum kembali ke Vietnam, To Lam sempat bertemu dengan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa pagi. Lawatan To Lam yang berlangsung sejak Minggu (9/3) menjadi kunjungan perdananya ke Indonesia sejak menjabat sebagai Sekjen PKV. Pada Senin (10/3), Prabowo menyambutnya dengan upacara kenegaraan di Istana Kepresidenan Jakarta, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan pernyataan pers bersama.

Kunjungan kenegaraan ini menandai 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, serta memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor.

Pemotor di Jakut Dibanting Sopir Alphard Usai Cekcok Gara-Gara Klakson

Leave a reply

Keributan terjadi di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, yang berakhir dengan seorang pria berinisial HK menjadi korban penganiayaan oleh pengemudi mobil Toyota Alphard. Insiden tersebut dipicu oleh suara klakson.

“Saat itu, pelaku sedang memundurkan kendaraannya. Karena ada sepeda motor di belakang mobil, saksi memberi isyarat dengan membunyikan klakson sebanyak dua kali,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, kepada wartawan, Senin (10/3/2025).

Merasa tidak terima diklakson, pengemudi Alphard tersebut turun dari mobil dan menghampiri korban. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya korban mengalami tindakan kekerasan.

“Korban berusaha menjelaskan situasi kepada pelaku, tetapi pelaku justru membanting tubuh korban ke jalan,” tambahnya.

Akibat kejadian ini, korban mengalami memar di lengan kiri serta sempat merasa pusing setelah kepalanya terbentur ke aspal.

“Pelaku bahkan sempat merampas ponsel milik saksi karena tidak terima aksinya direkam,” ujarnya.

Insiden ini terjadi di Jalan Kebon Baru, tepatnya di depan SDN 09 Kebon Baru, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada Selasa (4/3) sekitar pukul 22.30 WIB. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian.