Category Archives: Berita Indonesia

https://orkutluv.com

Negosiasi Tarif Impor Indonesia-AS Menuju Titik Cerah, Kesepakatan Ditarget Rampung dalam 60 Hari

Proses negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat mengenai tarif impor resiprokal kini menunjukkan perkembangan positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan hal ini usai pertemuan tim negosiasi Indonesia dengan sejumlah pejabat tinggi AS pada Jumat, 18 April 2025. Delegasi Indonesia telah berdiskusi langsung dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Wakil Dagang AS Jamieson Greer, serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Rencananya, tim negosiasi Indonesia juga akan bertemu Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, pada pekan depan untuk melanjutkan pembahasan.

Airlangga menyampaikan bahwa kedua negara telah menyepakati penyelesaian negosiasi dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pertemuan tersebut, beberapa pokok pembahasan berhasil dirumuskan dalam bentuk kerangka acuan. Topik yang dibahas meliputi kemitraan perdagangan dan investasi, kerjasama dalam bidang mineral kritis, serta penguatan rantai pasok yang tangguh. Pemerintah Indonesia berharap hasil dari pembahasan tersebut dapat segera diformalkan menjadi perjanjian bilateral yang disepakati kedua belah pihak.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, juga telah mengadakan pertemuan bilateral dengan Menlu AS, Marco Rubio, pada 16 April 2025. Pertemuan tersebut membahas penguatan kemitraan strategis, prioritas Astacita Presiden Prabowo Subianto, dan inisiatif dalam mendorong kemudahan berinvestasi di Indonesia. Negosiasi ini merupakan respons atas tarif resiprokal yang diberlakukan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32 persen, lebih tinggi dibanding beberapa negara ASEAN lainnya. Namun, sejak 9 April 2025, Trump menetapkan jeda tarif selama 90 hari, termasuk untuk Indonesia, guna memberikan ruang bagi negosiasi lebih lanjut. China, bagaimanapun, tidak mendapatkan keringanan tersebut.

Tegas Jaga Demokrasi, DPR Dorong KPU Antisipasi Pelanggaran di PSU Pasaman

Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menyerukan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersikap proaktif dalam menghadapi potensi pelanggaran menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), salah satunya di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ke kantor KPU Sumatera Barat di Padang, Rahmat mengingatkan bahwa PSU seharusnya menjadi solusi terakhir, bukan rutinitas dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Menurutnya, pelaksanaan ulang akibat pelanggaran prosedur atau sengketa hanya akan membebani negara secara anggaran dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Rahmat menekankan perlunya deteksi dini terhadap potensi masalah agar PSU tidak terulang. Ia juga mendorong pengawasan yang lebih ketat serta kerja sama antar lembaga untuk mencegah kesalahan teknis di lapangan. Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjunjung prinsip kejujuran dan keadilan demi memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Ia juga mengajak masyarakat Pasaman untuk aktif menggunakan hak pilih dan tidak bersikap apatis dalam PSU yang akan datang, karena partisipasi publik sangat menentukan legitimasi hasil pilkada.

Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Barat, Surya Eftrimen, menyatakan kesiapan penuh dalam menyukseskan PSU Pasaman. Ia mengakui tantangan yang ada, namun menjamin bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat. Kerja sama erat dengan Bawaslu dan aparat keamanan juga menjadi langkah antisipatif yang telah disiapkan. Surya berharap PSU kali ini bisa menjadi titik balik bagi penyelenggaraan pemilu yang lebih tertib ke depan, sekaligus mengapresiasi dukungan dari Komisi II DPR RI dalam menjaga kualitas demokrasi.

Langkah Strategis Indonesia: Jadi Negara Prioritas dalam Negosiasi Tarif Resiprokal dengan AS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara pertama yang diterima Amerika Serikat untuk membuka negosiasi terkait tarif resiprokal. Hal ini merespons kebijakan yang sempat diumumkan Presiden AS saat itu, Donald Trump. Dalam konferensi pers bertajuk “Perkembangan Terkini Negosiasi dan Diplomasi Perdagangan Indonesia-Amerika Serikat” yang diselenggarakan di Washington, DC, dan dipantau secara daring dari Jakarta, Airlangga menyebut bahwa selain Indonesia, negara lain seperti Jepang, Vietnam, dan Italia juga telah melakukan komunikasi serupa.

Delegasi Indonesia secara aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah pejabat AS, termasuk melalui pertemuan daring dengan Secretary of Commerce, Howard Lutnick. Hasil dari pembicaraan ini menunjukkan bahwa kedua negara sepakat untuk menyelesaikan proses negosiasi dalam kurun waktu 60 hari, dengan harapan tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan. AS pun menanggapi secara positif berbagai usulan yang disampaikan Indonesia.

Dalam surat resmi, Indonesia menyatakan komitmennya untuk meningkatkan pembelian energi dari AS, seperti LPG, minyak mentah, dan gasoline. Selain itu, Indonesia juga merencanakan pembelian produk agrikultur seperti gandum, kacang kedelai, susu kedelai, serta barang-barang modal. Pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk mempermudah perizinan dan memberikan insentif bagi perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia.

Indonesia turut mendorong kerja sama di bidang mineral kritis dan prosedur impor produk hortikultura. Tak hanya itu, kerja sama sumber daya manusia juga menjadi fokus, termasuk sektor pendidikan, teknologi, digital ekonomi, hingga layanan keuangan, sebagai upaya memperkuat hubungan bilateral ke depannya.

RUU Perampasan Aset Masih Terganjal Restu Politik di Parlemen

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset sudah diserahkan pemerintah ke parlemen. Kini, kelanjutan dari pembahasan RUU tersebut sangat bergantung pada keputusan politik dari masing-masing partai di DPR. Bamsoet, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar, menyatakan bahwa pembahasan lebih lanjut terkait RUU ini akan dilakukan sesuai dengan sikap resmi partai-partai politik. Namun, ia menambahkan bahwa ia belum dapat memastikan sikap politik Partai Golkar dalam menanggapi RUU tersebut karena keputusan tersebut merupakan kewenangan ketua umum partai.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memerlukan komunikasi yang lebih intens dengan partai-partai politik. Ia menjelaskan bahwa untuk kelancaran proses legislasi, diperlukan kesepakatan awal antara pemerintah dan seluruh kekuatan politik yang ada. RUU ini, yang sebelumnya telah diajukan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

Meski telah dibahas di berbagai kementerian dan lembaga, pengajuan kembali RUU ini ke parlemen masih tertunda. Pemerintah menunggu tercapainya kesepakatan antara partai-partai politik agar proses legislasi ini dapat dilanjutkan. RUU yang dirancang untuk memiskinkan pelaku korupsi ini diharapkan bisa segera disahkan, namun realisasinya masih bergantung pada keputusan politik yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan.

Kondisi Memprihatinkan, Warga Pandeglang Tinggal di Gubuk Sederhana Mirip Kandang Kambing

Ahmad Jabidi (49), seorang warga dari Kampung Salabentar, Kelurahan Cilaja, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengalami nasib yang cukup menyedihkan. Ia telah tinggal di sebuah bangunan yang kondisinya sangat tidak layak huni selama lima tahun terakhir, yang bahkan mirip dengan kandang kambing.

Selama lima tahun, Ahmad hidup di sebuah tempat yang hanya berukuran 2×5 meter, terbuat dari bambu dan kayu dengan dinding anyaman bambu. Bangunan sederhana itu berada di atas tanah milik orang tuanya. Meskipun begitu, bangunan tersebut tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai dari cuaca buruk, baik dari dinginnya udara malam maupun teriknya sinar matahari. Atap dari genteng tanah liat juga sering bocor saat hujan turun.

“Saya sudah tinggal di sini sekitar lima tahun,” ungkap Ahmad saat ditemui di kediamannya pada Selasa (15/4/2025).

Ahmad mengaku tidak bisa meninggalkan tempat tinggal tersebut karena penghasilannya yang terbatas. Uang yang ia dapatkan setiap hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar.

“Untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah sulit,” ujarnya.

Ahmad juga sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Jiwa Grogol karena depresi. Namun, setelah menjalani perawatan, ia merasa jauh lebih baik dan sudah dinyatakan sembuh.

“Saya sempat dirawat, alhamdulillah sekarang sudah sembuh,” katanya.

Sepanjang hidupnya, Ahmad belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Ia berharap dapat memperoleh bantuan untuk meringankan beban hidupnya yang cukup berat.

Adiknya, Nusadi, menjelaskan bahwa dulu Ahmad sempat tinggal bersama keluarga, namun setelah orang tua mereka meninggal, Ahmad memilih untuk hidup sendiri.

“Dulu dia tinggal bersama, sekarang memilih tinggal sendirian,” ujar Nusadi.

Sekretaris Kelurahan Cilaja, Wawan Sukaryawanto, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut mengenai kondisi Ahmad. Mereka berencana untuk mengecek langsung ke lokasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.

“Sampai sekarang kami belum mendapatkan laporan terkait hal ini, tetapi kami akan turun ke lapangan untuk verifikasi. Kami akan mencoba mengarahkan beliau untuk mendapatkan bantuan,” ujar Wawan.

Menurut Wawan, Ahmad bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan program rumah tidak layak huni (RTLH) atau bantuan sosial lainnya, asalkan ia terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, jika tanah yang ditempati Ahmad memang masih milik orang tuanya, masalah administrasi tanah akan dibantu lebih lanjut.

“Kami akan cek lokasi dan berdiskusi mengenai status tanah, apakah bersertifikat atau masih milik orang tua. Kami akan membantu segala sesuatunya,” pungkasnya.

Dialog Damai Jadi Kunci Atasi Kekerasan Berkepanjangan di Papua

Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan pentingnya pemerintah mengambil pendekatan dialogis berbasis hak asasi manusia untuk menyelesaikan konflik bersenjata yang berkepanjangan di Papua. Ia menyayangkan bahwa kekerasan yang terus terjadi di wilayah tersebut telah menghambat masyarakat dalam menjalani kehidupan yang damai dan produktif. Menurutnya, potensi besar masyarakat Papua seharusnya diarahkan untuk pembangunan, bukan terus-menerus terkuras oleh konflik dan ketakutan.

Peristiwa tragis terbaru yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, di mana 12 warga sipil menjadi korban tindakan brutal kelompok kriminal bersenjata (KKB), menurut Mafirion adalah insiden keji yang tidak bisa ditoleransi. Ia mendesak pemerintah untuk segera membuka jalur komunikasi intensif dan berkelanjutan dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, dengan pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Mafirion mengingatkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman dalam menyelesaikan konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Aceh. Ia menyebut bahwa keberhasilan itu tidak lepas dari peran Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang mengusung pendekatan damai dan nonmiliter. Gus Dur dikenal luas karena membuka ruang dialog dengan berbagai kalangan, mulai dari pejabat hingga aktivis HAM, dalam suasana yang inklusif dan humanis.

Dengan mencontoh pendekatan tersebut, Mafirion percaya bahwa konflik di Papua juga bisa diurai demi terciptanya perdamaian abadi dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Saham Smartfren (FREN) Gagal Beredar, BEI Hentikan Perdagangan Sementara

Bursa Efek Indonesia (BEI) baru-baru ini mengumumkan penghentian sementara perdagangan saham PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), yang kini berada dalam pengawasan khusus. Langkah ini diambil terkait dengan keputusan perusahaan untuk melakukan penggabungan usaha yang akan menyebabkan saham mereka tidak tercatat lagi di bursa atau mengalami delisting. Ini adalah langkah yang sangat penting bagi Smartfren, dan BEI menyatakan bahwa perdagangan saham FREN akan dihentikan mulai sesi pertama perdagangan pada hari Selasa, 15 April 2025.

Keputusan ini berasal dari surat PT Smartfren Telecom Tbk yang mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang rencana penggabungan usaha yang akan dilakukan. Hal tersebut telah diinformasikan melalui surat nomor 045r/SFTbk-CS/III/2025 yang diterbitkan pada 21 Maret 2025. Surat tersebut mengandung tambahan informasi terkait langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam rangka restrukturisasi dan penggabungan usaha.

Dalam keterangannya, BEI juga menekankan kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk memperhatikan dengan seksama segala informasi yang disampaikan oleh PT Smartfren Telecom Tbk. Hal ini sangat penting agar para pemegang saham dan investor dapat membuat keputusan yang bijak menyangkut investasi mereka.

Lebih lanjut, BEI juga menginformasikan bahwa penghentian perdagangan ini mencakup seluruh pasar dan berdampak pada perubahan jadwal perdagangan saham serta pelaksanaan delisting. Surat lainnya, yaitu nomor 056/SFTbk-CS/IV/2025 yang diterbitkan pada 11 April 2025, turut mengonfirmasi perubahan jadwal ini.

Hangatnya Sambutan Diaspora Indonesia untuk Prabowo di Timur Tengah

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melaksanakan kunjungan kenegaraan ke empat negara Timur Tengah pada awal April 2025, yakni Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania. Kunjungan ini bertujuan mempererat hubungan bilateral sekaligus memberikan perhatian langsung kepada WNI di luar negeri, terutama para pelajar.

Di Turki, sambutan hangat datang dari mahasiswa Indonesia. Maulidya Nur Islami menyambut kunjungan Prabowo dengan penuh kebanggaan dan menilai langkah tersebut sebagai sinyal positif untuk kerja sama Indonesia-Turki. Muhammad Munirudin dan Muhammad Syarif turut mengungkapkan kebahagiaan mereka karena Presiden tak sekadar hadir secara simbolis, melainkan juga menyempatkan waktu berdialog langsung dengan pelajar, menanyakan kabar dan kondisi mereka secara personal.

Antusiasme serupa muncul di Qatar. Rifki Nur Muzaki menilai kehadiran Presiden sebagai suntikan semangat bagi mahasiswa Indonesia untuk terus mengukir prestasi. Ia merasa diperhatikan dan termotivasi untuk membawa nama baik bangsa dan negara di ranah internasional.

Di Mesir, Biliyani Nur mengungkapkan rasa syukur atas kepedulian Presiden terhadap dunia pendidikan diaspora. Ia berharap dukungan terhadap kebutuhan akademik pelajar luar negeri bisa terus ditingkatkan.

Sementara itu, di Yordania, Muhammad Adib menyampaikan penghargaan atas sikap Prabowo yang mendukung perjuangan Palestina. Diaspora lainnya, Rifka dan Hariri, turut mendoakan agar Presiden kita selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam memimpin Indonesia ke masa depan yang lebih baik.

Jusuf Hamka: Penolong Bank Summa yang Meninggalkan Jejak di Astra

PT Astra International Tbk dikenal sebagai raksasa otomotif Tanah Air yang memegang kendali atas merek-merek besar seperti Toyota, Daihatsu, Isuzu, hingga BMW. Di balik kesuksesan tersebut, William Soeryadjaya, pendirinya, memperluas bisnis hingga ke sektor asuransi, tambang, perkebunan, hingga perbankan melalui Bank Summa. Bank ini sempat menjadi salah satu bank swasta terkuat di era 1990-an, dengan aset melonjak pesat sejak diambil alih Edward Soeryadjaya.

Namun, pada 1992, Bank Summa menghadapi krisis besar akibat buruknya portofolio kredit dan utang luar negeri yang menumpuk hingga Rp1,5 triliun. Meski Bank Indonesia telah mengupayakan solusi bersama para pemegang saham, tak ada bantuan langsung dari bank sentral. Dalam situasi genting ini, para konglomerat pun turun tangan. Salah satu yang paling dikenal adalah Mohammad Jusuf Hamka atau Alun Josef, bos Dayak Besar Group.

Jusuf memberikan pinjaman Rp200 miliar kepada William untuk menyelamatkan Bank Summa demi menghindari efek domino terhadap perekonomian. Sayangnya, meski dana bantuan mengalir dari berbagai pengusaha, termasuk Prajogo Pangestu dan Eka Tjipta Widjaja, Bank Summa tetap tak terselamatkan. Hanya Rp100 miliar dari pinjaman Jusuf yang sempat terpakai.

Akhir 1992, izin Bank Summa dicabut. Untuk mengganti kerugian nasabah, William menjual 76% sahamnya di Astra dan mundur dari konglomerasi tersebut. Sementara itu, karier Jusuf Hamka justru makin bersinar setelah beralih ke bisnis jalan tol lewat PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk.

Mendorong Transformasi Pasar Modal Indonesia: Dukungan untuk Danantara sebagai Liquidity Provider

Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberikan dukungannya terhadap langkah Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang berencana menjadi pemasok likuiditas (liquidity provider) di pasar modal Indonesia. Wijayanto menilai inisiatif Danantara ini sangat positif dan perlu mendapat dukungan yang lebih besar. Menurutnya, pasar modal Indonesia perlu adanya transformasi yang lebih serius agar dapat mengoptimalkan potensi strategisnya yang selama ini sering kali diabaikan.

Wijayanto menyarankan agar insentif lebih banyak diberikan, tata kelola pasar diperbaiki, serta regulasi pasar modal terus diperbarui agar sektor ini bisa berkembang dengan lebih optimal. Ia juga menekankan pentingnya pasar modal sebagai etalase ekonomi Indonesia, yang memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi nasional. Bila pasar modal dalam keadaan sehat, investor akan tertarik dan ikut berinvestasi, sehingga dapat merangsang perekonomian negara.

Lebih lanjut, Wijayanto menyatakan bahwa pasar modal seharusnya bukan hanya menjadi tempat permainan para elit, melainkan sebuah platform yang dapat mendistribusikan kesejahteraan kepada masyarakat luas, terutama melalui dana pensiun, asuransi, dan reksadana yang berinvestasi di bursa efek. Dengan adanya investasi domestik yang lebih kuat, pasar modal Indonesia akan semakin berkembang.

Sebelumnya, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK, juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Danantara untuk mendorong lembaga jasa keuangan milik pemerintah agar lebih aktif berinvestasi di pasar modal. Ia berharap langkah ini dapat memperkuat sektor riil dan mendalami sektor keuangan lebih lanjut. Untuk mengatasi dampak sentimen global, OJK juga telah mengeluarkan kebijakan seperti buyback saham tanpa RUPS dan penyesuaian batasan auto rejection.