Tag Archives: Indonesia

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Pendanaan Makan Bergizi Gratis, Butuh Rp100 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan terkait permintaan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang direncanakan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini sebelumnya telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, namun menurut Badan Gizi Nasional, dana tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi target Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengungkapkan, meskipun anggaran yang sudah disediakan cukup besar, pemerintah perlu meninjau lebih lanjut keseluruhan struktur APBN dan menentukan alokasi yang paling prioritas. “Kami sedang mengidentifikasi pos-pos mana yang dapat menampung kebutuhan tambahan ini, sambil memastikan semua kebijakan tetap sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden,” jelasnya saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).

Meskipun belum memberikan rincian mengenai sumber pendanaan tambahan tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah melakukan kajian mendalam untuk memastikan anggaran yang ada dapat dikelola seefisien mungkin. “Kami akan memastikan anggaran ini digunakan secara tepat dan mengurangi inefisiensi,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan bahwa alokasi Rp71 triliun hanya cukup untuk melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat. Namun, dengan target yang jauh lebih tinggi, yaitu menjangkau 82,9 juta orang seperti yang diinginkan oleh Presiden, Dadan menyatakan bahwa tambahan dana sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan efektif.

Sejak peluncuran perdana pada 6 Januari 2025, program makan gratis telah berhasil menjangkau lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang utamanya menyasar anak-anak sekolah. Pemerintah menargetkan angka penerima manfaat akan meningkat signifikan, dengan 3 juta orang diperkirakan akan terlayani pada April 2025 dan jumlahnya diproyeksikan naik menjadi 6 juta orang pada Agustus 2025.

Dengan rencana pengalokasian dana tambahan tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat distribusi manfaat program makan bergizi gratis ini, demi menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan gizi untuk tumbuh kembang yang optimal.

Inovasi Keuangan BRI: Dukung PMI Lewat Solusi dan Jaringan Global

Leave a reply

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan dukungan finansial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang lengkap dan jaringan internasional yang luas. Hal ini disampaikan langsung oleh Senior Executive Vice President Treasury & Global Services BRI, Achmad Royadi, yang menjelaskan bahwa BRI berfokus pada pemenuhan kebutuhan finansial PMI serta keluarganya di setiap tahap perjalanan mereka.

“BRI berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang relevan dan terintegrasi, memastikan kebutuhan PMI di luar negeri maupun di Indonesia bisa terpenuhi dengan baik,” ujar Royadi.

BRI telah memulai dukungan kepada PMI sejak tahap persiapan keberangkatan, dengan menyediakan berbagai produk seperti rekening tabungan BritAma dan Simpedes, serta layanan pembiayaan melalui Kredit Multiguna. Ini memudahkan calon PMI untuk merencanakan keuangan mereka, mulai dari biaya pelatihan hingga perjalanan menuju negara tujuan.

Selama masa penempatan di luar negeri, PMI dapat memanfaatkan berbagai layanan unggulan BRI seperti Superapps BRImo, yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara praktis, serta Britama Valas dan Debit Multicurrency untuk transaksi dalam berbagai mata uang. Tak hanya itu, layanan pengiriman dana seperti BRIfast Remittance juga memudahkan PMI untuk mengirim uang dengan cepat dan aman ke Indonesia.

Selain itu, BRI turut menyediakan layanan Digital Saving yang memudahkan PMI dalam mengelola tabungan mereka secara digital selama bekerja di luar negeri. BRI juga memperkenalkan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk membantu PMI merencanakan masa depan mereka dengan aman melalui tabungan pensiun.

Untuk keluarga PMI di Indonesia, BRI mempermudah pengelolaan keuangan melalui jaringan AgenBRILink dan aplikasi BRImo, yang memungkinkan mereka menerima dan mengelola kiriman dana dari luar negeri dengan lebih efisien.

BRI juga memiliki jaringan yang sangat luas dengan mengoperasikan 6 Overseas Channel yang tersebar di berbagai negara seperti New York, Singapura, Hong Kong, Timor Leste, dan lainnya. Ini memudahkan PMI dan diaspora Indonesia dalam mengakses layanan keuangan di luar negeri. Bahkan, BRI kini menyediakan layanan pembukaan Digital Saving menggunakan nomor lokal di 11 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, yang memberikan kemudahan fleksibilitas bagi PMI dalam mengelola keuangan mereka.

Sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial, BRI juga meluncurkan program Financial Literacy & Inclusion for Migrant Workers & Diaspora di beberapa negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi PMI dan diaspora Indonesia dengan edukasi mengenai pengelolaan dana, perencanaan investasi, serta pemanfaatan layanan keuangan yang ada.

Seluruh langkah yang diambil oleh BRI sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yang berfokus pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui Asta Cita ke-6 yang berorientasi pada pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan BRI ini juga sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengharapkan BUMN terus aktif dalam pemberdayaan PMI.

Dengan berbagai layanan dan dukungan ini, BRI tidak hanya memperkuat posisi sebagai bank terdepan di Indonesia, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan kesejahteraan bagi PMI serta keluarganya di tanah air.

DPR Lantik Tiga Anggota PAW, Anisah Syakur Gantikan Faisol Riza Sebagai Wamenperin

Leave a reply

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melaksanakan rapat paripurna untuk melantik tiga anggota baru melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Pelantikan ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Pelantikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 156/P Tahun 2024, yang mengatur pengangkatan anggota baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Faisol Riza, Mohammad Irsyad Yusuf, dan Ach. Ghufron Shiradj. Faisol Riza kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian, sehingga perlu digantikan untuk memastikan kelancaran fungsi DPR. Ini menunjukkan pentingnya kontinuitas dalam lembaga legislatif.

Tiga anggota baru yang dilantik adalah Anisah Syakur dari Dapil Jawa Timur II yang menggantikan Faisol Riza, Muhammad Hilman Mufidi menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf, dan Muhammad Khozin menggantikan Ach. Ghufron Shiradj. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat representasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR. Ini mencerminkan dinamika politik di dalam partai dan upaya untuk menjaga stabilitas organisasi.

Dalam prosesi pelantikan, Puan Maharani memandu pengucapan sumpah jabatan oleh ketiga anggota PAW. Ia menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Pernyataan ini menegaskan tanggung jawab moral dan hukum yang diemban oleh anggota DPR dalam mewakili aspirasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sumpah jabatan bukan hanya formalitas, tetapi juga sebuah komitmen terhadap bangsa dan negara.

Fraksi PKB menyambut baik pelantikan ini dan berharap bahwa para anggota baru dapat memberikan kontribusi positif dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis di DPR. Mereka diharapkan mampu membawa perspektif baru dan meningkatkan kinerja lembaga legislatif. Ini mencerminkan harapan tinggi dari partai terhadap kemampuan anggota baru dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan pelantikan ini, semua pihak berharap agar anggota baru dapat segera beradaptasi dan berkontribusi secara efektif dalam proses legislasi. Diharapkan bahwa kehadiran mereka akan membawa perubahan positif bagi DPR dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat akan menjadi indikator penting bagi kinerja lembaga legislatif di masa mendatang.

Prabowo-Gibran Dorong Indonesia Jadi Mediator Konflik Internasional

Leave a reply

Dalam seratus hari pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memperlihatkan komitmen aktifnya dalam mediasi konflik internasional. Dari isu Palestina hingga Ukraina, langkah-langkah diplomatik Indonesia menegaskan posisi strategis negara di panggung global.

Dukungan Tegas untuk Palestina

Pada 10 Januari 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono menggarisbawahi pentingnya solusi dua negara sebagai langkah nyata menuju perdamaian di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa dialog dan negosiasi merupakan kunci utama untuk mengakhiri konflik panjang antara Palestina dan Israel. Indonesia berjanji akan terus berperan aktif dalam mendukung upaya perdamaian ini melalui forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kami tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina,” ujar Sugiono dalam pertemuan resmi.

Dorongan untuk Solusi Damai di Ukraina

Tidak hanya di Timur Tengah, konflik di Ukraina juga menjadi perhatian khusus pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari yang sama, Presiden Prabowo menyerukan pentingnya solusi damai melalui dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat.

“Kita tidak bisa membiarkan konflik ini terus memengaruhi stabilitas global. Indonesia mengajak seluruh negara bersatu untuk mencari jalan keluar yang damai dan adil,” tegas Prabowo.

Langkah ini mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap perdamaian dunia, terutama mengingat dampak konflik Ukraina yang meluas pada aspek politik dan ekonomi global.

Penguatan Kerja Sama Internasional

Selain berfokus pada penyelesaian konflik, Indonesia juga memperkuat diplomasi internasional di sektor pertahanan dan keamanan maritim. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan kerja sama strategis untuk menjaga kedaulatan negara.

Fokus utama ada pada keamanan maritim, terutama dalam menghadapi tantangan di kawasan Asia Tenggara. Sugiono menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencakup isu perikanan ilegal, perlindungan sumber daya alam, dan peningkatan kapabilitas pertahanan laut.

Harapan di Kancah Internasional

Dengan langkah-langkah yang diambil selama 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam diplomasi global. Dukungan terhadap Palestina, dorongan perdamaian di Ukraina, dan kerja sama strategis di bidang keamanan maritim menjadi fondasi yang menjanjikan untuk masa depan peran Indonesia di kancah internasional.

Indonesia kini tidak hanya hadir sebagai negara yang peduli pada isu global, tetapi juga sebagai mediator aktif yang membawa pesan perdamaian dan stabilitas untuk dunia.

Satu Tersangka Kasus Situs Judol Hotel Aruss Semarang Terungkap Residivis

Leave a reply

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan situs judi online yang disebut-sebut menyalurkan dana ke pembangunan Hotel Aruss di Semarang. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini diketahui merupakan residivis dalam kejahatan serupa.

Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Brigjen Himawan Bayu Aji memaparkan bahwa tersangka berinisial JO sebelumnya pernah terlibat dalam kasus judi online pada 2023 dan dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. JO bersama dua tersangka lainnya, JG dan AHL, memiliki peran sebagai operator situs judi Agen 138. Tugas mereka meliputi pengelolaan deposit, penarikan dana (withdraw), dan layanan pelanggan.

Penangkapan Tersangka dan Barang Bukti
Ketiga tersangka tersebut ditangkap di Lampung pada 7 Januari 2025 dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri sehari setelahnya. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk lima buku rekening, enam kartu ATM, lima komputer, delapan ponsel, dua mobil, serta uang tunai Rp 475 juta.

Penangkapan berlanjut pada 14 Januari 2025, ketika polisi menangkap tersangka KW di Jakarta. KW, yang bertugas mengawasi tim customer service, turut menyimpan barang bukti berupa satu ponsel, satu kartu ATM BCA, uang tunai USD 25.000 (setara Rp 408 juta), dan SGD 20.000 (sekitar Rp 238 juta). Dari keseluruhan penyitaan, total uang yang berhasil diamankan mencapai Rp 5,18 miliar.

Jaringan Judi Online dan Aliran Dana Mencurigakan
Penyelidikan lebih lanjut mengungkap adanya keterlibatan PT AJP, sebuah perusahaan yang berkantor di Hotel Aruss, Semarang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa dana pembangunan hotel tersebut diduga berasal dari hasil keuntungan situs judi online seperti Agen 138, Dafabet, dan Judi Bola.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa dana tersebut ditransfer melalui beberapa rekening atas nama inisial FH, yang berstatus sebagai komisaris PT AJP. Total aliran dana mencapai Rp 103,2 miliar, termasuk transaksi tunai senilai Rp 40,5 miliar yang dilakukan oleh sejumlah individu terkait. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan operasional hotel, di mana keuntungannya kembali mengalir ke FH dan PT AJP.

Ancaman Hukum Berat bagi Para Tersangka
Polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, sementara satu orang dengan inisial KK yang diduga sebagai pemilik dan pengendali situs Agen 138 masih menjadi buronan. Para tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara berdasarkan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai bagian dari proses hukum, penyidik juga telah mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan yang diduga hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses penyitaan ini menjadi langkah tegas dalam memberantas jaringan judi online yang telah merugikan masyarakat.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa aktivitas ilegal seperti judi online tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menciptakan celah kejahatan lainnya, seperti pencucian uang.

Tim Khusus Dinkes Yogyakarta Siap Tangani Kasus PKG Secara Serius

Leave a reply

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5.2/209/SJ untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun. Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan, termasuk data sasaran, peralatan, dan koordinasi lintas sektor.

“Kami sudah membentuk tim untuk pelaksanaan program ini. Data penduduk dan logistik tengah kami persiapkan, sementara koordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga sudah dilakukan. Namun, petunjuk teknis (juknis) resmi masih kami tunggu,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Senin (20/1/2025).

Tim pelaksana terdiri dari berbagai instansi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kominfo, dan Kemantren, yang bertugas memastikan kelancaran program. Dinkes mencatat, beberapa Puskesmas di Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi siswa sekolah sebagai bagian dari uji coba implementasi program.

Fokus pada Semua Kelompok Usia

Pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk mencakup seluruh kelompok usia. “Mekanisme pemeriksaannya telah kami laksanakan untuk beberapa kategori, seperti bayi usia 0–28 hari hingga usia produktif. Screening dilakukan sekali dalam setahun,” tambah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Dinkes juga bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memvalidasi data penduduk yang menjadi sasaran program. “Program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Misalnya, bagi warga yang ulang tahun pada Januari, Februari, dan Maret, pemeriksaan mereka kemungkinan besar bisa dilakukan mulai Maret,” jelasnya.

Pemeriksaan kesehatan meliputi evaluasi fisik, tes laboratorium, dan layanan tambahan seperti USG untuk ibu hamil. Sebanyak 18 Puskesmas di Yogyakarta telah disiapkan sebagai pusat layanan.

Meningkatkan Kualitas SDM melalui Program Kesehatan

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan. “Bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan optimal jika kualitas kesehatan masyarakat terjamin,” ujarnya.

Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program. “Surat edaran ini menjadi landasan bagi daerah untuk menyusun kegiatan, program, dan anggarannya demi mendukung skrining kesehatan gratis ini,” tambahnya.

Dengan program ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Hashim Djojohadikusumo Sebut Program Makan Bergizi Gratis Murni Dari Gerindra

Leave a reply

Hashim Djojohadikusumo, salah satu tokoh senior Partai Gerindra, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah merupakan inisiatif murni dari partainya. Dalam pernyataan tersebut, Hashim menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu. Ini menunjukkan komitmen Gerindra dalam mendukung kebijakan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan anggaran sebesar Rp71 triliun yang ditargetkan untuk menjangkau sekitar 19,47 juta orang di seluruh Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan di banyak daerah. Dengan fokus pada penyediaan makanan bergizi secara gratis, program ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan.

Hashim menekankan bahwa Gerindra berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program ini. Ia berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, dapat berkolaborasi untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar. Hal ini mencerminkan pentingnya kerjasama antara berbagai elemen dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan.

Meskipun program ini mendapat dukungan luas, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Beberapa pengamat mengkhawatirkan bahwa anggaran yang dialokasikan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat secara berkelanjutan. Hashim mengakui adanya tantangan tersebut namun optimis bahwa dengan manajemen yang baik, program ini dapat berjalan efektif. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting untuk keberhasilan program-program sosial.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan generasi muda mendapatkan gizi yang cukup, pemerintah berharap dapat mencetak generasi yang sehat dan produktif. Hashim menegaskan bahwa investasi dalam gizi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ini mencerminkan pemahaman bahwa kesehatan masyarakat adalah kunci untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan dukungan dari Partai Gerindra dan komitmen pemerintah, semua pihak berharap bahwa program MBG dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam menjalankan setiap tahap pelaksanaan. Diharapkan bahwa langkah-langkah strategis ini dapat membantu mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Hindari Utang Menumpuk, Begini Cara Bijak Gunakan Paylater

Leave a reply

Layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) atau paylater kini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai pilihan pembayaran yang fleksibel dalam berbelanja. Dengan opsi untuk membayar di kemudian hari, banyak platform yang menawarkan layanan ini sebagai solusi praktis bagi konsumen yang ingin membeli barang tanpa langsung mengeluarkan uang tunai. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, risiko utang yang terus menumpuk juga mengintai.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah utang masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan paylater telah menembus angka Rp30 triliun. Menyikapi hal ini, OJK pun mulai bertindak tegas dengan membatasi penggunaan paylater. Mulai 2025, hanya mereka yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki pendapatan bulanan sebesar Rp3 juta yang diperbolehkan untuk mengajukan layanan ini. Langkah ini diambil untuk menghindari agar masyarakat tidak terjebak dalam masalah finansial yang berkepanjangan.

Untuk mencegah penggunaan paylater yang berisiko tinggi, ada beberapa langkah yang bisa diambil agar penggunaannya tetap bijak dan terkendali.

1. Gunakan Paylater untuk Keperluan Mendesak Perencana Keuangan Andi Nugroho mengingatkan agar paylater hanya digunakan untuk keperluan yang mendesak. Contohnya, saat membeli handphone baru karena yang lama rusak atau membeli laptop untuk pekerjaan atau kuliah. Namun, pastikan keperluan tersebut memang urgent dan tidak bisa ditunda. Andi juga menekankan bahwa uang yang didapat dari paylater bukanlah gratis, karena harus dibayar kembali di masa mendatang.

2. Paylater untuk Modal Usaha Menurut Agustina Fitria, seorang perencana keuangan dari OneShield Consulting, paylater sebaiknya digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha. Misalnya, untuk membeli bahan baku yang akan dijual untuk menghasilkan keuntungan. Penggunaan paylater untuk hal ini dapat memberikan nilai tambah dan mempercepat proses produksi.

3. Perhitungkan Kemampuan Finansial Sebelum menggunakan paylater, penting untuk menilai kemampuan finansial. Andi menyarankan untuk tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan dalam cicilan paylater. Perencanaan yang matang akan meminimalisir kemungkinan terjebak dalam utang yang tak terbayar.

4. Jika Terlanjur Terjerat, Lakukan Restrukturisasi Jika seseorang sudah terlanjur terjerat utang paylater, langkah pertama adalah menata ulang pengeluaran. Andi mengingatkan untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu dan prioritaskan pembayaran cicilan. Jika utang menumpuk, Agustina merekomendasikan untuk menghubungi penyedia layanan paylater dan mencari opsi restrukturisasi utang yang dapat meringankan beban pembayaran.

Dengan menggunakan layanan paylater secara bijak, konsumen dapat menikmati kemudahan yang ditawarkan tanpa harus terjerat dalam masalah utang yang berkepanjangan. OJK sendiri terus memantau perkembangan ini agar masyarakat dapat terhindar dari potensi krisis finansial.

Mengapa Pj Gubernur Jatim Naikkan Harga LPG 3 Kg? Simak Penjelasannya!

Leave a reply

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram (kg) di Jawa Timur resmi mengalami kenaikan dari Rp16 ribu menjadi Rp18 ribu. Penyesuaian ini didasarkan pada Surat Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini telah melalui berbagai pertimbangan matang demi menjaga stabilitas pasokan LPG di wilayah Jawa Timur. “Penyesuaian HET LPG 3 kg dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menghindari potensi kelangkaan,” ungkapnya pada Jumat (17/3).

Alasan Penyesuaian Harga

Menurut Adhy, harga sebelumnya sebesar Rp16 ribu per tabung telah bertahan selama hampir satu dekade, sejak tahun 2015 hingga awal 2025. Namun, perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi LPG, sehingga penyesuaian harga menjadi langkah yang diperlukan.

Komponen yang mengalami kenaikan adalah biaya distribusi dan margin untuk agen, sementara harga pokok LPG tetap tidak berubah. Adhy juga menekankan bahwa provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Bali telah lebih dahulu melakukan penyesuaian serupa.

“Jika harga tidak dinaikkan, akan ada risiko pergeseran stok ke wilayah lain yang sudah lebih dulu menyesuaikan harga. Akibatnya, bisa terjadi kelangkaan di Jawa Timur yang justru akan menyulitkan masyarakat,” tambah Adhy.

Upaya Pemerintah dan Dampak Inflasi

Adhy menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan kepolisian dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg agar sesuai dengan HET yang baru. Subsidi energi juga diharapkan dapat tepat sasaran dengan mekanisme pendataan penerima manfaat yang lebih akurat.

Di sisi lain, kenaikan harga ini diprediksi memberikan dampak inflasi sebesar 0,13 hingga 0,2 persen di Jawa Timur. Namun, pemerintah optimis inflasi dapat terkendali melalui kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Januari hingga Februari 2025.

“Meskipun ada kenaikan Rp2.000, subsidi listrik dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Dengan pasokan yang cukup dan distribusi yang lancar, inflasi akan tetap terkendali,” tutup Adhy.

Afriansyah Noor Mundur Dari Partai Bulan Bintang Untuk Fokus Pada Tugas Di BPJPH

Leave a reply

Afriansyah Noor, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Bulan Bintang (PBB). Keputusan ini diambil setelah melalui pertimbangan matang, di mana Afriansyah menyatakan bahwa ia ingin lebih fokus pada tanggung jawab dan tugasnya di BPJPH. Pengunduran diri ini menandai akhir dari keterlibatannya dalam politik praktis setelah sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB.

Afriansyah mengungkapkan bahwa pengunduran dirinya merupakan langkah strategis untuk memberikan perhatian penuh terhadap pekerjaannya di BPJPH. Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya peran BPJPH dalam memastikan produk halal di Indonesia, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat Muslim. Dengan fokus yang lebih besar pada jabatannya, Afriansyah berharap dapat berkontribusi lebih maksimal dalam meningkatkan kualitas dan layanan jaminan produk halal.

Keputusan untuk mundur dari PBB juga mencerminkan perubahan dinamika politik yang terjadi di partai tersebut. Sebelumnya, Afriansyah Noor sempat mengalami pergantian posisi dalam struktur organisasi PBB, di mana ia dicopot dari jabatan Sekjen pada tahun 2024. Meski demikian, ia tetap menghargai pengalaman dan pelajaran yang didapat selama berkarir di partai tersebut. Dalam pengumumannya, Afriansyah menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekannya di PBB atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin.

Dengan mundurnya Afriansyah Noor, PBB kini menghadapi tantangan untuk memperkuat kepengurusan dan mencapai konsolidasi internal menjelang pemilihan umum mendatang. Pergantian posisi dalam kepengurusan partai adalah hal yang lumrah, namun kehilangan sosok berpengalaman seperti Afriansyah dapat mempengaruhi strategi politik partai ke depan.

Afriansyah Noor dikenal sebagai tokoh yang memiliki pengalaman luas dalam dunia politik dan pemerintahan. Selama menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ia telah banyak berkontribusi dalam berbagai kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia. Kini, dengan fokus baru di BPJPH, ia berharap dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui jaminan produk halal yang lebih baik.

Kepindahan Afriansyah ke BPJPH juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara sektor politik dan pemerintahan dalam memastikan layanan publik yang optimal. Dalam konteks ini, pengunduran dirinya dari PBB bisa jadi merupakan langkah strategis untuk memperkuat perannya dalam pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.