Tag Archives: Indonesia

Kerja Sama Indonesia dan Korea Selatan: Memperkuat Sektor Hilirisasi dan Ekonomi Digital

Indonesia dan Korea Selatan semakin memperkuat kemitraan mereka, terutama di bidang hilirisasi industri, energi terbarukan, infrastruktur, dan ekonomi digital. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, total investasi Korea Selatan hingga 2023 mencapai 15,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp260 triliun. Pada 2024, angka investasi ini mencatatkan rekor tertinggi dengan mencapai 2,98 miliar dolar AS. “Ini adalah bukti bahwa Indonesia tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga mitra strategis untuk pertumbuhan jangka panjang,” ungkap Shinta dalam acara Korea-Indonesia Business Roundtable yang berlangsung di Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut, Federation of Korean Industries (FKI) dan Apindo menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai wujud komitmen untuk memperkuat hubungan bisnis dan mempromosikan investasi serta perdagangan di sektor-sektor yang menjadi kepentingan bersama. Selain itu, kedua negara juga mendirikan Korea-Indonesia Business Council yang diharapkan dapat menjadi kekuatan multi-stakeholder untuk menghimpun perusahaan besar dan asosiasi sektor dari kedua negara.

Shinta menambahkan bahwa Apindo akan memfasilitasi business matching yang terstruktur, merencanakan co-investment, serta mendorong joint venture di berbagai sektor seperti industri hilir, infrastruktur, energi terbarukan, dan manufaktur. Apindo juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mendukung hilirisasi industri dan energi berbasis terbarukan (EBT). Selain itu, Apindo bersama pemerintah akan berupaya menyederhanakan regulasi, meningkatkan transparansi, dan menjamin kesetaraan bagi semua investor, termasuk dari Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan dari FKI untuk mempererat hubungan ekonomi kedua negara.

Evaluasi Kebijakan Perdagangan Indonesia: Tantangan Hubungan Dagang dengan AS

Leave a reply

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan perdagangannya dengan Amerika Serikat (AS) untuk menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan. Menurut Josua, kebijakan proteksionis yang diterapkan Indonesia, seperti tarif yang meningkat dalam satu dekade terakhir, perlu diperbaiki agar tidak menghambat hubungan perdagangan kedua negara. AS mengkritik kebijakan tarif Indonesia, terutama untuk produk-produk seperti elektronik, obat-obatan, kosmetik, dan produk pertanian yang dipatok dengan tarif tinggi.

Selain tarif, kebijakan nontarif juga menjadi perhatian, khususnya dalam hal perizinan impor yang dianggap rumit dan tidak transparan. AS menilai sistem commodity balance yang diterapkan Indonesia menimbulkan ketidakpastian, karena komoditas baru sering kali dimasukkan dalam daftar pembatasan tanpa konsultasi dengan pelaku usaha. Pembatasan ini menghambat ekspor AS, terutama untuk produk seperti gula, beras, daging, dan buah-buahan.

Regulasi lain yang mendapat sorotan adalah penerapan sertifikasi halal yang wajib bagi berbagai produk, serta pembatasan kepemilikan asing di sektor jasa keuangan. Josua mengatakan, jika hambatan perdagangan ini terus berlanjut atau diperketat, hubungan perdagangan Indonesia dengan AS bisa terpengaruh. AS dapat memberikan langkah balasan, seperti pengenaan hambatan serupa terhadap ekspor Indonesia, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekspor dan menurunkan investasi asing.

Untuk mengatasi masalah ini, Josua mengusulkan pendekatan dialog melalui kerangka Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dan AS, sebagai solusi yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan hambatan perdagangan ini.

Roda Truk Copot Picu Kecelakaan Beruntun di Tol Jagorawi

Leave a reply

Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Kilometer 25+500 Tol Jagorawi, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu pagi, 12 Maret 2025, sekitar pukul 04.52 WIB. Meskipun insiden ini cukup menghebohkan, pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh Kepala Induk PJR Tol Jagorawi, Kompol Jajuli, kecelakaan bermula saat ketiga kendaraan—sebuah truk tronton, mobil Daihatsu Terios, dan mobil Toyota Camry—sedang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta. Di tengah perjalanan, truk tronton yang berada di urutan pertama mengalami kerusakan mekanis pada roda kiri belakangnya. Baut roda tersebut patah, menyebabkan roda kiri belakang truk terlepas dan menggelinding ke arah kendaraan lain.

“Truk pertama mengalami patah baut pada roda kiri belakang, sehingga bannya copot dan menabrak kendaraan kedua dan ketiga,” jelas Kompol Jajuli dalam keterangannya. Setelah peristiwa tersebut, ketiga kendaraan terpaksa berhenti di bahu jalan dengan posisi menghadap ke utara.

Pihak kepolisian juga memastikan bahwa meski kecelakaan ini melibatkan beberapa kendaraan dan berpotensi menimbulkan kerusakan cukup besar, tidak ada laporan terkait korban jiwa atau luka-luka. “Jumlah korban nihil, posisi ketiga kendaraan berada di bahu jalan setelah kecelakaan,” ungkapnya.

Kecelakaan ini menyoroti pentingnya kewaspadaan dan antisipasi yang lebih baik bagi pengemudi, terutama saat melaju di jalan tol. Kompol Jajuli menambahkan bahwa salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah kurangnya antisipasi terhadap kemungkinan kerusakan kendaraan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Hal ini menjadi pengingat penting bagi pengemudi untuk selalu melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kendaraan sebelum melakukan perjalanan jauh.

Meski demikian, situasi ini tidak menghambat arus lalu lintas secara signifikan, berkat penanganan cepat dari pihak kepolisian dan petugas tol yang langsung mengevakuasi kendaraan ke sisi jalan untuk mengurangi potensi kemacetan lebih lanjut. Para pengemudi pun diimbau untuk selalu menjaga kondisi kendaraan mereka agar perjalanan tetap aman dan lancar.

Pengembang Rumah Subsidi Nakal Masuk Blacklist, Prabowo Beri Restu!

Leave a reply

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PUPR) untuk melaksanakan kebijakan pemutusan hubungan dengan pengembang rumah yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah bersubsidi. Keputusan ini diambil untuk memastikan kualitas pembangunan perumahan yang layak dan aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memperoleh rumah pertama melalui program subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa perintah dari Presiden untuk mem-blacklist pengembang yang asal-asalan dalam membangun rumah subsidi sudah jelas. Kebijakan ini diambil setelah mendapati beberapa laporan terkait kualitas bangunan yang buruk pada beberapa perumahan bersubsidi. Maruarar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa proyek-proyek perumahan subsidi benar-benar memberikan manfaat sesuai harapan.

“Kami tidak akan ragu untuk membuat daftar hitam pengembang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Itu adalah instruksi langsung dari Presiden,” ujar Maruarar saat meresmikan rumah subsidi untuk PNS Polri di Karawang pada Selasa, 4 Maret 2025.

Maruarar menambahkan bahwa pihaknya sudah turun langsung ke beberapa lokasi perumahan subsidi dan menemukan kondisi yang mengecewakan, seperti tembok yang retak-retak meski baru saja diserahterimakan, serta perumahan yang kebanjiran meskipun sebelumnya pengembang mengklaim proyek tersebut bebas banjir.

“Jangan sampai masyarakat yang baru pertama kali memiliki rumah justru kecewa karena kualitas bangunan yang tidak sesuai harapan,” tambah Maruarar.

Sebagai langkah tegas, pemerintah akan mencabut izin proyek rumah subsidi dari pengembang yang terbukti melakukan kelalaian dalam proses pembangunan. Izin tersebut kemudian akan dialihkan kepada pengembang lain yang dinilai lebih berkompeten dan bertanggung jawab. Maruarar optimistis bahwa masih banyak pengembang yang dapat dipercaya untuk menjalankan proyek rumah subsidi dengan kualitas yang baik.

“Kami percaya masih banyak pengembang yang dapat dipercaya untuk membangun rumah subsidi dengan kualitas terbaik. Tujuan kami adalah memastikan rakyat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman,” pungkasnya.

BRI UMKM EXPO(RT) Jadi Jembatan Produk Rajut ke Pasar Dunia

Leave a reply

Sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menghadirkan BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Program ini bertujuan membantu UMKM memperluas pasar hingga ke kancah internasional.

Salah satu UMKM yang memanfaatkan kesempatan ini adalah Animers Craft, usaha rajut asal Medan yang didirikan oleh Anita M Simamora pada 2020. Keunikan produk buatannya yang menggunakan teknik rajut mosaik berhasil menarik perhatian calon pembeli dari luar negeri dan membawanya lolos dalam seleksi ketat ajang ini.

“Saya berharap pameran ini bisa menjadi pintu bagi saya untuk menjangkau lebih banyak pembeli global, sekaligus belajar bagaimana memasarkan produk lokal ke pasar internasional,” ujar Anita.

Dari Hobi Menjadi Bisnis Berkelas Dunia

Anita telah mengenal dunia merajut sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Namun, seiring bertambahnya usia, hobi tersebut sempat terabaikan. Barulah setelah memasuki masa pensiun, ia kembali mendalami keterampilannya dengan bergabung dalam komunitas perajut di Medan.

Awalnya, hasil rajutannya hanya diperuntukkan bagi teman-teman terdekat. Namun, seiring waktu, Anita melihat adanya peluang bisnis yang menjanjikan.

“Saya mulai berpikir, kalau ditekuni dengan serius, merajut bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Akhirnya, saya mulai berjualan, mempelajari strategi pemasaran, hingga mendaftarkan usaha secara resmi,” jelasnya.

Perjuangan tersebut kini membuahkan hasil. Produk Animers Craft tak hanya laris di dalam negeri, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Beberapa produknya bahkan sudah dikirim ke Belanda melalui layanan jasa titip seorang kenalan.

Dengan keikutsertaan dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Anita semakin optimistis dapat mengembangkan usahanya lebih jauh. Ia juga berharap dapat melibatkan lebih banyak perajin dari komunitasnya untuk ikut berkontribusi dalam produksi. Produk yang ditawarkan Animers Craft beragam, mulai dari tas rajut dengan desain mosaik unik hingga gantungan kunci berbahan rajut.

BRI UMKM EXPO(RT) 2025: Langkah Besar UMKM Menuju Pasar Global

Acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang berlangsung pada 30 Januari – 2 Februari mencatat pencapaian luar biasa. Dengan total lebih dari 69 ribu pengunjung, event ini berhasil meraih transaksi hingga Rp40 miliar serta mengamankan kontrak ekspor senilai USD 90,6 juta atau setara dengan Rp1,5 triliun.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, menegaskan bahwa BRI terus berkomitmen untuk membantu UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar global.

“Melalui program seperti BRI UMKM EXPO(RT), kami ingin memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM agar dapat bertemu dengan pembeli dari luar negeri. Selain itu, kami juga menyediakan bimbingan agar mereka bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik,” tutur Amam.

Keberhasilan Animers Craft menjadi salah satu bukti bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional. Dengan dukungan yang tepat, semakin banyak pelaku usaha kecil yang bisa berkembang dan membawa produk lokal ke panggung dunia. 🌍🚀

Tindak Tegas! Eks Kapolsek Cinangka dan Anggota Demosi Karena Tolak Pendampingan

Leave a reply

Polda Banten melalui Bidang Propam mengambil langkah tegas terhadap anggota kepolisian yang terbukti gagal menjalankan tugas dengan memberikan sanksi demosi kepada mantan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Sanksi ini diberikan menyusul insiden penembakan yang terjadi pada 2 Januari 2025, yang menewaskan Ilyas Abdurahman, seorang pengusaha rental mobil. Peristiwa tersebut terjadi di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, saat Ilyas meminta pendampingan dari pihak kepolisian, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat.

Pada Minggu, 23 Februari 2025, Kepala Bidang Propam Polda Banten, Kombes Pol Murwoto, mengonfirmasi bahwa sanksi demosi diberikan kepada AKP Asep Kurniawan dengan memindahkannya ke Yanma (pelayanan markas) Polda Banten. Selain itu, dua anggota Polsek Cinangka lainnya, Brigadir Deri Andriyani dan Bripka Dedi Irwanto, juga mendapat hukuman serupa. Ketiga polisi tersebut dinilai lalai dalam menjalankan tugas mereka untuk memberikan pendampingan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya oleh Ilyas yang sedang dalam kondisi darurat.

“Sanksinya demosi, dari Polsek pindah ke Yanma Polda Banten,” ujar Kombes Pol Murwoto melalui pesan WhatsApp yang diterima Kompas.com. Proses sidang etik telah membuktikan bahwa ketiganya terbukti bersalah karena tidak memberikan bantuan kepada korban yang datang dengan harapan mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian. Dalam sidang tersebut, terungkap pula bahwa mereka tidak merespons laporan yang masuk dari masyarakat, yang tentunya merupakan kewajiban utama aparat.

Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menambahkan bahwa sebagai pimpinan, Kapolsek Cinangka memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengawasan dan pengendalian yang baik terhadap anggotanya. Ia menyayangkan ketidakresponsifan yang terjadi, meskipun ada alasan kekurangan personel. Kapolda menekankan bahwa Polsek Cinangka seharusnya bisa meminta bantuan lebih banyak dari Polres untuk menangani laporan terkait kendaraan Honda Brio yang diduga digelapkan, yang merupakan alasan utama Ilyas meminta pendampingan pada saat itu.

Pelanggaran profesionalisme dalam menangani kasus ini sangat jelas, dan Kapolda menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada ketiga anggota Polsek Cinangka adalah upaya untuk memperbaiki disiplin internal serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan kedepannya, polisi di wilayah Banten dapat lebih siap dan responsif dalam menangani laporan masyarakat, khususnya dalam hal memberikan perlindungan dan pendampingan yang layak.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya profesionalisme dan kesiapan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Setiap laporan yang masuk seharusnya diproses dengan cepat dan tepat, terutama dalam situasi darurat yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Sanksi yang dijatuhkan bukan hanya menjadi pelajaran bagi pelaku, tetapi juga peringatan keras bagi seluruh jajaran kepolisian untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang mereka wakili.

Dengan demikian, Polda Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kedisiplinan anggotanya, memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran yang terjadi demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang lebih baik di masyarakat.

Tanggapan Menteri PU: Tidak Ada PHK 18 Ribu Pegawai, Waspada UU ITE

Leave a reply

Di Jakarta pada Sabtu, 22 Februari 2025, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dengan tegas mengklarifikasi isu yang beredar mengenai dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 18 ribu petugas lapangan di lingkungan Kementerian PU. Dalam konferensi pers yang diadakan hari itu, beliau menolak dengan keras kabar yang menyebut bahwa sejumlah besar pegawai di bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air telah diberhentikan. “Alhamdulillah, rekan-rekan petugas OP terus menjalankan tugasnya dengan normal dan penuh dedikasi,” ujarnya sambil menekankan bahwa situasi yang terjadi bukanlah indikasi pemecatan massal.

Menteri Dody menjelaskan bahwa banyak dari petugas tersebut sebenarnya sedang menjalani masa evaluasi karena kontrak kerja mereka telah berakhir. Proses review ini merupakan bagian dari mekanisme administrasi standar yang diterapkan di Kementerian PU, di mana peninjauan kinerja dilakukan dengan seksama untuk menentukan kelanjutan kontrak kerja sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan profesionalisme yang harus selalu dijaga dalam pelayanan publik.

Selain mengklarifikasi status kepegawaian, Menteri Dody juga mengimbau kepada masyarakat, terutama para pengguna media sosial dan pelaku media massa, untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia memperingatkan bahwa penyebaran hoaks—khususnya yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan—dapat menimbulkan keresahan yang tidak perlu serta berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Penting bagi kita semua untuk memastikan kebenaran informasi agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” pungkasnya.

Di sela-sela penjelasan tersebut, Menteri Dody juga menguraikan perkembangan terbaru terkait anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025. Komisi V DPR RI baru saja menyepakati pagu indikatif sebesar Rp 50,48 triliun, suatu peningkatan signifikan sekitar Rp 20,8 triliun dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang sempat dipangkas akibat program efisiensi anggaran yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dody menjelaskan bahwa efisiensi yang pernah diterapkan menjadi dasar penyesuaian anggaran kali ini, sehingga dana yang ada dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasional kementerian.

Dengan tambahan anggaran tersebut, Kementerian PU berencana meluncurkan sejumlah program strategis. Di antaranya, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang mencakup 8.000 titik, serta proyek Cipta Karya yang menyasar 1.025 titik sebagai wujud padat karya tunai. Program-program ini diharapkan tidak hanya memberikan stimulus ekonomi, tetapi juga memperkuat infrastruktur nasional secara menyeluruh. Selain itu, dana tambahan juga dialokasikan untuk melakukan preservasi jalan dan jembatan, yang akan dilaksanakan secara bertahap selama enam bulan ke depan demi menjaga kelancaran transportasi dan konektivitas antarwilayah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan dukungan penuh dari parlemen terhadap upaya pemerintah. “Fokus utama kita adalah meningkatkan produktivitas, karena kemajuan inilah yang dinantikan oleh masyarakat,” ujar Lasarus. Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen bersama untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka memperkuat sektor infrastruktur.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan penataan administrasi kepegawaian yang cermat dan pengelolaan anggaran yang transparan, Kementerian Pekerjaan Umum optimis dapat terus memberikan kontribusi besar demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di seluruh Indonesia.

Freeport Dapat Lampu Hijau! Ekspor Konsentrat Tembaga Resmi Diizinkan

Leave a reply

Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan izin kepada PT Freeport Indonesia untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga. Keputusan ini diambil setelah rapat yang digelar di Istana, menyusul kendala yang dihadapi perusahaan tambang tersebut akibat insiden kebakaran di fasilitas smelter mereka.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa larangan ekspor konsentrat tembaga sebenarnya telah diberlakukan sejak akhir tahun 2024. Namun, dengan kondisi darurat yang terjadi akibat kebakaran, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan khusus untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih besar.

“Sebagai Menteri ESDM, tugas saya adalah memastikan agar pabrik dapat segera beroperasi kembali. Alhamdulillah, kita sudah menemukan jalan tengah bahwa pembangunan smelter akan rampung pada bulan Juni,” ujar Bahlil usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu (19/2).

Keputusan yang Menguntungkan Semua Pihak

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Pemerintah berupaya mencegah ribuan pekerja Freeport kehilangan pekerjaan akibat produksi yang terhenti. Selain itu, keputusan ini juga diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Freeport dan Indonesia.

“Jika ekspor tetap dilarang tanpa ada solusi, maka puluhan ribu pekerja berisiko dirumahkan. Selain itu, negara juga bisa mengalami kerugian karena pendapatan dari sektor tambang menurun,” jelasnya.

Mengingat konsentrat yang menumpuk akibat keterbatasan kapasitas penyimpanan, Freeport bahkan terpaksa mengurangi produksi hingga 40 persen. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan industri pertambangan nasional.

“Kalau tempat penyimpanan (stockpile) penuh, otomatis produksi akan terhenti. Ini bisa berdampak luas,” ujar Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2).

Freeport Tetap Kena Sanksi

Meskipun pemerintah memberikan kelonggaran dengan izin ekspor, Freeport tetap dikenakan sanksi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kenaikan pajak ekspor sebagai bentuk kompensasi atas perpanjangan izin tersebut.

“Pajak ekspor kita naikkan, sehingga Freeport harus membayar lebih besar ke negara dibandingkan sebelumnya,” ungkap Bahlil.

Sebelumnya, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia berakhir pada 31 Desember 2024. Dengan habisnya izin tersebut, perusahaan tambang ini seharusnya tidak diperbolehkan lagi mengekspor bahan mentah tembaga pada tahun ini.

Namun, dengan adanya kebakaran di fasilitas smelter mereka, Freeport tidak dapat mengolah konsentrat yang telah ditambang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memberikan kelonggaran izin ekspor untuk sementara waktu.

Dengan kebijakan ini, diharapkan Freeport dapat segera menyelesaikan pembangunan smelter mereka sesuai target, sehingga Indonesia bisa beralih dari ekspor bahan mentah menuju industri hilirisasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. 🚀

Jokowi Yakini Prabowo Presiden Terkuat, Apa Dasarnya?

Leave a reply

Pada acara peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Prabowo saat ini merupakan pemimpin dengan dukungan politik terkuat secara global.

Pernyataan ini didasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden. Data menunjukkan bahwa sekitar 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, sementara lebih dari 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mendukung kebijakan yang dijalankan.

Dukungan Politik yang Kuat

Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik saat ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo. “Dukungan dari rakyat sangat besar, begitu juga dari parlemen. Ini adalah modal kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” ujar Jokowi di hadapan para hadirin.

Ia juga sempat berseloroh bahwa tidak banyak pihak yang berani mengkritik Prabowo. “Sejauh ini saya belum melihat ada yang berani mengkritik beliau. Lucunya, kalau ada sesuatu yang dikritik, saya yang sering kena,” candanya, yang langsung disambut gelak tawa para tamu undangan.

Hadirnya Para Tokoh Politik

Acara peringatan ini turut dihadiri berbagai tokoh politik nasional, di antaranya:

Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar
Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Ketua Umum PAN
Muhaimin Iskandar – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum PKB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta Ketua Umum Partai Demokrat

Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir bersama sang ayah, Jokowi. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak tampak di lokasi dan diwakili oleh Dolly Dondokambey serta Said Abdullah.

Gerindra Rayakan 17 Tahun Perjalanan Politik

Sejak didirikan pada 6 Februari 2008, Partai Gerindra telah berkembang pesat di panggung politik Indonesia. Peringatan hari jadi ke-17 ini menjadi momen bersejarah bagi partai yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Dengan dukungan politik yang semakin kuat, banyak pihak menantikan arah kepemimpinan Prabowo ke depan. Apakah Prabowo mampu memenuhi ekspektasi rakyat dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih pesat? Waktu yang akan menjawabnya.

Pegawai Terdampak! Menteri PU Buka Suara soal Kebijakan Penghematan Anggaran

Leave a reply

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa kabar mengenai pemutusan hubungan kerja massal di lingkungan kementeriannya tidak benar. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan dalam perpanjangan kontrak sejumlah pegawai bukan berarti mereka dirumahkan, melainkan bagian dari proses administrasi tahunan yang mengalami sedikit hambatan.

“Bukan dirumahkan, tetapi memang kontraknya telah habis. Para petugas OP (operasi dan pemeliharaan) ini kami kontrak tahunan, dan seperti biasa, setiap tahun dilakukan pembaruan. Tahun ini hanya ada sedikit keterlambatan,” jelas Dody melalui akun Instagram resmi Kementerian PU, Kamis (13/2/2025).

Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab Keterlambatan

Pada umumnya, pembaruan kontrak pegawai OP rampung sejak November setiap tahunnya. Namun, pada tahun ini, proses tersebut tertunda karena adanya penyesuaian anggaran yang harus dirundingkan lebih dulu dengan Kementerian Keuangan serta Komisi V DPR.

Dody menegaskan bahwa tidak ada pemutusan kontrak secara sepihak, dan pegawai OP tetap akan melanjutkan tugasnya setelah seluruh proses administrasi selesai.

“Kami baru bisa menyalurkan hak-hak pegawai OP setelah anggaran tersedia secara efektif. Kami mohon maaf atas keterlambatan ini, namun prosesnya sudah hampir selesai,” imbuhnya.

Pemotongan Anggaran Kementerian PU Dikurangi

Kementerian PU sempat terkena pemotongan anggaran cukup besar, mencapai Rp81 triliun, yang membuat anggaran tersisa hanya Rp24,83 triliun. Pemangkasan ini berdampak pada berbagai program kerja kementerian, termasuk perpanjangan kontrak pegawai OP.

Namun, setelah dilakukan rapat evaluasi anggaran bersama Komisi V DPR pada Kamis (13/2/2025), pemerintah akhirnya mengurangi jumlah pemotongan menjadi Rp60,47 triliun. Dengan perubahan ini, anggaran Kementerian PU kini bertambah menjadi Rp50,48 triliun, sehingga memberi ruang fiskal lebih luas untuk menjalankan program-program kementerian.

Dengan adanya tambahan anggaran ini, proses perpanjangan kontrak pegawai OP akan segera diselesaikan, sehingga operasional kementerian tetap berjalan optimal.

Pegawai Dipastikan Kembali Bekerja

Meskipun sempat tertunda, Dody memastikan bahwa seluruh pegawai OP akan tetap bekerja dan mendapatkan haknya sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah termakan isu yang tidak akurat, terutama yang berkembang di media sosial.

“Kami berkomitmen menjaga kesejahteraan petugas OP dan memastikan seluruh program tetap berjalan seperti biasa,” pungkasnya.

Dengan klarifikasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait kebijakan anggaran Kementerian PU serta status pegawai OP yang masih tetap bekerja dan tidak mengalami pemutusan hubungan kerja. 🚧