Tag Archives: Ekonomi Bisnis

https://orkutluv.com

Jaswita Jaya Lestari, Perusahaan Daerah yang Mengembangkan Hibisc Fantasy Puncak

Leave a reply

Tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak yang dikelola oleh PT Jaswita Lestari Jaya (JLJ) kini tengah menjadi sorotan publik setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengeluarkan instruksi untuk membongkar lokasi wisata tersebut. Keputusan ini diambil menyusul dugaan bahwa tempat wisata itu turut berkontribusi terhadap terjadinya banjir yang melanda wilayah Jabodetabek.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Rabu (5/3), Direktur PT Jaswita Jabar, Wahyu Nugroho, mengonfirmasi bahwa pihak JLJ bertanggung jawab dalam pengelolaan Hibisc Fantasy Puncak. Wahyu juga menjelaskan bahwa pengelolaan tempat wisata tersebut dilakukan bersama dengan mitra bisnis mereka, yaitu PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN 8), sebuah perusahaan milik negara.

“Pengelolaan objek wisata ini dilakukan oleh Jaswita Lestari Jaya, bekerja sama dengan mitra bisnisnya serta PTPN 8,” ujar Wahyu.

PT Jaswita Lestari Jaya sendiri merupakan anak usaha dari PT Jasa dan Kepariwisataan (Jaswita) Jabar yang berdiri pada 8 Februari 2018 dengan modal awal sebesar Rp60 miliar. Dari segi kepemilikan saham, Jaswita Jabar memegang 70 persen saham, sementara sisanya dimiliki oleh pihak swasta. Namun, laporan menunjukkan bahwa nilai saham perusahaan telah mengalami penyesuaian, dan pada 2022, saham Jaswita Jabar tetap mendominasi sebesar 70 persen.

Pelanggaran Izin Penggunaan Lahan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memerintahkan pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak berdasarkan dugaan pelanggaran izin penggunaan lahan. Menurut laporan yang diterima, JLJ awalnya hanya mengajukan izin untuk penggunaan lahan seluas 4.800 meter persegi. Namun, dalam prakteknya, tempat wisata ini diperluas hingga mencapai 15.000 meter persegi, yang dianggap melanggar ketentuan yang telah disepakati.

Dedi Mulyadi, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis (6/3), menegaskan bahwa pembongkaran tempat wisata harus dilakukan sesuai perintah. “Karena tidak dibongkar secara sukarela oleh pengelola, saya perintahkan pembongkaran mulai hari ini. Kami juga meminta dukungan dari Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD Bogor,” tulisnya.

Banjir dan Dampaknya di Kabupaten Bogor

Kebijakan ini muncul di tengah bencana banjir yang melanda Kabupaten Bogor pada Minggu (2/3). Banjir tersebut telah mempengaruhi 28 desa di 16 kecamatan, mengakibatkan kerusakan serius di beberapa daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat juga melaporkan adanya tanah longsor, angin kencang, dan beberapa korban yang dilaporkan hanyut akibat bencana tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan status tanggap darurat bencana yang berlaku hingga 17 Maret 2025. Dalam situasi darurat ini, pembongkaran Hibisc Fantasy Puncak diharapkan dapat mencegah kejadian serupa di masa depan dan memperbaiki pengelolaan wilayah yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Keputusan ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat, dengan beberapa pihak mendukung tindakan tegas pemerintah demi penataan kota yang lebih baik, sementara yang lain menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mengelola wisata dengan bijak. Apapun hasilnya, masyarakat menunggu apakah langkah ini akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan lingkungan di sekitar kawasan Puncak yang rawan bencana.

Pengembang Rumah Subsidi Nakal Masuk Blacklist, Prabowo Beri Restu!

Leave a reply

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan dukungan penuh kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PUPR) untuk melaksanakan kebijakan pemutusan hubungan dengan pengembang rumah yang terbukti tidak bertanggung jawab dalam membangun rumah bersubsidi. Keputusan ini diambil untuk memastikan kualitas pembangunan perumahan yang layak dan aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang memperoleh rumah pertama melalui program subsidi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa perintah dari Presiden untuk mem-blacklist pengembang yang asal-asalan dalam membangun rumah subsidi sudah jelas. Kebijakan ini diambil setelah mendapati beberapa laporan terkait kualitas bangunan yang buruk pada beberapa perumahan bersubsidi. Maruarar menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi masyarakat dan memastikan bahwa proyek-proyek perumahan subsidi benar-benar memberikan manfaat sesuai harapan.

“Kami tidak akan ragu untuk membuat daftar hitam pengembang yang tidak bertanggung jawab. Mereka tidak akan diberikan kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Itu adalah instruksi langsung dari Presiden,” ujar Maruarar saat meresmikan rumah subsidi untuk PNS Polri di Karawang pada Selasa, 4 Maret 2025.

Maruarar menambahkan bahwa pihaknya sudah turun langsung ke beberapa lokasi perumahan subsidi dan menemukan kondisi yang mengecewakan, seperti tembok yang retak-retak meski baru saja diserahterimakan, serta perumahan yang kebanjiran meskipun sebelumnya pengembang mengklaim proyek tersebut bebas banjir.

“Jangan sampai masyarakat yang baru pertama kali memiliki rumah justru kecewa karena kualitas bangunan yang tidak sesuai harapan,” tambah Maruarar.

Sebagai langkah tegas, pemerintah akan mencabut izin proyek rumah subsidi dari pengembang yang terbukti melakukan kelalaian dalam proses pembangunan. Izin tersebut kemudian akan dialihkan kepada pengembang lain yang dinilai lebih berkompeten dan bertanggung jawab. Maruarar optimistis bahwa masih banyak pengembang yang dapat dipercaya untuk menjalankan proyek rumah subsidi dengan kualitas yang baik.

“Kami percaya masih banyak pengembang yang dapat dipercaya untuk membangun rumah subsidi dengan kualitas terbaik. Tujuan kami adalah memastikan rakyat mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman,” pungkasnya.

Benarkah Family Office Bisa Banjiri RI dengan Investasi? Ini Kata Luhut

Leave a reply

Pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk family office, sebuah konsep yang bertujuan untuk menarik keluarga kaya dari luar negeri agar menyimpan dananya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa banyak keluarga kaya internasional yang tertarik untuk menempatkan kekayaannya di Tanah Air, dan pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Luhut mengungkapkan bahwa family office yang tengah dirancang pemerintah telah mendapat perhatian dari beberapa investor asing. Ia bahkan mengklaim bahwa sudah ada beberapa investor yang mendaftar dan siap untuk berinvestasi begitu skema tersebut diterapkan. Luhut optimis bahwa dengan adanya konsep ini, dana besar dari luar negeri akan mengalir ke Indonesia, memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Menanggapi Potensi Family Office

Meski demikian, para analis memiliki pandangan yang lebih skeptis terkait efektivitas family office sebagai instrumen untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Ronny P. Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, berpendapat bahwa family office bukanlah cara yang efektif untuk menggerakkan investasi dalam jumlah besar. Menurutnya, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa family office menjadi andalan dalam mendatangkan investasi luar negeri.

Ronny lebih lanjut mengungkapkan bahwa family office mungkin hanya akan berkontribusi pada investasi sektor pariwisata, seperti pembangunan villa atau bungalow di Bali, yang sudah menjadi hal biasa di kalangan investor asing. Menurutnya, prospek family office di Indonesia secara nominal mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian negara.

Tantangan dalam Menarik Investor Asing

Sasmita juga menilai bahwa untuk menarik keluarga kaya asing ke Indonesia, pemerintah perlu menawarkan lebih dari sekadar Bali sebagai destinasi wisata. Daya tarik family office harus didukung oleh insentif pajak yang kompetitif, stabilitas politik dan ekonomi, serta jaminan privasi dan keamanan aset. Tanpa kebijakan yang jelas dan menguntungkan, ia meragukan apakah Indonesia bisa menjadi pilihan utama bagi investor kaya untuk mendirikan family office mereka.

Selain itu, Sasmita juga mengingatkan bahwa terdapat potensi risiko, seperti kemungkinan family office digunakan sebagai sarana untuk cuci uang. Mengingat tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia, Sasmita khawatir bahwa family office bisa disalahgunakan oleh para pengusaha, pejabat, atau investor untuk tujuan ilegal tersebut.

Kesimpulan

Meskipun pemerintah berharap family office dapat menjadi instrumen penting untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian Indonesia, tantangan besar masih harus dihadapi. Faktor-faktor seperti insentif fiskal, kebijakan privasi, dan keamanan hukum menjadi kunci apakah Indonesia bisa sukses menjadikan negara ini sebagai tempat yang menarik bagi keluarga kaya internasional. Sebelum skema ini benar-benar berjalan, banyak yang masih perlu dibahas dan dipersiapkan oleh pemerintah.