Category Archives: Berita Indonesia

Tiga Kepala Daerah Usungan PDIP di Jambi Tetap Hadiri Retret di Magelang

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan kepada para kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Namun, terdapat tiga kepala daerah yang tetap mengikuti kegiatan tersebut meskipun berasal dari PDIP.

Ketiga kepala daerah tersebut adalah Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, dan Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari.

Dalam perjalanan politiknya, pasangan Al Haris dan Abdullah Sani mendapat dukungan dari PDIP serta 12 partai politik lainnya, termasuk Partai Gerindra. Walaupun keduanya bukan kader asli PDIP, mereka tetap diusung partai tersebut dalam Pilkada dan berhasil memenangkan kontestasi.

Al Haris sendiri merupakan kader PAN dan menjabat sebagai Ketua MPW PAN Jambi. Ia kembali maju di Pilgub Jambi 2024 dengan dukungan partainya. Sementara itu, Abdullah Sani yang sebelumnya adalah kader PDIP, kini tercatat sebagai anggota PKB. Saat Pilgub 2020, ia mengundurkan diri dari PDIP karena tidak mendapatkan dukungan dari partai tersebut.

Selain itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief bersama wakilnya, Bakhtiar, juga mendapat dukungan PDIP beserta partai lainnya.

Meskipun bukan kader asli PDIP, Fadhil dan Bakhtiar tetap maju dalam Pilkada dengan dukungan dari partai tersebut. Fadhil sendiri adalah kader murni PPP dan menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Jambi. Sementara itu, Bakhtiar, yang menjabat sebagai Wakil Bupati Batanghari, merupakan kader Partai NasDem dan Ketua DPD partai tersebut.

Di sisi lain, PDIP juga mengusung pasangan Dilla Hikmah Sari dan Muslimin Tanja dalam Pilkada Tanjung Jabung Timur. Mereka berhasil memenangkan pemilihan. Dilla, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tanjabtim, mendapat dukungan dari sembilan partai politik lainnya.

Dilla sendiri merupakan kader PAN sejak awal karir politiknya dan pernah menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014.

Walaupun dalam Pilbup Tanjabtim 2024 Dilla tidak mendapatkan dukungan langsung dari PAN, ia tetap aktif di partai tersebut. Sementara itu, wakilnya, Muslimin Tanja, maju dalam Pilkada Tanjabtim sebagai calon independen. Ia memiliki latar belakang sebagai profesional dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia.

Ketiga kepala daerah yang diusung PDIP di Jambi saat ini sudah berada di Magelang untuk mengikuti retret yang digelar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2).

Dalam surat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, Megawati mengeluarkan dua poin instruksi utama.

“Poin pertama, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan ke Magelang dalam rangka mengikuti retret yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut.

Lebih lanjut, Megawati juga meminta agar mereka yang sudah dalam perjalanan ke Magelang segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan berikutnya dari pimpinan partai.

Khofifah Siap Ikuti Retreat di Magelang, Sudah Terima Seragam Komcad

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyatakan kesiapannya untuk mengikuti pembekalan atau retreat bagi kepala daerah yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Ia juga mengungkapkan telah menerima seragam komponen cadangan (Komcad) yang akan dikenakan selama kegiatan berlangsung.

“Seragam Komcad ini diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sudah ada bajunya,” ujar Khofifah setelah menghadiri pelantikan di Istana pada Kamis (20/2/2025).

Khofifah berencana bertolak ke Magelang pada Kamis malam setelah lebih dulu mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama perangkat daerah.

“Sebelum berangkat, kami akan menggelar rakor. Sekda serta seluruh kepala UPD sudah berada di Jakarta. Kami akan langsung membahas berbagai persiapan menjelang Ramadan,” jelasnya.

“Kami rapat dulu, baru nanti malam berangkat ke Magelang,” tambahnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik 961 kepala daerah secara serentak. Mereka terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati beserta para wakilnya.

Setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan untuk mengikuti pembekalan di Akmil Magelang mulai 21 hingga 28 Februari.

Bank Sinarmas dan Pos Indonesia Hadirkan Layanan Tarik & Setor Tunai di 4.800 Kantor Pos

PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) resmi menghadirkan layanan setor dan tarik tunai di lebih dari 4.800 kantor pos di seluruh Indonesia. Inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses perbankan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan.

Direktur Lending & Wholesale Banking Bank Sinarmas, Ekajaya, menjelaskan bahwa layanan ini memungkinkan nasabah untuk bertransaksi tanpa perlu menggunakan kartu debit. Cukup dengan mengakses aplikasi mobile banking SimobiPlus, pengguna dapat melakukan transaksi dengan mudah dan cepat.

“Kami berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menghadirkan layanan keuangan yang lebih merata, berkualitas, dan terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Ekajaya dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu.

Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris, menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperluas layanan keuangan, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses perbankan.

“Kami memastikan setiap transaksi pasti akan berjalan dengan cepat, aman, dan nyaman bagi nasabah. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta memperkuat inklusi keuangan di Indonesia,” kata Haris.

Dengan jaringan Kantor Pos yang luas, layanan ini akan mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi perbankan secara lebih efisien. Kehadiran fasilitas ini juga diharapkan dapat semakin mendorong literasi dan inklusi keuangan di berbagai daerah.

Istana Tanggapi #KaburAjaDulu: Merantau Itu Hak, Asal Sesuai Aturan

Viral Tagar #KaburAjaDulu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Beri Tanggapan

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons maraknya tagar #KaburAjaDulu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi fenomena ini, ia mempertanyakan ke mana tujuan warganet yang ingin “kabur” tersebut.

“Mau kabur ke mana?” ujar Hasan saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Peluang Kerja di Luar Negeri

Hasan menegaskan bahwa merantau ke luar negeri bukanlah sesuatu yang buruk, selama seseorang memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja internasional.

“Merantau itu hal yang bagus. Tapi kalau ingin bekerja di luar negeri, harus memiliki keahlian. Jika tidak, nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melarang masyarakat yang ingin merantau. Namun, ia mengingatkan agar setiap individu tetap mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menjadi imigran ilegal.

“Yang penting, kalau ingin bekerja di luar negeri harus mengikuti aturan. Jangan sampai menjadi pendatang ilegal,” tegas Hasan.

Tanggapan Santai Wamenaker

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer turut memberikan komentar terkait tren tagar tersebut. Menurutnya, fenomena ini tidak perlu dianggap sebagai masalah serius.

“Kalau memang ingin pergi, silakan saja. Bahkan kalau tidak mau kembali juga tidak masalah, hahaha,” ujarnya sambil tertawa saat ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta.

Menurut Immanuel, tren di media sosial seperti #KaburAjaDulu hanyalah bentuk ekspresi warganet dan tidak perlu direspons secara berlebihan.

“Tagar-tagar seperti itu tidak perlu terlalu dipikirkan secara mendalam,” tambahnya.

Menaker: Ini Bukan Soal Kabur, tetapi Peluang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga turut memberikan pandangannya terkait maraknya tagar ini. Ia menilai bahwa keberadaan tagar #KaburAjaDulu bukan berarti masyarakat benar-benar ingin meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Justru, menurutnya, ini adalah refleksi dari meningkatnya minat generasi muda untuk mencari pengalaman kerja di luar negeri.

“Saya melihat ada peluang kerja di luar negeri, dan itu bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nantinya, mereka bisa kembali dan membangun Indonesia dengan pengalaman yang diperoleh di luar negeri,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menaker juga menegaskan bahwa fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

“Ini menjadi tantangan bagi kami di pemerintah. Jika aspirasi mereka menunjukkan kurangnya peluang kerja di dalam negeri, maka tugas pemerintah adalah menciptakan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia,” tuturnya.

Tagar #KaburAjaDulu, Cerminan Keresahan Masyarakat

Tagar #KaburAjaDulu yang tengah viral di media sosial mencerminkan keresahan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa masa depan mereka di dalam negeri tidak menentu, sehingga mereka mencari peluang yang lebih baik di luar negeri.

Salah satu pengguna media sosial, akun X @Ju***Ekspor, mengungkapkan pendapatnya terkait tren ini.

“Baru ramai sekarang soal #KaburAjaDulu? Gue udah bilang dari dulu, Indonesia makin nggak karuan. Bisnis semakin sulit, banyak permainan orang dalam, impor merajalela, inflasi naik terus, gaji nggak sebanding, kualitas hidup menurun. Makanya gue pilih pindah dan buka bisnis di luar negeri,” tulisnya.

Fenomena ini menjadi refleksi bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak merasa terpaksa mencari masa depan di luar negeri.

Bakti Kesehatan TNI AL di Bali: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo Sediakan Pelayanan Gratis bagi Masyarakat Nelayan dalam MNEK 2025

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) menyiapkan sebuah kapal khusus, KRI dr. Wahidin Sudiro Husodo-991 (KRI WSH-991), yang akan digunakan untuk menyelenggarakan bakti kesehatan kepada masyarakat nelayan di Karangasem, Bali. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian 5th Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali menjelaskan bahwa program ini, yang dikenal dengan nama Medical Civic Action Program (MEDCAP), bertujuan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat sekitar, dengan fokus utama pada para nelayan yang seringkali menghadapi keterbatasan akses layanan kesehatan.

Menurut Ali, bakti kesehatan ini akan berlangsung di atas KRI WSH-991 yang akan berlabuh di Dermaga Tanah Ampo, Kabupaten Karangasem, pada 17 Februari 2025. Di sana, berbagai layanan kesehatan akan disediakan, termasuk pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan gigi, sunatan massal, donor darah, serta operasi medis kecil. Ini adalah langkah nyata dari TNI AL untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Selain MEDCAP, kegiatan ini juga mencakup Engineering Civic Action Program (ENCAP), yang bertujuan untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk perbaikan infrastruktur. Proyek perbaikan ini mencakup jalan, sekolah, dan rumah ibadah, yang akan melibatkan seluruh Angkatan Laut dari negara peserta. Ali juga menekankan bahwa meskipun kegiatan ini melibatkan latihan bersama di laut, inti dari MNEK 2025 adalah mempromosikan kerja sama antar negara dalam misi kemanusiaan dan bantuan bencana.

MNEK 2025 dilaksanakan di Bali pada 15-22 Februari 2025, diikuti oleh 38 negara dan didukung oleh 19 kapal perang dari berbagai negara. TNI AL berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kerjasama internasional dan mendukung upaya pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia-Pasifik.

Elon Musk Terancam Dikeluarkan dari Royal Society, Ribuan Ilmuwan Tanda Tangani Petisi

Lebih dari 1.900 ilmuwan telah menandatangani surat terbuka yang menyerukan agar Elon Musk dicabut dari keanggotaan kehormatan Royal Society, salah satu komunitas sains paling bergengsi di Inggris. Mereka menilai tindakan serta pernyataan Musk sering kali kontroversial dan bertentangan dengan nilai-nilai ilmiah.

Surat tersebut ditulis oleh Prof. Stephen Curry dan ditujukan kepada Presiden Royal Society, Adrian Smith. Dalam surat itu, Curry menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Royal Society yang tetap diam dan tidak mengambil tindakan terkait status keanggotaan Musk, meskipun kekhawatiran mengenai perilakunya telah disampaikan sejak enam bulan lalu.

“Royal Society telah diberi tahu tentang keprihatinan para anggotanya, terutama bagaimana sikap Musk bertentangan dengan Kode Etik organisasi ini,” tulis Curry.

Musk dituduh menyebarkan teori konspirasi yang tidak berdasar serta tuduhan negatif terhadap ilmuwan Anthony Fauci. Sebelumnya, Prof. Dorothy Bishop dari Universitas Oxford bahkan memutuskan mundur dari Royal Society sebagai bentuk protes atas tetapnya Musk dalam keanggotaan.

Selain itu, keterlibatan Musk dalam pemerintahan Donald Trump juga dikritik, karena dianggap mendukung kebijakan yang melemahkan riset ilmiah di AS. Sikap diam Royal Society terhadap hal ini dinilai mencerminkan kurangnya keberanian moral.

Pertemuan penting Royal Society dijadwalkan berlangsung pada 3 Maret, di mana para anggotanya akan membahas prinsip-prinsip terkait pernyataan publik dan etika perilaku anggota.

Kontroversi semakin memanas setelah pada Januari 2025, Musk secara terbuka mendukung partai sayap kanan Reform UK dalam politik Inggris. Ia bahkan menyebut Perdana Menteri Keir Starmer sebagai sosok “jahat” dan menuduh pemerintah Inggris menutupi kasus-kasus kriminal tertentu.

Dengan meningkatnya tekanan dari komunitas ilmiah, nasib keanggotaan Musk di Royal Society kini berada di ujung tanduk.

Jokowi Yakini Prabowo Presiden Terkuat, Apa Dasarnya?

Pada acara peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Prabowo saat ini merupakan pemimpin dengan dukungan politik terkuat secara global.

Pernyataan ini didasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden. Data menunjukkan bahwa sekitar 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, sementara lebih dari 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mendukung kebijakan yang dijalankan.

Dukungan Politik yang Kuat

Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik saat ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo. “Dukungan dari rakyat sangat besar, begitu juga dari parlemen. Ini adalah modal kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” ujar Jokowi di hadapan para hadirin.

Ia juga sempat berseloroh bahwa tidak banyak pihak yang berani mengkritik Prabowo. “Sejauh ini saya belum melihat ada yang berani mengkritik beliau. Lucunya, kalau ada sesuatu yang dikritik, saya yang sering kena,” candanya, yang langsung disambut gelak tawa para tamu undangan.

Hadirnya Para Tokoh Politik

Acara peringatan ini turut dihadiri berbagai tokoh politik nasional, di antaranya:

  • Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar
  • Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Ketua Umum PAN
  • Muhaimin Iskandar – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum PKB
  • Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta Ketua Umum Partai Demokrat

Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir bersama sang ayah, Jokowi. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak tampak di lokasi dan diwakili oleh Dolly Dondokambey serta Said Abdullah.

Gerindra Rayakan 17 Tahun Perjalanan Politik

Sejak didirikan pada 6 Februari 2008, Partai Gerindra telah berkembang pesat di panggung politik Indonesia. Peringatan hari jadi ke-17 ini menjadi momen bersejarah bagi partai yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Dengan dukungan politik yang semakin kuat, banyak pihak menantikan arah kepemimpinan Prabowo ke depan. Apakah Prabowo mampu memenuhi ekspektasi rakyat dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih pesat? Waktu yang akan menjawabnya.

PDIP Bantah Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi, Deddy Sitorus Sindir PKB

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang meminta dirinya tidak memperkeruh hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Deddy menilai tuduhan bahwa PDIP ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo tidak berdasar.

“Ya mungkin dia bangun kesiangan, tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” ujar Deddy saat ditemui di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). Menurutnya, hubungan antara Jokowi dan Prabowo adalah urusan pribadi mereka, dan PDIP tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri, apalagi berupaya memisahkan keduanya.

“Itu urusan mereka berdua. Kami tidak punya kepentingan untuk merekatkan atau memisahkan mereka. Politik selalu berbasis kepentingan. Jika mereka memiliki kepentingan yang sama, tidak ada pihak yang bisa memisahkan. Jadi, Bung Jazilul lebih baik fokus pada partainya sendiri,” lanjutnya.

Ketika ditanya apakah ada kepentingan PKB dalam dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi, Deddy kembali menanggapi dengan sindiran. “Ya, artinya dia bangun kesiangan. Tiba-tiba mengigau dan menuduh kita ingin memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa selama ada kepentingan yang sejalan, hubungan politik akan tetap terjalin, tetapi jika kepentingan berubah, perpisahan bisa terjadi secara alami. “Kalau kepentingan mereka masih sama, mereka akan tetap bersama. Tetapi kalau sudah berbeda, mereka akan berpisah sendiri tanpa campur tangan pihak lain,” kata Deddy.

Saat ditanya apakah hubungan Jokowi dan Prabowo selama ini hanya didasarkan pada kepentingan politik, Deddy memberikan jawaban tegas. “Di politik, tidak ada belas kasihan. Politik itu soal kepentingan. Meski di tingkat yang lebih tinggi, ada aspek moral dan keberpihakan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa jika suatu saat Jokowi dan Prabowo berpisah, itu murni keputusan mereka, bukan karena pengaruh pihak lain. “Kalau ada perpisahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu terjadi di antara mereka berdua, bukan karena pihak luar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memisahkan dirinya dari Jokowi. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Pembukaan Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025). “Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, jadi bahan tertawaan saja,” ujar Prabowo.

Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi tersebut, karena menurutnya, upaya memecah belah bangsa adalah taktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia bersatu. “Pecah belah itu adalah strategi mereka yang tidak suka Indonesia maju. Kita tidak perlu menghiraukannya,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengakui bahwa ia banyak belajar tentang politik dari Jokowi dan menekankan pentingnya menghormati pemimpin, baik yang masih berkuasa maupun yang sudah tidak menjabat. “Saya belajar dari Pak Jokowi. Tidak perlu malu mengakuinya. Kadang orang yang sudah tidak berkuasa malah dijelek-jelekkan, jangan begitu. Kita harus menghormati semua pemimpin,” tutupnya.

Prabowo Apresiasi Jokowi atas Kelancaran Transisi Pemerintahan di World Governments Summit 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), atas perannya dalam memastikan kelancaran transisi pemerintahan serta pembentukan kabinet baru. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang ia sampaikan melalui video.

Prabowo menyoroti bagaimana kepemimpinan Jokowi telah membantu transisi yang mulus, memungkinkan pemerintahan barunya segera bekerja secara efektif. Ia juga mengakui bahwa berkat stabilitas yang terjaga, banyak warga negara Indonesia berbakat yang sebelumnya berkarier di luar negeri kini kembali untuk mengabdi di tanah air.

“Keberhasilan ini sangat terbantu oleh kelancaran transisi yang dipastikan oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Kepadanya, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama panjang yang telah terjalin,” ujar Prabowo dalam tayangan yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden dan disaksikan di Jakarta pada Jumat dini hari.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa salah satu pencapaian penting dalam 100 hari pemerintahannya adalah membangun kabinet yang solid dan berbasis meritokrasi. Oleh karena itu, ia memilih anak bangsa yang berprestasi untuk bergabung sebagai menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menguraikan visi besar pemerintahannya, yaitu membawa Indonesia menjadi negara maju yang modern. Ia menekankan bahwa aset terbesar bangsa ini adalah 282 juta penduduknya, serta kekayaan alam yang melimpah yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Dengan lebih dari 177 ribu pulau dan keberagaman budaya yang kaya, Prabowo mengakui bahwa tantangan utama pemerintah adalah memastikan kesetaraan akses bagi seluruh rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Misi kami adalah menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” tegasnya.

Fakta Mengejutkan: Indonesia Miliki Rasio Kepemilikan Mobil Terendah

Rasio Kepemilikan Mobil di Indonesia Masih Rendah, Peluang Industri Otomotif Masih Terbuka Lebar

Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, mengungkapkan bahwa tingkat kepemilikan mobil di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Dari perspektif bisnis, kondisi ini menciptakan potensi besar bagi industri otomotif di dalam negeri.

“Saya ingin sedikit membahas mengenai rasio kepemilikan mobil di Indonesia,” ujar Agus saat menghadiri Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Perbandingan dengan Negara Lain

Agus membandingkan angka kepemilikan kendaraan di Indonesia dengan beberapa negara lain, seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Australia. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia memiliki rasio yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tersebut.

“Jika kita lihat data, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih sangat rendah. Bahkan, saya perlu tegaskan bahwa angka ini masih sangat jauh tertinggal,” katanya.

Sebagai perbandingan, Malaysia mencatat 490 unit mobil per 1.000 penduduk, sementara Thailand dan Singapura memiliki rasio sebesar 211 unit per 1.000 penduduk. Korea Selatan mencapai 530 unit per 1.000 orang, Jepang 670 unit, dan Australia 776 unit per 1.000 penduduk.

“Di Indonesia, rasio kepemilikan mobil hanya 99 unit per 1.000 penduduk,” ungkapnya.

Peluang Besar di Sektor Otomotif

Dengan angka yang masih rendah ini, Agus menilai bahwa pasar otomotif di Indonesia masih memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Di hadapan para eksekutif produsen otomotif, ia menegaskan bahwa masih ada ruang yang luas untuk pertumbuhan industri kendaraan di Indonesia.

“Dari sini kita bisa melihat bahwa ruang pertumbuhan industri otomotif di Indonesia masih sangat besar,” tuturnya.

Ia juga menambahkan bahwa dengan jumlah penduduk yang besar serta proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif, Indonesia memiliki potensi pasar otomotif yang menjanjikan di masa depan.