Author Archives: Krillin

Pansus Pagar Laut Tangerang Belum Mendesak, Ini Kata Titiek Soeharto

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang belum dianggap perlu saat ini. Titiek berpendapat bahwa jika masalah ini dapat diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka keberadaan pansus tidaklah mendesak. “Jika kementerian dan aparat terkait dapat segera menyelesaikan masalah ini, maka tidak perlu kita membentuk pansus. Masih banyak hal lain yang lebih urgent untuk diurus,” ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Meski demikian, Titiek tetap mendesak agar KKP melanjutkan penyelidikan untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang menjadi perhatian publik tersebut dinilai melanggar aturan terkait pengelolaan wilayah laut yang seharusnya tidak dapat dipagari atau dikavling oleh siapa pun. “Kami ingin KKP mengungkapkan kepada masyarakat siapa sebenarnya yang berada di balik pembangunan pagar laut ini,” tegas Titiek.

Selain itu, Titiek juga menyoroti proses pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh berbagai instansi pada Rabu (22/1/2025). Pembongkaran tersebut, menurutnya, memerlukan biaya yang cukup besar. Titiek menyarankan agar pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut dapat menanggung biaya pembongkaran, mengingat ini adalah konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan.

Usulan pembentukan pansus sebelumnya datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman. Alex menilai bahwa pembentukan pansus menjadi semakin mendesak setelah terungkapnya temuan ratusan hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area yang dikelilingi pagar laut. “Tentu hal ini perlu penyelidikan lebih lanjut, apalagi sekarang muncul masalah terkait HGB yang melibatkan Kementerian ATR yang merupakan mitra dari Komisi II DPR,” ungkap Alex pada 20 Januari 2025.

Selain Alex, anggota Fraksi PKS DPR RI, Riyono, juga mendukung usulan tersebut. Dalam interupsi pada rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua 2024-2025, Riyono menyampaikan bahwa kasus pemagaran laut di Tangerang ini menunjukkan lemahnya pengelolaan wilayah laut di Indonesia. Menurutnya, kejadian ini harus segera diusut tuntas agar pengelolaan sumber daya laut Indonesia dapat lebih baik ke depannya.

Dengan berkembangnya berbagai pendapat dan usulan mengenai masalah ini, Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penyelesaian yang cepat dan transparan, agar masyarakat tidak lagi mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang kontroversial tersebut.

Rekor Baru! Pajak Kripto Indonesia Capai Rp 1,09 Triliun

Leave a reply

Industri kripto di Indonesia mencatatkan pencapaian yang luar biasa pada akhir tahun 2024 dengan penerimaan pajak yang mencapai angka fantastis, yakni Rp 1,09 triliun. Data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan angka yang menunjukkan kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2022, total penerimaan pajak hanya tercatat sebesar Rp 246,45 miliar, sedangkan pada 2023 naik menjadi Rp 220,83 miliar. Pencapaian tertinggi terjadi pada 2024 dengan jumlah penerimaan yang melonjak menjadi Rp 620,4 miliar.

Dari total angka tersebut, sebagian besar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger yang menyumbang Rp 510,56 miliar, sementara sisanya sebesar Rp 577,12 miliar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang dipungut atas transaksi pembelian kripto di exchanger.

Menurut Chief Marketing Officer (CMO) Tokocrypto, Wan Iqbal, pencapaian ini menggambarkan pertumbuhan yang sangat pesat dalam ekosistem aset kripto di Indonesia. Iqbal mengatakan bahwa penerimaan pajak yang hampir tiga kali lipat lebih tinggi pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya merupakan bukti nyata bahwa industri kripto semakin diterima luas oleh masyarakat. “Peningkatan penerimaan pajak ini menunjukkan bahwa ekosistem kripto Indonesia tumbuh dengan pesat. Selain memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan negara, sektor ini juga membuka berbagai peluang ekonomi baru, baik untuk individu maupun masyarakat luas,” ujar Iqbal dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (24/1/2025).

Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut adalah meningkatnya jumlah individu yang berinvestasi dalam kripto, baik sebagai investasi jangka panjang maupun sebagai sumber penghasilan tambahan. Keberadaan kripto pun menciptakan peluang ekonomi baru yang sebelumnya tidak terbayangkan, seperti aktivitas trading, investasi, hingga staking.

Tak hanya itu, semakin banyak startup berbasis teknologi blockchain yang bermunculan, berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, dan mendukung terciptanya lapangan pekerjaan baru. Ekosistem yang berkembang ini juga menjadi daya tarik bagi investor lokal maupun global untuk berpartisipasi dalam industri kripto Indonesia.

Pentingnya kolaborasi antara sektor industri dan regulator menjadi topik utama dalam berbagai diskusi yang bertujuan untuk menjaga integritas pasar dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aset kripto. Pada 14 Januari 2025, sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan bersama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghasilkan berbagai inisiatif strategis. Di antaranya adalah penerbitan Buku Saku Regulasi dan Pengawasan Aset Keuangan Digital, panduan pemasaran produk sesuai ketentuan OJK, serta peluncuran aplikasi SPRINT untuk mempermudah pelaporan transaksi di sektor kripto.

Wan Iqbal menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah regulator dalam meningkatkan regulasi yang bertujuan melindungi investor serta menciptakan pasar yang lebih transparan dan aman. “Kami mendukung penuh inisiatif yang diambil oleh regulator untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi para pelaku pasar dan memastikan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan dalam transaksi kripto,” jelasnya.

Diskusi dan kolaborasi antara pelaku industri dan regulator ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan ekosistem kripto yang lebih baik dan lebih transparan. Dengan adanya kerjasama tersebut, Indonesia diharapkan dapat menjadi pemimpin dalam perkembangan industri aset digital di Asia Tenggara, sekaligus memperkuat posisi negara sebagai pusat ekonomi digital global.

Di akhir pernyataannya, Iqbal mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun masa depan industri kripto yang lebih cerah. “Mari kita bekerja bersama untuk menciptakan industri kripto yang aman, transparan, dan penuh potensi di masa depan,” tutupnya.

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Pendanaan Makan Bergizi Gratis, Butuh Rp100 Triliun

Leave a reply

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tanggapan terkait permintaan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang direncanakan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini sebelumnya telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, namun menurut Badan Gizi Nasional, dana tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi target Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengungkapkan, meskipun anggaran yang sudah disediakan cukup besar, pemerintah perlu meninjau lebih lanjut keseluruhan struktur APBN dan menentukan alokasi yang paling prioritas. “Kami sedang mengidentifikasi pos-pos mana yang dapat menampung kebutuhan tambahan ini, sambil memastikan semua kebijakan tetap sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden,” jelasnya saat memberikan keterangan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).

Meskipun belum memberikan rincian mengenai sumber pendanaan tambahan tersebut, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kementerian Keuangan tengah melakukan kajian mendalam untuk memastikan anggaran yang ada dapat dikelola seefisien mungkin. “Kami akan memastikan anggaran ini digunakan secara tepat dan mengurangi inefisiensi,” tambahnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan bahwa alokasi Rp71 triliun hanya cukup untuk melayani 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat. Namun, dengan target yang jauh lebih tinggi, yaitu menjangkau 82,9 juta orang seperti yang diinginkan oleh Presiden, Dadan menyatakan bahwa tambahan dana sangat diperlukan agar program ini dapat berjalan efektif.

Sejak peluncuran perdana pada 6 Januari 2025, program makan gratis telah berhasil menjangkau lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang utamanya menyasar anak-anak sekolah. Pemerintah menargetkan angka penerima manfaat akan meningkat signifikan, dengan 3 juta orang diperkirakan akan terlayani pada April 2025 dan jumlahnya diproyeksikan naik menjadi 6 juta orang pada Agustus 2025.

Dengan rencana pengalokasian dana tambahan tersebut, pemerintah berharap dapat mempercepat distribusi manfaat program makan bergizi gratis ini, demi menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan dukungan gizi untuk tumbuh kembang yang optimal.

Inovasi Keuangan BRI: Dukung PMI Lewat Solusi dan Jaringan Global

Leave a reply

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus memperkuat komitmennya dalam memberikan dukungan finansial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menyediakan berbagai layanan keuangan yang lengkap dan jaringan internasional yang luas. Hal ini disampaikan langsung oleh Senior Executive Vice President Treasury & Global Services BRI, Achmad Royadi, yang menjelaskan bahwa BRI berfokus pada pemenuhan kebutuhan finansial PMI serta keluarganya di setiap tahap perjalanan mereka.

“BRI berkomitmen untuk memberikan solusi keuangan yang relevan dan terintegrasi, memastikan kebutuhan PMI di luar negeri maupun di Indonesia bisa terpenuhi dengan baik,” ujar Royadi.

BRI telah memulai dukungan kepada PMI sejak tahap persiapan keberangkatan, dengan menyediakan berbagai produk seperti rekening tabungan BritAma dan Simpedes, serta layanan pembiayaan melalui Kredit Multiguna. Ini memudahkan calon PMI untuk merencanakan keuangan mereka, mulai dari biaya pelatihan hingga perjalanan menuju negara tujuan.

Selama masa penempatan di luar negeri, PMI dapat memanfaatkan berbagai layanan unggulan BRI seperti Superapps BRImo, yang memungkinkan pengelolaan keuangan secara praktis, serta Britama Valas dan Debit Multicurrency untuk transaksi dalam berbagai mata uang. Tak hanya itu, layanan pengiriman dana seperti BRIfast Remittance juga memudahkan PMI untuk mengirim uang dengan cepat dan aman ke Indonesia.

Selain itu, BRI turut menyediakan layanan Digital Saving yang memudahkan PMI dalam mengelola tabungan mereka secara digital selama bekerja di luar negeri. BRI juga memperkenalkan program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) untuk membantu PMI merencanakan masa depan mereka dengan aman melalui tabungan pensiun.

Untuk keluarga PMI di Indonesia, BRI mempermudah pengelolaan keuangan melalui jaringan AgenBRILink dan aplikasi BRImo, yang memungkinkan mereka menerima dan mengelola kiriman dana dari luar negeri dengan lebih efisien.

BRI juga memiliki jaringan yang sangat luas dengan mengoperasikan 6 Overseas Channel yang tersebar di berbagai negara seperti New York, Singapura, Hong Kong, Timor Leste, dan lainnya. Ini memudahkan PMI dan diaspora Indonesia dalam mengakses layanan keuangan di luar negeri. Bahkan, BRI kini menyediakan layanan pembukaan Digital Saving menggunakan nomor lokal di 11 negara, termasuk Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, dan Amerika Serikat, yang memberikan kemudahan fleksibilitas bagi PMI dalam mengelola keuangan mereka.

Sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial, BRI juga meluncurkan program Financial Literacy & Inclusion for Migrant Workers & Diaspora di beberapa negara. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi PMI dan diaspora Indonesia dengan edukasi mengenai pengelolaan dana, perencanaan investasi, serta pemanfaatan layanan keuangan yang ada.

Seluruh langkah yang diambil oleh BRI sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yang berfokus pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui Asta Cita ke-6 yang berorientasi pada pembangunan desa dan pemberantasan kemiskinan. Dukungan BRI ini juga sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang mengharapkan BUMN terus aktif dalam pemberdayaan PMI.

Dengan berbagai layanan dan dukungan ini, BRI tidak hanya memperkuat posisi sebagai bank terdepan di Indonesia, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan kesejahteraan bagi PMI serta keluarganya di tanah air.

Prabowo-Gibran Dorong Indonesia Jadi Mediator Konflik Internasional

Leave a reply

Dalam seratus hari pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memperlihatkan komitmen aktifnya dalam mediasi konflik internasional. Dari isu Palestina hingga Ukraina, langkah-langkah diplomatik Indonesia menegaskan posisi strategis negara di panggung global.

Dukungan Tegas untuk Palestina

Pada 10 Januari 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono menggarisbawahi pentingnya solusi dua negara sebagai langkah nyata menuju perdamaian di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa dialog dan negosiasi merupakan kunci utama untuk mengakhiri konflik panjang antara Palestina dan Israel. Indonesia berjanji akan terus berperan aktif dalam mendukung upaya perdamaian ini melalui forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kami tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina,” ujar Sugiono dalam pertemuan resmi.

Dorongan untuk Solusi Damai di Ukraina

Tidak hanya di Timur Tengah, konflik di Ukraina juga menjadi perhatian khusus pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari yang sama, Presiden Prabowo menyerukan pentingnya solusi damai melalui dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat.

“Kita tidak bisa membiarkan konflik ini terus memengaruhi stabilitas global. Indonesia mengajak seluruh negara bersatu untuk mencari jalan keluar yang damai dan adil,” tegas Prabowo.

Langkah ini mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap perdamaian dunia, terutama mengingat dampak konflik Ukraina yang meluas pada aspek politik dan ekonomi global.

Penguatan Kerja Sama Internasional

Selain berfokus pada penyelesaian konflik, Indonesia juga memperkuat diplomasi internasional di sektor pertahanan dan keamanan maritim. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan kerja sama strategis untuk menjaga kedaulatan negara.

Fokus utama ada pada keamanan maritim, terutama dalam menghadapi tantangan di kawasan Asia Tenggara. Sugiono menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencakup isu perikanan ilegal, perlindungan sumber daya alam, dan peningkatan kapabilitas pertahanan laut.

Harapan di Kancah Internasional

Dengan langkah-langkah yang diambil selama 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam diplomasi global. Dukungan terhadap Palestina, dorongan perdamaian di Ukraina, dan kerja sama strategis di bidang keamanan maritim menjadi fondasi yang menjanjikan untuk masa depan peran Indonesia di kancah internasional.

Indonesia kini tidak hanya hadir sebagai negara yang peduli pada isu global, tetapi juga sebagai mediator aktif yang membawa pesan perdamaian dan stabilitas untuk dunia.

AS Resmi Tinggalkan WHO, Keputusan Kontroversial Trump

Leave a reply

Pada Senin (20/1/2025), Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan keputusan yang mengejutkan: penarikan keanggotaan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini menjadi babak baru dalam hubungan AS dengan badan internasional yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan tanggapan global terhadap berbagai krisis kesehatan, termasuk pandemi.

Langkah Trump ini disorot oleh banyak pakar kesehatan masyarakat yang memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat melemahkan peran AS sebagai pemimpin dalam upaya kesehatan global dan memperburuk respons terhadap pandemi di masa depan. Kritik terhadap WHO oleh Trump sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2020, saat ia mengecam cara organisasi itu menangani pandemi Covid-19. Pada waktu itu, Trump bahkan mengancam akan menghentikan pendanaan AS untuk WHO, namun ancaman itu baru terlaksana setelah kekalahannya dalam pemilu 2020.

Melalui perintah eksekutif yang ditandatanganinya, Trump menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh sejumlah alasan. Di antaranya adalah “kesalahan organisasi dalam menangani pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China, serta kegagalan WHO dalam melakukan reformasi yang sangat diperlukan.” Selain itu, Trump juga mengkritik ketidakmampuan WHO dalam menjaga independensinya dari pengaruh politik dan merasa bahwa AS sudah membayar lebih banyak dibandingkan negara-negara lain untuk mendanai WHO.

Menurut laporan The New York Times, keputusan untuk keluar dari WHO akan memberikan dampak signifikan bagi AS, termasuk berkurangnya akses Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS terhadap data global yang disediakan oleh organisasi tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2020, saat China pertama kali merilis urutan genetik virus Covid-19, informasi tersebut pertama kali dibagikan oleh WHO kepada negara-negara anggota. Tanpa akses tersebut, AS bisa kehilangan sumber informasi penting yang berhubungan dengan kesehatan global.

Keputusan ini juga mengarah pada perdebatan yang lebih luas mengenai perjanjian pandemi yang sedang dipertimbangkan oleh WHO. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap pandemi, mengatur kebijakan yang mengikat secara hukum mengenai pengawasan patogen, serta berbagi data wabah dengan cepat. Namun, beberapa anggota parlemen dari Partai Republik AS menganggap perjanjian ini dapat mengancam kedaulatan negara mereka.

Lawrence O. Gostin, seorang pakar hukum kesehatan masyarakat di Universitas Georgetown, menyebut langkah Trump ini sebagai “kerugian besar” untuk kesehatan masyarakat global dan “akan lebih merugikan” kepentingan serta keamanan nasional AS. WHO, yang didirikan pada tahun 1948 dengan dukungan besar dari AS, bertugas untuk mengatasi tantangan kesehatan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Sebagai badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WHO berperan penting dalam memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak konflik, serta melacak dan mengendalikan epidemi seperti Zika, Ebola, dan Covid-19.

Penarikan diri AS dari WHO ini menunjukkan ketegangan antara prioritas nasional dan kerjasama internasional, serta menambah tantangan bagi dunia dalam menghadapi krisis kesehatan yang semakin kompleks. Sementara WHO terus berupaya mengoordinasikan respons global terhadap penyakit dan wabah, langkah ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan kerjasama internasional dalam bidang kesehatan.

Satu Tersangka Kasus Situs Judol Hotel Aruss Semarang Terungkap Residivis

Leave a reply

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan situs judi online yang disebut-sebut menyalurkan dana ke pembangunan Hotel Aruss di Semarang. Salah satu tersangka utama dalam kasus ini diketahui merupakan residivis dalam kejahatan serupa.

Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Brigjen Himawan Bayu Aji memaparkan bahwa tersangka berinisial JO sebelumnya pernah terlibat dalam kasus judi online pada 2023 dan dijatuhi hukuman tujuh bulan penjara. JO bersama dua tersangka lainnya, JG dan AHL, memiliki peran sebagai operator situs judi Agen 138. Tugas mereka meliputi pengelolaan deposit, penarikan dana (withdraw), dan layanan pelanggan.

Penangkapan Tersangka dan Barang Bukti
Ketiga tersangka tersebut ditangkap di Lampung pada 7 Januari 2025 dan langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri sehari setelahnya. Polisi menyita sejumlah barang bukti, termasuk lima buku rekening, enam kartu ATM, lima komputer, delapan ponsel, dua mobil, serta uang tunai Rp 475 juta.

Penangkapan berlanjut pada 14 Januari 2025, ketika polisi menangkap tersangka KW di Jakarta. KW, yang bertugas mengawasi tim customer service, turut menyimpan barang bukti berupa satu ponsel, satu kartu ATM BCA, uang tunai USD 25.000 (setara Rp 408 juta), dan SGD 20.000 (sekitar Rp 238 juta). Dari keseluruhan penyitaan, total uang yang berhasil diamankan mencapai Rp 5,18 miliar.

Jaringan Judi Online dan Aliran Dana Mencurigakan
Penyelidikan lebih lanjut mengungkap adanya keterlibatan PT AJP, sebuah perusahaan yang berkantor di Hotel Aruss, Semarang. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf, menjelaskan bahwa dana pembangunan hotel tersebut diduga berasal dari hasil keuntungan situs judi online seperti Agen 138, Dafabet, dan Judi Bola.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa dana tersebut ditransfer melalui beberapa rekening atas nama inisial FH, yang berstatus sebagai komisaris PT AJP. Total aliran dana mencapai Rp 103,2 miliar, termasuk transaksi tunai senilai Rp 40,5 miliar yang dilakukan oleh sejumlah individu terkait. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dan operasional hotel, di mana keuntungannya kembali mengalir ke FH dan PT AJP.

Ancaman Hukum Berat bagi Para Tersangka
Polisi telah menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, sementara satu orang dengan inisial KK yang diduga sebagai pemilik dan pengendali situs Agen 138 masih menjadi buronan. Para tersangka diancam hukuman maksimal 20 tahun penjara berdasarkan Pasal 45 Ayat 3 juncto Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai bagian dari proses hukum, penyidik juga telah mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan yang diduga hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Proses penyitaan ini menjadi langkah tegas dalam memberantas jaringan judi online yang telah merugikan masyarakat.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa aktivitas ilegal seperti judi online tidak hanya berdampak pada pelaku, tetapi juga menciptakan celah kejahatan lainnya, seperti pencucian uang.

Tim Khusus Dinkes Yogyakarta Siap Tangani Kasus PKG Secara Serius

Leave a reply

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5.2/209/SJ untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun. Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan, termasuk data sasaran, peralatan, dan koordinasi lintas sektor.

“Kami sudah membentuk tim untuk pelaksanaan program ini. Data penduduk dan logistik tengah kami persiapkan, sementara koordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga sudah dilakukan. Namun, petunjuk teknis (juknis) resmi masih kami tunggu,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Senin (20/1/2025).

Tim pelaksana terdiri dari berbagai instansi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kominfo, dan Kemantren, yang bertugas memastikan kelancaran program. Dinkes mencatat, beberapa Puskesmas di Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi siswa sekolah sebagai bagian dari uji coba implementasi program.

Fokus pada Semua Kelompok Usia

Pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk mencakup seluruh kelompok usia. “Mekanisme pemeriksaannya telah kami laksanakan untuk beberapa kategori, seperti bayi usia 0–28 hari hingga usia produktif. Screening dilakukan sekali dalam setahun,” tambah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.

Dinkes juga bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memvalidasi data penduduk yang menjadi sasaran program. “Program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Misalnya, bagi warga yang ulang tahun pada Januari, Februari, dan Maret, pemeriksaan mereka kemungkinan besar bisa dilakukan mulai Maret,” jelasnya.

Pemeriksaan kesehatan meliputi evaluasi fisik, tes laboratorium, dan layanan tambahan seperti USG untuk ibu hamil. Sebanyak 18 Puskesmas di Yogyakarta telah disiapkan sebagai pusat layanan.

Meningkatkan Kualitas SDM melalui Program Kesehatan

Mendagri Tito Karnavian menegaskan, program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan. “Bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan optimal jika kualitas kesehatan masyarakat terjamin,” ujarnya.

Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program. “Surat edaran ini menjadi landasan bagi daerah untuk menyusun kegiatan, program, dan anggarannya demi mendukung skrining kesehatan gratis ini,” tambahnya.

Dengan program ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

Hindari Utang Menumpuk, Begini Cara Bijak Gunakan Paylater

Leave a reply

Layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) atau paylater kini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai pilihan pembayaran yang fleksibel dalam berbelanja. Dengan opsi untuk membayar di kemudian hari, banyak platform yang menawarkan layanan ini sebagai solusi praktis bagi konsumen yang ingin membeli barang tanpa langsung mengeluarkan uang tunai. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, risiko utang yang terus menumpuk juga mengintai.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah utang masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan paylater telah menembus angka Rp30 triliun. Menyikapi hal ini, OJK pun mulai bertindak tegas dengan membatasi penggunaan paylater. Mulai 2025, hanya mereka yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki pendapatan bulanan sebesar Rp3 juta yang diperbolehkan untuk mengajukan layanan ini. Langkah ini diambil untuk menghindari agar masyarakat tidak terjebak dalam masalah finansial yang berkepanjangan.

Untuk mencegah penggunaan paylater yang berisiko tinggi, ada beberapa langkah yang bisa diambil agar penggunaannya tetap bijak dan terkendali.

1. Gunakan Paylater untuk Keperluan Mendesak Perencana Keuangan Andi Nugroho mengingatkan agar paylater hanya digunakan untuk keperluan yang mendesak. Contohnya, saat membeli handphone baru karena yang lama rusak atau membeli laptop untuk pekerjaan atau kuliah. Namun, pastikan keperluan tersebut memang urgent dan tidak bisa ditunda. Andi juga menekankan bahwa uang yang didapat dari paylater bukanlah gratis, karena harus dibayar kembali di masa mendatang.

2. Paylater untuk Modal Usaha Menurut Agustina Fitria, seorang perencana keuangan dari OneShield Consulting, paylater sebaiknya digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha. Misalnya, untuk membeli bahan baku yang akan dijual untuk menghasilkan keuntungan. Penggunaan paylater untuk hal ini dapat memberikan nilai tambah dan mempercepat proses produksi.

3. Perhitungkan Kemampuan Finansial Sebelum menggunakan paylater, penting untuk menilai kemampuan finansial. Andi menyarankan untuk tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan dalam cicilan paylater. Perencanaan yang matang akan meminimalisir kemungkinan terjebak dalam utang yang tak terbayar.

4. Jika Terlanjur Terjerat, Lakukan Restrukturisasi Jika seseorang sudah terlanjur terjerat utang paylater, langkah pertama adalah menata ulang pengeluaran. Andi mengingatkan untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu dan prioritaskan pembayaran cicilan. Jika utang menumpuk, Agustina merekomendasikan untuk menghubungi penyedia layanan paylater dan mencari opsi restrukturisasi utang yang dapat meringankan beban pembayaran.

Dengan menggunakan layanan paylater secara bijak, konsumen dapat menikmati kemudahan yang ditawarkan tanpa harus terjerat dalam masalah utang yang berkepanjangan. OJK sendiri terus memantau perkembangan ini agar masyarakat dapat terhindar dari potensi krisis finansial.

Mengapa Pj Gubernur Jatim Naikkan Harga LPG 3 Kg? Simak Penjelasannya!

Leave a reply

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kilogram (kg) di Jawa Timur resmi mengalami kenaikan dari Rp16 ribu menjadi Rp18 ribu. Penyesuaian ini didasarkan pada Surat Keputusan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/801/KPTS/013/2024.

Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menjelaskan bahwa kebijakan ini telah melalui berbagai pertimbangan matang demi menjaga stabilitas pasokan LPG di wilayah Jawa Timur. “Penyesuaian HET LPG 3 kg dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menghindari potensi kelangkaan,” ungkapnya pada Jumat (17/3).

Alasan Penyesuaian Harga

Menurut Adhy, harga sebelumnya sebesar Rp16 ribu per tabung telah bertahan selama hampir satu dekade, sejak tahun 2015 hingga awal 2025. Namun, perubahan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan distribusi LPG, sehingga penyesuaian harga menjadi langkah yang diperlukan.

Komponen yang mengalami kenaikan adalah biaya distribusi dan margin untuk agen, sementara harga pokok LPG tetap tidak berubah. Adhy juga menekankan bahwa provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Bali telah lebih dahulu melakukan penyesuaian serupa.

“Jika harga tidak dinaikkan, akan ada risiko pergeseran stok ke wilayah lain yang sudah lebih dulu menyesuaikan harga. Akibatnya, bisa terjadi kelangkaan di Jawa Timur yang justru akan menyulitkan masyarakat,” tambah Adhy.

Upaya Pemerintah dan Dampak Inflasi

Adhy menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan kepolisian dalam mengawasi distribusi LPG 3 kg agar sesuai dengan HET yang baru. Subsidi energi juga diharapkan dapat tepat sasaran dengan mekanisme pendataan penerima manfaat yang lebih akurat.

Di sisi lain, kenaikan harga ini diprediksi memberikan dampak inflasi sebesar 0,13 hingga 0,2 persen di Jawa Timur. Namun, pemerintah optimis inflasi dapat terkendali melalui kebijakan diskon tarif listrik sebesar 50 persen selama Januari hingga Februari 2025.

“Meskipun ada kenaikan Rp2.000, subsidi listrik dapat membantu menjaga daya beli masyarakat. Dengan pasokan yang cukup dan distribusi yang lancar, inflasi akan tetap terkendali,” tutup Adhy.