Tag Archives: Politik

Tiga Kepala Daerah Usungan PDIP di Jambi Tetap Hadiri Retret di Magelang

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, memberikan arahan kepada para kepala daerah dari partainya untuk menunda kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Namun, terdapat tiga kepala daerah yang tetap mengikuti kegiatan tersebut meskipun berasal dari PDIP.

Ketiga kepala daerah tersebut adalah Gubernur Jambi Al Haris, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, dan Bupati Tanjung Jabung Timur Dillah Hikmah Sari.

Dalam perjalanan politiknya, pasangan Al Haris dan Abdullah Sani mendapat dukungan dari PDIP serta 12 partai politik lainnya, termasuk Partai Gerindra. Walaupun keduanya bukan kader asli PDIP, mereka tetap diusung partai tersebut dalam Pilkada dan berhasil memenangkan kontestasi.

Al Haris sendiri merupakan kader PAN dan menjabat sebagai Ketua MPW PAN Jambi. Ia kembali maju di Pilgub Jambi 2024 dengan dukungan partainya. Sementara itu, Abdullah Sani yang sebelumnya adalah kader PDIP, kini tercatat sebagai anggota PKB. Saat Pilgub 2020, ia mengundurkan diri dari PDIP karena tidak mendapatkan dukungan dari partai tersebut.

Selain itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief bersama wakilnya, Bakhtiar, juga mendapat dukungan PDIP beserta partai lainnya.

Meskipun bukan kader asli PDIP, Fadhil dan Bakhtiar tetap maju dalam Pilkada dengan dukungan dari partai tersebut. Fadhil sendiri adalah kader murni PPP dan menjabat sebagai Ketua DPW PPP Provinsi Jambi. Sementara itu, Bakhtiar, yang menjabat sebagai Wakil Bupati Batanghari, merupakan kader Partai NasDem dan Ketua DPD partai tersebut.

Di sisi lain, PDIP juga mengusung pasangan Dilla Hikmah Sari dan Muslimin Tanja dalam Pilkada Tanjung Jabung Timur. Mereka berhasil memenangkan pemilihan. Dilla, yang saat ini menjabat sebagai Bupati Tanjabtim, mendapat dukungan dari sembilan partai politik lainnya.

Dilla sendiri merupakan kader PAN sejak awal karir politiknya dan pernah menduduki posisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2009-2014.

Walaupun dalam Pilbup Tanjabtim 2024 Dilla tidak mendapatkan dukungan langsung dari PAN, ia tetap aktif di partai tersebut. Sementara itu, wakilnya, Muslimin Tanja, maju dalam Pilkada Tanjabtim sebagai calon independen. Ia memiliki latar belakang sebagai profesional dan pernah menjabat sebagai Direktur Eksekutif Pusat Polling Indonesia.

Ketiga kepala daerah yang diusung PDIP di Jambi saat ini sudah berada di Magelang untuk mengikuti retret yang digelar sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar kepala daerah dari PDIP menunda keikutsertaan dalam retret di Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2).

Dalam surat yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp, Megawati mengeluarkan dua poin instruksi utama.

“Poin pertama, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan ke Magelang dalam rangka mengikuti retret yang dijadwalkan pada 21-28 Februari 2025,” tulis surat tersebut.

Lebih lanjut, Megawati juga meminta agar mereka yang sudah dalam perjalanan ke Magelang segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan berikutnya dari pimpinan partai.

Istana Tanggapi #KaburAjaDulu: Merantau Itu Hak, Asal Sesuai Aturan

Viral Tagar #KaburAjaDulu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Beri Tanggapan

Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, merespons maraknya tagar #KaburAjaDulu yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Menanggapi fenomena ini, ia mempertanyakan ke mana tujuan warganet yang ingin “kabur” tersebut.

“Mau kabur ke mana?” ujar Hasan saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Peluang Kerja di Luar Negeri

Hasan menegaskan bahwa merantau ke luar negeri bukanlah sesuatu yang buruk, selama seseorang memiliki keterampilan yang memadai untuk bersaing di pasar kerja internasional.

“Merantau itu hal yang bagus. Tapi kalau ingin bekerja di luar negeri, harus memiliki keahlian. Jika tidak, nanti akan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki wewenang untuk melarang masyarakat yang ingin merantau. Namun, ia mengingatkan agar setiap individu tetap mengikuti prosedur yang berlaku agar tidak menjadi imigran ilegal.

“Yang penting, kalau ingin bekerja di luar negeri harus mengikuti aturan. Jangan sampai menjadi pendatang ilegal,” tegas Hasan.

Tanggapan Santai Wamenaker

Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer turut memberikan komentar terkait tren tagar tersebut. Menurutnya, fenomena ini tidak perlu dianggap sebagai masalah serius.

“Kalau memang ingin pergi, silakan saja. Bahkan kalau tidak mau kembali juga tidak masalah, hahaha,” ujarnya sambil tertawa saat ditemui di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta.

Menurut Immanuel, tren di media sosial seperti #KaburAjaDulu hanyalah bentuk ekspresi warganet dan tidak perlu direspons secara berlebihan.

“Tagar-tagar seperti itu tidak perlu terlalu dipikirkan secara mendalam,” tambahnya.

Menaker: Ini Bukan Soal Kabur, tetapi Peluang

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli juga turut memberikan pandangannya terkait maraknya tagar ini. Ia menilai bahwa keberadaan tagar #KaburAjaDulu bukan berarti masyarakat benar-benar ingin meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Justru, menurutnya, ini adalah refleksi dari meningkatnya minat generasi muda untuk mencari pengalaman kerja di luar negeri.

“Saya melihat ada peluang kerja di luar negeri, dan itu bisa menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nantinya, mereka bisa kembali dan membangun Indonesia dengan pengalaman yang diperoleh di luar negeri,” ujar Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Menaker juga menegaskan bahwa fenomena ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

“Ini menjadi tantangan bagi kami di pemerintah. Jika aspirasi mereka menunjukkan kurangnya peluang kerja di dalam negeri, maka tugas pemerintah adalah menciptakan pekerjaan yang lebih baik di Indonesia,” tuturnya.

Tagar #KaburAjaDulu, Cerminan Keresahan Masyarakat

Tagar #KaburAjaDulu yang tengah viral di media sosial mencerminkan keresahan sebagian masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di Indonesia. Banyak yang merasa bahwa masa depan mereka di dalam negeri tidak menentu, sehingga mereka mencari peluang yang lebih baik di luar negeri.

Salah satu pengguna media sosial, akun X @Ju***Ekspor, mengungkapkan pendapatnya terkait tren ini.

“Baru ramai sekarang soal #KaburAjaDulu? Gue udah bilang dari dulu, Indonesia makin nggak karuan. Bisnis semakin sulit, banyak permainan orang dalam, impor merajalela, inflasi naik terus, gaji nggak sebanding, kualitas hidup menurun. Makanya gue pilih pindah dan buka bisnis di luar negeri,” tulisnya.

Fenomena ini menjadi refleksi bagi pemerintah dalam mengelola kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar masyarakat, khususnya generasi muda, tidak merasa terpaksa mencari masa depan di luar negeri.

Jokowi Yakini Prabowo Presiden Terkuat, Apa Dasarnya?

Pada acara peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Prabowo saat ini merupakan pemimpin dengan dukungan politik terkuat secara global.

Pernyataan ini didasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden. Data menunjukkan bahwa sekitar 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, sementara lebih dari 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mendukung kebijakan yang dijalankan.

Dukungan Politik yang Kuat

Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik saat ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo. “Dukungan dari rakyat sangat besar, begitu juga dari parlemen. Ini adalah modal kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” ujar Jokowi di hadapan para hadirin.

Ia juga sempat berseloroh bahwa tidak banyak pihak yang berani mengkritik Prabowo. “Sejauh ini saya belum melihat ada yang berani mengkritik beliau. Lucunya, kalau ada sesuatu yang dikritik, saya yang sering kena,” candanya, yang langsung disambut gelak tawa para tamu undangan.

Hadirnya Para Tokoh Politik

Acara peringatan ini turut dihadiri berbagai tokoh politik nasional, di antaranya:

  • Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar
  • Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Ketua Umum PAN
  • Muhaimin Iskandar – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum PKB
  • Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta Ketua Umum Partai Demokrat

Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir bersama sang ayah, Jokowi. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak tampak di lokasi dan diwakili oleh Dolly Dondokambey serta Said Abdullah.

Gerindra Rayakan 17 Tahun Perjalanan Politik

Sejak didirikan pada 6 Februari 2008, Partai Gerindra telah berkembang pesat di panggung politik Indonesia. Peringatan hari jadi ke-17 ini menjadi momen bersejarah bagi partai yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Dengan dukungan politik yang semakin kuat, banyak pihak menantikan arah kepemimpinan Prabowo ke depan. Apakah Prabowo mampu memenuhi ekspektasi rakyat dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih pesat? Waktu yang akan menjawabnya.

PDIP Bantah Tuduhan Pecah Belah Prabowo-Jokowi, Deddy Sitorus Sindir PKB

Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, yang meminta dirinya tidak memperkeruh hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Deddy menilai tuduhan bahwa PDIP ingin memisahkan Jokowi dan Prabowo tidak berdasar.

“Ya mungkin dia bangun kesiangan, tiba-tiba menuduh PDI Perjuangan mau memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” ujar Deddy saat ditemui di Sekolah Partai, Jakarta Selatan, Rabu (12/2/2025). Menurutnya, hubungan antara Jokowi dan Prabowo adalah urusan pribadi mereka, dan PDIP tidak memiliki kepentingan untuk mencampuri, apalagi berupaya memisahkan keduanya.

“Itu urusan mereka berdua. Kami tidak punya kepentingan untuk merekatkan atau memisahkan mereka. Politik selalu berbasis kepentingan. Jika mereka memiliki kepentingan yang sama, tidak ada pihak yang bisa memisahkan. Jadi, Bung Jazilul lebih baik fokus pada partainya sendiri,” lanjutnya.

Ketika ditanya apakah ada kepentingan PKB dalam dinamika hubungan Prabowo dan Jokowi, Deddy kembali menanggapi dengan sindiran. “Ya, artinya dia bangun kesiangan. Tiba-tiba mengigau dan menuduh kita ingin memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa selama ada kepentingan yang sejalan, hubungan politik akan tetap terjalin, tetapi jika kepentingan berubah, perpisahan bisa terjadi secara alami. “Kalau kepentingan mereka masih sama, mereka akan tetap bersama. Tetapi kalau sudah berbeda, mereka akan berpisah sendiri tanpa campur tangan pihak lain,” kata Deddy.

Saat ditanya apakah hubungan Jokowi dan Prabowo selama ini hanya didasarkan pada kepentingan politik, Deddy memberikan jawaban tegas. “Di politik, tidak ada belas kasihan. Politik itu soal kepentingan. Meski di tingkat yang lebih tinggi, ada aspek moral dan keberpihakan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa jika suatu saat Jokowi dan Prabowo berpisah, itu murni keputusan mereka, bukan karena pengaruh pihak lain. “Kalau ada perpisahan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu terjadi di antara mereka berdua, bukan karena pihak luar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Prabowo sempat menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha memisahkan dirinya dari Jokowi. Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Pembukaan Kongres ke-XVIII Muslimat NU di Jatim International Expo (JIExpo), Surabaya, Senin (10/2/2025). “Ada yang sekarang mau memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Lucu juga, jadi bahan tertawaan saja,” ujar Prabowo.

Ia meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi tersebut, karena menurutnya, upaya memecah belah bangsa adalah taktik yang digunakan oleh pihak-pihak yang tidak ingin melihat Indonesia bersatu. “Pecah belah itu adalah strategi mereka yang tidak suka Indonesia maju. Kita tidak perlu menghiraukannya,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengakui bahwa ia banyak belajar tentang politik dari Jokowi dan menekankan pentingnya menghormati pemimpin, baik yang masih berkuasa maupun yang sudah tidak menjabat. “Saya belajar dari Pak Jokowi. Tidak perlu malu mengakuinya. Kadang orang yang sudah tidak berkuasa malah dijelek-jelekkan, jangan begitu. Kita harus menghormati semua pemimpin,” tutupnya.

Kemendikti Siap Bayar Tukin Dosen 2025, Tinggal Tunggu Perpres!

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) memastikan bahwa tunjangan kinerja (tukin) untuk dosen tahun 2025 akan segera dibayarkan. Hal ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikti Saintek, Togar M. Simatupang, yang mengungkapkan bahwa pihak kementerian telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pengajuan ini dilakukan dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR pada 23 Januari 2025.

“Ketua Banggar DPR RI telah menyampaikan bahwa anggaran yang diperlukan mencapai Rp 2,5 triliun. Saat ini kami tengah menunggu penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) untuk kelanjutan proses ini,” ungkap Togar, dalam keterangannya kepada Kompas.com pada Jumat (31/1/2025).

Togar menjelaskan, Kemendikti Saintek telah menyiapkan tiga opsi pemberian tunjangan kinerja untuk dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Opsi pertama adalah untuk dosen di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN-Satker) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang belum menerima remunerasi. Untuk opsi ini, pemerintah memerlukan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun.

Opsi kedua adalah untuk dosen PTN Satker dan BLU yang sudah menerima remunerasi, namun masih di bawah jumlah tukin yang seharusnya diterima. Pemerintah membutuhkan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk opsi ini.

Sementara itu, opsi ketiga adalah memberikan tukin kepada semua dosen ASN yang berjumlah 81.000 orang, dengan total anggaran yang diperlukan mencapai Rp 8,2 triliun.

“Kami mengajukan tiga opsi ini karena kami menyadari pentingnya tukin sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi dosen, sekaligus memperhatikan kondisi fiskal negara,” jelas Togar lebih lanjut.

Kemendikti Saintek juga telah mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia pada 28 Januari 2025. Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, pemerintah sebelumnya, yaitu Kemendikbud Ristek, tidak mengajukan alokasi anggaran tukin ke Kemenkeu. Meskipun demikian, pada 1 Oktober 2024, peraturan menteri yang mengatur pemberian tukin untuk dosen telah dikeluarkan oleh Nadiem Makarim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Namun, seiring dengan perubahan nomenklatur dari Kemendikbud Ristek menjadi Kemendikti Saintek, pengajuan anggaran tukin dan penerbitan Perpres mengalami keterlambatan. Meski demikian, dengan adanya langkah-langkah yang sudah diambil, diharapkan pembayaran tukin dapat segera terlaksana pada tahun 2025.

Pemberian tunjangan kinerja ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dosen dan memotivasi mereka dalam menjalankan tugas pengajaran serta penelitian di perguruan tinggi. Pemerintah berharap dengan adanya tunjangan kinerja yang tepat waktu, kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dapat semakin meningkat.

Kemendikdasmen Peringkat 2 Dalam Kinerja 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) menunjukkan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berhasil meraih peringkat kedua dalam hal kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah selama 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Peringkat ini mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Survei ini dilaksanakan antara tanggal 13 hingga 20 Januari 2025, dengan melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Metode wawancara tatap muka digunakan untuk mendapatkan data yang akurat, dengan margin error sekitar 2,87%. Hasil survei ini memberikan gambaran jelas mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja kementerian dalam periode awal pemerintahan baru ini. Ini menunjukkan bahwa transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam menilai efektivitas pemerintahan.

Kemendikdasmen memperoleh skor kepuasan publik sebesar 8,9, hanya kalah dari Kementerian Kesehatan yang meraih skor tertinggi 12,3. Program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikdasmen, seperti Pelatihan Kompetensi Guru dan Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan pendidikan yang tepat dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Kepuasan publik terhadap kinerja Kemendikdasmen menunjukkan bahwa masyarakat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan pendidikan dasar dan menengah. Program-program yang berfokus pada peningkatan kualitas guru dan kesejahteraan siswa menjadi prioritas utama. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk membangun generasi masa depan yang lebih baik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa pencapaian ini adalah motivasi untuk terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ia berharap agar semua pihak dapat berkolaborasi untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah untuk memperbaiki sistem pendidikan harus didukung oleh semua elemen masyarakat.

Dengan peringkat kedua dalam survei kinerja 100 hari kerja Prabowo-Gibran, Kemendikdasmen menunjukkan potensi besar untuk terus berkontribusi pada kemajuan pendidikan di Indonesia. Diharapkan bahwa langkah-langkah yang diambil akan membawa dampak positif jangka panjang bagi generasi muda dan meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Keberhasilan ini juga menjadi indikator penting bagi keberlanjutan program-program pendidikan di masa depan.

Kemendagri Dorong Pemda Cegah Defisit APBD Melalui Transformasi Digital

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan yang lebih efisien dan transparan di seluruh pemerintah daerah.

Kemendagri menyadari bahwa banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran mereka secara efektif. Dengan adanya teknologi digital, diharapkan proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik, mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memodernisasi cara pengelolaan keuangan daerah agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, menjelaskan bahwa transformasi digital harus dimulai dengan kewajiban menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan. Dengan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran daerah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran.

Kemendagri juga mendorong pemda untuk memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan APBD. SIPD dirancang untuk memudahkan integrasi data dan informasi keuangan, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi lebih cepat dan akurat. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kemendagri telah menyelenggarakan berbagai bimbingan teknis untuk membantu pemerintah daerah memahami dan menerapkan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan ini bertujuan agar setiap pemda dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan teknologi yang cepat. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan baru.

Dengan dorongan dari Kemendagri untuk menerapkan transformasi digital, semua pihak berharap bahwa pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan lebih baik dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Diharapkan bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif dalam tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan dalam menerapkan teknologi ini akan menjadi langkah penting bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pansus Pagar Laut Tangerang Belum Mendesak, Ini Kata Titiek Soeharto

Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menyatakan bahwa pembentukan panitia khusus (pansus) untuk menangani persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang belum dianggap perlu saat ini. Titiek berpendapat bahwa jika masalah ini dapat diselesaikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka keberadaan pansus tidaklah mendesak. “Jika kementerian dan aparat terkait dapat segera menyelesaikan masalah ini, maka tidak perlu kita membentuk pansus. Masih banyak hal lain yang lebih urgent untuk diurus,” ujar Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Meski demikian, Titiek tetap mendesak agar KKP melanjutkan penyelidikan untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut. Pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang menjadi perhatian publik tersebut dinilai melanggar aturan terkait pengelolaan wilayah laut yang seharusnya tidak dapat dipagari atau dikavling oleh siapa pun. “Kami ingin KKP mengungkapkan kepada masyarakat siapa sebenarnya yang berada di balik pembangunan pagar laut ini,” tegas Titiek.

Selain itu, Titiek juga menyoroti proses pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh berbagai instansi pada Rabu (22/1/2025). Pembongkaran tersebut, menurutnya, memerlukan biaya yang cukup besar. Titiek menyarankan agar pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar tersebut dapat menanggung biaya pembongkaran, mengingat ini adalah konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan.

Usulan pembentukan pansus sebelumnya datang dari Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman. Alex menilai bahwa pembentukan pansus menjadi semakin mendesak setelah terungkapnya temuan ratusan hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) di area yang dikelilingi pagar laut. “Tentu hal ini perlu penyelidikan lebih lanjut, apalagi sekarang muncul masalah terkait HGB yang melibatkan Kementerian ATR yang merupakan mitra dari Komisi II DPR,” ungkap Alex pada 20 Januari 2025.

Selain Alex, anggota Fraksi PKS DPR RI, Riyono, juga mendukung usulan tersebut. Dalam interupsi pada rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua 2024-2025, Riyono menyampaikan bahwa kasus pemagaran laut di Tangerang ini menunjukkan lemahnya pengelolaan wilayah laut di Indonesia. Menurutnya, kejadian ini harus segera diusut tuntas agar pengelolaan sumber daya laut Indonesia dapat lebih baik ke depannya.

Dengan berkembangnya berbagai pendapat dan usulan mengenai masalah ini, Titiek Soeharto menegaskan pentingnya penyelesaian yang cepat dan transparan, agar masyarakat tidak lagi mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut yang kontroversial tersebut.

DPR Lantik Tiga Anggota PAW, Anisah Syakur Gantikan Faisol Riza Sebagai Wamenperin

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melaksanakan rapat paripurna untuk melantik tiga anggota baru melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW). Pelantikan ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan berlangsung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Pelantikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden Nomor 156/P Tahun 2024, yang mengatur pengangkatan anggota baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Faisol Riza, Mohammad Irsyad Yusuf, dan Ach. Ghufron Shiradj. Faisol Riza kini menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian, sehingga perlu digantikan untuk memastikan kelancaran fungsi DPR. Ini menunjukkan pentingnya kontinuitas dalam lembaga legislatif.

Tiga anggota baru yang dilantik adalah Anisah Syakur dari Dapil Jawa Timur II yang menggantikan Faisol Riza, Muhammad Hilman Mufidi menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf, dan Muhammad Khozin menggantikan Ach. Ghufron Shiradj. Pelantikan ini diharapkan dapat memperkuat representasi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR. Ini mencerminkan dinamika politik di dalam partai dan upaya untuk menjaga stabilitas organisasi.

Dalam prosesi pelantikan, Puan Maharani memandu pengucapan sumpah jabatan oleh ketiga anggota PAW. Ia menekankan pentingnya integritas dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Pernyataan ini menegaskan tanggung jawab moral dan hukum yang diemban oleh anggota DPR dalam mewakili aspirasi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sumpah jabatan bukan hanya formalitas, tetapi juga sebuah komitmen terhadap bangsa dan negara.

Fraksi PKB menyambut baik pelantikan ini dan berharap bahwa para anggota baru dapat memberikan kontribusi positif dalam pembahasan berbagai kebijakan strategis di DPR. Mereka diharapkan mampu membawa perspektif baru dan meningkatkan kinerja lembaga legislatif. Ini mencerminkan harapan tinggi dari partai terhadap kemampuan anggota baru dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan pelantikan ini, semua pihak berharap agar anggota baru dapat segera beradaptasi dan berkontribusi secara efektif dalam proses legislasi. Diharapkan bahwa kehadiran mereka akan membawa perubahan positif bagi DPR dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat akan menjadi indikator penting bagi kinerja lembaga legislatif di masa mendatang.

Prabowo-Gibran Dorong Indonesia Jadi Mediator Konflik Internasional

Dalam seratus hari pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Indonesia memperlihatkan komitmen aktifnya dalam mediasi konflik internasional. Dari isu Palestina hingga Ukraina, langkah-langkah diplomatik Indonesia menegaskan posisi strategis negara di panggung global.

Dukungan Tegas untuk Palestina

Pada 10 Januari 2025, Menteri Luar Negeri Sugiono menggarisbawahi pentingnya solusi dua negara sebagai langkah nyata menuju perdamaian di Timur Tengah. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa dialog dan negosiasi merupakan kunci utama untuk mengakhiri konflik panjang antara Palestina dan Israel. Indonesia berjanji akan terus berperan aktif dalam mendukung upaya perdamaian ini melalui forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Kami tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga mengambil langkah nyata untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina,” ujar Sugiono dalam pertemuan resmi.

Dorongan untuk Solusi Damai di Ukraina

Tidak hanya di Timur Tengah, konflik di Ukraina juga menjadi perhatian khusus pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari yang sama, Presiden Prabowo menyerukan pentingnya solusi damai melalui dialog terbuka antara semua pihak yang terlibat.

“Kita tidak bisa membiarkan konflik ini terus memengaruhi stabilitas global. Indonesia mengajak seluruh negara bersatu untuk mencari jalan keluar yang damai dan adil,” tegas Prabowo.

Langkah ini mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap perdamaian dunia, terutama mengingat dampak konflik Ukraina yang meluas pada aspek politik dan ekonomi global.

Penguatan Kerja Sama Internasional

Selain berfokus pada penyelesaian konflik, Indonesia juga memperkuat diplomasi internasional di sektor pertahanan dan keamanan maritim. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen meningkatkan kerja sama strategis untuk menjaga kedaulatan negara.

Fokus utama ada pada keamanan maritim, terutama dalam menghadapi tantangan di kawasan Asia Tenggara. Sugiono menambahkan bahwa kerja sama ini juga mencakup isu perikanan ilegal, perlindungan sumber daya alam, dan peningkatan kapabilitas pertahanan laut.

Harapan di Kancah Internasional

Dengan langkah-langkah yang diambil selama 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kepemimpinan yang kuat dalam diplomasi global. Dukungan terhadap Palestina, dorongan perdamaian di Ukraina, dan kerja sama strategis di bidang keamanan maritim menjadi fondasi yang menjanjikan untuk masa depan peran Indonesia di kancah internasional.

Indonesia kini tidak hanya hadir sebagai negara yang peduli pada isu global, tetapi juga sebagai mediator aktif yang membawa pesan perdamaian dan stabilitas untuk dunia.