Tag Archives: Indonesia

Sri Mulyani Berburu Pajak Dari Ekonomi Bawah Tanah, Ini Rencana Besarnya!

Jakarta — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia sedang fokus untuk mengatasi dan mengoptimalkan pajak dari sektor ekonomi bawah tanah. Ekonomi bawah tanah, yang terdiri dari aktivitas ekonomi yang tidak tercatat atau dilaporkan, telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara. Dengan penerimaan pajak yang diperkirakan masih rendah dari sektor ini, Sri Mulyani berencana untuk memperkenalkan sejumlah langkah strategis guna memperluas basis pajak dan menurunkan tingkat ketidakpatuhan pajak di masyarakat.

Salah satu rencana besar yang diusung oleh Sri Mulyani adalah memperkuat sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi ruang gerak ekonomi bawah tanah. Pemerintah berencana memperluas penggunaan teknologi informasi dan integrasi data antara berbagai lembaga, termasuk perpajakan, perbankan, dan sektor lainnya, untuk memudahkan pengawasan dan pengumpulan pajak. Dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan, pemerintah berharap dapat mendeteksi aktivitas ekonomi yang selama ini tidak tercatat, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran pajak.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyarankan agar pajak dapat dikenakan dengan cara yang lebih adil dan sesuai dengan kapasitas sektor-sektor informal, seperti pedagang kecil dan usaha mikro. Pemerintah sedang merumuskan kebijakan yang memungkinkan sektor-sektor ini untuk tetap berkontribusi terhadap pendapatan negara tanpa memberatkan mereka. Salah satu langkah yang diambil adalah mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak bagi pelaku usaha kecil, sekaligus memberikan insentif untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kewajiban pajak.

Dengan memperluas cakupan pajak dari sektor ekonomi bawah tanah, Sri Mulyani berharap dapat meningkatkan pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan program sosial. Selain itu, penguatan sistem pajak yang lebih inklusif dan transparan akan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan berkelanjutan. Peningkatan pendapatan pajak juga dipandang sebagai kunci untuk mengurangi ketergantungan pada utang negara serta mempercepat proses pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

Namun, meskipun rencana ini memiliki potensi besar, tantangan dalam penerapannya tetap ada. Keberhasilan kebijakan ini bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan dukungan dari sektor swasta. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak terlalu memberatkan sektor-sektor yang rentan, sementara tetap mampu mengurangi praktik ekonomi bawah tanah yang merugikan perekonomian secara keseluruhan. Oleh karena itu, Sri Mulyani menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan transparan.

Ibas Yudhoyono Ajak Generasi Muda Untuk Lebih Peduli Pada Politik

Leave a reply

Dalam sebuah acara seminar yang digelar pada 13 November 2024, Agus Harimurti Yudhoyono (Ibas), putra dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, mengajak generasi muda untuk lebih aktif terlibat dalam dunia politik. Ibas menegaskan pentingnya partisipasi kaum muda dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum maupun dalam bentuk pengabdian langsung di partai politik dan lembaga pemerintahan. Menurut Ibas, keterlibatan aktif generasi muda sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah mewakili kepentingan semua lapisan masyarakat, terutama kalangan muda.

Ibas menyampaikan bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam memperbaiki bangsa. Di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, kaum muda dituntut untuk memiliki wawasan luas, berpikir kritis, dan berani menyuarakan pendapat. “Politik bukan hanya urusan orang tua atau para elit, tapi politik adalah bagian dari kehidupan setiap warga negara, termasuk generasi muda,” ujar Ibas. Ia menekankan bahwa kehadiran generasi muda dalam dunia politik dapat membawa perspektif segar dan ide-ide inovatif yang diperlukan untuk kemajuan bangsa.

Lebih lanjut, Ibas juga mengingatkan bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan yang diambil dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Ia mengajak anak muda untuk tidak hanya fokus pada kehidupan sehari-hari, tetapi juga berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Dalam konteks ini, politik menjadi salah satu alat untuk mewujudkan cita-cita negara yang sejahtera, adil, dan makmur.

Ibas juga menyoroti pentingnya pendidikan politik yang baik bagi generasi muda. Ia mendorong agar lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, lebih banyak memberikan wawasan mengenai demokrasi, hak-hak politik, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan begitu, generasi muda dapat lebih siap dan memiliki kompetensi untuk terlibat dalam politik secara positif dan konstruktif.

Mata Uang Rupiah Menguat Setelah Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Leave a reply

Pada 11 November 2024, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami penguatan signifikan setelah The Federal Reserve (The Fed) mengumumkan pemangkasan suku bunga pada pertemuan terbaru mereka. Keputusan tersebut memberikan dampak langsung pada pasar keuangan global, termasuk Indonesia. Para pelaku pasar menganggap kebijakan tersebut sebagai langkah yang dapat meredakan tekanan inflasi global dan memperlancar arus modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Rupiah ditutup menguat sekitar 0,5% terhadap dolar AS pada perdagangan pagi ini, mencapai level Rp 15.350 per dolar AS. Penguatan ini terjadi setelah The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga sebanyak 0,25 persen untuk pertama kalinya dalam hampir setahun. Kebijakan ini memberikan sentimen positif terhadap pasar valuta asing, dengan investor yang mencari peluang di negara-negara dengan imbal hasil lebih tinggi, seperti Indonesia.

Pemangkasan suku bunga oleh The Fed dianggap sebagai langkah untuk mengantisipasi potensi pelemahan ekonomi global dan mendorong pertumbuhan. Langkah ini membuat dolar AS cenderung melemah, sementara mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah, memperoleh keuntungan. Di sisi lain, keputusan tersebut juga diperkirakan akan menurunkan biaya pinjaman global dan meningkatkan likuiditas di pasar, yang akhirnya menguntungkan ekonomi Indonesia, terutama sektor ekspor dan investasi.

Para analis memprediksi bahwa penguatan rupiah dapat berlanjut dalam beberapa pekan ke depan, tergantung pada respons kebijakan moneter yang diambil oleh Bank Indonesia. Jika Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau tidak melakukan perubahan signifikan, maka rupiah berpotensi terus menguat. Namun, volatilitas global dan ketidakpastian ekonomi tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar.

Jelang Akhir Tahun 2024 Ekonomi Jawa Timur Tumbuh Positif

Leave a reply

Pada 10 November 2024, ekonomi Jawa Timur menunjukkan tanda-tanda positif menjelang akhir tahun, dengan beberapa indikator ekonomi utama mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi ini tercatat mencapai 5,4% pada kuartal ketiga 2024. Angka ini menunjukkan pemulihan yang solid setelah sempat terdampak oleh tantangan ekonomi global dan domestik. Pertumbuhan ini memberikan optimisme bagi para pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam menghadapi akhir tahun 2024.

Sektor manufaktur dan perdagangan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Produk-produk unggulan seperti elektronik, otomotif, dan makanan olahan mengalami lonjakan permintaan, baik di pasar domestik maupun ekspor. Selain itu, sektor perdagangan yang semakin menggeliat berkat peningkatan daya beli masyarakat turut berperan dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Dengan meningkatnya aktivitas bisnis, banyak perusahaan yang mulai menggenjot produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang kembali tumbuh setelah periode penurunan.

Selain sektor industri, investasi besar di bidang infrastruktur juga memberikan dampak positif bagi ekonomi Jawa Timur. Proyek-proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan daerah, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan bandara, turut memperlancar distribusi barang dan meningkatkan konektivitas antarkota dan antarprovinsi. Hal ini membuka peluang baru bagi sektor perdagangan dan pariwisata untuk berkembang lebih pesat, serta mendukung terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.

Pemerintah Jawa Timur juga memberikan perhatian khusus pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian daerah. Melalui berbagai program pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran produk, UMKM di Jawa Timur semakin mampu beradaptasi dengan tren pasar digital. Beberapa produk lokal bahkan berhasil menembus pasar internasional, yang turut memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Pemerintah berharap, dengan dukungan yang terus meningkat, sektor UMKM dapat semakin berkembang di tahun-tahun mendatang.

Melihat tren yang ada, ekonomi Jawa Timur diprediksi akan terus tumbuh positif pada 2025. Dengan berbagai faktor yang mendukung, seperti stabilitas politik, kebijakan pro-bisnis, dan peningkatan sektor industri dan perdagangan, Jawa Timur diperkirakan akan menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Digitalisasi Ekonomi Bawa Kukar Raih Penghargaan Menko Perekonomian

Leave a reply

Pada 9 November 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, menerima penghargaan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, atas prestasinya dalam mendorong digitalisasi ekonomi di daerah tersebut. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan terhadap upaya Kukar dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, mempercepat akses ke layanan publik, dan mendorong inklusi ekonomi. Keberhasilan Kukar ini menjadi contoh bagi daerah lain yang berusaha menerapkan transformasi digital dalam perekonomian mereka.

Digitalisasi ekonomi telah terbukti membawa dampak positif bagi Kukar. Pemerintah daerah telah mengimplementasikan berbagai inisiatif berbasis teknologi untuk mendukung sektor-sektor utama seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Salah satu contoh nyata adalah penerapan sistem digital dalam layanan pertanian yang memungkinkan petani mendapatkan akses informasi pasar dan teknologi pertanian yang lebih efisien. Selain itu, Kukar juga mengembangkan platform e-commerce lokal yang mendukung UMKM untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara online.

Selain mendorong sektor-sektor ekonomi, digitalisasi juga berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Kukar. Pemerintah daerah menyediakan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang lebih luas di kawasan pedesaan dan penerapan sistem pembayaran digital untuk mempermudah transaksi. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian digital dan memudahkan mereka mengakses berbagai layanan, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.

Keberhasilan Kukar dalam mengadopsi digitalisasi tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi digital, sementara sektor swasta turut berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi. Masyarakat juga diberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital mereka, sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital secara maksimal.

Dengan penghargaan yang diterima, Kukar berkomitmen untuk terus memperluas dan memperdalam transformasi digital di berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Kukar berharap bahwa digitalisasi dapat semakin mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak Kukar dalam menerapkan digitalisasi ekonomi demi kemajuan yang lebih merata dan berkelanjutan. Ke depan, Kukar akan terus berinovasi dengan menghadirkan solusi-solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Projo Sebut Jokowi Layak Menjadi Ketua Umum Partai Politik

Leave a reply

Pada 8 November 2024, Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kapasitas dan kualitas yang sangat layak untuk memimpin sebuah partai politik. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah diskusi yang berkembang mengenai potensi Jokowi terlibat lebih dalam dalam dunia politik setelah masa jabatannya berakhir. Menurut Projo, Jokowi memiliki pengalaman politik yang luas, visi yang jelas, serta kemampuan untuk menyatukan berbagai elemen di Indonesia.

Projo menilai bahwa Jokowi, sebagai Presiden Indonesia dua periode, telah menunjukkan integritas dan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat. Pengalaman politiknya yang panjang dianggap menjadi modal utama bagi Jokowi jika memilih untuk terjun lebih dalam lagi dalam ranah partai politik. Ia juga menyebut Jokowi memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas politik dan membawa perubahan positif dalam struktur pemerintahan.

Menurut Projo, keputusan Jokowi untuk menjadi ketua umum partai politik bisa menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi politik yang lebih kuat untuk Indonesia setelah masa pemerintahannya. Hal ini juga akan memungkinkan Jokowi untuk melanjutkan pengaruh politiknya dalam memajukan agenda-agenda pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Jokowi dipandang sebagai figur yang bisa membimbing partai politik dengan prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif selama masa pemerintahannya.

Meskipun demikian, beberapa pihak di luar Projo memberikan tanggapan yang beragam terkait kemungkinan Jokowi terlibat aktif dalam dunia partai politik setelah selesai menjabat presiden. Beberapa kalangan menilai bahwa Jokowi lebih cocok berperan sebagai figur netral yang fokus pada pembangunan dan menjaga keseimbangan politik negara. Meskipun demikian, wacana ini tetap menjadi topik yang menarik di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024.

Pernyataan Projo mengenai Jokowi yang layak menjadi Ketua Umum Partai Politik memperlihatkan bahwa ada banyak harapan terhadap peran Jokowi dalam politik Indonesia pasca-presiden. Keputusan tersebut akan sangat bergantung pada pertimbangan politik dan respons publik di masa yang akan datang.

Awasi Hak Kekayaan Intelektual Bea Cukai Cegah Peredaran Barang Palsu

Leave a reply

Pada 7 November 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Indonesia kembali mengingatkan pentingnya pengawasan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam mencegah peredaran barang palsu. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melindungi industri lokal serta memastikan keamanan dan kualitas barang yang beredar di pasar. Pengawasan terhadap barang palsu ini menjadi semakin penting mengingat dampaknya yang luas terhadap ekonomi dan keamanan konsumen.

Bea Cukai menegaskan bahwa pengawasan terhadap barang palsu dan barang yang melanggar hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting dari tugasnya. Barang palsu tidak hanya merugikan pemilik hak cipta, paten, atau merek dagang, tetapi juga dapat membahayakan konsumen, karena sering kali dibuat dengan bahan yang tidak memenuhi standar kualitas dan keselamatan. Dalam beberapa bulan terakhir, Bea Cukai mengklaim telah berhasil menggagalkan penyelundupan barang-barang palsu yang bernilai miliaran rupiah.

Untuk memerangi peredaran barang palsu, Bea Cukai tidak bekerja sendiri. Mereka melakukan kolaborasi dengan pemilik hak kekayaan intelektual, baik dalam negeri maupun internasional. Dengan melakukan verifikasi merek, paten, dan desain industri yang sah, Bea Cukai dapat lebih mudah mendeteksi barang yang melanggar aturan HKI. Selain itu, mereka juga bekerja sama dengan berbagai industri untuk memastikan agar produk yang beredar di pasar Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.

Pemerintah Indonesia sangat fokus pada perlindungan industri lokal dari praktik perdagangan barang palsu. Barang palsu yang beredar di pasar tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menurunkan daya saing produk lokal. Oleh karena itu, melalui kebijakan ini, pemerintah berharap dapat mendorong inovasi dan kreativitas dalam negeri, serta memastikan bahwa produk Indonesia mendapatkan tempat yang layak di pasar global.

Meskipun upaya pengawasan semakin ketat, Bea Cukai tetap menghadapi tantangan besar dalam memerangi peredaran barang palsu, khususnya yang diimpor dari luar negeri. Peredaran barang palsu sering kali dilakukan melalui jalur-jalur penyelundupan yang tidak terdeteksi. Untuk itu, Bea Cukai terus memperkuat sistem pengawasan dan memperbaharui teknologi pemantauan agar lebih efisien dalam mendeteksi barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

Dengan upaya terus menerus untuk mengawasi hak kekayaan intelektual dan mencegah peredaran barang palsu, Bea Cukai Indonesia menunjukkan komitmennya untuk melindungi industri dalam negeri serta konsumen. Pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat mengurangi praktik ilegal yang merugikan ekonomi negara dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya produk-produk asli dan berkualitas.

Warga Sebut Sherly Sosok Tepat Pimpin Malut, Ogah Terpengaruh Politik Uang

Leave a reply

Pada 6 November 2024, warga Provinsi Maluku Utara (Malut) menyatakan dukungannya terhadap Sherly, salah satu calon gubernur yang dianggap sebagai sosok yang tepat untuk memimpin daerah tersebut. Masyarakat menilai Sherly memiliki kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan untuk membangun Malut, dengan visi yang jelas untuk kemajuan daerah. Selain itu, mereka juga mengapresiasi sikap tegas Sherly yang menolak segala bentuk politik uang dalam proses Pemilu.

Salah satu alasan mengapa warga mendukung Sherly adalah komitmennya untuk tidak terpengaruh dengan praktik politik uang yang sering kali terjadi menjelang Pemilu. Sherly menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya, ia ingin mengutamakan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan uang sebagai alat untuk meraih suara. Sikap ini disambut positif oleh banyak warga yang menginginkan perubahan dalam tata kelola politik di Malut, yang selama ini kerap diwarnai dengan politik praktis yang tidak memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Sherly dianggap sebagai sosok yang memiliki integritas dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan masyarakat Malut. Warga berharap dengan kepemimpinan Sherly, Malut dapat berkembang lebih baik dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur. Mereka percaya bahwa Sherly akan mampu menjalankan pemerintahan yang bersih dan fokus pada kesejahteraan rakyat tanpa terjebak dalam politik uang atau praktek-praktek kotor lainnya.

Dalam setiap kesempatan, Sherly menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah rakyat dengan sepenuh hati. Ia berjanji akan fokus pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, serta memastikan bahwa program-program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, tanpa ada campur tangan praktik politik yang merugikan.

Serikat Buruh Ancam Lapor Prabowo Jika Tidak Dilibatkan dalam Pembahasan Aturan Tembakau

Leave a reply

Serikat buruh berencana mengadukan masalah kepada Presiden Prabowo Subianto jika mereka tidak dilibatkan dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. RPMK ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FPS RTMM SPSI), Sudarto, menyatakan pihaknya menolak RPMK jika pembahasannya tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak, termasuk serikat buruh. Ia juga mengusulkan agar PP 28/2024 ditinjau ulang, mengingat peraturan tersebut memberikan tekanan tambahan pada industri hasil tembakau (IHT).

“Kami akan menolak RPMK yang tidak melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak langsung,” ujar Sudarto dalam forum diskusi “Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Tengah Kebijakan Baru” yang digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11/2024).

Sudarto mengungkapkan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya telah berjanji untuk melibatkan mereka dalam pembahasan aturan terkait tembakau. Janji ini diberikan setelah ribuan buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

“Kemenkes sudah janji kepada kami untuk ikut dalam diskusi dan memberi aspirasi. Kami tetap siap melangkah lebih jauh jika pemerintah tidak menunjukkan itikad baik,” ungkapnya.

Sudarto menegaskan, jika Kemenkes tidak memenuhi komitmen tersebut, pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan, termasuk mengadukan langsung kepada Presiden Prabowo di Istana Negara. “Kalo Kemenkes tidak menepati janjinya,kami akan langsung memberi proposal ini kepada presiden. Jika memang harus, kami siap mendatangi Istana,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan bahwa industri hasil tembakau (IHT) merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, terutama dari kalangan ibu rumah tangga dengan latar pendidikan rendah. Menurutnya, apabila IHT tertekan, maka potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) akan meningkat, dan akan sulit menemukan sektor pengganti yang mampu menampung para pekerja perempuan dengan pendidikan terbatas tersebut.

“Industri tembakau ini memberikan kesempatan kerja bagi banyak perempuan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Hal ini bukan semata-mata karena mereka tidak ingin bersekolah, tetapi akses pendidikan yang masih terbatas di sejumlah wilayah. Industri ini sangat cocok bagi mereka, dan sulit untuk menemukan industri lain yang bisa memberikan kesejahteraan yang sama seperti IHT,” papar Sudarto.

Dengan melibatkan serikat buruh dalam pembahasan RPMK, diharapkan keputusan yang diambil bisa memperhatikan kesejahteraan pekerja dan dampak sosial ekonomi yang lebih luas.

Ketua Komisi III DPR Soroti Konstruksi Hukum Kasus Tom Lembong yang Dianggap Sumir

Leave a reply

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung (Kejagung) perlu memberikan penjelasan rinci kepada publik terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong. Menurutnya, konstruksi hukum yang menjerat eks tim sukses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 tersebut masih belum jelas.

“Kejaksaan Agung sebaiknya memberikan penjelasan lengkap kepada publik mengenai kasus dugaan korupsi Thomas Lembong,” ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (1/11/2024). Ia menambahkan bahwa, “Sejujurnya, dari segi konstruksi hukum, kasus ini masih terlihat abstrak di mata masyarakat.”

Habiburokhman, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, menyebut bahwa banyak pihak bertanya kepadanya apakah kasus ini bisa dianggap sebagai kriminalisasi kebijakan. Menurutnya, kejelasan dari Kejagung akan sangat membantu untuk menghindari kesalahpahaman publik.

Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan pentingnya integritas dalam penegakan hukum yang sejalan dengan visi politik pemerintah. Tujuannya adalah menciptakan kesatuan nasional yang kokoh sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan hukum.

Latar Belakang Kasus Dugaan Korupsi Thomas Lembong

Thomas Trikasih Lembong, yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada periode 2015-2016, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait impor gula oleh Kejagung pada Selasa (29/10/2024). Kasus ini berhubungan dengan kebijakan impor gula yang dilakukan pada tahun 2015 saat ia menjabat.

Menurut Kejagung, pada tahun tersebut Indonesia sebenarnya memiliki stok gula yang mencukupi, sehingga kebijakan impor dianggap tidak diperlukan. Namun, Thomas Lembong memberikan izin impor sebanyak 105.000 ton gula kristal mentah (GKM) kepada PT AP untuk diolah menjadi gula kristal putih (GKP), yang akhirnya berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 400 miliar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus), Abdul Qohar, menjelaskan bahwa meskipun kebijakan ini telah merugikan negara, pihak Kejagung masih belum memiliki bukti apakah ada imbalan atau keuntungan yang diterima Thomas Lembong atas persetujuan impor tersebut.