Pada 24 Februari 2025 mendatang, Indonesia akan menyaksikan peluncuran sebuah lembaga baru yang diharapkan mampu mengubah lanskap investasi nasional. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya negara. Tak tanggung-tanggung, badan investasi ini akan memulai perjalanan dengan dana awal sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran negara, khususnya sisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pidato yang disampaikan pada Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menegaskan bahwa dana yang akan dialihkan ke Danantara ini bukanlah dana yang akan digunakan langsung, melainkan akan dikelola untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkelanjutan. Danantara diharapkan bisa berperan dalam sektor-sektor vital seperti energi terbarukan, industri manufaktur canggih, produksi pangan, dan lainnya.

Langkah besar ini tak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar: apakah ini langkah yang tepat bagi Indonesia? Sebagai lembaga yang belum memiliki rekam jejak panjang, dan dengan potensi pengelolaan dana sebesar ini, Danantara menghadapi tantangan besar. Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara dibentuk dengan tujuan untuk menyaingi Temasek di Singapura, sebuah lembaga investasi negara yang telah lama diakui kesuksesannya. Namun, apakah Indonesia sudah siap memiliki lembaga serupa yang dapat mengelola dana sebesar itu dengan tata kelola yang transparan?

Risiko dan Tantangan Pengelolaan Dana Besar

Lembaga ini akan mencakup 7 BUMN raksasa, antara lain Pertamina, PLN, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia yang akan dikelola secara terpusat. Dengan dana yang sangat besar, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. M Rizal Taufikurahman, Kepala Center of Macroeconomics and Finance dari Indef, mengingatkan bahwa langkah pemerintah untuk menyerahkan dana publik dalam jumlah sebesar ini kepada lembaga yang baru dibentuk adalah sebuah langkah berani, tetapi juga penuh risiko. Menurutnya, pengelolaan dana besar yang tidak disertai sistem pengawasan yang memadai bisa membuka celah besar bagi penyalahgunaan, ketidaktransparanan, bahkan potensi korupsi.

Rizal mengungkapkan bahwa dengan pengalaman pengelolaan investasi yang minim, Danantara harus memiliki landasan hukum dan pengawasan yang jelas agar dana yang dialihkan tidak disalahgunakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi akses penuh untuk mengawasi aktivitas Danantara. Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan juga harus dijamin agar publik bisa memantau setiap langkah yang diambil oleh lembaga ini.

Kekhawatiran Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Keberhasilan Danantara tentu akan sangat tergantung pada kemampuan lembaga ini untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola dana. Namun, Shofie Azzahrah, Peneliti dari Next Policy, menilai bahwa penyerahan dana sebesar itu kepada lembaga yang baru dibentuk bisa menimbulkan kekhawatiran, mengingat rekam jejak pengelolaan dana di Indonesia, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, yang berujung pada skandal besar. Tanpa pengawasan yang tepat, dana sebesar Rp325 triliun berisiko dikelola secara tidak efisien, atau bahkan disalahgunakan.

Shofie juga menambahkan bahwa tantangan terbesar bagi Danantara adalah memastikan bahwa BPK dan KPK dapat melakukan audit dan pengawasan secara independen, tanpa adanya batasan yang membatasi kewenangan mereka. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, Danantara bisa berkembang menjadi lembaga investasi yang kredibel dan mampu menarik investor asing, sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia.

Harapan dan Jalan ke Depan

Danantara memiliki potensi untuk berkembang menjadi lembaga investasi yang besar seperti Temasek, namun untuk mencapai itu, pemerintah perlu memastikan bahwa tata kelola lembaga ini sudah siap. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci utama dalam menentukan apakah Danantara bisa meraih reputasi yang baik di dunia internasional. Jika langkah ini gagal dijalankan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Danantara justru akan menjadi proyek yang gagal, bahkan berisiko menjadi sarang penyimpangan baru di dunia investasi.

Keberhasilan atau kegagalan lembaga ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam mengelola dana yang sangat besar ini. Dengan pengawasan yang tepat, Danantara bisa menjadi contoh sukses pengelolaan investasi negara yang tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional.