Tag Archives: China

https://orkutluv.com

Trump Tegaskan Kesepakatan Dagang dengan China Akan Adil dan Menguntungkan

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa kesepakatan yang mungkin tercapai dengan China mengenai hubungan dagang akan bersifat “adil”. Hal ini disampaikan oleh Trump pada Rabu (23/4) di Gedung Putih, di tengah berlanjutnya ketegangan dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia. Trump menegaskan bahwa hubungan dagang dengan China telah “di luar kendali” di bawah pemerintahan sebelumnya, dan kini akan ada kesepakatan yang adil.

Pernyataan ini menguatkan optimisme Trump setelah pada Selasa (22/4) dia mengungkapkan bahwa para negosiator AS akan bersikap “sangat baik” terhadap Beijing. “Kami akan sangat baik, mereka juga akan sangat baik, dan kita akan lihat apa yang terjadi,” ujar Trump. Ia juga menegaskan bahwa China harus membuat kesepakatan, atau mereka tidak akan bisa berdagang dengan Amerika Serikat. Trump menambahkan bahwa jika negara-negara lain tidak membuat kesepakatan, maka Amerika yang akan menetapkannya.

Ketika ditanya mengenai status negosiasi dengan Beijing, Trump menjawab bahwa semua pihak terlibat dalam proses yang “aktif”. Trump juga menyatakan bahwa meskipun mereka tidak bisa lagi bertindak semena-mena, kesepakatan yang adil akan tercapai, dan Amerika Serikat akan menjadi negara yang dihormati, bukan bahan tertawaan seperti sebelumnya.

Awal bulan ini, Trump menaikkan tarif terhadap barang-barang dari China hingga 145 persen, sebuah langkah yang semakin memperburuk perang dagang. Meskipun demikian, Trump mengatakan bahwa tarif tersebut akan dikurangi secara substansial, namun tidak akan menghilang sepenuhnya. Beberapa produk impor, seperti kendaraan listrik dan alat suntik, dikenakan tarif yang jauh lebih tinggi.

Greenland Perkuat Hubungan Dagang dengan China, Perjanjian Perdagangan Bebas Jadi Sorotan

Para pemimpin politik Greenland menyatakan ketertarikannya untuk meningkatkan kerja sama dengan China dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, perikanan, dan pembangunan berkelanjutan. Salah satu fokus utama dari upaya ini adalah kemungkinan perjanjian perdagangan bebas antara kedua belah pihak. Vivian Motzfeldt, yang akan menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan otonom baru Greenland, menegaskan bahwa mempererat hubungan dengan China akan menjadi prioritasnya. Ia mengungkapkan bahwa perjalanannya ke China pada 2023 meninggalkan kesan mendalam, terutama karena China merupakan salah satu pasar terbesar bagi ekspor boga bahari Greenland.

Selain memperluas ekspor, Motzfeldt juga ingin memperkuat kerja sama di sektor perikanan dan mengeksplorasi kemungkinan kerja sama ekonomi yang lebih erat. Sementara itu, Aqqalu Jerimiassen, Ketua Partai Atassut sekaligus anggota Parlemen Greenland, berbagi pandangan serupa berdasarkan pengalamannya mengunjungi berbagai kota di China pada 2018. Menurutnya, hubungan yang lebih erat dengan perusahaan dan otoritas China dapat membawa manfaat besar bagi Greenland.

Pemerintah otonom baru Greenland sendiri resmi dibentuk pada Jumat (28/3) melalui perjanjian koalisi yang melibatkan empat partai politik. Perjanjian ini ditandatangani dalam sebuah upacara di Pusat Kebudayaan Katuaq di Nuuk, ibu kota Greenland, dengan dukungan 23 dari 31 anggota parlemen. Greenland sebelumnya merupakan koloni Denmark hingga 1953, sebelum menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dengan status wilayah otonom pada 1979. Meskipun memiliki pemerintahan sendiri, urusan luar negeri dan kebijakan pertahanan masih berada di bawah kendali Denmark.

China Klarifikasi Tujuan Kerja Sama BRICS: Tidak Menargetkan AS, Fokus pada Pembangunan Global

Pemerintah China menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam akan mengenakan tarif 100 persen terhadap negara-negara anggota BRICS jika mereka menciptakan mata uang bersama dan “mempermainkan” dolar AS. Dalam konferensi pers pada Senin (17/2), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa BRICS bukanlah platform yang dirancang untuk menargetkan pihak tertentu, melainkan untuk mempererat kerja sama antara negara-negara berkembang.

Guo Jiakun menjelaskan bahwa BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, berfokus pada prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ia menambahkan bahwa BRICS tidak bertujuan untuk menciptakan konfrontasi blok atau konflik dengan negara ketiga, seperti yang dikemukakan Trump. Selain itu, Guo Jiakun mengungkapkan bahwa China siap bekerja dengan negara anggota BRICS lainnya untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi global yang stabil dan berkelanjutan.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa negara-negara BRICS takut membicarakan usulan tersebut karena ancamannya untuk mengenakan tarif besar. Trump juga menyoroti keberadaan BRICS yang didirikan untuk tujuan yang buruk dan menyatakan bahwa negara-negara BRICS tidak ingin berurusan dengan masalah tersebut. Pada saat yang sama, Presiden Rusia Vladimir Putin turut menyerukan de-dolarisasi dalam pertemuan BRICS tahun 2023, dengan mengusulkan agar negara-negara BRICS memperluas penyelesaian transaksi dalam mata uang nasional mereka.

BRICS saat ini terdiri dari 10 negara anggota: Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Meskipun berkembang, BRICS tetap menggunakan nama yang telah ada dan memiliki pengaruh besar, dengan menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto global.

China Ungkapkan Kemarahan Terhadap Amerika Serikat, Sebut Tindakan Mereka Kejam

Pemerintah China meluapkan kemarahan mereka terhadap Amerika Serikat setelah serangkaian tindakan yang dianggap merugikan dan tidak adil. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan luar negeri AS yang dinilai semakin agresif dan provokatif, terutama terkait isu-isu perdagangan dan keamanan regional.

Ketegangan antara China dan Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan kedua negara terlibat dalam perselisihan mengenai berbagai isu, termasuk perdagangan, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri. China menilai bahwa tindakan AS, seperti pengenaan tarif dan sanksi, merupakan bentuk tekanan yang tidak adil dan merugikan hubungan dua negara. Ini menunjukkan bahwa dinamika geopolitik saat ini sangat kompleks dan penuh tantangan.

Dalam pernyataan resmi, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut tindakan AS sebagai “kejam” dan “melanggar hukum internasional.” Mereka menegaskan bahwa AS harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan domestik China. Ini mencerminkan sikap defensif China terhadap kritik internasional dan upaya untuk mempertahankan citra positif di mata dunia.

Kemarahan China ini berpotensi memperburuk hubungan bilateral yang sudah tegang. Beberapa analis memperkirakan bahwa tindakan balasan dari China mungkin akan segera menyusul, termasuk sanksi terhadap perusahaan-perusahaan AS atau peningkatan kontrol terhadap produk-produk yang diimpor dari AS. Ini menunjukkan bahwa hubungan internasional dapat dipengaruhi oleh tindakan sepihak yang diambil oleh salah satu negara.

Reaksi terhadap pernyataan China ini bervariasi di kalangan masyarakat internasional. Beberapa negara mendukung posisi AS dalam menuntut transparansi dari pemerintah China terkait isu-isu hak asasi manusia, sementara yang lain menyerukan dialog untuk mengurangi ketegangan. Ini menunjukkan bahwa pandangan global mengenai hubungan AS-China tidak seragam dan dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing negara.

Dengan meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat, semua pihak berharap agar dialog dapat dibuka kembali untuk meredakan situasi. Diharapkan bahwa kedua negara dapat menemukan jalan tengah untuk mengatasi perbedaan mereka tanpa harus terjebak dalam konflik terbuka. Keberhasilan dalam mencapai kesepakatan akan menjadi indikator penting bagi stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dan dunia secara keseluruhan.

Elon Musk Jadi Kandidat Pembeli TikTok, China Mulai Jajaki Transaksi Besar

Pada Senin, 13 Januari 2025, Bloomberg News melaporkan bahwa China tengah mengeksplorasi kemungkinan menjual operasional TikTok di Amerika Serikat kepada miliarder Elon Musk. Langkah ini muncul di tengah ancaman dari pemerintah AS yang berencana memblokir aplikasi media sosial tersebut, dengan alasan potensi ancaman terhadap keamanan nasional. TikTok, yang dimiliki oleh perusahaan induk ByteDance, diberi tenggat waktu hingga 19 Januari 2025 untuk melakukan penjualan.

Menurut sumber yang berbicara kepada Bloomberg secara anonim, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah penggabungan TikTok dengan perusahaan media sosial X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, yang dimiliki oleh Elon Musk. Nilai operasional TikTok di AS diperkirakan mencapai antara 40 hingga 50 miliar dolar AS (sekitar Rp 650 triliun hingga Rp 813 triliun), angka yang cukup besar untuk transaksi ini.

Elon Musk, yang saat ini menduduki posisi sebagai orang terkaya di dunia, belum mengungkapkan bagaimana dia berencana untuk menyelesaikan pembelian tersebut. Meskipun demikian, langkah ini menarik perhatian mengingat pengaruh besar Musk di dunia bisnis, terutama setelah akuisisinya terhadap Twitter.

Pada tahun lalu, pemerintah AS mengeluarkan perintah yang mewajibkan ByteDance untuk menjual TikTok atau menghentikan operasional aplikasi tersebut di AS. Perintah ini mulai berlaku pada 19 Januari 2025, sehari sebelum pelantikan Presiden terpilih Donald Trump. AS menuduh TikTok memberikan akses kepada pemerintah China untuk mengumpulkan data pengguna dan menyebarkan propaganda, tuduhan yang dibantah oleh pihak TikTok dan ByteDance.

TikTok pun menentang keputusan ini dengan mengajukan banding, yang akhirnya dibawa ke Mahkamah Agung AS. Dalam sidang pada 10 Januari 2025, mayoritas hakim tampak ragu terhadap klaim bahwa perintah tersebut melanggar hak kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amendemen Pertama.

Meski demikian, penjajakan penjualan TikTok kepada Elon Musk masih berada dalam tahap awal, dan belum ada keputusan resmi dari pihak berwenang China. Belum jelas pula sejauh mana ByteDance mengetahui rencana ini, sementara pemerintah China masih mempertimbangkan langkah selanjutnya.

Sebagai sekutu dekat Donald Trump, Musk diprediksi akan memainkan peran penting dalam hubungan AS-China selama masa jabatan kedua Trump. Tesla, perusahaan mobil listrik yang dimiliki Musk, memiliki pabrik besar di China dan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu pasar utama untuk kendaraan listrik.

Presiden Xi Jinping Eksekusi Mati Eks Pejabat China Gegara Korupsi

Presiden China, Xi Jinping, pada 17 Desember 2024, mengonfirmasi eksekusi mati terhadap mantan pejabat tinggi negara yang terbukti terlibat dalam kasus korupsi besar. Keputusan ini merupakan bagian dari kampanye anti-korupsi yang telah dijalankan oleh Xi sejak awal masa pemerintahannya, yang bertujuan untuk memberantas praktik korupsi yang sudah lama merajalela dalam struktur pemerintahan dan partai komunis China.

Mantan pejabat yang dieksekusi mati tersebut adalah Zhang Wei, seorang pejabat senior yang sebelumnya menjabat sebagai kepala biro perencanaan ekonomi di salah satu provinsi besar di China. Zhang Wei terbukti terlibat dalam skandal korupsi besar yang melibatkan suap miliaran yuan, serta penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi. Keputusan untuk mengeksekusi Zhang Wei ini dianggap sebagai langkah tegas dari Presiden Xi Jinping untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di seluruh level pemerintahan.

Kampanye anti-korupsi yang digulirkan Xi Jinping telah menjerat banyak pejabat tinggi Partai Komunis China selama beberapa tahun terakhir. Meski banyak dipuji karena keberhasilannya memberantas penyalahgunaan kekuasaan, kampanye ini juga menuai kontroversi, dengan beberapa pihak menilai bahwa langkah tersebut digunakan untuk memperkuat kontrol politik Xi dan menyingkirkan rival-rival politiknya. “Kampanye ini sangat penting untuk menjaga integritas pemerintah dan membangun kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada,” kata seorang analis politik dari Beijing.

Masyarakat China sebagian besar mendukung hukuman mati ini, mengingat ketegasan yang ditunjukkan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi yang telah merusak kepercayaan publik. Namun, beberapa organisasi internasional menyoroti bahwa hukuman mati yang diterapkan dalam kasus korupsi ini kembali membuka perdebatan tentang pelaksanaan hukuman mati di negara-negara dengan sistem hukum yang lebih ketat.

Eksekusi mati terhadap mantan pejabat China ini menjadi simbol dari tekad Presiden Xi Jinping dalam memerangi korupsi di negara tersebut. Meski menuai pro dan kontra, keputusan ini menunjukkan bagaimana kampanye anti-korupsi yang digulirkan oleh Xi terus mendapatkan perhatian global, baik dari segi efektivitas maupun dampaknya terhadap politik dalam negeri China.

Ramai Maskapai Dunia Tutup Rute China, Ini Penjelasanya!

Pada 27 Oktober 2024, sejumlah maskapai penerbangan internasional mengumumkan penutupan rute mereka menuju China. Keputusan ini diambil setelah terjadi penurunan signifikan dalam permintaan penerbangan ke negara tersebut. Berita ini menciptakan kehebohan di industri penerbangan global dan menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab di balik fenomena ini.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan penutupan rute adalah dampak berkelanjutan dari kebijakan zero-COVID yang diterapkan oleh pemerintah China. Meskipun beberapa pembatasan telah dilonggarkan, ketidakpastian terkait regulasi perjalanan dan persyaratan masuk masih membuat banyak wisatawan ragu untuk melakukan perjalanan ke China. Ini berdampak langsung pada pendapatan maskapai yang mengandalkan rute tersebut.

Penutupan rute ini tidak hanya memengaruhi perjalanan penumpang, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi maskapai. Dengan semakin sedikit penumpang, maskapai harus menyesuaikan armada dan rencana operasional mereka. Beberapa maskapai bahkan terpaksa mengurangi jumlah penerbangan dan mengalihkan sumber daya ke rute lain yang lebih menguntungkan untuk mengatasi kerugian.

Pemerintah China menyatakan keprihatinan atas penutupan rute ini dan berupaya untuk menarik kembali minat wisatawan internasional. Mereka berencana untuk memperkenalkan kebijakan baru yang lebih fleksibel terkait perjalanan internasional dan meningkatkan promosi destinasi wisata di China. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan wisatawan dan menghidupkan kembali sektor pariwisata yang terdampak.

Meskipun situasi saat ini terlihat suram, banyak pengamat percaya bahwa industri penerbangan akan pulih seiring dengan meningkatnya permintaan perjalanan internasional. Dengan adanya kebijakan baru dan upaya promosi, ada harapan bahwa maskapai dapat kembali membuka rute ke China dalam waktu dekat. Memantau perkembangan ini akan menjadi penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri perjalanan dan pariwisata.

Israel-AS Siap Balas Iran, China Beri Sinyal Bakal Dukung Teheran

Jakarta – Ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat setelah Israel dan Amerika Serikat menegaskan kesiapan mereka untuk membalas setiap ancaman dari Iran. Sementara itu, China memberikan sinyal akan mendukung Teheran, menambah kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan tersebut.

Pernyataan terbaru dari pejabat tinggi militer Israel menyebutkan bahwa mereka tidak akan ragu untuk melakukan tindakan militer jika Iran terus meningkatkan agresi, baik melalui dukungan terhadap kelompok bersenjata di wilayah tersebut maupun program nuklirnya. AS juga mengisyaratkan akan memberikan dukungan penuh kepada Israel, termasuk kemungkinan pengiriman sistem pertahanan udara tambahan.

Di sisi lain, China menunjukkan dukungan terhadap Iran dengan menyatakan komitmennya untuk memperkuat hubungan bilateral. Dalam pernyataan resmi, pemerintah China menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan di Timur Tengah, serta mengingatkan bahwa semua pihak harus menghormati kedaulatan negara-negara di kawasan. Ini mengindikasikan bahwa China berusaha untuk memperluas pengaruhnya di tengah ketegangan yang ada.

Reaksi terhadap situasi ini bervariasi di tingkat internasional. Banyak negara mengkhawatirkan kemungkinan eskalasi konflik yang dapat melibatkan kekuatan besar seperti AS dan China. Beberapa analis mengingatkan bahwa ketegangan ini dapat mengganggu stabilitas energi global, mengingat Iran adalah salah satu produsen minyak utama di dunia.

Ketegangan ini juga berdampak pada negosiasi terkait program nuklir Iran. Dengan dukungan yang semakin kuat dari China, Iran mungkin merasa lebih percaya diri untuk melanjutkan programnya, yang dapat mengurangi kemungkinan kesepakatan diplomatik dengan negara-negara Barat. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu perlombaan senjata di kawasan.

Situasi di Timur Tengah saat ini sangat dinamis, dengan Israel dan AS bersiap untuk membalas Iran, sementara China memberikan dukungan tegas kepada Teheran. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik di kawasan akan terus berlanjut, dengan dampak yang mungkin dirasakan di seluruh dunia. Diplomat di seluruh dunia kini menghadapi tantangan besar untuk menurunkan ketegangan dan mencari solusi damai.

Konflik Makin Panas Kapal Perang China Kepung Negara Taiwan

Taipei, 22 Oktober 2024 – Ketegangan di kawasan Asia semakin meningkat setelah laporan bahwa kapal perang China melakukan manuver di sekitar perairan Taiwan. Tindakan ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Taiwan di tengah situasi politik yang semakin kompleks.

Beberapa kapal perang Angkatan Laut China terlihat berpatroli di dekat garis median Selat Taiwan, yang secara historis dipandang sebagai batas yang tidak resmi antara kedua pihak. Manuver ini membuat pemerintah Taiwan merasa terancam dan meningkatkan kesiapsiagaan militer. “Kami selalu siap untuk mempertahankan kedaulatan kami,” ungkap juru bicara Kementerian Pertahanan Taiwan.

Tindakan China ini mendapatkan perhatian internasional, dengan banyak negara yang mengkhawatirkan potensi konflik. Amerika Serikat, sebagai sekutu dekat Taiwan, menyatakan keprihatinan dan menyerukan semua pihak untuk menahan diri. “Kami akan terus mendukung Taiwan dan menjaga stabilitas di kawasan,” kata seorang pejabat Departemen Pertahanan AS.

Ketegangan yang meningkat dapat memiliki dampak signifikan pada ekonomi kawasan. Banyak perusahaan internasional mulai menilai kembali strategi bisnis mereka di Asia, terutama di Taiwan yang merupakan pusat produksi teknologi. “Kondisi ini bisa mempengaruhi rantai pasokan global,” ujar analis ekonomi di Taipei.

Para pengamat internasional mendesak perlunya dialog dan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Mereka menekankan bahwa militerisasi hanya akan memperburuk situasi dan tidak membawa solusi yang langgeng. “Dialog harus menjadi prioritas untuk menghindari potensi konflik yang tidak diinginkan,” kata seorang akademisi di Universitas Nasional Taiwan.

Dengan kapal perang China yang semakin dekat ke Taiwan, situasi di Asia semakin panas dan memerlukan perhatian serius dari masyarakat internasional. Penting untuk memastikan bahwa semua pihak berkomitmen pada dialog dan upaya diplomasi untuk menjaga stabilitas dan kedamaian di kawasan. Ketegangan ini menjadi pengingat akan pentingnya keamanan dan kerjasama antarnegara dalam menghadapi tantangan global.

Kapal Perang AS Dan Kanada Lintasi Selat Taiwan Pasca Latihan Pasukan China

Pada 21 Oktober 2024, kapal perang milik Angkatan Laut Amerika Serikat dan Kanada berhasil melintasi Selat Taiwan setelah menyelesaikan latihan militer bersama di kawasan tersebut. Aksi ini terjadi hanya beberapa hari setelah latihan militer besar-besaran yang dilakukan oleh China di dekat Taiwan, yang meningkatkan ketegangan regional. Pelintasan kapal perang ini dianggap sebagai langkah untuk menunjukkan solidaritas antara AS dan sekutunya dalam menjaga stabilitas kawasan.

Kapal perang yang terlibat dalam operasi ini terdiri dari USS Ronald Reagan, sebuah kapal induk kelas Nimitz, serta HMCS Calgary, kapal perusak milik Angkatan Laut Kanada. Melalui misi ini, kedua negara berupaya menegaskan komitmen mereka terhadap keamanan dan kebebasan navigasi di perairan internasional. Pejabat AS mengungkapkan bahwa operasi ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh aktivitas militer China di wilayah tersebut.

Latihan militer China sebelumnya mencakup serangkaian manuver angkatan laut dan udara yang dipandang sebagai respons terhadap tindakan AS dan sekutunya di kawasan. Tindakan tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga dan komunitas internasional tentang potensi konflik yang lebih besar. Dengan pelintasan kapal perang AS dan Kanada, mereka ingin menegaskan bahwa mereka akan tetap menjaga komitmen mereka untuk menjamin keamanan maritim.

Selain itu, kegiatan ini juga mengirimkan pesan kepada negara-negara lain di kawasan tentang pentingnya kerjasama multilateral dalam menghadapi tantangan keamanan. Para analis menyebutkan bahwa pelintasan ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk menguatkan aliansi di Indo-Pasifik dan mengantisipasi tindakan agresif dari China.

Dengan situasi yang terus berkembang, pengamatan internasional akan terus tertuju pada dinamika yang terjadi di Selat Taiwan dan bagaimana negara-negara besar berinteraksi di kawasan yang sangat strategis ini.