Tag Archives: Gerindra

Hashim Djojohadikusumo Sebut Program Makan Bergizi Gratis Murni Dari Gerindra

Hashim Djojohadikusumo, salah satu tokoh senior Partai Gerindra, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintah merupakan inisiatif murni dari partainya. Dalam pernyataan tersebut, Hashim menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu. Ini menunjukkan komitmen Gerindra dalam mendukung kebijakan sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan anggaran sebesar Rp71 triliun yang ditargetkan untuk menjangkau sekitar 19,47 juta orang di seluruh Indonesia. Inisiatif ini diharapkan dapat mengatasi masalah gizi buruk yang masih menjadi tantangan di banyak daerah. Dengan fokus pada penyediaan makanan bergizi secara gratis, program ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan.

Hashim menekankan bahwa Gerindra berkomitmen penuh untuk mendukung keberhasilan program ini. Ia berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, dapat berkolaborasi untuk memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar. Hal ini mencerminkan pentingnya kerjasama antara berbagai elemen dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan.

Meskipun program ini mendapat dukungan luas, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada. Beberapa pengamat mengkhawatirkan bahwa anggaran yang dialokasikan mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan semua penerima manfaat secara berkelanjutan. Hashim mengakui adanya tantangan tersebut namun optimis bahwa dengan manajemen yang baik, program ini dapat berjalan efektif. Ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang baik sangat penting untuk keberhasilan program-program sosial.

Program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat menjadi salah satu pilar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan generasi muda mendapatkan gizi yang cukup, pemerintah berharap dapat mencetak generasi yang sehat dan produktif. Hashim menegaskan bahwa investasi dalam gizi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Ini mencerminkan pemahaman bahwa kesehatan masyarakat adalah kunci untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan dukungan dari Partai Gerindra dan komitmen pemerintah, semua pihak berharap bahwa program MBG dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat dalam menjalankan setiap tahap pelaksanaan. Diharapkan bahwa langkah-langkah strategis ini dapat membantu mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Akan Abaikan Aturan Terkait Koruptor

Leave a reply

Pada tanggal 27 Desember 2024, Partai Gerindra menegaskan bahwa Ketua Umum mereka, Prabowo Subianto, tidak mungkin mengabaikan aturan mengenai pemberian amnesti kepada koruptor. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kritik yang menyebutkan bahwa gagasan Prabowo untuk memaafkan koruptor dapat menciptakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo mengemukakan ide untuk memberikan kesempatan kepada pelaku korupsi yang bersedia mengembalikan uang hasil korupsi mereka. Namun, pernyataan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk para aktivis anti-korupsi dan politisi lainnya. Mereka berpendapat bahwa tindakan semacam ini dapat merusak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini dan memberikan sinyal negatif kepada masyarakat.

Menanggapi kritik tersebut, juru bicara Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa Prabowo selalu berkomitmen untuk menjalankan aturan hukum yang berlaku. Ia menambahkan bahwa setiap keputusan yang diambil akan mempertimbangkan kepentingan publik dan tidak akan melanggar prinsip-prinsip keadilan. “Prabowo tidak mungkin mengabaikan aturan soal memberi maaf kepada koruptor,” tegas Habiburokhman dalam konferensi pers.

Habiburokhman juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku korupsi. Ia menyatakan bahwa meskipun ada gagasan untuk memberikan amnesti, hal itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa Gerindra ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak merugikan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Beberapa pengamat politik mendukung sikap Gerindra yang ingin menjaga integritas dalam penegakan hukum. Mereka berpendapat bahwa memberikan amnesti kepada koruptor tanpa syarat dapat menciptakan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat juga diharapkan tetap kritis terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait isu korupsi.

Dengan situasi ini, harapan besar diletakkan pada pemimpin untuk menemukan solusi berkelanjutan dalam menangani masalah korupsi di Indonesia. Gerindra berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Dalam konteks ini, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.

Politik Peningkatan PPN: PDIP dan Gerindra Berseteru, Begini Latar Belakangnya

Leave a reply

Jakarta – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, menuai perdebatan sengit di kalangan elite politik. Hal ini seiring dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur perubahan tarif tersebut.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU HPP, disebutkan bahwa PPN 11 persen berlaku mulai 1 April 2022, dengan ketentuan tarif PPN bisa ditingkatkan menjadi 12 persen paling lambat pada 2025. Pasal 7 Ayat (3) menegaskan bahwa tarif PPN dapat diubah dalam rentang 5 hingga 15 persen.

Namun, baru-baru ini, polemik muncul di DPR terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab atas pengesahan Undang-Undang tersebut. Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto mengkritik sikap PDIP yang kini menentang kenaikan tarif PPN, padahal partai tersebut terlibat dalam pembahasan dan pengesahan RUU HPP.

Lini masa perjalanan UU HPP dimulai dengan pengusulan oleh pemerintah pada Mei 2021. RUU ini, yang pada awalnya dikenal dengan nama RUU KUP, berubah menjadi RUU HPP setelah mendapat pembahasan panjang di parlemen. Pembahasan yang dimulai pada Juni 2021 tersebut melibatkan berbagai fraksi, dengan delapan fraksi setuju untuk mengesahkan RUU tersebut pada 29 September 2021.

Meski sebagian besar fraksi setuju, PKS menentang kenaikan PPN menjadi 12 persen. Partai ini berpendapat bahwa kenaikan PPN tersebut akan menghambat pemulihan ekonomi nasional, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

PDIP, yang sebelumnya menyetujui kenaikan tarif, menyatakan bahwa penguatan sistem perpajakan yang adil dan efektif adalah kunci keberlanjutan APBN. Namun, mereka juga menyuarakan pentingnya menjaga beban pajak bagi masyarakat kecil dan UMKM agar tidak terlalu membebani.

Di sisi lain, Gerindra mendukung program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Mereka berharap sistem perpajakan yang lebih transparan dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Perseteruan ini menunjukkan bahwa meski UU HPP sudah disahkan, perdebatan mengenai dampak dan implementasinya masih menjadi topik panas di kalangan politisi dan masyarakat.

Gerindra Akan Kaji Usulan Pemilihan Kepala Desa Lewat Partai Politik

Leave a reply

Pada tanggal 2 November 2024, Partai Gerindra mengumumkan bahwa mereka akan mengkaji usulan untuk mengadakan pemilihan kepala desa melalui mekanisme partai politik. Usulan ini muncul dalam konteks upaya untuk meningkatkan kualitas pemimpin desa dan memastikan bahwa mereka yang terpilih memiliki dukungan politik yang kuat serta visi pembangunan yang jelas.

Pihak Gerindra menjelaskan bahwa pemilihan kepala desa melalui partai politik dapat membawa sejumlah keuntungan. Dengan melibatkan partai, diharapkan akan ada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Selain itu, partai politik dapat memberikan pelatihan dan dukungan kepada calon kepala desa, sehingga meningkatkan kualitas kepemimpinan di tingkat desa.

Usulan ini mendapat tanggapan beragam dari anggota partai dan masyarakat. Beberapa anggota partai mendukung ide tersebut, percaya bahwa dukungan politik akan membantu memperkuat posisi kepala desa dalam menjalankan program-program pembangunan. Namun, ada juga suara skeptis yang mengkhawatirkan potensi politisasi dalam pemilihan yang seharusnya bersifat lokal dan independen.

Gerindra berencana untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap usulan ini, termasuk mengadakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di tingkat desa dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk menggali pendapat dan masukan yang beragam sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem pemilihan kepala desa.

Dengan kajian ini, Gerindra berharap dapat menemukan solusi yang lebih baik dalam pemilihan kepala desa. Jika diimplementasikan, perubahan ini dapat menjadi langkah maju dalam penguatan demokrasi di tingkat desa. Ke depan, diharapkan hasil kajian ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, serta menciptakan pemimpin desa yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.