Tag Archives: PKS

Politik Peningkatan PPN: PDIP dan Gerindra Berseteru, Begini Latar Belakangnya

Jakarta – Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2025, menuai perdebatan sengit di kalangan elite politik. Hal ini seiring dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur perubahan tarif tersebut.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU HPP, disebutkan bahwa PPN 11 persen berlaku mulai 1 April 2022, dengan ketentuan tarif PPN bisa ditingkatkan menjadi 12 persen paling lambat pada 2025. Pasal 7 Ayat (3) menegaskan bahwa tarif PPN dapat diubah dalam rentang 5 hingga 15 persen.

Namun, baru-baru ini, polemik muncul di DPR terkait dengan siapa yang paling bertanggung jawab atas pengesahan Undang-Undang tersebut. Partai Gerindra yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto mengkritik sikap PDIP yang kini menentang kenaikan tarif PPN, padahal partai tersebut terlibat dalam pembahasan dan pengesahan RUU HPP.

Lini masa perjalanan UU HPP dimulai dengan pengusulan oleh pemerintah pada Mei 2021. RUU ini, yang pada awalnya dikenal dengan nama RUU KUP, berubah menjadi RUU HPP setelah mendapat pembahasan panjang di parlemen. Pembahasan yang dimulai pada Juni 2021 tersebut melibatkan berbagai fraksi, dengan delapan fraksi setuju untuk mengesahkan RUU tersebut pada 29 September 2021.

Meski sebagian besar fraksi setuju, PKS menentang kenaikan PPN menjadi 12 persen. Partai ini berpendapat bahwa kenaikan PPN tersebut akan menghambat pemulihan ekonomi nasional, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.

PDIP, yang sebelumnya menyetujui kenaikan tarif, menyatakan bahwa penguatan sistem perpajakan yang adil dan efektif adalah kunci keberlanjutan APBN. Namun, mereka juga menyuarakan pentingnya menjaga beban pajak bagi masyarakat kecil dan UMKM agar tidak terlalu membebani.

Di sisi lain, Gerindra mendukung program pengungkapan sukarela wajib pajak sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Mereka berharap sistem perpajakan yang lebih transparan dapat meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan.

Perseteruan ini menunjukkan bahwa meski UU HPP sudah disahkan, perdebatan mengenai dampak dan implementasinya masih menjadi topik panas di kalangan politisi dan masyarakat.

Partai PKS Setuju Dengan Presiden Prabowo Untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada

Leave a reply

Pada 14 Desember 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Evaluasi ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan bahwa proses pilkada berjalan lebih transparan, adil, dan berkualitas.

PKS menyatakan bahwa usulan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada ini sejalan dengan visi partai untuk memperbaiki sistem politik dan pemilu di Indonesia. Mereka menilai bahwa meskipun pilkada sudah berjalan dengan baik di banyak daerah, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Beberapa masalah yang diidentifikasi termasuk praktik politik uang, rendahnya kualitas calon kepala daerah, dan masalah administrasi yang kerap muncul dalam proses pemilihan.

PKS menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Partai ini menyatakan bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, semua tahapan pilkada harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Oleh karena itu, evaluasi yang diusulkan oleh Prabowo dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut guna menciptakan pilkada yang lebih bersih dan efektif.

Dukungan PKS terhadap usulan evaluasi ini juga merupakan bagian dari komitmen mereka untuk mendukung reformasi politik yang lebih baik di Indonesia. PKS menganggap evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kualitas pemilu dan pilkada di masa depan. Mereka juga mendukung langkah pemerintah untuk terus berinovasi dalam memperbaiki sistem demokrasi yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, menegaskan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada sangat penting untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia. Ia berharap, dengan adanya evaluasi dan reformasi yang dilakukan secara sistematis, Pilkada di Indonesia akan semakin efisien dan berdaya guna untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Evaluasi ini, menurut Prabowo, bukan hanya soal memperbaiki mekanisme teknis, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia.

Prabowo Tak Ikut Rakernas, PKS Pastikan Komunikasi Tetap Lancar

Leave a reply

Keputusan Prabowo Subianto untuk tidak menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Gerindra baru-baru ini menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan pengamat politik. Rakernas yang diadakan untuk membahas strategi dan arah partai menjelang pemilihan umum mendatang, seharusnya menjadi momen penting bagi semua pimpinan partai. Ketidakhadiran Prabowo, yang juga merupakan Menteri Pertahanan, bisa jadi mencerminkan kesibukan dan fokusnya pada isu-isu nasional yang lebih mendesak. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah keputusan ini akan mempengaruhi stabilitas internal partai dan hubungan dengan koalisi politik lainnya.

Di tengah ketidakpastian ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memastikan bahwa komunikasi dengan Partai Gerindra tetap berjalan dengan baik. PKS, yang merupakan salah satu mitra koalisi Gerindra, menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis meskipun ada dinamika yang terjadi. PKS menyatakan bahwa mereka akan terus berkomunikasi secara intensif dengan Gerindra untuk memastikan bahwa semua agenda politik dapat berjalan sesuai rencana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, kedua partai tetap berkomitmen untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.

PKS juga menegaskan bahwa mereka memahami kesibukan Prabowo dan tidak menganggap ketidakhadirannya sebagai suatu masalah besar. Mereka percaya bahwa komunikasi yang baik akan membantu kedua partai untuk tetap sinkron dalam menghadapi tantangan yang ada. Melalui pertemuan-pertemuan informal dan diskusi yang terus berlanjut, PKS yakin bahwa hubungan antara kedua partai akan tetap solid. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa posisi politik mereka tetap kuat menjelang pemilu.

Selain itu, PKS berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan isu-isu yang relevan. Dengan demikian, meskipun Prabowo tidak hadir dalam Rakernas, PKS tetap optimis bahwa semua rencana dan strategi yang telah disusun akan dapat diimplementasikan dengan baik. Ini adalah contoh nyata bagaimana partai politik dapat beradaptasi dengan situasi yang ada dan tetap menjaga komunikasi yang efektif.

Dengan demikian, meskipun Prabowo Subianto tidak ikut serta dalam Rakernas, kedua partai tetap berusaha untuk menjaga sinergi dan komunikasi yang baik. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan siap menghadapi tantangan politik yang akan datang.

DPRD Singkawang dalam Sorotan: Tanggapan PKS, KPU, dan Bawaslu Terhadap Kasus Pelecehan Seksual oleh Anggota Dewan

Leave a reply

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Singkawang, Kalimantan Barat, HA, yang baru dilantik, tengah menghadapi laporan serius terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak berusia 13 tahun.

Kepala Polisi Resor (Kapolres) Singkawang, AKBP Fatchur Rohman, menyatakan bahwa proses pemeriksaan kasus ini masih berjalan. HA telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi, meskipun hingga saat ini belum ada penetapan status tersangka.

“Prosesnya masih berlangsung; HA baru diperiksa sebagai saksi. Penetapan tersangka memerlukan waktu,” ungkap Fatchur.

1. Respons PKS

Ahmad Heryawan (Aher), Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengumumkan keputusan partai untuk memecat HA. Pada tanggal 22 September 2024, tim hukum PKS telah mulai langkah-langkah pemecatan terhadap HA, yang berarti ia tidak hanya dipecat sebagai kader, tetapi juga sebagai anggota DPRD Singkawang.

Aher menegaskan, “PKS tidak akan mentolerir tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam bentuk apa pun. Kami akan mengambil langkah tegas, termasuk pemecatan.”

2. Tanggapan KPU

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, menjelaskan bahwa pelantikan anggota DPRD terpilih bisa dibatalkan jika terbukti terlibat dalam tindak pidana. Berdasarkan Pasal 426 ayat 1D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, hal ini dapat dilakukan jika ada putusan pengadilan yang sah.

“Pelantikan dapat ditunda jika terpidana menjalani hukuman penjara, tetapi untuk yang berstatus tersangka, pelantikan tetap dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan,” kata Idham.

3. Pendapat Bawaslu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, menyampaikan bahwa HA yang menjadi tersangka dalam kasus pencabulan bisa digantikan. Namun, penggantian ini harus berdasarkan keputusan pengadilan.

“Ini adalah kasus pidana biasa, dan jika terbukti bersalah, keputusan pengadilan akan mempengaruhi statusnya sebagai anggota DPRD,” tegas Bagja.

4. Pernyataan Kapolda Kalbar

Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat (Kalbar), Irjen Pol Pipit Rismanto, menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan Kapolres Singkawang untuk memproses kasus ini secara objektif. Pipit memastikan bahwa penyidik di Polres Singkawang akan melakukan penyidikan yang transparan dan adil.

Dengan berbagai reaksi dari PKS, KPU, dan Bawaslu, kasus ini menjadi sorotan yang menarik perhatian publik, menandakan pentingnya integritas di dalam lembaga legislatif.