Tag Archives: Jokowi

Jokowi Yakini Prabowo Presiden Terkuat, Apa Dasarnya?

Pada acara peringatan ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025), Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melontarkan pujian kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Jokowi, Prabowo saat ini merupakan pemimpin dengan dukungan politik terkuat secara global.

Pernyataan ini didasarkan pada tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Prabowo dalam 100 hari pertamanya sebagai presiden. Data menunjukkan bahwa sekitar 80,9 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah, sementara lebih dari 80 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) turut mendukung kebijakan yang dijalankan.

Dukungan Politik yang Kuat

Dalam pidatonya, Jokowi menekankan bahwa kondisi politik saat ini sangat menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo. “Dukungan dari rakyat sangat besar, begitu juga dari parlemen. Ini adalah modal kuat untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik,” ujar Jokowi di hadapan para hadirin.

Ia juga sempat berseloroh bahwa tidak banyak pihak yang berani mengkritik Prabowo. “Sejauh ini saya belum melihat ada yang berani mengkritik beliau. Lucunya, kalau ada sesuatu yang dikritik, saya yang sering kena,” candanya, yang langsung disambut gelak tawa para tamu undangan.

Hadirnya Para Tokoh Politik

Acara peringatan ini turut dihadiri berbagai tokoh politik nasional, di antaranya:

Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar
Zulkifli Hasan – Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Ketua Umum PAN
Muhaimin Iskandar – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua Umum PKB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta Ketua Umum Partai Demokrat

Selain itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut hadir bersama sang ayah, Jokowi. Namun, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak tampak di lokasi dan diwakili oleh Dolly Dondokambey serta Said Abdullah.

Gerindra Rayakan 17 Tahun Perjalanan Politik

Sejak didirikan pada 6 Februari 2008, Partai Gerindra telah berkembang pesat di panggung politik Indonesia. Peringatan hari jadi ke-17 ini menjadi momen bersejarah bagi partai yang kini dipimpin oleh Prabowo Subianto.

Dengan dukungan politik yang semakin kuat, banyak pihak menantikan arah kepemimpinan Prabowo ke depan. Apakah Prabowo mampu memenuhi ekspektasi rakyat dan membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih pesat? Waktu yang akan menjawabnya.

Prabowo Apresiasi Jokowi atas Kelancaran Transisi Pemerintahan di World Governments Summit 2025

Leave a reply

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), atas perannya dalam memastikan kelancaran transisi pemerintahan serta pembentukan kabinet baru. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, yang ia sampaikan melalui video.

Prabowo menyoroti bagaimana kepemimpinan Jokowi telah membantu transisi yang mulus, memungkinkan pemerintahan barunya segera bekerja secara efektif. Ia juga mengakui bahwa berkat stabilitas yang terjaga, banyak warga negara Indonesia berbakat yang sebelumnya berkarier di luar negeri kini kembali untuk mengabdi di tanah air.

“Keberhasilan ini sangat terbantu oleh kelancaran transisi yang dipastikan oleh pendahulu saya, Presiden Joko Widodo. Kepadanya, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama panjang yang telah terjalin,” ujar Prabowo dalam tayangan yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden dan disaksikan di Jakarta pada Jumat dini hari.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa salah satu pencapaian penting dalam 100 hari pemerintahannya adalah membangun kabinet yang solid dan berbasis meritokrasi. Oleh karena itu, ia memilih anak bangsa yang berprestasi untuk bergabung sebagai menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menguraikan visi besar pemerintahannya, yaitu membawa Indonesia menjadi negara maju yang modern. Ia menekankan bahwa aset terbesar bangsa ini adalah 282 juta penduduknya, serta kekayaan alam yang melimpah yang harus dimanfaatkan secara optimal.

Dengan lebih dari 177 ribu pulau dan keberagaman budaya yang kaya, Prabowo mengakui bahwa tantangan utama pemerintah adalah memastikan kesetaraan akses bagi seluruh rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

“Misi kami adalah menciptakan lingkungan di mana setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk maju,” tegasnya.

Jokowi Soroti Kasus Hasto Tersangka: ‘Hormati Proses Hukum

Leave a reply

Mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), memberikan tanggapan singkat mengenai penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi pertanyaan mengenai status hukum Hasto, Jokowi memilih untuk tidak banyak berkomentar dan meminta agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang tengah berlangsung.

Saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/12), Jokowi mengatakan, “Ya hormati seluruh proses hukum yang ada,” menegaskan pentingnya menghargai jalannya prosedur hukum tanpa intervensi. Ketika ditanya lebih lanjut tentang keterlibatannya dalam kasus ini, Jokowi hanya tersenyum dan dengan tegas menyatakan, “Sudah purnatugas, sudah pensiunan.”

Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dilakukan oleh KPK pada 24 Desember 2024, terkait dengan dugaan suap dalam kasus pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR. Hasto diduga terlibat dalam upaya memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI meski suara yang didapatkan oleh Harun kalah dari calon lain dari PDIP, Riezky Aprillia. Hasto disebut-sebut memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk memastikan Harun dapat menduduki kursi legislatif tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa setelah melalui serangkaian penyelidikan, pihaknya menemukan bukti yang cukup yang mengarah pada keterlibatan Hasto. “Ada upaya-upaya dari saudara HK untuk memenangkan saudara HM melalui beberapa langkah,” ujar Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta. Selain itu, Setyo juga menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka bukanlah sebuah tindakan bermuatan politik, melainkan murni berdasarkan penegakan hukum yang objektif.

Penetapan status tersangka terhadap Hasto ini mencuat setelah serangkaian pemeriksaan yang melibatkan beberapa pihak terkait, termasuk pengungkapan lebih lanjut tentang peran orang-orang di sekitar proses PAW yang melibatkan Harun Masiku. Hasto menjadi tersangka dalam kasus suap yang sebelumnya telah menyeret beberapa nama besar, termasuk Wahyu Setiawan, yang telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan.

Dengan penetapan ini, KPK terus memperdalam penyidikan dan mengingatkan semua pihak agar menghormati dan mendukung proses hukum yang berjalan tanpa gangguan.

Partai PDI-P Resmi Pecat Jokowi, Gibran, Dan Bobby Nasution Dari Keanggotaan Partai Politik

Leave a reply

Pada tanggal 16 Desember 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengumumkan keputusan resmi untuk memecat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution dari keanggotaan partai tersebut. Keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang dan diskusi internal yang intens di kalangan pengurus partai.

Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobby Nasution disebabkan oleh sikap politik yang dianggap bertentangan dengan arah dan kebijakan partai. Dalam pernyataan resmi, PDI-P menyatakan bahwa mereka merasa perlu mengambil langkah tegas karena adanya perbedaan visi dalam beberapa keputusan politik yang diambil oleh ketiganya, khususnya terkait dengan pemilihan calon dalam Pemilu 2024 dan sejumlah kebijakan terkait pemerintahan.

PDI-P menganggap bahwa langkah pemecatan ini merupakan bagian dari upaya untuk menegakkan disiplin internal dan memastikan bahwa setiap anggota partai mengikuti garis kebijakan yang telah disepakati bersama. Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, dalam pernyataannya menyebutkan bahwa tidak ada yang bisa kebal terhadap aturan partai, meski posisi mereka sangat strategis dalam politik Indonesia.

Keputusan ini menimbulkan reaksi yang cukup beragam di kalangan masyarakat dan politisi. Banyak yang merasa terkejut dengan pemecatan Presiden Jokowi, yang selama ini dikenal sebagai tokoh PDI-P. Di sisi lain, sejumlah pengamat politik memprediksi bahwa langkah ini bisa memperburuk hubungan antara PDI-P dan keluarga Presiden Jokowi, yang dapat berdampak pada dinamika politik di Pemilu 2024.

Gibran Rakabuming Raka, yang juga merupakan Wali Kota Solo, dan Bobby Nasution, Wali Kota Medan, memberikan tanggapan dengan menyatakan bahwa mereka menghormati keputusan partai. Namun, keduanya juga mengisyaratkan bahwa mereka akan melanjutkan perjuangan politik mereka di luar PDI-P dan mencari jalur politik lain untuk melanjutkan ambisi mereka.

Pemecatan ini menjadi babak baru dalam perjalanan politik keluarga besar Jokowi. Meski demikian, keputusan ini juga memberikan sinyal bahwa PDI-P ingin lebih fokus pada penguatan visi partai menjelang Pemilu 2024. Sementara itu, Gibran dan Bobby Nasution diperkirakan akan mengeksplorasi opsi politik lain, yang mungkin akan mempengaruhi peta politik di Indonesia.

Cawe-Cawe Jokowi Tumbangkan Mesin Politik PDIP Di Kandang Banteng Sendiri

Leave a reply

Pada 29 November 2024, sebuah peristiwa penting dalam dinamika politik Indonesia terjadi. Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keberaniannya dengan “cawe-cawe” atau terlibat aktif dalam politik praktis, hingga menyebabkan perubahan besar dalam struktur politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP yang selama ini dikenal sebagai partai besar dan memiliki “mesin politik” yang kuat, terutama di kantong-kantong tradisionalnya, kini dihadapkan pada tantangan baru yang datang dari arah Presiden Jokowi.

Selama ini, PDIP menjadi salah satu partai yang sangat dekat dengan Jokowi, bahkan sejak beliau masih menjabat sebagai wali kota Solo hingga presiden. Namun, kali ini, keberanian Jokowi dalam mendekatkan diri dengan sejumlah kekuatan politik baru, termasuk para tokoh dari luar PDIP, membuat mesin politik partai banteng itu terguncang. Gerakan yang dilakukan oleh Jokowi dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi politiknya menjelang pemilu mendatang, namun juga dianggap bisa meruntuhkan dominasi PDIP di beberapa daerah.

Jokowi, yang selama ini dikenal dengan gaya politik “above the politics,” kali ini menunjukkan sikap lebih tegas dengan menyuarakan dukungan kepada calon-calon kepala daerah yang berasal dari luar lingkaran PDIP. Hal ini jelas menjadi sinyal bahwa Jokowi ingin memperluas basis kekuatan politiknya dan memecah dominasi PDIP dalam struktur politik nasional. Beberapa tokoh dan kader baru yang memiliki potensi besar mendapatkan perhatian lebih dari Jokowi, yang juga mempertimbangkan mereka sebagai pemimpin masa depan.

Tentu saja, langkah Jokowi ini mendapatkan reaksi dari PDIP. Beberapa politisi dari partai tersebut mulai bersuara, menilai bahwa langkah Jokowi bisa menciptakan ketegangan dalam hubungan antara partai dan presiden. Namun, ada juga yang melihatnya sebagai bagian dari dinamika politik yang sehat, di mana para pemimpin harus siap menghadapi perubahan dan tantangan baru. PDIP akan terus berusaha mempertahankan dominasi politiknya, namun dengan perubahan ini, mereka harus lebih waspada terhadap setiap langkah yang diambil oleh Jokowi.

Langkah Jokowi yang terlibat dalam politik praktis ini bisa jadi akan meninggalkan warisan politik yang kompleks. Dalam jangka pendek, keputusan ini dapat meningkatkan posisi tawar Jokowi, namun dalam jangka panjang, dampaknya bisa mengubah peta kekuatan politik di Indonesia. Bagi Jokowi, ini adalah salah satu upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan yang lebih terbuka dan demokratis di Indonesia, namun di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi sinyal bahwa hubungan antara Jokowi dan PDIP telah memasuki babak baru yang penuh tantangan.

Tom Lembong Tegaskan Jalankan Arahan Jokowi Saat Menjabat Mendag

Leave a reply

Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula kristal mentah, Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dirinya selalu menjalankan arahan dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan ini disampaikan oleh Tom dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

“Saya selalu mendahulukan kepentingan masyarakat dan menjalankan arahan presiden dalam setiap kebijakan, termasuk saat menjabat sebagai menteri perdagangan,” ujar Tom melalui konferensi daring.

Konsultasi dengan Presiden Soal Kebijakan Impor

Tom Lembong menyebutkan bahwa setiap kebijakan, termasuk kebijakan impor gula, telah melalui konsultasi formal maupun informal dengan Presiden Jokowi. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada koreksi atau teguran terkait kebijakan tersebut selama masa jabatannya.

“Saya sering berdiskusi langsung dengan Presiden, baik secara resmi maupun tidak resmi, termasuk membahas kebijakan impor,” tambahnya.

Proses Hukum Pertama dalam Kariernya

Tom, yang sebelumnya juga terlibat sebagai anggota tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia menjalani pemeriksaan oleh penegak hukum sepanjang kariernya di dunia politik dan kebijakan.

“Selama lebih dari satu dekade saya aktif di dunia kebijakan publik, saya tidak pernah sekalipun diperiksa oleh penegak hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung bulan lalu adalah pengalaman pertama dalam hidup saya,” jelas Tom.

Dugaan Korupsi Impor Gula dan Kerugian Negara

Tom Lembong bersama CS, Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh Jampidsus Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi dalam importasi gula pada 2015-2016. Kejaksaan menilai kasus ini telah menimbulkan kerugian negara yang mencapai Rp400 miliar.

Keduanya resmi ditahan selama 20 hari pertama sejak Selasa (29/10) usai menjalani pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan.

Praperadilan untuk Menguji Prosedur Penetapan Tersangka

Tom mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan prosedur yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Ia mengklaim bahwa penetapan dirinya sebagai tersangka dan proses penahanan yang dilakukan tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan hukum acara pidana (KUHAP).

Menurut Tom, kebijakan yang ia ambil semasa menjabat sebagai Menteri Perdagangan adalah bagian dari ranah hukum administrasi negara, bukan tindak pidana. Ia pun berharap melalui praperadilan, dapat membuktikan bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar.

Kasus dugaan korupsi impor gula ini menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan nama besar seperti Tom Lembong. Dengan praperadilan yang diajukan, Tom berharap proses hukum berjalan secara adil dan transparan. Apakah langkah hukum ini akan membuahkan hasil bagi Tom Lembong? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

Projo Sebut Jokowi Layak Menjadi Ketua Umum Partai Politik

Leave a reply

Pada 8 November 2024, Ketua Umum Projo (Pro Jokowi) menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki kapasitas dan kualitas yang sangat layak untuk memimpin sebuah partai politik. Pernyataan ini muncul setelah sejumlah diskusi yang berkembang mengenai potensi Jokowi terlibat lebih dalam dalam dunia politik setelah masa jabatannya berakhir. Menurut Projo, Jokowi memiliki pengalaman politik yang luas, visi yang jelas, serta kemampuan untuk menyatukan berbagai elemen di Indonesia.

Projo menilai bahwa Jokowi, sebagai Presiden Indonesia dua periode, telah menunjukkan integritas dan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai lapisan masyarakat. Pengalaman politiknya yang panjang dianggap menjadi modal utama bagi Jokowi jika memilih untuk terjun lebih dalam lagi dalam ranah partai politik. Ia juga menyebut Jokowi memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas politik dan membawa perubahan positif dalam struktur pemerintahan.

Menurut Projo, keputusan Jokowi untuk menjadi ketua umum partai politik bisa menjadi langkah strategis dalam membangun fondasi politik yang lebih kuat untuk Indonesia setelah masa pemerintahannya. Hal ini juga akan memungkinkan Jokowi untuk melanjutkan pengaruh politiknya dalam memajukan agenda-agenda pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Jokowi dipandang sebagai figur yang bisa membimbing partai politik dengan prinsip-prinsip yang telah terbukti efektif selama masa pemerintahannya.

Meskipun demikian, beberapa pihak di luar Projo memberikan tanggapan yang beragam terkait kemungkinan Jokowi terlibat aktif dalam dunia partai politik setelah selesai menjabat presiden. Beberapa kalangan menilai bahwa Jokowi lebih cocok berperan sebagai figur netral yang fokus pada pembangunan dan menjaga keseimbangan politik negara. Meskipun demikian, wacana ini tetap menjadi topik yang menarik di tengah dinamika politik pasca-Pemilu 2024.

Pernyataan Projo mengenai Jokowi yang layak menjadi Ketua Umum Partai Politik memperlihatkan bahwa ada banyak harapan terhadap peran Jokowi dalam politik Indonesia pasca-presiden. Keputusan tersebut akan sangat bergantung pada pertimbangan politik dan respons publik di masa yang akan datang.

Survei SMRC 10 Tahun Jokowi Pimpin Indonesia Warga Semakin Takut Bicara Tentang Politik

Leave a reply

Pada tanggal 18 Oktober 2024, hasil survei terbaru yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mengungkapkan bahwa selama sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), masyarakat Indonesia semakin merasa takut untuk berbicara tentang politik. Temuan ini menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan demokrasi di tanah air.

Dalam survei tersebut, sekitar 60% responden menyatakan bahwa mereka merasa takut untuk mengungkapkan pendapat politik mereka di publik. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan survei sebelumnya. “Ketakutan ini bisa jadi disebabkan oleh meningkatnya tekanan terhadap kebebasan berekspresi,” ungkap Saiful Mujani, pendiri SMRC.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebebasan berpendapat mengalami penurunan. Sekitar 70% responden merasa bahwa pemerintah tidak mendengarkan suara rakyat. “Kondisi ini berpotensi menghambat partisipasi politik masyarakat, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi,” tambah Mujani.

Pakar politik menilai bahwa polarisasi di masyarakat dan stigmatisasi terhadap individu yang memiliki pendapat berbeda juga berkontribusi pada fenomena ini. “Ada ketakutan akan konsekuensi sosial atau bahkan hukum bagi mereka yang berani bersuara. Ini sangat mengkhawatirkan,” kata salah satu analis politik.

Para aktivis demokrasi menyarankan perlunya upaya untuk meningkatkan partisipasi publik dalam diskusi politik. “Kita perlu menciptakan ruang yang aman bagi masyarakat untuk berdialog tanpa rasa takut. Pendidikan politik yang baik juga penting,” ungkap seorang aktivis.

Survei SMRC ini menggambarkan tantangan besar yang dihadapi demokrasi Indonesia saat ini. Masyarakat yang takut berbicara politik dapat mengakibatkan berkurangnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Para pemangku kebijakan dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk menciptakan iklim politik yang lebih sehat dan inklusif demi masa depan demokrasi yang lebih baik.

Baru Diresmikan Presiden Jokowi Tol Pertama Di Jambi Gratis Mulai 17 Oktober

Leave a reply

Jambi – Presiden Joko Widodo hari ini meresmikan tol pertama di Jambi, yang diharapkan dapat mempercepat konektivitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Tol ini, yang sepanjang 50 kilometer, akan menghubungkan Kota Jambi dengan beberapa daerah strategis lainnya, termasuk Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari.

Tol Jambi ini merupakan bagian dari program nasional untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya infrastruktur dalam meningkatkan mobilitas barang dan orang, serta memperkuat perekonomian daerah. “Dengan adanya tol ini, aksesibilitas masyarakat akan semakin baik,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, tol ini akan dibuka secara gratis selama satu bulan pertama setelah peresmian. Jokowi berharap langkah ini dapat mendorong penggunaan jalan tol dan memudahkan masyarakat dalam melakukan perjalanan. “Kami ingin semua lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur ini,” tambahnya.

Keberadaan tol ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di Jambi, termasuk dalam sektor perdagangan dan pariwisata. Dengan akses yang lebih cepat, diharapkan akan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menjadikan Jambi sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Masyarakat Jambi menyambut baik peresmian tol ini. Banyak yang mengungkapkan harapan bahwa akses yang lebih baik akan memudahkan perjalanan sehari-hari dan mempercepat distribusi barang. “Ini adalah langkah yang sangat positif untuk Jambi,” kata salah satu warga setempat.

Dengan peresmian tol ini, diharapkan Jambi akan semakin terintegrasi dengan daerah lain dan mampu bersaing di tingkat nasional.