Author Archives: Minori

https://orkutluv.com

Jalan Baru Petani: ‘Si MAKMUR’ Hadir untuk Hidup Makmur

Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan petani di berbagai daerah. Salah satunya, Jajang, seorang petani asal Mandalawangi, Nagrek, yang merasakan langsung manfaat dari program ini. Semangatnya membara ketika bercerita tentang bagaimana usaha tani jagung pipil yang dia jalani bersama kelompok taninya berkembang pesat setelah mengikuti Program Makmur pada tahun 2022.

Sebelum bergabung dengan program ini, Jajang hanya mampu menghasilkan sekitar 5,5 ton jagung per hektare. Namun, berkat bimbingan dan pendampingan yang diberikan melalui Program Makmur, hasil panennya meningkat tajam menjadi sekitar 7 ton per hektare. Tidak hanya itu, dengan peningkatan hasil panen, pendapatan Jajang pun bertambah signifikan.

Jajang menceritakan bahwa, setelah bergabung dengan program ini, dirinya dan anggota kelompok tani lainnya diberikan pelatihan intensif mengenai cara bercocok tanam yang benar. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan soal teknik bertani yang efektif, tetapi juga pemahaman mendalam tentang pemupukan yang tepat sesuai dengan kondisi tanah di masing-masing daerah. “Kami diajari cara yang tepat untuk mendongkrak hasil, mulai dari pemilihan pupuk hingga dosis yang sesuai dengan jenis tanah kami,” ujar Jajang.

Yang membuat program ini semakin istimewa adalah adanya pendampingan langsung selama proses tanam berlangsung. Ketika Jajang atau petani lain menghadapi masalah, misalnya kekurangan pupuk, mereka bisa langsung menghubungi tim dari Pupuk Kujang, anak perusahaan Pupuk Indonesia yang tergabung dalam Program Makmur. Dengan segera, masalah tersebut bisa teratasi, memastikan tanaman tetap tumbuh optimal. “Kami tidak hanya bisa mengeluh, tetapi juga mendapatkan solusi nyata yang langsung diterapkan di lapangan,” tambah Jajang.

Selain itu, program ini juga membantu petani dalam memasarkan hasil panen mereka. Perusahaan-perusahaan besar, seperti Charoen Pokphand dan Harim, ikut berperan dalam menyerap hasil jagung petani. Hal ini tentu mengurangi kekhawatiran petani akan pasar yang sulit diakses atau harga yang tidak stabil. Dengan adanya pasar yang jelas dan harga yang menguntungkan, petani dapat bekerja dengan tenang tanpa takut hasil panen mereka terbuang sia-sia.

Tak hanya itu, Program Makmur juga memberikan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tani, yang memungkinkan 237 petani menerima bantuan modal dengan total kredit mencapai Rp4,7 miliar. Bantuan ini sangat berharga bagi petani untuk mengembangkan usaha mereka tanpa terbebani dengan biaya yang tinggi.

Sucipto, petani lain dari Dukuh Dempok, Jember, juga merasakan manfaat besar dari Program Makmur. Lewat program ini, ia belajar cara bertani yang lebih produktif, serta pengembangan pertanian berkelanjutan dengan menggunakan pupuk kompos dan agen hayati. Program ini mengajarkan petani untuk membuat pupuk kompos dari bahan alami di sekitar mereka, seperti kotoran hewan dan limbah organik. Setelah mengikuti pelatihan, produktivitas tanaman padi Sucipto meningkat 2 hingga 3 ton per hektare, yang tentu saja berpengaruh besar terhadap pendapatannya.

Dengan bimbingan yang diberikan, Sucipto dan teman-temannya kini semakin antusias untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan. Mereka mulai memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar mereka untuk membuat pupuk organik, yang kemudian dijual kepada petani lain. Pada tahun 2024, Sucipto berhasil menghasilkan 2000 liter agen hayati yang dipasarkan seharga Rp35.000 per liter.

Menurut VP Pengelolaan Pelanggan Pupuk Indonesia, M. Burmansyah, Program Makmur dirancang untuk menciptakan ekosistem pertanian yang lebih produktif dan berkelanjutan. Selain bimbingan agronomi, petani juga diberikan akses permodalan, perlindungan asuransi, dan kemitraan dengan berbagai perusahaan yang berperan sebagai offtaker. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pendapatan petani.

Hasilnya, program ini telah membantu lebih dari 170.000 petani dengan total lahan yang dikelola mencapai lebih dari 450.000 hektare. Dalam hal komoditas padi, produktivitas meningkat 14%, jagung naik 23%, dan sawit juga mengalami peningkatan. Pendapatan petani pun naik sekitar 38%, dari Rp34,5 juta per hektare menjadi Rp47,8 juta per hektare. Ini membuktikan bahwa dengan pendampingan yang tepat dan penggunaan teknologi yang sesuai, sektor pertanian bisa berkembang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan.

Isu Jepang Minta TKI, KBRI Tokyo Beri Penjelasan Soal Populasi

Jepang, yang dikenal sebagai Negeri Sakura, kini tengah menghadapi tantangan besar terkait penurunan populasi yang semakin tajam. Kementerian Kesehatan Jepang baru-baru ini merilis data yang menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2024, 350.074 kelahiran tercatat, mengalami penurunan hampir enam persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Ini merupakan angka kelahiran terendah sejak 1969, saat Tokyo pertama kali mulai mencatatkan statistik kelahiran secara resmi.

Fenomena ini menjadi lebih mencolok ketika kita melihat tren di kalangan keluarga muda di Jepang. Banyak pasangan muda yang memilih untuk menunda memiliki anak atau bahkan memilih untuk tidak memiliki keturunan sama sekali. Selain itu, ada kecenderungan di kalangan anak muda Jepang yang lebih memilih untuk hidup mandiri dan menghindari pernikahan. Di samping angka kelahiran yang menurun, Jepang juga tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk tertua kedua di dunia.

Keizo Takemi, Menteri Kesehatan Jepang untuk periode 2023-2024, memperingatkan bahwa penurunan jumlah generasi muda akan semakin tajam pada tahun 2030-an. Dalam pandangannya, Jepang hanya memiliki waktu enam tahun ke depan untuk menghadapi krisis demografi ini. Hal ini kemudian memunculkan diskusi di media sosial bahwa Jepang mulai membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, sebagai solusi untuk mengatasi penurunan jumlah penduduk tersebut.

Muhammad Al Aula, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, mengonfirmasi bahwa Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja asing. “Kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang kini menjadi hal yang umum diketahui di Jepang”. Pada 26 Februari 2025. Al Aula menambahkan bahwa Indonesia menjadi salah satu mitra potensial yang dipilih Jepang untuk pengiriman tenaga kerja asing karena kualitas kerja yang baik dan kemampuan pekerjanya yang umumnya dapat beradaptasi dengan budaya dan nilai sosial Jepang.

Jumlah lapangan kerja yang tersedia di Jepang untuk pekerja Indonesia cukup bervariasi, dan Al Aula menegaskan bahwa permintaan terhadap tenaga kerja asing di negara tersebut diprediksi akan terus tinggi selama beberapa tahun ke depan.

Beberapa sektor strategis di Jepang yang menawarkan peluang bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam skema Specialized Skilled Worker (SSW) antara lain adalah:

  • Keperawatan
  • Industri manufaktur
  • Konstruksi
  • Pembuatan kapal dan mesin kapal
  • Perbaikan dan perawatan mobil
  • Industri penerbangan
  • Perhotelan
  • Pertanian dan perikanan
  • Transportasi mobil dan kereta api
  • Perhutanan dan perkayuan

Al Aula juga mengingatkan bahwa calon pekerja Indonesia yang berminat untuk bekerja di Jepang harus memahami dengan baik jenis pekerjaan yang akan dijalani dan isi dari kontrak kerja yang ada. Selain itu, menguasai bahasa Jepang menjadi kunci utama agar dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari di Jepang. Hal ini, menurutnya, akan membuka kesempatan lebih besar bagi calon pekerja untuk memulai karier mereka di Jepang.

Dengan demikian, kesempatan kerja di Jepang yang terbuka lebar bagi Indonesia bisa menjadi peluang besar bagi tenaga kerja asing, khususnya dalam menghadapi tantangan besar yang dihadapi oleh negara itu.

BRI UMKM EXPO(RT) Jadi Jembatan Produk Rajut ke Pasar Dunia

Sebagai bentuk dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali menghadirkan BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Program ini bertujuan membantu UMKM memperluas pasar hingga ke kancah internasional.

Salah satu UMKM yang memanfaatkan kesempatan ini adalah Animers Craft, usaha rajut asal Medan yang didirikan oleh Anita M Simamora pada 2020. Keunikan produk buatannya yang menggunakan teknik rajut mosaik berhasil menarik perhatian calon pembeli dari luar negeri dan membawanya lolos dalam seleksi ketat ajang ini.

“Saya berharap pameran ini bisa menjadi pintu bagi saya untuk menjangkau lebih banyak pembeli global, sekaligus belajar bagaimana memasarkan produk lokal ke pasar internasional,” ujar Anita.

Dari Hobi Menjadi Bisnis Berkelas Dunia

Anita telah mengenal dunia merajut sejak duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Namun, seiring bertambahnya usia, hobi tersebut sempat terabaikan. Barulah setelah memasuki masa pensiun, ia kembali mendalami keterampilannya dengan bergabung dalam komunitas perajut di Medan.

Awalnya, hasil rajutannya hanya diperuntukkan bagi teman-teman terdekat. Namun, seiring waktu, Anita melihat adanya peluang bisnis yang menjanjikan.

“Saya mulai berpikir, kalau ditekuni dengan serius, merajut bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Akhirnya, saya mulai berjualan, mempelajari strategi pemasaran, hingga mendaftarkan usaha secara resmi,” jelasnya.

Perjuangan tersebut kini membuahkan hasil. Produk Animers Craft tak hanya laris di dalam negeri, tetapi juga berhasil menembus pasar internasional. Beberapa produknya bahkan sudah dikirim ke Belanda melalui layanan jasa titip seorang kenalan.

Dengan keikutsertaan dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Anita semakin optimistis dapat mengembangkan usahanya lebih jauh. Ia juga berharap dapat melibatkan lebih banyak perajin dari komunitasnya untuk ikut berkontribusi dalam produksi. Produk yang ditawarkan Animers Craft beragam, mulai dari tas rajut dengan desain mosaik unik hingga gantungan kunci berbahan rajut.

BRI UMKM EXPO(RT) 2025: Langkah Besar UMKM Menuju Pasar Global

Acara BRI UMKM EXPO(RT) 2025 yang berlangsung pada 30 Januari – 2 Februari mencatat pencapaian luar biasa. Dengan total lebih dari 69 ribu pengunjung, event ini berhasil meraih transaksi hingga Rp40 miliar serta mengamankan kontrak ekspor senilai USD 90,6 juta atau setara dengan Rp1,5 triliun.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI, Amam Sukriyanto, menegaskan bahwa BRI terus berkomitmen untuk membantu UMKM agar mampu naik kelas dan bersaing di pasar global.

“Melalui program seperti BRI UMKM EXPO(RT), kami ingin memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM agar dapat bertemu dengan pembeli dari luar negeri. Selain itu, kami juga menyediakan bimbingan agar mereka bisa mengembangkan bisnisnya dengan lebih baik,” tutur Amam.

Keberhasilan Animers Craft menjadi salah satu bukti bahwa UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional. Dengan dukungan yang tepat, semakin banyak pelaku usaha kecil yang bisa berkembang dan membawa produk lokal ke panggung dunia. 🌍🚀

Tindak Tegas! Eks Kapolsek Cinangka dan Anggota Demosi Karena Tolak Pendampingan

Polda Banten melalui Bidang Propam mengambil langkah tegas terhadap anggota kepolisian yang terbukti gagal menjalankan tugas dengan memberikan sanksi demosi kepada mantan Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan Kurniawan. Sanksi ini diberikan menyusul insiden penembakan yang terjadi pada 2 Januari 2025, yang menewaskan Ilyas Abdurahman, seorang pengusaha rental mobil. Peristiwa tersebut terjadi di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak, saat Ilyas meminta pendampingan dari pihak kepolisian, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh aparat.

Pada Minggu, 23 Februari 2025, Kepala Bidang Propam Polda Banten, Kombes Pol Murwoto, mengonfirmasi bahwa sanksi demosi diberikan kepada AKP Asep Kurniawan dengan memindahkannya ke Yanma (pelayanan markas) Polda Banten. Selain itu, dua anggota Polsek Cinangka lainnya, Brigadir Deri Andriyani dan Bripka Dedi Irwanto, juga mendapat hukuman serupa. Ketiga polisi tersebut dinilai lalai dalam menjalankan tugas mereka untuk memberikan pendampingan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya oleh Ilyas yang sedang dalam kondisi darurat.

“Sanksinya demosi, dari Polsek pindah ke Yanma Polda Banten,” ujar Kombes Pol Murwoto melalui pesan WhatsApp yang diterima Kompas.com. Proses sidang etik telah membuktikan bahwa ketiganya terbukti bersalah karena tidak memberikan bantuan kepada korban yang datang dengan harapan mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian. Dalam sidang tersebut, terungkap pula bahwa mereka tidak merespons laporan yang masuk dari masyarakat, yang tentunya merupakan kewajiban utama aparat.

Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi Ario Seto, menambahkan bahwa sebagai pimpinan, Kapolsek Cinangka memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengawasan dan pengendalian yang baik terhadap anggotanya. Ia menyayangkan ketidakresponsifan yang terjadi, meskipun ada alasan kekurangan personel. Kapolda menekankan bahwa Polsek Cinangka seharusnya bisa meminta bantuan lebih banyak dari Polres untuk menangani laporan terkait kendaraan Honda Brio yang diduga digelapkan, yang merupakan alasan utama Ilyas meminta pendampingan pada saat itu.

Pelanggaran profesionalisme dalam menangani kasus ini sangat jelas, dan Kapolda menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada ketiga anggota Polsek Cinangka adalah upaya untuk memperbaiki disiplin internal serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya tindakan tegas ini, diharapkan kedepannya, polisi di wilayah Banten dapat lebih siap dan responsif dalam menangani laporan masyarakat, khususnya dalam hal memberikan perlindungan dan pendampingan yang layak.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya profesionalisme dan kesiapan aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Setiap laporan yang masuk seharusnya diproses dengan cepat dan tepat, terutama dalam situasi darurat yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Sanksi yang dijatuhkan bukan hanya menjadi pelajaran bagi pelaku, tetapi juga peringatan keras bagi seluruh jajaran kepolisian untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi yang mereka wakili.

Dengan demikian, Polda Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kedisiplinan anggotanya, memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap pelanggaran yang terjadi demi terciptanya keamanan dan ketertiban yang lebih baik di masyarakat.

Tanggapan Menteri PU: Tidak Ada PHK 18 Ribu Pegawai, Waspada UU ITE

Di Jakarta pada Sabtu, 22 Februari 2025, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dengan tegas mengklarifikasi isu yang beredar mengenai dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap lebih dari 18 ribu petugas lapangan di lingkungan Kementerian PU. Dalam konferensi pers yang diadakan hari itu, beliau menolak dengan keras kabar yang menyebut bahwa sejumlah besar pegawai di bidang Operasi dan Pemeliharaan (OP) Sumber Daya Air telah diberhentikan. “Alhamdulillah, rekan-rekan petugas OP terus menjalankan tugasnya dengan normal dan penuh dedikasi,” ujarnya sambil menekankan bahwa situasi yang terjadi bukanlah indikasi pemecatan massal.

Menteri Dody menjelaskan bahwa banyak dari petugas tersebut sebenarnya sedang menjalani masa evaluasi karena kontrak kerja mereka telah berakhir. Proses review ini merupakan bagian dari mekanisme administrasi standar yang diterapkan di Kementerian PU, di mana peninjauan kinerja dilakukan dengan seksama untuk menentukan kelanjutan kontrak kerja sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan efisiensi dan profesionalisme yang harus selalu dijaga dalam pelayanan publik.

Selain mengklarifikasi status kepegawaian, Menteri Dody juga mengimbau kepada masyarakat, terutama para pengguna media sosial dan pelaku media massa, untuk lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia memperingatkan bahwa penyebaran hoaks—khususnya yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan—dapat menimbulkan keresahan yang tidak perlu serta berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Penting bagi kita semua untuk memastikan kebenaran informasi agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat,” pungkasnya.

Di sela-sela penjelasan tersebut, Menteri Dody juga menguraikan perkembangan terbaru terkait anggaran Kementerian PU untuk tahun 2025. Komisi V DPR RI baru saja menyepakati pagu indikatif sebesar Rp 50,48 triliun, suatu peningkatan signifikan sekitar Rp 20,8 triliun dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang sempat dipangkas akibat program efisiensi anggaran yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dody menjelaskan bahwa efisiensi yang pernah diterapkan menjadi dasar penyesuaian anggaran kali ini, sehingga dana yang ada dapat digunakan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasional kementerian.

Dengan tambahan anggaran tersebut, Kementerian PU berencana meluncurkan sejumlah program strategis. Di antaranya, Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang mencakup 8.000 titik, serta proyek Cipta Karya yang menyasar 1.025 titik sebagai wujud padat karya tunai. Program-program ini diharapkan tidak hanya memberikan stimulus ekonomi, tetapi juga memperkuat infrastruktur nasional secara menyeluruh. Selain itu, dana tambahan juga dialokasikan untuk melakukan preservasi jalan dan jembatan, yang akan dilaksanakan secara bertahap selama enam bulan ke depan demi menjaga kelancaran transportasi dan konektivitas antarwilayah.

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan dukungan penuh dari parlemen terhadap upaya pemerintah. “Fokus utama kita adalah meningkatkan produktivitas, karena kemajuan inilah yang dinantikan oleh masyarakat,” ujar Lasarus. Pernyataan tersebut menggarisbawahi komitmen bersama untuk memaksimalkan pemanfaatan anggaran dalam rangka memperkuat sektor infrastruktur.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu membawa perubahan positif bagi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur nasional. Dengan penataan administrasi kepegawaian yang cermat dan pengelolaan anggaran yang transparan, Kementerian Pekerjaan Umum optimis dapat terus memberikan kontribusi besar demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di seluruh Indonesia.

Pemerintah Alokasikan Modal Awal Andantara Rp1.000 T dalam Draf UU BUMN

Indonesia menghadirkan langkah besar dalam dunia investasi dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang resmi diatur dalam perubahan terbaru Undang-Undang (UU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui UU No. 19 Tahun 2003, yang kini telah mengalami perubahan ketiga, BPI Danantara akan mendapatkan suntikan dana awal yang sangat besar, yakni minimal Rp1.000 triliun.

Hal ini tercantum dalam Pasal 3G ayat (1), yang menyebutkan bahwa modal awal untuk badan ini berasal dari penyertaan modal negara (PMN) serta sumber lain yang dapat dipertimbangkan. Untuk memenuhi kebutuhan investasi besar ini, PMN yang dimaksud dapat berupa berbagai bentuk, mulai dari dana tunai, barang milik negara, hingga saham negara di perusahaan BUMN yang sudah ada.

Tak hanya menyentuh masalah dana awal, perubahan undang-undang ini juga mengatur lebih lanjut tentang struktur operasional BPI Danantara. Dalam Pasal 3G ayat (3), disebutkan bahwa jumlah modal yang dibutuhkan oleh badan ini ditetapkan paling sedikit Rp1.000 triliun.

Investasi Besar untuk Indonesia

Salah satu poin menarik dalam Pasal 3H adalah kewenangan yang dimiliki BPI Danantara untuk melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk holding investasi, holding operasional, dan pihak ketiga lainnya. Hal ini membuka peluang besar bagi BPI Danantara untuk mengelola dana negara secara efisien dengan cara yang terdiversifikasi, serta memperluas jangkauan investasi dalam dan luar negeri.

Namun, seperti halnya dalam investasi lainnya, keuntungan dan kerugian yang dihasilkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPI Danantara. Ketika badan ini meraih keuntungan, sebagian dari laba tersebut akan disetorkan sebagai kontribusi bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang akan digunakan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Selain itu, pengelolaan risiko dalam investasi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, ada ketentuan yang mewajibkan BPI Danantara untuk melakukan pencadangan dana guna menanggung risiko kerugian dalam berinvestasi atau untuk memperkuat modalnya. Ketentuan ini juga akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah untuk memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan pembentukan BPI Danantara ini, diharapkan Indonesia dapat semakin memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional. Modal besar yang ditanamkan dalam badan ini tentu akan memberikan dampak positif jangka panjang, baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengembangkan infrastruktur, maupun mendorong keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Bagaimana Danantara Berusaha Jadi Raksasa Seperti Temasek?

Pada 24 Februari 2025 mendatang, Indonesia akan menyaksikan peluncuran sebuah lembaga baru yang diharapkan mampu mengubah lanskap investasi nasional. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya negara. Tak tanggung-tanggung, badan investasi ini akan memulai perjalanan dengan dana awal sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun, yang berasal dari efisiensi anggaran negara, khususnya sisa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pidato yang disampaikan pada Puncak HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menegaskan bahwa dana yang akan dialihkan ke Danantara ini bukanlah dana yang akan digunakan langsung, melainkan akan dikelola untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkelanjutan. Danantara diharapkan bisa berperan dalam sektor-sektor vital seperti energi terbarukan, industri manufaktur canggih, produksi pangan, dan lainnya.

Langkah besar ini tak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga memunculkan pertanyaan besar: apakah ini langkah yang tepat bagi Indonesia? Sebagai lembaga yang belum memiliki rekam jejak panjang, dan dengan potensi pengelolaan dana sebesar ini, Danantara menghadapi tantangan besar. Prabowo mengungkapkan bahwa Danantara dibentuk dengan tujuan untuk menyaingi Temasek di Singapura, sebuah lembaga investasi negara yang telah lama diakui kesuksesannya. Namun, apakah Indonesia sudah siap memiliki lembaga serupa yang dapat mengelola dana sebesar itu dengan tata kelola yang transparan?

Risiko dan Tantangan Pengelolaan Dana Besar

Lembaga ini akan mencakup 7 BUMN raksasa, antara lain Pertamina, PLN, Bank Mandiri, dan Telkom Indonesia yang akan dikelola secara terpusat. Dengan dana yang sangat besar, keberhasilan Danantara sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat. M Rizal Taufikurahman, Kepala Center of Macroeconomics and Finance dari Indef, mengingatkan bahwa langkah pemerintah untuk menyerahkan dana publik dalam jumlah sebesar ini kepada lembaga yang baru dibentuk adalah sebuah langkah berani, tetapi juga penuh risiko. Menurutnya, pengelolaan dana besar yang tidak disertai sistem pengawasan yang memadai bisa membuka celah besar bagi penyalahgunaan, ketidaktransparanan, bahkan potensi korupsi.

Rizal mengungkapkan bahwa dengan pengalaman pengelolaan investasi yang minim, Danantara harus memiliki landasan hukum dan pengawasan yang jelas agar dana yang dialihkan tidak disalahgunakan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberi akses penuh untuk mengawasi aktivitas Danantara. Selain itu, transparansi dalam laporan keuangan juga harus dijamin agar publik bisa memantau setiap langkah yang diambil oleh lembaga ini.

Kekhawatiran Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Keberhasilan Danantara tentu akan sangat tergantung pada kemampuan lembaga ini untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam mengelola dana. Namun, Shofie Azzahrah, Peneliti dari Next Policy, menilai bahwa penyerahan dana sebesar itu kepada lembaga yang baru dibentuk bisa menimbulkan kekhawatiran, mengingat rekam jejak pengelolaan dana di Indonesia, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, yang berujung pada skandal besar. Tanpa pengawasan yang tepat, dana sebesar Rp325 triliun berisiko dikelola secara tidak efisien, atau bahkan disalahgunakan.

Shofie juga menambahkan bahwa tantangan terbesar bagi Danantara adalah memastikan bahwa BPK dan KPK dapat melakukan audit dan pengawasan secara independen, tanpa adanya batasan yang membatasi kewenangan mereka. Dengan mekanisme pengawasan yang kuat, Danantara bisa berkembang menjadi lembaga investasi yang kredibel dan mampu menarik investor asing, sekaligus meningkatkan perekonomian Indonesia.

Harapan dan Jalan ke Depan

Danantara memiliki potensi untuk berkembang menjadi lembaga investasi yang besar seperti Temasek, namun untuk mencapai itu, pemerintah perlu memastikan bahwa tata kelola lembaga ini sudah siap. Aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat akan menjadi kunci utama dalam menentukan apakah Danantara bisa meraih reputasi yang baik di dunia internasional. Jika langkah ini gagal dijalankan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Danantara justru akan menjadi proyek yang gagal, bahkan berisiko menjadi sarang penyimpangan baru di dunia investasi.

Keberhasilan atau kegagalan lembaga ini akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam mengelola dana yang sangat besar ini. Dengan pengawasan yang tepat, Danantara bisa menjadi contoh sukses pengelolaan investasi negara yang tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia internasional.

Freeport Dapat Lampu Hijau! Ekspor Konsentrat Tembaga Resmi Diizinkan

Presiden Prabowo Subianto resmi memberikan izin kepada PT Freeport Indonesia untuk kembali mengekspor konsentrat tembaga. Keputusan ini diambil setelah rapat yang digelar di Istana, menyusul kendala yang dihadapi perusahaan tambang tersebut akibat insiden kebakaran di fasilitas smelter mereka.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa larangan ekspor konsentrat tembaga sebenarnya telah diberlakukan sejak akhir tahun 2024. Namun, dengan kondisi darurat yang terjadi akibat kebakaran, pemerintah akhirnya mengambil kebijakan khusus untuk menghindari dampak ekonomi yang lebih besar.

“Sebagai Menteri ESDM, tugas saya adalah memastikan agar pabrik dapat segera beroperasi kembali. Alhamdulillah, kita sudah menemukan jalan tengah bahwa pembangunan smelter akan rampung pada bulan Juni,” ujar Bahlil usai menghadiri Indonesia Economic Summit di Jakarta, Rabu (19/2).

Keputusan yang Menguntungkan Semua Pihak

Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan solusi yang menguntungkan semua pihak atau win-win solution. Pemerintah berupaya mencegah ribuan pekerja Freeport kehilangan pekerjaan akibat produksi yang terhenti. Selain itu, keputusan ini juga diambil untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Freeport dan Indonesia.

“Jika ekspor tetap dilarang tanpa ada solusi, maka puluhan ribu pekerja berisiko dirumahkan. Selain itu, negara juga bisa mengalami kerugian karena pendapatan dari sektor tambang menurun,” jelasnya.

Mengingat konsentrat yang menumpuk akibat keterbatasan kapasitas penyimpanan, Freeport bahkan terpaksa mengurangi produksi hingga 40 persen. Hal ini berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan industri pertambangan nasional.

“Kalau tempat penyimpanan (stockpile) penuh, otomatis produksi akan terhenti. Ini bisa berdampak luas,” ujar Tri Winarno, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, saat ditemui di kantornya, Jumat (14/2).

Freeport Tetap Kena Sanksi

Meskipun pemerintah memberikan kelonggaran dengan izin ekspor, Freeport tetap dikenakan sanksi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kenaikan pajak ekspor sebagai bentuk kompensasi atas perpanjangan izin tersebut.

“Pajak ekspor kita naikkan, sehingga Freeport harus membayar lebih besar ke negara dibandingkan sebelumnya,” ungkap Bahlil.

Sebelumnya, izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia berakhir pada 31 Desember 2024. Dengan habisnya izin tersebut, perusahaan tambang ini seharusnya tidak diperbolehkan lagi mengekspor bahan mentah tembaga pada tahun ini.

Namun, dengan adanya kebakaran di fasilitas smelter mereka, Freeport tidak dapat mengolah konsentrat yang telah ditambang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memberikan kelonggaran izin ekspor untuk sementara waktu.

Dengan kebijakan ini, diharapkan Freeport dapat segera menyelesaikan pembangunan smelter mereka sesuai target, sehingga Indonesia bisa beralih dari ekspor bahan mentah menuju industri hilirisasi yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. 🚀

Ekonomi Global Terancam Lesu Akibat Kebijakan Tarif Trump

Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif timbal balik terhadap semua mitra dagangnya memicu kekhawatiran luas. Keputusan ini, yang dikeluarkan pada Kamis (13/2), diyakini dapat memicu perang dagang global dan mempengaruhi prospek ekonomi dunia, yang telah stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Trump menandatangani memorandum yang memerintahkan pemerintahannya untuk menentukan tarif timbal balik setara terhadap setiap negara mitra dagang. Langkah ini dinilai bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam perdagangan internasional, namun justru menimbulkan dampak negatif bagi bisnis global. Sejumlah ahli ekonomi dan organisasi perdagangan memperingatkan potensi gangguan besar pada ekonomi AS dan negara mitra, serta ancaman terhadap kestabilan pasar global.

Menghancurkan Aturan Perdagangan Dunia

Sejumlah ekonom, termasuk Gary Clyde Hufbauer, seorang peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, menyebut langkah Trump sebagai perubahan mendalam dalam sistem perdagangan internasional. Hufbauer menjelaskan bahwa dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), konsep “timbal balik” biasanya merujuk pada keseimbangan konsesi yang diberikan dan diterima oleh masing-masing negara. Namun, Trump telah mendefinisikan ulang istilah ini, menetapkan tarif berdasarkan negara per negara, bukan dalam konteks kesepakatan yang lebih besar.

Dengan cara ini, tarif yang dikenakan AS diperkirakan akan lebih tinggi rata-rata sekitar 10 hingga 15 persen. Hufbauer menambahkan, meskipun tarif ini bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah AS, namun dampaknya terhadap ekonomi domestik bisa sangat merugikan, termasuk penurunan pertumbuhan PDB.

Ketidakpastian Mengganggu Rantai Pasokan dan Konsumsi

Dalam pernyataannya, Federasi Ritel Nasional (NRF) yang mewakili sektor ritel AS, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mengganggu rantai pasokan secara signifikan. David French, wakil presiden eksekutif NRF, menyatakan bahwa langkah ini berisiko meningkatkan harga barang bagi konsumen AS dan mengurangi daya beli rumah tangga. Selain itu, dengan semakin turunnya indeks sentimen konsumen di AS, ketidakpastian yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan ini menjadi masalah besar bagi ekonomi domestik.

Uni Eropa juga mengkritik kebijakan tarif ini, menyebutkan bahwa tarif baru akan merugikan ekonomi AS itu sendiri dengan meningkatkan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Komisi Eropa, tarif adalah bentuk pajak yang membebani konsumen, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan inflasi.

Ancaman Terhadap Ekonomi Global

Ekonom internasional pun memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump berisiko mengguncang ekonomi global. Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, menjelaskan bahwa perang dagang yang melibatkan tarif tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global secara drastis. Ia menyebutkan bahwa tarif yang lebih tinggi, jika disertai dengan tindakan balasan dari negara lain, akan menciptakan “lingkaran setan” yang merugikan pasar dunia.

Studi oleh Peterson Institute juga mengungkapkan bahwa kebijakan tarif Trump terhadap negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Tiongkok berpotensi membebani rumah tangga AS dengan kenaikan pajak lebih dari USD 1.200 per tahun. Selain itu, negara-negara berkembang seperti India, Brasil, Vietnam, serta negara-negara Asia Tenggara dan Afrika lainnya kemungkinan akan merasakan dampak yang lebih berat. Mereka yang menghadapi perbedaan tarif yang besar terhadap barang-barang AS akan tertekan dengan biaya yang meningkat akibat kebijakan ini.

Konsekuensi yang Lebih Luas

Meskipun kebijakan tarif ini berfokus pada negara mitra dagang besar seperti Tiongkok dan Kanada, dampaknya diprediksi akan terasa lebih luas. Bagi AS sendiri, kebijakan ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi domestik, memicu inflasi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Sementara itu, negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada ekspor ke pasar AS akan merasakan dampak berat dari kebijakan ini.

Kebijakan Trump ini berpotensi memperburuk ketegangan dagang internasional, dan memicu persaingan tarif antar negara yang tak terhindarkan. Dalam jangka panjang, kekhawatiran ini akan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global, yang sudah rapuh akibat ketidakpastian pasar global dan geopolitik.

Dengan langkah yang penuh risiko ini, AS harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi yang lebih besar yang dapat terjadi terhadap perdagangan global, kestabilan ekonomi, dan hubungan antar negara.

Benarkah Family Office Bisa Banjiri RI dengan Investasi? Ini Kata Luhut

Pemerintah Indonesia berencana untuk membentuk family office, sebuah konsep yang bertujuan untuk menarik keluarga kaya dari luar negeri agar menyimpan dananya di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa banyak keluarga kaya internasional yang tertarik untuk menempatkan kekayaannya di Tanah Air, dan pemerintah melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

Luhut mengungkapkan bahwa family office yang tengah dirancang pemerintah telah mendapat perhatian dari beberapa investor asing. Ia bahkan mengklaim bahwa sudah ada beberapa investor yang mendaftar dan siap untuk berinvestasi begitu skema tersebut diterapkan. Luhut optimis bahwa dengan adanya konsep ini, dana besar dari luar negeri akan mengalir ke Indonesia, memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Menanggapi Potensi Family Office

Meski demikian, para analis memiliki pandangan yang lebih skeptis terkait efektivitas family office sebagai instrumen untuk menarik investasi asing ke Indonesia. Ronny P. Sasmita, Analis Senior dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, berpendapat bahwa family office bukanlah cara yang efektif untuk menggerakkan investasi dalam jumlah besar. Menurutnya, tidak ada catatan yang menunjukkan bahwa family office menjadi andalan dalam mendatangkan investasi luar negeri.

Ronny lebih lanjut mengungkapkan bahwa family office mungkin hanya akan berkontribusi pada investasi sektor pariwisata, seperti pembangunan villa atau bungalow di Bali, yang sudah menjadi hal biasa di kalangan investor asing. Menurutnya, prospek family office di Indonesia secara nominal mungkin tidak akan berdampak signifikan terhadap perekonomian negara.

Tantangan dalam Menarik Investor Asing

Sasmita juga menilai bahwa untuk menarik keluarga kaya asing ke Indonesia, pemerintah perlu menawarkan lebih dari sekadar Bali sebagai destinasi wisata. Daya tarik family office harus didukung oleh insentif pajak yang kompetitif, stabilitas politik dan ekonomi, serta jaminan privasi dan keamanan aset. Tanpa kebijakan yang jelas dan menguntungkan, ia meragukan apakah Indonesia bisa menjadi pilihan utama bagi investor kaya untuk mendirikan family office mereka.

Selain itu, Sasmita juga mengingatkan bahwa terdapat potensi risiko, seperti kemungkinan family office digunakan sebagai sarana untuk cuci uang. Mengingat tingkat korupsi yang tinggi di Indonesia, Sasmita khawatir bahwa family office bisa disalahgunakan oleh para pengusaha, pejabat, atau investor untuk tujuan ilegal tersebut.

Kesimpulan

Meskipun pemerintah berharap family office dapat menjadi instrumen penting untuk menarik investasi asing dan meningkatkan perekonomian Indonesia, tantangan besar masih harus dihadapi. Faktor-faktor seperti insentif fiskal, kebijakan privasi, dan keamanan hukum menjadi kunci apakah Indonesia bisa sukses menjadikan negara ini sebagai tempat yang menarik bagi keluarga kaya internasional. Sebelum skema ini benar-benar berjalan, banyak yang masih perlu dibahas dan dipersiapkan oleh pemerintah.