Tag Archives: Berita Global

https://orkutluv.com

Ekonomi Global Terancam Lesu Akibat Kebijakan Tarif Trump

Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengenakan tarif timbal balik terhadap semua mitra dagangnya memicu kekhawatiran luas. Keputusan ini, yang dikeluarkan pada Kamis (13/2), diyakini dapat memicu perang dagang global dan mempengaruhi prospek ekonomi dunia, yang telah stabil dalam beberapa tahun terakhir.

Trump menandatangani memorandum yang memerintahkan pemerintahannya untuk menentukan tarif timbal balik setara terhadap setiap negara mitra dagang. Langkah ini dinilai bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam perdagangan internasional, namun justru menimbulkan dampak negatif bagi bisnis global. Sejumlah ahli ekonomi dan organisasi perdagangan memperingatkan potensi gangguan besar pada ekonomi AS dan negara mitra, serta ancaman terhadap kestabilan pasar global.

Menghancurkan Aturan Perdagangan Dunia

Sejumlah ekonom, termasuk Gary Clyde Hufbauer, seorang peneliti senior di Peterson Institute for International Economics, menyebut langkah Trump sebagai perubahan mendalam dalam sistem perdagangan internasional. Hufbauer menjelaskan bahwa dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), konsep “timbal balik” biasanya merujuk pada keseimbangan konsesi yang diberikan dan diterima oleh masing-masing negara. Namun, Trump telah mendefinisikan ulang istilah ini, menetapkan tarif berdasarkan negara per negara, bukan dalam konteks kesepakatan yang lebih besar.

Dengan cara ini, tarif yang dikenakan AS diperkirakan akan lebih tinggi rata-rata sekitar 10 hingga 15 persen. Hufbauer menambahkan, meskipun tarif ini bisa meningkatkan pendapatan bagi pemerintah AS, namun dampaknya terhadap ekonomi domestik bisa sangat merugikan, termasuk penurunan pertumbuhan PDB.

Ketidakpastian Mengganggu Rantai Pasokan dan Konsumsi

Dalam pernyataannya, Federasi Ritel Nasional (NRF) yang mewakili sektor ritel AS, memperingatkan bahwa kebijakan ini dapat mengganggu rantai pasokan secara signifikan. David French, wakil presiden eksekutif NRF, menyatakan bahwa langkah ini berisiko meningkatkan harga barang bagi konsumen AS dan mengurangi daya beli rumah tangga. Selain itu, dengan semakin turunnya indeks sentimen konsumen di AS, ketidakpastian yang ditimbulkan dari kebijakan perdagangan ini menjadi masalah besar bagi ekonomi domestik.

Uni Eropa juga mengkritik kebijakan tarif ini, menyebutkan bahwa tarif baru akan merugikan ekonomi AS itu sendiri dengan meningkatkan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut Komisi Eropa, tarif adalah bentuk pajak yang membebani konsumen, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan inflasi.

Ancaman Terhadap Ekonomi Global

Ekonom internasional pun memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump berisiko mengguncang ekonomi global. Luis de Guindos, Wakil Presiden Bank Sentral Eropa, menjelaskan bahwa perang dagang yang melibatkan tarif tinggi dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi global secara drastis. Ia menyebutkan bahwa tarif yang lebih tinggi, jika disertai dengan tindakan balasan dari negara lain, akan menciptakan “lingkaran setan” yang merugikan pasar dunia.

Studi oleh Peterson Institute juga mengungkapkan bahwa kebijakan tarif Trump terhadap negara-negara seperti Kanada, Meksiko, dan Tiongkok berpotensi membebani rumah tangga AS dengan kenaikan pajak lebih dari USD 1.200 per tahun. Selain itu, negara-negara berkembang seperti India, Brasil, Vietnam, serta negara-negara Asia Tenggara dan Afrika lainnya kemungkinan akan merasakan dampak yang lebih berat. Mereka yang menghadapi perbedaan tarif yang besar terhadap barang-barang AS akan tertekan dengan biaya yang meningkat akibat kebijakan ini.

Konsekuensi yang Lebih Luas

Meskipun kebijakan tarif ini berfokus pada negara mitra dagang besar seperti Tiongkok dan Kanada, dampaknya diprediksi akan terasa lebih luas. Bagi AS sendiri, kebijakan ini dapat mengganggu kestabilan ekonomi domestik, memicu inflasi, dan mengurangi daya beli masyarakat. Sementara itu, negara-negara berkembang yang selama ini bergantung pada ekspor ke pasar AS akan merasakan dampak berat dari kebijakan ini.

Kebijakan Trump ini berpotensi memperburuk ketegangan dagang internasional, dan memicu persaingan tarif antar negara yang tak terhindarkan. Dalam jangka panjang, kekhawatiran ini akan mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global, yang sudah rapuh akibat ketidakpastian pasar global dan geopolitik.

Dengan langkah yang penuh risiko ini, AS harus mempertimbangkan dengan hati-hati konsekuensi yang lebih besar yang dapat terjadi terhadap perdagangan global, kestabilan ekonomi, dan hubungan antar negara.

Strategi Prabowo: Kolaborasi dengan 4 Perusahaan Turki untuk Meningkatkan Pertahanan Nasional

Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengungkapkan bahwa Indonesia telah menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah perusahaan besar Turki untuk memperkuat sektor pertahanan. Dalam kunjungan resminya ke Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu (12/2), Prabowo menyatakan bahwa kerjasama ini melibatkan beberapa perusahaan ternama Turki seperti Roketsan, Aselsan, Havelsan, dan Baykar.

Menurut Prabowo, Indonesia tidak hanya menjalin hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan ini, tetapi juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama dalam pengembangan teknologi pertahanan. Ia menegaskan bahwa Indonesia berencana untuk ikut serta dalam program-program yang tengah digalakkan bersama Turki, yang berfokus pada kemajuan industri pertahanan.

Dukungan Turki dan Harapan untuk Kerja Sama yang Lebih Erat

Prabowo juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Presiden Recep Tayyip Erdoğan, yang telah memberikan dukungan langsung dalam membangun hubungan dengan perusahaan-perusahaan pertahanan terkemuka di Turki. Prabowo mengungkapkan bahwa pada kunjungannya ke Istanbul pada Desember lalu, ia berkesempatan untuk bertemu langsung dengan para pemimpin industri pertahanan Turki, yang tentu saja memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara.

“Kerja sama dalam bidang industri pertahanan akan berkembang pesat berkat bantuan dari Presiden Erdogan. Ini akan membuka peluang yang sangat baik bagi Indonesia dan Turki untuk terus maju bersama,” ujar Prabowo.

Rencana Joint Production dan Penguatan Ekonomi Bilateral

Lebih lanjut, Prabowo juga menyampaikan niat Indonesia untuk terlibat dalam joint production atau produksi bersama dengan industri pertahanan Turki. Hal ini bertujuan untuk mempercepat transfer teknologi dan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri. Ia berharap melalui kemitraan ini, Indonesia dapat memperkuat kemampuan industrinya, khususnya di sektor pertahanan yang semakin strategis.

Selain itu, Prabowo juga menyoroti pentingnya penguatan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Turki. “Kami ingin hubungan perdagangan kedua negara semakin kokoh dan berkembang pesat dalam waktu dekat,” ujarnya optimis. Untuk itu, Prabowo mendorong penyelesaian negosiasi mengenai Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) yang diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kedua belah pihak, termasuk mempermudah perdagangan antar negara.

Pengurangan Hambatan Perdagangan

Salah satu isu yang juga disoroti oleh Prabowo adalah tingginya biaya masuk bagi barang-barang Indonesia yang masuk ke Turki. Prabowo berharap agar perjanjian CEPA dapat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan tersebut, sehingga barang-barang Indonesia dapat lebih mudah masuk ke pasar Turki dan sebaliknya.

“Dengan adanya kerjasama yang lebih baik di bidang perdagangan, kita berharap dapat saling menguntungkan dan mendorong peningkatan ekonomi kedua negara,” kata Prabowo.

Melalui langkah-langkah strategis ini, Indonesia dan Turki semakin memperkuat hubungan mereka, tidak hanya di sektor pertahanan tetapi juga di bidang ekonomi, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua negara di masa depan.

Kurs Rupiah Melemah, Dolar AS Kembali Perkasa di Rp16.341

Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam perdagangan hari ini, Kamis (6/2/2025). Berdasarkan data pasar spot Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,30% ke level Rp16.340 per dolar AS pada pukul 15.00 WIB.

Di sisi lain, indeks dolar AS justru menguat 0,36% ke level 107,96, menunjukkan dominasi mata uang Negeri Paman Sam di tengah tekanan ekonomi global.

Pergerakan Mata Uang Asia

Tidak hanya rupiah, sejumlah mata uang Asia juga mengalami pelemahan terhadap dolar AS:

  • Yen Jepang melemah 0,02%
  • Dolar Hong Kong menguat tipis 0,01%
  • Dolar Singapura turun 0,34%
  • Dolar Taiwan stagnan
  • Won Korea Selatan turun 0,49%
  • Yuan China melemah 0,23%
  • Peso Filipina turun 0,19%
  • Rupee India melemah 0,13%
  • Ringgit Malaysia turun 0,30%
  • Baht Thailand mengalami pelemahan paling signifikan, yakni 0,72%

Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas mata uang Asia mengalami tekanan dari penguatan dolar AS yang semakin solid.

Faktor Penyebab Pelemahan Rupiah

Pelemahan rupiah kali ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan domestik.

  1. Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga Bank Indonesia
    • Bloomberg melaporkan bahwa Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points (bps) pada 19 Februari 2025.
    • Langkah ini diambil guna menopang pertumbuhan ekonomi yang masih tertahan.
    • Namun, hal ini juga berdampak pada melemahnya daya tarik rupiah di mata investor asing.
  2. Arus Keluar Dana Asing dari Ekuitas Domestik
    • Pergerakan rupiah terbilang lebih lambat dibandingkan mata uang Asia lainnya karena terjadi outflow atau keluarnya dana asing dari pasar saham domestik.
    • Investor cenderung menarik modal mereka akibat ketidakpastian global.
  3. Kenaikan Yield Obligasi AS
    • Mayoritas mata uang Asia, termasuk rupiah, tertekan akibat kenaikan imbal hasil obligasi AS yang membuat dolar semakin menguat.
    • Investor kini tengah menanti data klaim pengangguran AS, yang bisa menjadi indikasi apakah The Fed akan memangkas suku bunga tahun ini atau tidak.
  4. Ketegangan Perdagangan AS-China
    • Perang dagang antara AS dan China kembali memanas setelah Washington memberlakukan tarif perdagangan baru terhadap Beijing.
    • Sentimen negatif ini turut memengaruhi pasar keuangan global, termasuk nilai tukar rupiah.

Prediksi Pergerakan Rupiah

Menurut pengamat mata uang, Ibrahim Assuaibi, rupiah diprediksi akan tetap bergerak fluktuatif dalam perdagangan Jumat (7/2/2025).

Ia memperkirakan rupiah akan bergerak dalam rentang Rp16.310 – Rp16.400 per dolar AS, dengan kemungkinan masih mengalami tekanan akibat faktor eksternal yang belum mereda.

Kesimpulan

Pelemahan rupiah hari ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor global dan domestik. Ekspektasi pemangkasan suku bunga BI, keluarnya modal asing, kenaikan yield obligasi AS, serta ketegangan perdagangan AS-China menjadi faktor utama yang membuat rupiah tertekan.

Investor kini menanti perkembangan lebih lanjut dari kebijakan moneter global dan pergerakan pasar untuk menentukan langkah berikutnya dalam menghadapi dinamika nilai tukar rupiah.

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) Raih Marketing Sales Rp 2,1 Triliun di 2024, Fokus pada Pengembangan CBD PIK 2

PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK), yang merupakan bagian dari Agung Sedayu Group dan Salim Group, mencatatkan pencapaian luar biasa dengan marketing sales mencapai Rp 2,1 triliun sepanjang tahun 2024. Kontribusi terbesar berasal dari pra-penjualan kavling komersial yang mencapai Rp 1,5 triliun, dengan peningkatan 78 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat hanya Rp 835 miliar. Selain itu, pra-penjualan residensial turut menyumbang Rp 318 miliar, dan produk komersial lainnya berkontribusi Rp 308 miliar.

Steven Kusumo, Presiden Direktur CBDK, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut didorong oleh salah satu proyek unggulan mereka, yaitu pengembangan Central Business District (CBD) di PIK 2. CBD PIK 2 diharapkan akan menjadi pusat bisnis utama di kawasan PIK 2. Proyek ini mencakup berbagai fasilitas modern, termasuk Menara Syariah, hotel, area ritel, community plaza, dan kawasan hijau yang akan memperkaya pengalaman para pengunjung dan pengguna.

Dalam keterangan resminya pada Selasa (28/1/2025), Steven menambahkan bahwa dana yang diperoleh melalui penawaran saham perdana CBDK sebesar Rp 2,3 triliun akan digunakan untuk mempercepat pembangunan Nusantara International Convention and Exhibition (NICE), yang dikelola oleh PT Industri Pameran Nusantara (IPN). Konvensi internasional ini direncanakan untuk mulai beroperasi secara parsial pada September 2025 dan akan menjadi bagian penting dari sektor MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions) di kawasan CBD PIK 2.

Selain itu, proyek CBD PIK 2 juga akan terhubung dengan tol Kamal-Teluknaga-Rajeg (KATARAJA) yang sepanjang 39 kilometer dan diperkirakan mulai beroperasi pada awal 2025. Infrastruktur ini diharapkan dapat memperlancar akses menuju kawasan tersebut, sekaligus memperkuat posisi CBD PIK 2 sebagai pusat bisnis internasional dan destinasi global yang menarik.

Steven Kusumo menutup keterangannya dengan optimisme tinggi, mengungkapkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk terus berinovasi dan memastikan pembangunan kawasan yang berkualitas, guna memenuhi kebutuhan hunian, bisnis, dan rekreasi bagi masyarakat dan pelaku usaha. “Kami siap membangun masa depan yang lebih berkualitas dengan mengembangkan kawasan yang menyatukan berbagai fungsi untuk kepentingan masyarakat luas,” ujarnya.

Prabowo Ungkap Alasan Indonesia Dukung Malaysia di ASEAN 2025

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan dukungan penuh Indonesia terhadap kepemimpinan Malaysia di ASEAN pada 2025. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers setelah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Kuala Lumpur, Senin (27/1/2025).

“Kami mendukung Malaysia menjadi ketua ASEAN pada tahun ini,” ujar Prabowo, seperti dikutip dari YouTube Bernama TV. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan kesiapan Indonesia untuk menerima kunjungan Anwar Ibrahim beserta delegasinya guna menghadiri konsultasi tahunan pada 2025.

“Kami siap menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia dan para pemimpin lainnya untuk konsultasi tahunan yang akan diadakan tahun ini,” imbuhnya.

Malaysia Resmi Menjabat Ketua ASEAN 2025

Malaysia secara resmi memulai masa jabatannya sebagai Ketua ASEAN pada 1 Januari 2025. Jabatan ini diserahkan secara simbolis oleh Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone, kepada Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, dalam upacara penutupan KTT ASEAN ke-44 dan ke-45 di Vientiane, Laos, pada Oktober 2024.

Sebagai Ketua ASEAN, Malaysia mengusung tema “Inklusivitas dan Keberlanjutan” yang akan menjadi panduan dalam menyelesaikan berbagai tantangan regional. Fokus utama meliputi isu pertikaian di Laut China Selatan, konflik internal di Myanmar, serta kerja sama dalam bidang kecerdasan buatan (AI), energi baru terbarukan, pariwisata, dan perawatan kesehatan.

Agenda dan Inisiatif Malaysia selama Keketuaan ASEAN

Sepanjang tahun 2025, Malaysia akan menjadi tuan rumah lebih dari 300 pertemuan dan program utama. Salah satu acara penting adalah KTT ASEAN-Gulf Cooperation Council (GCC) Plus China yang akan digelar pada Mei 2025. Selain itu, Malaysia juga dijadwalkan menyelenggarakan pertemuan para pemimpin ASEAN dengan mitra strategis di akhir tahun.

Kepemimpinan Malaysia kali ini menjadi yang kelima sejak ASEAN berdiri pada 1967. Sebelumnya, Malaysia pernah menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 1977, 1997, 2005, dan 2015.

Pentingnya Kolaborasi Regional

Dukungan dari Indonesia menunjukkan kuatnya semangat solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota ASEAN. Kepemimpinan Malaysia diharapkan dapat membawa solusi untuk berbagai tantangan kawasan sekaligus memperkuat posisi ASEAN di kancah global.

Dengan tema yang diusung, Malaysia diharapkan mampu mendorong dialog konstruktif dan memajukan inisiatif yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN, termasuk peningkatan kerja sama di sektor strategis.

Dampak Finansial Terhadap WHO Jika Amerika Serikat Hengkang

Pengumuman resmi mengenai rencana Amerika Serikat untuk menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2026 menimbulkan kekhawatiran besar mengenai dampak finansial yang akan dialami oleh organisasi tersebut. Sebagai penyumbang terbesar, AS menyumbangkan sekitar 18% dari total anggaran WHO, yang setara dengan sekitar $261 juta untuk tahun 2024 dan 2025. Kehilangan dana ini diperkirakan akan sangat mempengaruhi kemampuan WHO dalam menangani krisis kesehatan global.

Penarikan diri ini diumumkan setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan semua dukungan finansial dan sumber daya untuk WHO. Keputusan ini mencerminkan ketidakpuasan pemerintah AS terhadap cara WHO menangani pandemi COVID-19, yang dianggap tidak efektif. Ini menunjukkan bahwa hubungan antara negara anggota dan organisasi internasional dapat dipengaruhi oleh kebijakan domestik dan persepsi publik.

Kehilangan dukungan finansial dari AS dapat menyebabkan pengurangan dalam berbagai program kesehatan global yang dijalankan oleh WHO, termasuk upaya untuk memberantas penyakit menular seperti tuberkulosis dan HIV/AIDS. Para ahli memperingatkan bahwa tanpa dukungan AS, WHO mungkin kesulitan untuk merespons krisis kesehatan di masa depan, termasuk pandemi yang mungkin terjadi. Ini mencerminkan pentingnya peran negara besar dalam mendanai dan mendukung inisiatif kesehatan global.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyatakan penyesalan atas keputusan AS dan berharap bahwa administrasi baru akan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Ia menekankan bahwa WHO berperan penting dalam melindungi kesehatan masyarakat di seluruh dunia, termasuk di AS sendiri. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kritik terhadap organisasi tersebut, perannya tetap vital dalam menjaga kesehatan global.

Penarikan diri AS juga berpotensi mengurangi pengaruhnya dalam kebijakan kesehatan global. Tanpa keterlibatan AS, negara-negara lain seperti China mungkin mengambil alih peran tersebut, yang dapat mengubah dinamika kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antar negara sangat penting untuk menangani isu-isu kesehatan yang bersifat global.

Dengan keputusan ini, semua pihak berharap agar WHO dapat menemukan sumber pendanaan alternatif untuk melanjutkan program-program vitalnya. Diharapkan bahwa negara-negara lain dapat meningkatkan kontribusi mereka untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh AS. Keberhasilan dalam mempertahankan program-program kesehatan global akan menjadi tantangan besar bagi WHO di masa depan, terutama dalam menghadapi potensi krisis kesehatan yang belum terduga.

AS Resmi Tinggalkan WHO, Keputusan Kontroversial Trump

Pada Senin (20/1/2025), Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan keputusan yang mengejutkan: penarikan keanggotaan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini menjadi babak baru dalam hubungan AS dengan badan internasional yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan tanggapan global terhadap berbagai krisis kesehatan, termasuk pandemi.

Langkah Trump ini disorot oleh banyak pakar kesehatan masyarakat yang memperingatkan bahwa keputusan tersebut dapat melemahkan peran AS sebagai pemimpin dalam upaya kesehatan global dan memperburuk respons terhadap pandemi di masa depan. Kritik terhadap WHO oleh Trump sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2020, saat ia mengecam cara organisasi itu menangani pandemi Covid-19. Pada waktu itu, Trump bahkan mengancam akan menghentikan pendanaan AS untuk WHO, namun ancaman itu baru terlaksana setelah kekalahannya dalam pemilu 2020.

Melalui perintah eksekutif yang ditandatanganinya, Trump menjelaskan bahwa keputusannya didorong oleh sejumlah alasan. Di antaranya adalah “kesalahan organisasi dalam menangani pandemi Covid-19 yang berasal dari Wuhan, China, serta kegagalan WHO dalam melakukan reformasi yang sangat diperlukan.” Selain itu, Trump juga mengkritik ketidakmampuan WHO dalam menjaga independensinya dari pengaruh politik dan merasa bahwa AS sudah membayar lebih banyak dibandingkan negara-negara lain untuk mendanai WHO.

Menurut laporan The New York Times, keputusan untuk keluar dari WHO akan memberikan dampak signifikan bagi AS, termasuk berkurangnya akses Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS terhadap data global yang disediakan oleh organisasi tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2020, saat China pertama kali merilis urutan genetik virus Covid-19, informasi tersebut pertama kali dibagikan oleh WHO kepada negara-negara anggota. Tanpa akses tersebut, AS bisa kehilangan sumber informasi penting yang berhubungan dengan kesehatan global.

Keputusan ini juga mengarah pada perdebatan yang lebih luas mengenai perjanjian pandemi yang sedang dipertimbangkan oleh WHO. Perjanjian tersebut bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan terhadap pandemi, mengatur kebijakan yang mengikat secara hukum mengenai pengawasan patogen, serta berbagi data wabah dengan cepat. Namun, beberapa anggota parlemen dari Partai Republik AS menganggap perjanjian ini dapat mengancam kedaulatan negara mereka.

Lawrence O. Gostin, seorang pakar hukum kesehatan masyarakat di Universitas Georgetown, menyebut langkah Trump ini sebagai “kerugian besar” untuk kesehatan masyarakat global dan “akan lebih merugikan” kepentingan serta keamanan nasional AS. WHO, yang didirikan pada tahun 1948 dengan dukungan besar dari AS, bertugas untuk mengatasi tantangan kesehatan global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Sebagai badan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), WHO berperan penting dalam memberikan bantuan kepada wilayah yang terdampak konflik, serta melacak dan mengendalikan epidemi seperti Zika, Ebola, dan Covid-19.

Penarikan diri AS dari WHO ini menunjukkan ketegangan antara prioritas nasional dan kerjasama internasional, serta menambah tantangan bagi dunia dalam menghadapi krisis kesehatan yang semakin kompleks. Sementara WHO terus berupaya mengoordinasikan respons global terhadap penyakit dan wabah, langkah ini memunculkan pertanyaan besar tentang masa depan kerjasama internasional dalam bidang kesehatan.

China Ungkapkan Kemarahan Terhadap Amerika Serikat, Sebut Tindakan Mereka Kejam

Pemerintah China meluapkan kemarahan mereka terhadap Amerika Serikat setelah serangkaian tindakan yang dianggap merugikan dan tidak adil. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan luar negeri AS yang dinilai semakin agresif dan provokatif, terutama terkait isu-isu perdagangan dan keamanan regional.

Ketegangan antara China dan Amerika Serikat telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan kedua negara terlibat dalam perselisihan mengenai berbagai isu, termasuk perdagangan, hak asasi manusia, dan kebijakan luar negeri. China menilai bahwa tindakan AS, seperti pengenaan tarif dan sanksi, merupakan bentuk tekanan yang tidak adil dan merugikan hubungan dua negara. Ini menunjukkan bahwa dinamika geopolitik saat ini sangat kompleks dan penuh tantangan.

Dalam pernyataan resmi, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut tindakan AS sebagai “kejam” dan “melanggar hukum internasional.” Mereka menegaskan bahwa AS harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak mencampuri urusan domestik China. Ini mencerminkan sikap defensif China terhadap kritik internasional dan upaya untuk mempertahankan citra positif di mata dunia.

Kemarahan China ini berpotensi memperburuk hubungan bilateral yang sudah tegang. Beberapa analis memperkirakan bahwa tindakan balasan dari China mungkin akan segera menyusul, termasuk sanksi terhadap perusahaan-perusahaan AS atau peningkatan kontrol terhadap produk-produk yang diimpor dari AS. Ini menunjukkan bahwa hubungan internasional dapat dipengaruhi oleh tindakan sepihak yang diambil oleh salah satu negara.

Reaksi terhadap pernyataan China ini bervariasi di kalangan masyarakat internasional. Beberapa negara mendukung posisi AS dalam menuntut transparansi dari pemerintah China terkait isu-isu hak asasi manusia, sementara yang lain menyerukan dialog untuk mengurangi ketegangan. Ini menunjukkan bahwa pandangan global mengenai hubungan AS-China tidak seragam dan dipengaruhi oleh kepentingan politik masing-masing negara.

Dengan meningkatnya ketegangan antara China dan Amerika Serikat, semua pihak berharap agar dialog dapat dibuka kembali untuk meredakan situasi. Diharapkan bahwa kedua negara dapat menemukan jalan tengah untuk mengatasi perbedaan mereka tanpa harus terjebak dalam konflik terbuka. Keberhasilan dalam mencapai kesepakatan akan menjadi indikator penting bagi stabilitas di kawasan Asia-Pasifik dan dunia secara keseluruhan.

Hindari Utang Menumpuk, Begini Cara Bijak Gunakan Paylater

Layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) atau paylater kini semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia sebagai pilihan pembayaran yang fleksibel dalam berbelanja. Dengan opsi untuk membayar di kemudian hari, banyak platform yang menawarkan layanan ini sebagai solusi praktis bagi konsumen yang ingin membeli barang tanpa langsung mengeluarkan uang tunai. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, risiko utang yang terus menumpuk juga mengintai.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah utang masyarakat Indonesia yang menggunakan layanan paylater telah menembus angka Rp30 triliun. Menyikapi hal ini, OJK pun mulai bertindak tegas dengan membatasi penggunaan paylater. Mulai 2025, hanya mereka yang berusia minimal 18 tahun dan memiliki pendapatan bulanan sebesar Rp3 juta yang diperbolehkan untuk mengajukan layanan ini. Langkah ini diambil untuk menghindari agar masyarakat tidak terjebak dalam masalah finansial yang berkepanjangan.

Untuk mencegah penggunaan paylater yang berisiko tinggi, ada beberapa langkah yang bisa diambil agar penggunaannya tetap bijak dan terkendali.

1. Gunakan Paylater untuk Keperluan Mendesak Perencana Keuangan Andi Nugroho mengingatkan agar paylater hanya digunakan untuk keperluan yang mendesak. Contohnya, saat membeli handphone baru karena yang lama rusak atau membeli laptop untuk pekerjaan atau kuliah. Namun, pastikan keperluan tersebut memang urgent dan tidak bisa ditunda. Andi juga menekankan bahwa uang yang didapat dari paylater bukanlah gratis, karena harus dibayar kembali di masa mendatang.

2. Paylater untuk Modal Usaha Menurut Agustina Fitria, seorang perencana keuangan dari OneShield Consulting, paylater sebaiknya digunakan untuk kebutuhan produktif, seperti modal usaha. Misalnya, untuk membeli bahan baku yang akan dijual untuk menghasilkan keuntungan. Penggunaan paylater untuk hal ini dapat memberikan nilai tambah dan mempercepat proses produksi.

3. Perhitungkan Kemampuan Finansial Sebelum menggunakan paylater, penting untuk menilai kemampuan finansial. Andi menyarankan untuk tidak melebihi 30% dari penghasilan bulanan dalam cicilan paylater. Perencanaan yang matang akan meminimalisir kemungkinan terjebak dalam utang yang tak terbayar.

4. Jika Terlanjur Terjerat, Lakukan Restrukturisasi Jika seseorang sudah terlanjur terjerat utang paylater, langkah pertama adalah menata ulang pengeluaran. Andi mengingatkan untuk membatasi pengeluaran yang tidak perlu dan prioritaskan pembayaran cicilan. Jika utang menumpuk, Agustina merekomendasikan untuk menghubungi penyedia layanan paylater dan mencari opsi restrukturisasi utang yang dapat meringankan beban pembayaran.

Dengan menggunakan layanan paylater secara bijak, konsumen dapat menikmati kemudahan yang ditawarkan tanpa harus terjerat dalam masalah utang yang berkepanjangan. OJK sendiri terus memantau perkembangan ini agar masyarakat dapat terhindar dari potensi krisis finansial.

Tembakan Rudal Korea Utara ke Laut Timur: Pesan untuk Amerika atau Keamanan di Asia?

Pada Selasa pagi, 14 Januari 2025, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik jarak pendek, yang jatuh di Laut Timur. Peluncuran rudal tersebut diyakini sebagai upaya untuk mengirimkan pesan kepada pemerintahan Presiden AS terpilih, Donald Trump, yang akan kembali menjabat minggu depan. Hal ini disampaikan oleh para ahli militer di Korea Selatan.

Peluncuran rudal juga terjadi bersamaan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Jepang, Takeshi Iwaya, yang berada di Korea Selatan untuk serangkaian pertemuan dengan pejabat tinggi negara-negara tetangga Asia. Iwaya dijadwalkan untuk memperkuat hubungan bilateral sebelum pemerintahan Trump dimulai.

Menurut laporan militer Korea Selatan, beberapa rudal balistik jarak pendek ditembakkan ke Laut Timur sekitar pukul 09.30 waktu setempat, di dekat wilayah Ganggye, Korea Utara. Para ahli militer menyatakan bahwa rudal tersebut terbang sejauh 250 kilometer sebelum akhirnya mendarat di laut.

Korea Selatan dan Amerika Serikat segera mendeteksi persiapan peluncuran rudal tersebut dan memantau pergerakan rudal sejak dini. Kedua negara mempertahankan kesiapsiagaan penuh, berbagi informasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap kemungkinan peluncuran lebih lanjut. Pasukan militer Korea Selatan dan AS juga menguatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman lainnya dari Korea Utara.

Pemerintah Korea Selatan mengecam tindakan ini, dengan Penjabat Presiden Choi Sang-mok mengingatkan bahwa peluncuran tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. “Seoul akan menghadapi provokasi semacam ini dengan respons tegas, mengandalkan postur keamanan yang kuat dan aliansinya dengan AS,” ungkapnya.

Para pengamat internasional berpendapat bahwa peluncuran rudal tersebut mungkin merupakan isyarat dari Korea Utara kepada pemerintahan baru di AS. “Peluncuran ini bisa jadi dimaksudkan untuk memberikan tekanan menjelang masa jabatan kedua Presiden Trump,” kata Yang Moo-jin, Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul.

Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut, langkah Korea Utara ini semakin menambah ketidakpastian yang harus dihadapi oleh negara-negara tetangga dan komunitas internasional menjelang pemerintahan baru di AS.