Tag Archives: Transformasi Digital

Indonesia dan Rusia Perluas Kerja Sama dalam Sektor Strategis

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia dan Rusia memiliki peluang besar untuk bekerja sama dalam sektor teknologi, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Hal tersebut disampaikan dalam Plenary Session of Russia Indonesia Business Forum dengan tema “Russia-Indonesia Strategy of Partnership” yang berlangsung di Jakarta pada hari Senin.

Dalam forum tersebut, Airlangga berharap dapat tercapai kesepakatan awal yang memanfaatkan potensi kedua negara, khususnya dalam hal investasi di bidang energi terbarukan, teknologi, dan manufaktur. Forum yang dihadiri lebih dari 30 perusahaan Rusia ini juga menjadi ajang bagi produsen solusi digital, produk makanan, dan peralatan khusus untuk bertukar informasi. Forum ini diselenggarakan oleh Yayasan Roscongress dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Airlangga menambahkan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berperan penting dalam menarik investasi dan mengembangkan ekonomi nasional. Saat ini, Indonesia mengelola 25 KEK yang tersebar dari Aceh hingga Papua, dengan sektor unggulan seperti industri, pariwisata, digital, dan aero technic. Pemerintah berharap KEK dapat menjadi magnet bagi investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Selain itu, hilirisasi industri, terutama pada sektor unggulan seperti nikel, tembaga, dan kelapa sawit, menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing global. Airlangga juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam mendorong ekonomi Indonesia, yang diproyeksikan akan mencapai hampir 1 triliun dolar AS pada 2030.

Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, juga menyatakan harapan untuk menjalin kerja sama lebih lanjut di bidang pertanian dan energi, serta mendukung tercapainya perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) pada tahun ini.

MahakaX Cetak Laba Perdana Setelah 5 Tahun, Transformasi Digital Jadi Kunci

Leave a reply

Perusahaan media digital kreatif MahakaX (IDX: ABBA) berhasil membalikkan kondisi keuangan dari rugi bersih Rp52,41 miliar di tahun 2023 menjadi laba bersih sebesar Rp5,58 miliar pada tahun buku 2024. Pencapaian ini menandai titik balik penting bagi MahakaX setelah mengalami kerugian selama lima tahun berturut-turut. Pertumbuhan laba bersih yang mencapai 111 persen ini dinilai sebagai hasil dari strategi digitalisasi yang kuat dan sinergi antarunit bisnis yang dijalankan perusahaan.

Chief Executive Officer MahakaX, Ronny W Sugiadha, menjelaskan bahwa peningkatan margin laba didorong oleh efisiensi operasional. Perusahaan berhasil menekan beban usaha hingga 24 persen melalui optimalisasi proses internal, perampingan organisasi, serta kolaborasi lintas divisi. EBITDA pun melonjak 179 persen menjadi Rp25,3 miliar. Pendapatan usaha MahakaX juga tumbuh menjadi Rp208,55 miliar, naik 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Ronny, kontributor utama pertumbuhan ini berasal dari unit bisnis seperti Alive, Inspire, JakTV, Mahaka Square, dan Republika. Mereka beroperasi dalam ekosistem yang saling mendukung dan kreatif. Transformasi MahakaX tidak hanya menyentuh struktur, tapi juga strategi melalui pendekatan Creative and Strategy Driven Ecosystem, yang mengutamakan kolaborasi dan inovasi.

Untuk tahun mendatang, MahakaX menargetkan peningkatan pendapatan sebesar 14 persen, dengan fokus pada pemasaran kreatif dan pemanfaatan teknologi. Mereka juga akan memperluas penggunaan WhatsApp for Business dan mengembangkan teknologi Artificial Intelligence untuk memperkuat sektor pemasaran dan periklanan.

Bank Muamalat Catat Pertumbuhan Signifikan dan Perkuat Transformasi Bisnis

Leave a reply

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berhasil mencatatkan pertumbuhan laba sebelum pajak sebesar 45 persen secara tahunan pada 2024. Dalam laporan keuangan audited bank only, laba sebelum pajak bank ini mencapai Rp20,4 miliar per 31 Desember 2024. Direktur Utama Bank Muamalat, Imam Teguh Saptono, mengungkapkan bahwa pencapaian tersebut merupakan bukti keberhasilan transformasi yang terus dilakukan oleh perusahaan. Total pembiayaan bank ini mencapai Rp16,8 triliun dengan pertumbuhan signifikan pada pembiayaan sewa yang meningkat 225 persen, dari Rp1,9 miliar pada 2023 menjadi Rp6,2 miliar di akhir 2024.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat juga mengalami peningkatan, mencapai Rp41,7 triliun, dengan pertumbuhan tabungan berbasis wadiah sebesar 5 persen menjadi Rp7,4 triliun. Selain itu, rasio kecukupan modal (CAR) bank ini berada di angka 28,48 persen, jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan regulator. Sepanjang tahun, Bank Muamalat fokus mengembangkan ekosistem haji dan umrah, serta meningkatkan dana murah melalui tabungan dan giro. Bank ini juga resmi menjadi bank kustodian yang melayani transaksi investor pasar modal dalam efek syariah seperti saham syariah, sukuk, dan reksa dana syariah.

Dalam upaya memperkuat segmen ritel, Bank Muamalat meluncurkan produk pembiayaan Solusi Emas Hijrah (Soleh) pada semester kedua 2024, seiring tren harga emas yang terus meningkat. Layanan digital juga terus dioptimalkan, termasuk aplikasi mobile banking Muamalat DIN yang mencatatkan 26,4 juta transaksi, meningkat 32 persen dari tahun sebelumnya. Volume transaksi mencapai Rp31,3 triliun dengan pertumbuhan 22 persen, sementara Fee-based Income dari transaksi ini mencapai Rp30,6 miliar atau naik 21 persen dari 2023. Hingga akhir 2024, Bank Muamalat mengoperasikan 234 jaringan kantor, termasuk satu cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah Muamalat juga menunjukkan kinerja positif dengan nilai aktiva bersih naik 3,4 persen menjadi Rp1,7 triliun dan Return on Investment (RoI) meningkat menjadi 6,71 persen. Imam Teguh Saptono optimistis bahwa transformasi yang terus dilakukan akan semakin memperkuat kinerja Bank Muamalat di masa depan.

DPLK BRI dan Bank Raya Hadirkan BRIFINE, Inovasi Digitalisasi Dana Pensiun

Leave a reply

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas digitalisasi dana pensiun guna meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLK BRI). Sebagai bagian dari strategi ini, DPLK BRI menjalin kerja sama dengan Bank Raya untuk menghadirkan layanan BRIFINE by DPLK BRI dalam aplikasi Raya. Inovasi ini bertujuan memperkuat penetrasi program pensiun iuran pasti di kalangan generasi muda, terutama nasabah setia Bank Raya. Ketua Pengurus DPLK BRI, Arie Sus Miyanti, menegaskan bahwa fitur BRIFINE dalam Raya App diharapkan dapat mendorong generasi muda merencanakan keuangan masa depan dengan lebih baik.

Mereka yang telah bekerja di sektor formal maupun informal diimbau untuk mengelola keuangan secara bijak agar memiliki jaminan pendapatan di hari tua. Kepala Divisi Sales & Partnership Bank Raya, Prilly Savitri, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan layanan keuangan yang lebih komprehensif bagi nasabah. Kehadiran BRIFINE menjadikan aplikasi Raya sebagai bank digital pertama di Indonesia yang menyediakan fitur dana pensiun di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan akses digital yang mudah, nasabah dapat mengelola dana pensiun secara fleksibel sesuai kebutuhan finansial dan profil risiko mereka.

BRIFINE juga dilengkapi berbagai fitur, mulai dari pendaftaran, informasi saldo, hingga top-up dana, dengan rencana pengembangan fitur tambahan seperti add account BRIFINE, autopayment, dan mutasi transaksi. Direktur Wholesale & Institution Business BRI, Agus Noorsanto, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah BRI dalam memperluas ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. DPLK BRI mencatat peningkatan market share di industri dana pensiun, menempati posisi kedua pada 2024 dengan jumlah peserta mencapai 660 ribu orang. Dengan dukungan Bank Raya, inovasi ini diharapkan semakin meningkatkan penetrasi dana pensiun digital serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kemendagri Ajak Pemda Tingkatkan Efisiensi APBD dengan Transformasi Digital

Leave a reply

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti urgensi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Inisiatif ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan yang lebih efisien dan transparan di berbagai wilayah pemerintahan.

Kemendagri memahami bahwa sejumlah pemerintah daerah masih menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran secara optimal. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan keuangan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, mengurangi potensi pemborosan, serta meningkatkan akuntabilitas. Hal ini menunjukkan langkah pemerintah dalam memodernisasi manajemen keuangan daerah sesuai perkembangan zaman.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, menekankan bahwa transformasi digital dimulai dengan kewajiban menyajikan informasi keuangan secara transparan. Dengan informasi yang terbuka dan mudah diakses, masyarakat dapat ikut memantau penggunaan anggaran daerah. Ini mencerminkan upaya pemerintah untuk melibatkan publik dalam pengawasan keuangan.

Kemendagri juga mengimbau pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam proses penyusunan APBD. SIPD dirancang agar integrasi data dan informasi keuangan menjadi lebih mudah, sehingga penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemendagri telah mengadakan berbagai pelatihan teknis guna membantu pemerintah daerah memahami dan menerapkan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan ini bertujuan agar aparatur daerah mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi yang pesat. Hal ini menegaskan pentingnya pembekalan pengetahuan dan kemampuan bagi aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan era digital.

Dengan mendorong penerapan transformasi digital, Kemendagri berharap pemerintah daerah dapat mengelola APBD secara lebih baik dan menghindari potensi defisit anggaran. Langkah ini diharapkan membawa dampak positif terhadap tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan implementasi teknologi ini diyakini akan menjadi landasan penting bagi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kemendagri Dorong Pemda Cegah Defisit APBD Melalui Transformasi Digital

Leave a reply

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan yang lebih efisien dan transparan di seluruh pemerintah daerah.

Kemendagri menyadari bahwa banyak pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengelola anggaran mereka secara efektif. Dengan adanya teknologi digital, diharapkan proses pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan lebih baik, mengurangi kemungkinan terjadinya pemborosan dan meningkatkan akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk memodernisasi cara pengelolaan keuangan daerah agar lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, menjelaskan bahwa transformasi digital harus dimulai dengan kewajiban menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan. Dengan informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi penggunaan anggaran daerah. Ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran.

Kemendagri juga mendorong pemda untuk memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam penyusunan APBD. SIPD dirancang untuk memudahkan integrasi data dan informasi keuangan, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi lebih cepat dan akurat. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan berbasis data.

Sebagai bagian dari upaya ini, Kemendagri telah menyelenggarakan berbagai bimbingan teknis untuk membantu pemerintah daerah memahami dan menerapkan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan ini bertujuan agar setiap pemda dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan teknologi yang cepat. Ini mencerminkan pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah dalam menghadapi tantangan baru.

Dengan dorongan dari Kemendagri untuk menerapkan transformasi digital, semua pihak berharap bahwa pemerintah daerah dapat mengelola APBD dengan lebih baik dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Diharapkan bahwa langkah ini akan membawa perubahan positif dalam tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Keberhasilan dalam menerapkan teknologi ini akan menjadi langkah penting bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.