Dalam pidatonya pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 yang digelar di Jakarta pada Senin (30/12), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap para koruptor, khususnya mereka yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan diberikan kepada pelaku korupsi besar, yang menurutnya tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Prabowo menegaskan bahwa masyarakat Indonesia kini semakin cerdas dan mampu melihat ketidakadilan dalam proses hukum, terutama terkait dengan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah fantastis. “Rakyat di pinggir jalan ngerti, ngerampok triliunan eh ratusan triliun vonisnya sekian tahun,” ujar Prabowo dengan nada kecewa. Ia bahkan menambahkan sindiran mengenai kondisi narapidana koruptor yang bisa menikmati fasilitas seperti pendingin ruangan dan televisi di dalam penjara, yang menurutnya tidak sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

Presiden yang juga seorang mantan jenderal itu meminta agar pihak yang berwenang, seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, memberikan perhatian lebih dalam menangani kasus-kasus korupsi besar. Ia menilai bahwa hukuman yang lebih berat perlu diberikan kepada pelaku yang merampok kekayaan negara dengan jumlah yang sangat besar. “Menteri pemasyarakatan, tolong diperhatikan, jangan sampai koruptor di penjara hidup nyaman dengan fasilitas mewah,” tegas Prabowo.

Prabowo juga menyinggung Jaksa Agung dan menantang apakah mereka akan melakukan banding terhadap vonis ringan yang telah diberikan. “Jaksa Agung, naik banding enggak? Vonisnya harus lebih berat, seperti 50 tahun, supaya memberi efek jera,” ujarnya.

Pernyataan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk memperkuat sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi, yang merupakan salah satu fokus utama pemerintahannya. Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa keadilan harus ditegakkan, dan para pelaku yang merugikan negara dalam jumlah besar harus menerima hukuman yang setimpal.