Laut Natuna Utara (LNU) memegang peranan yang sangat penting bagi Indonesia, baik dari perspektif geopolitik, ekonomi, maupun sumber daya alam. Selain strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional, kawasan ini juga memiliki potensi besar dalam hal energi fosil, perikanan, dan pariwisata.
Pada tahun 2011, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa Blok Natuna D-Alpha menyimpan cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik, bahkan dunia, dengan jumlah mencapai 222 triliun kaki kubik. Cadangan gas alam ini diprediksi dapat bertahan hingga 30 tahun mendatang. Dari sisi ekonomi, potensi gas alam di Natuna diperkirakan bernilai sekitar Rp 6.000 triliun. Selain itu, kawasan ini juga diperkirakan memiliki cadangan minyak bumi sekitar 14 juta barel.
Kawasan LNU juga memiliki potensi besar dalam sektor perikanan. Berdasarkan analisis Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2017, potensi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia nomor 711, yang mencakup Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan, diperkirakan mencapai 767.126 ton per tahun. Namun, tingginya potensi ekonomi ini juga memicu persaingan antarnegara, yang mengarah pada klaim tumpang tindih dan praktik penangkapan ikan ilegal.
Pada tahun 2009, China mengklaim hampir 90 persen wilayah Laut Cina Selatan, termasuk LNU, berdasarkan batas wilayah yang dikenal dengan sebutan “nine dash line”. Klaim ini bertentangan dengan hukum internasional yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Selain China, Vietnam juga mengklaim sebagian dari LNU yang berbatasan dengan ZEE Indonesia. Bahkan, pada 2021, China melakukan penelitian ilmiah di kawasan LNU, yang menimbulkan ketegangan dengan Indonesia.
Praktik illegal fishing juga menjadi ancaman serius di kawasan LNU. Kapal-kapal ikan asing, terutama dari Vietnam, Malaysia, dan Filipina, sering terlibat dalam penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Setiap tahunnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia berhasil menangkap ratusan kapal ilegal fishing, dengan kapal asal Vietnam menjadi yang terbanyak.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indonesia mengadopsi dua strategi utama: soft power dan hard power. Soft power dilakukan melalui diplomasi internasional, salah satunya dalam pertemuan ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM Plus) yang melibatkan China. Sementara itu, hard power digunakan untuk memperkuat pertahanan negara, termasuk rencana pembangunan pangkalan militer di Natuna, meskipun rencana tersebut belum terealisasi.
Selain itu, Indonesia juga perlu memaksimalkan potensi ekonomi di LNU. Pengelolaan cadangan gas alam dan sektor perikanan di kawasan ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan ekspor. Dengan cadangan gas alam yang melimpah dan permintaan yang terus meningkat, LNU dapat menjadi kunci bagi ketahanan energi Indonesia di masa depan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memproyeksikan bahwa konsumsi ikan nasional Indonesia pada 2024 akan mencapai 17,65 juta ton, sementara produksi ikan domestik hanya 10,25 juta ton. Oleh karena itu, pengembangan sektor perikanan di LNU menjadi sangat penting untuk menutupi kekurangan tersebut.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah diambil, Indonesia juga berupaya melibatkan teknologi dan investasi asing dalam memaksimalkan potensi LNU. Pemetaan yang dilakukan oleh Bappenas pada Oktober 2024 menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadikan Natuna sebagai prioritas dalam pembangunan nasional.
Namun, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola sumber daya di kawasan LNU untuk menghindari ketegangan lebih lanjut dengan negara-negara tetangga yang memiliki klaim terhadap wilayah tersebut.
Dengan segala potensi yang dimiliki, Laut Natuna Utara tidak hanya menjadi kawasan penting bagi Indonesia, tetapi juga akan menjadi kunci bagi masa depan pembangunan ekonomi dan diplomasi Indonesia di tingkat internasional.
