Gubernur Bali terpilih, Wayan Koster, tengah merancang peraturan baru yang akan mengatur keberadaan taksi daring (online) di Pulau Dewata. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan dari Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali yang menginginkan adanya pembatasan kuota taksi online di Bali. Aksi ini berlangsung pada awal pekan ini, dengan massa yang menyampaikan berbagai aspirasi mereka kepada pemerintah setempat.

Wayan Koster, dalam pernyataan yang disampaikan di hadapan publik pada Kamis (9/1), mengungkapkan bahwa ia sudah lama mendengar keluhan terkait taksi online yang berkembang di Bali. Menurutnya, keluhan tersebut merupakan masukan yang positif dan perlu ditindaklanjuti. “Ini adalah keluhan yang telah lama berkembang, dan saya melihatnya sebagai hal yang sangat positif,” ujar Koster, saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka KPU Bali di The Trans Resort Bali, Kecamatan Kuta Utara.

Koster menambahkan bahwa ia bersama Wakil Gubernur Bali terpilih, I Nyoman Giri Prasta, telah merancang kebijakan untuk mengatasi permasalahan ini. Mereka berkomitmen untuk segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menciptakan regulasi yang lebih baik dalam mengelola keberadaan taksi daring di Bali.

Aksi massa yang dilakukan oleh Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali sebelumnya dilakukan di depan Gedung DPRD Provinsi Bali pada Senin (6/1). Dalam aksi tersebut, mereka mengajukan enam tuntutan kepada anggota DPRD, salah satunya mengenai pembatasan jumlah taksi online yang beroperasi di Bali.

I Made Darmayasa, Ketua Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali, menjelaskan bahwa para anggota DPRD Bali telah menerima tuntutan tersebut dan berkomitmen untuk membahasnya lebih lanjut. Salah satu permintaan utama dari para pengemudi adalah pembatasan jumlah taksi online yang beroperasi di Bali, untuk melindungi hak dan keberlangsungan usaha mereka.

Selain itu, mereka juga mengusulkan standardisasi bagi para pengemudi taksi daring di Bali, dengan mewajibkan pengemudi memiliki plat nomor kendaraan Bali dan KTP Bali. Mereka juga meminta agar pengemudi dari luar Bali yang bekerja sebagai sopir pariwisata harus mampu berbahasa Inggris, mengingat pentingnya kemampuan berkomunikasi dalam industri pariwisata.

Pihak driver juga mendesak agar vendor-vendor yang bekerja sama dengan aplikasi taksi online lebih diawasi, karena banyak yang melanggar aturan dan merugikan pengemudi lokal. “Kami merasa sangat dirugikan, karena meski kami menjalankan kewajiban kami, hak kami seakan dirampok. Pariwisata Bali tidak berjalan dengan baik,” kata Darmayasa.

Koster menegaskan bahwa kebijakan baru yang akan diterapkan nantinya diharapkan dapat menyeimbangkan keberadaan taksi daring dengan kepentingan masyarakat Bali, terutama para driver pariwisata lokal, agar sektor pariwisata di Bali tetap berkembang dengan baik.