Tag Archives: Program Makan Bergizi Gratis

https://orkutluv.com

Kemenkop Dorong Pengolahan Susu Koperasi untuk Program Makan Bergizi Gratis

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) terus berupaya memperluas keberadaan tempat pengolahan susu milik koperasi guna mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan hal ini saat meresmikan Rumah Susu milik Koperasi Konsumen Kujang Sauyunan Berdikari di Babakanmadang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah Susu ini dirancang untuk melayani dapur-dapur dalam program MBG yang bertujuan memberikan asupan gizi bagi masyarakat, terutama anak-anak.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) menjadi langkah strategis untuk mendirikan unit pengolahan susu di 80 ribu koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Ferry menyatakan bahwa unit pengolahan susu dapat menjadi salah satu usaha yang bisa digeluti oleh koperasi-koperasi tersebut. Hal ini akan mendukung terciptanya rantai pasok susu nasional yang berkelanjutan, meningkatkan gizi masyarakat, serta menggerakkan sektor koperasi dan peternakan rakyat.

Ferry mengapresiasi Koperasi Kujang Sauyunan Berdikari yang telah berhasil membangun konsep Rumah Susu ini, yang tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan nilai tambah susu dari peternak lokal, tetapi juga mengembangkan ekosistem yang mendukung keberlanjutan program MBG. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, juga menekankan pentingnya susu sebagai bagian dari program MBG, khususnya di daerah dengan peternakan sapi perah.

Ketua Koperasi Kujang Sauyunan Berdikari, Muchlido Apriliast, menambahkan bahwa konsep Rumah Susu ini dapat direplikasi di daerah lain, bahkan di daerah yang tidak memiliki potensi peternakan sapi perah, guna mendukung kesejahteraan peternak lokal dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Anggaran Rp100 Triliun Diperlukan untuk Program Makan Bergizi, Sri Mulyani Soroti Tantangan Pendanaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons permintaan untuk tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun yang diusulkan guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dirancang agar dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Sebelumnya, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, program tersebut telah mendapatkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun. Namun, menurut Badan Gizi Nasional, anggaran tersebut dinilai masih belum cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani menyatakan bahwa meskipun anggaran yang tersedia saat ini cukup besar, pemerintah masih perlu mengevaluasi struktur APBN secara menyeluruh untuk menentukan alokasi dana yang paling penting. “Kami sedang menelaah sektor-sektor mana yang memungkinkan untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan ini, sambil memastikan semua langkah tetap sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden,” ungkapnya dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/1/2025).

Meskipun belum memberikan rincian spesifik terkait sumber pendanaan tambahan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan sedang melakukan analisis mendalam untuk memastikan pengelolaan anggaran tetap efisien. “Kami akan memastikan setiap rupiah digunakan secara optimal dan mengurangi potensi pemborosan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa dana Rp71 triliun hanya mencukupi untuk melayani sekitar 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat. Dengan target lebih besar, yaitu 82,9 juta orang sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden, Dadan menegaskan bahwa anggaran tambahan menjadi kebutuhan mendesak agar program ini dapat berjalan maksimal.

Sejak diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025, program makan bergizi gratis telah memberikan manfaat kepada lebih dari 650 ribu penerima di 31 provinsi melalui 234 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sasaran utama program ini adalah anak-anak sekolah. Pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat, dengan proyeksi 3 juta penerima pada April 2025, dan meningkat menjadi 6 juta pada Agustus 2025.

Dengan tambahan anggaran yang direncanakan, pemerintah berharap dapat mempercepat distribusi manfaat dari program ini, sehingga dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan gizi untuk pertumbuhan optimal, dapat lebih terasa secara luas.