Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, memastikan bahwa Hasto Kristiyanto masih menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan hingga saat ini. Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan terkait Hasto yang masih menandatangani surat resmi PDI Perjuangan yang ditujukan kepada DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah pada Rabu (16/4). Ganjar menegaskan keabsahan surat itu, yang berisi pencabutan peraturan internal DPD dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme partai.
Surat tersebut menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat memutuskan mencabut Peraturan DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Tengah mengenai strategi pemenangan Pemilu 2024. Pencabutan dilakukan berdasarkan evaluasi menyeluruh demi kepentingan strategis partai ke depan. Sementara itu, Hasto Kristiyanto saat ini sedang menghadapi proses hukum sebagai terdakwa dalam kasus dugaan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku.
Dalam dakwaan, Hasto disebutkan menginstruksikan agar telepon genggam milik Harun Masiku direndam dalam air oleh penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk menghilangkan jejak penyidikan KPK. Ia juga diduga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, melakukan hal serupa terhadap ponsel lain sebagai langkah antisipatif. Tidak hanya itu, Hasto bersama sejumlah pihak lainnya juga didakwa terlibat dalam pemberian uang sebesar 57.350 dolar Singapura atau sekitar Rp600 juta kepada Wahyu Setiawan guna memuluskan proses pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif untuk mengangkat Harun Masiku.
