Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengungkapkan bahwa Indonesia perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan perdagangannya dengan Amerika Serikat (AS) untuk menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan. Menurut Josua, kebijakan proteksionis yang diterapkan Indonesia, seperti tarif yang meningkat dalam satu dekade terakhir, perlu diperbaiki agar tidak menghambat hubungan perdagangan kedua negara. AS mengkritik kebijakan tarif Indonesia, terutama untuk produk-produk seperti elektronik, obat-obatan, kosmetik, dan produk pertanian yang dipatok dengan tarif tinggi.
Selain tarif, kebijakan nontarif juga menjadi perhatian, khususnya dalam hal perizinan impor yang dianggap rumit dan tidak transparan. AS menilai sistem commodity balance yang diterapkan Indonesia menimbulkan ketidakpastian, karena komoditas baru sering kali dimasukkan dalam daftar pembatasan tanpa konsultasi dengan pelaku usaha. Pembatasan ini menghambat ekspor AS, terutama untuk produk seperti gula, beras, daging, dan buah-buahan.
Regulasi lain yang mendapat sorotan adalah penerapan sertifikasi halal yang wajib bagi berbagai produk, serta pembatasan kepemilikan asing di sektor jasa keuangan. Josua mengatakan, jika hambatan perdagangan ini terus berlanjut atau diperketat, hubungan perdagangan Indonesia dengan AS bisa terpengaruh. AS dapat memberikan langkah balasan, seperti pengenaan hambatan serupa terhadap ekspor Indonesia, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekspor dan menurunkan investasi asing.
Untuk mengatasi masalah ini, Josua mengusulkan pendekatan dialog melalui kerangka Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) antara Indonesia dan AS, sebagai solusi yang lebih konstruktif dalam menyelesaikan hambatan perdagangan ini.
