Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.5.2/209/SJ untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) bagi masyarakat yang berulang tahun. Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan, termasuk data sasaran, peralatan, dan koordinasi lintas sektor.
“Kami sudah membentuk tim untuk pelaksanaan program ini. Data penduduk dan logistik tengah kami persiapkan, sementara koordinasi dengan Kementerian Kesehatan juga sudah dilakukan. Namun, petunjuk teknis (juknis) resmi masih kami tunggu,” ujar Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Yogyakarta, Senin (20/1/2025).
Tim pelaksana terdiri dari berbagai instansi, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kominfo, dan Kemantren, yang bertugas memastikan kelancaran program. Dinkes mencatat, beberapa Puskesmas di Yogyakarta telah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi siswa sekolah sebagai bagian dari uji coba implementasi program.
Fokus pada Semua Kelompok Usia
Pemeriksaan kesehatan gratis ini dirancang untuk mencakup seluruh kelompok usia. “Mekanisme pemeriksaannya telah kami laksanakan untuk beberapa kategori, seperti bayi usia 0–28 hari hingga usia produktif. Screening dilakukan sekali dalam setahun,” tambah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
Dinkes juga bekerja sama dengan Disdukcapil untuk memvalidasi data penduduk yang menjadi sasaran program. “Program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Misalnya, bagi warga yang ulang tahun pada Januari, Februari, dan Maret, pemeriksaan mereka kemungkinan besar bisa dilakukan mulai Maret,” jelasnya.
Pemeriksaan kesehatan meliputi evaluasi fisik, tes laboratorium, dan layanan tambahan seperti USG untuk ibu hamil. Sebanyak 18 Puskesmas di Yogyakarta telah disiapkan sebagai pusat layanan.
Meningkatkan Kualitas SDM melalui Program Kesehatan
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, program ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kesehatan. “Bonus demografi hanya dapat dimanfaatkan optimal jika kualitas kesehatan masyarakat terjamin,” ujarnya.
Tito juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program. “Surat edaran ini menjadi landasan bagi daerah untuk menyusun kegiatan, program, dan anggarannya demi mendukung skrining kesehatan gratis ini,” tambahnya.
Dengan program ini, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, sehingga mampu menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.