Pada tanggal 4 Januari 2025, Komisi VII DPR RI mengeluarkan pernyataan mendukung langkah pemerintah untuk menghapus utang pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetapi meminta agar proses tersebut dilakukan dengan bijak. Penghapusan utang ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan bagi lebih dari satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

Penghapusan utang UMKM merupakan langkah strategis untuk membantu pelaku usaha yang terjebak dalam kredit macet akibat dampak pandemi dan kondisi ekonomi yang sulit. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa program ini akan dimulai pada pekan kedua Januari 2025, dengan target awal penghapusan utang untuk sekitar 67 ribu pelaku UMKM senilai Rp 2,4 triliun. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Komisi VII DPR mengingatkan bahwa penghapusan utang harus dilakukan dengan kriteria yang jelas agar tidak menimbulkan moral hazard di kalangan pelaku UMKM. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia, Edy Misero, menekankan perlunya mekanisme ketat dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima penghapusan utang. Ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Meskipun penghapusan utang dapat memberikan bantuan langsung kepada pelaku UMKM, Komisi VII DPR juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas keuangan bank-bank yang terlibat. Penghapusan utang yang tidak terencana dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan keuangan lembaga keuangan, terutama bank milik negara (Himbara) yang berperan dalam program ini.

Komisi VII DPR mendukung penuh implementasi program penghapusan utang ini, asalkan dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Mereka berharap pemerintah dapat melakukan sosialisasi yang baik kepada para pelaku UMKM agar mereka memahami proses dan kriteria yang diterapkan. Ini penting agar tidak ada kesalahpahaman di kalangan masyarakat mengenai program ini.

Dengan adanya penghapusan utang UMKM, diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing pelaku usaha kecil. Tahun 2025 diharapkan menjadi tahun yang lebih baik bagi sektor UMKM di Indonesia, dengan dukungan penuh dari pemerintah dan lembaga terkait. Semua pihak kini menantikan bagaimana proses ini akan berlangsung dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di masa depan.