Partai Demokrat Hong Kong, yang pernah menjadi kelompok oposisi terbesar di kota tersebut, berencana untuk membubarkan diri di tengah meningkatnya tekanan politik dari pemerintah China. Ketua partai, Lo Kin-hei, mengungkapkan bahwa anggota partai akan segera memberikan suara untuk memutuskan nasib organisasi yang telah berdiri selama 31 tahun itu.

Langkah ini diambil setelah serangkaian tindakan keras dari Beijing terhadap perbedaan pendapat yang memuncak pasca-protes massal pada tahun 2019. Pemerintah China dan Hong Kong beralasan bahwa tindakan ini diperlukan demi menjaga keamanan nasional. Salah satu kebijakan yang mempersempit ruang gerak oposisi adalah “Undang-Undang Patriot” yang diberlakukan pada 2021. Aturan ini memastikan hanya individu yang setia kepada pemerintah komunis China yang diizinkan menjadi anggota parlemen atau dewan lokal, sehingga Partai Demokrat praktis terhalang untuk mengikuti pemilu.

Dalam konferensi pers usai pertemuan partai pada Selasa malam, Lo menyatakan bahwa keputusan untuk membubarkan partai didasarkan pada “situasi politik saat ini” yang semakin sulit bagi perkembangan demokrasi di Hong Kong. Meski demikian, ia tidak menjawab ketika ditanya apakah keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan politik. Pembubaran partai memerlukan persetujuan dari minimal 75 persen anggota yang hadir dalam rapat umum mendatang, yang jadwalnya belum ditentukan.

Sementara itu, Regina Ip, penasihat pemerintah Hong Kong dan salah satu ketua Dewan Eksekutif, menuduh Partai Demokrat memiliki agenda yang bertentangan dengan China dan kerap menimbulkan masalah baik di dalam maupun di luar parlemen. Ia menganggap penurunan dukungan terhadap partai tersebut sebagai konsekuensi dari kebijakan mereka.

Partai Demokrat sempat mengalami perpecahan internal pada tahun 2010 setelah menggelar negosiasi dengan Kantor Penghubung—perwakilan pemerintah China di Hong Kong—untuk membahas pemilu yang lebih liberal. Langkah ini dipandang sebagai pengkhianatan oleh anggota muda partai, menyebabkan penurunan dukungan sebelum akhirnya bangkit kembali dan meraih kemenangan besar dalam pemilihan dewan lokal tahun 2019, yang berlangsung di tengah gelombang protes anti-pemerintah.

Sejumlah tokoh terkemuka Partai Demokrat, seperti Helena Wong, Lam Cheuk-ting, Wu Chi-wai, dan Albert Ho, saat ini menjalani hukuman penjara di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial. Mantan legislator Ted Hui, yang kini hidup di pengasingan di Australia, juga menjadi buronan pemerintah Hong Kong atas dugaan pelanggaran serupa. Awal pekan ini, pengadilan memerintahkan penyitaan aset dan uang miliknya yang tersimpan di Hong Kong. Selain itu, pada Desember lalu, pemerintah Hong Kong mencabut gelar kehormatan Justice of the Peace dari Martin Lee KC, salah satu pendiri Partai Demokrat, setelah ia kalah dalam banding atas vonis terkait demonstrasi ilegal.