Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) berkomitmen untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sambas. Menurut Norsan, langkah ini menjadi strategi penting untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kalbar.

Pada kesempatan itu, Norsan menyoroti ketimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar dibandingkan provinsi-provinsi lain di Kalimantan. Ia mencatat bahwa APBD Kalimantan Timur sudah mencapai Rp24 triliun, Kalimantan Selatan sekitar Rp14 triliun, sementara Kalbar masih berada di angka Rp5,8 triliun. Ia menjelaskan, salah satu penyebab rendahnya PAD Kalbar adalah belum maksimalnya pemanfaatan sektor pertambangan yang sebagian besar masih dikuasai oleh kegiatan ilegal. Kalbar kaya akan sumber daya alam seperti bauksit, silika, dan emas yang seharusnya bisa mendongkrak pendapatan daerah.

Norsan berharap, ke depan, sektor pertambangan ini dapat dikelola secara legal melalui sistem tambang rakyat sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Peningkatan PAD ini diharapkan dapat memperkuat program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru. Saat ini, angka kemiskinan di Kalbar tercatat 6,32 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,86 persen, sementara di Kabupaten Sambas angkanya sedikit lebih tinggi.

Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui perbaikan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di tingkat desa. Norsan optimistis, dengan pembenahan di tiga sektor tersebut, IPM Kalbar akan meningkat, serta membuka peluang untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.