Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menyoroti wacana revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), terutama terkait pengaturan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural ASN tingkat Eselon II ke atas. Menurutnya, perubahan ini berfokus pada norma yang menyangkut posisi pejabat tinggi pratama dan madya di tingkat daerah, yang diusulkan agar kewenangannya kembali berada di tangan pemerintah pusat, tepatnya Presiden.

Zulfikar mengungkapkan pandangannya dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk “RUU ASN Menjadi Harapan untuk Kesejahteraan ASN” di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ia mengkritisi usulan tersebut karena bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang selama ini dijunjung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurutnya, kewenangan pengelolaan ASN seharusnya tetap berada di masing-masing daerah, sesuai dengan mandat konstitusi pada Pasal 18 UUD 1945 yang menekankan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya.

Lebih lanjut, Zulfikar menyampaikan bahwa Komisi II DPR meminta Badan Keahlian Dewan (BKD) untuk melakukan kajian ulang terhadap rencana perubahan UU ASN tersebut. Ia menekankan pentingnya dilakukan public hearing serta kajian mendalam dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, agar landasan revisi memiliki kekuatan argumentatif yang solid. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pembahasan RUU ASN merupakan tugas yang diberikan oleh Badan Legislasi DPR RI, bukan semata-mata berdasarkan prioritas internal komisi.