Ketegangan diplomatik antara Amerika Serikat dan Ukraina memanas setelah Presiden AS Donald Trump melontarkan kritik keras terhadap Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Dalam pernyataannya pada Rabu (19/2/2025), Trump menyebut Zelensky sebagai seorang diktator dan memperingatkan agar Ukraina segera mencari solusi damai dengan Rusia demi mencegah kehancuran negaranya. Pernyataan kontroversial ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat Eropa yang khawatir pendekatan Trump justru memperkuat posisi Moskwa.

Komentar Trump muncul sehari setelah ia menyalahkan Ukraina atas pecahnya perang dengan Rusia pada 2022. Sikapnya yang cenderung melunak terhadap Rusia terlihat jelas saat dia mengakhiri kebijakan isolasi terhadap Moskwa dan melakukan percakapan langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain itu, pejabat senior AS dan Rusia menggelar pembicaraan mengenai konflik Ukraina tanpa melibatkan pihak Kyiv. Melalui media sosial, Trump menulis, “Zelensky adalah diktator tanpa pemilu. Lebih baik dia bergerak cepat, atau negaranya akan lenyap.”

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Ukraina, Andrii Sybiha, menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerah dan akan terus berjuang demi hak hidup mereka. Ia menulis di platform X, “Tidak ada yang bisa memaksa kami untuk menyerah.” Sybiha juga menjelaskan bahwa pemilihan presiden dan parlemen Ukraina ditunda karena kondisi darurat militer yang diberlakukan sejak invasi Rusia pada Februari 2022. Masa jabatan Zelensky seharusnya berakhir pada 2024, namun konstitusi Ukraina melarang pemilu di tengah situasi perang.

Ketegangan meningkat setelah Zelensky menuduh Trump menyebarkan disinformasi Rusia. Pernyataan Trump yang menyebut Ukraina sebagai pihak pemicu perang dinilai keliru, mengingat konflik dipicu oleh invasi besar-besaran Rusia pada 2022. Wakil Presiden AS, JD Vance, memperingatkan Zelensky agar tidak menyerang Trump secara terbuka, karena tindakan tersebut bisa memperburuk hubungan antara kedua negara.

Sementara itu, Rusia terus memperluas kekuasaannya di Ukraina timur dan kini telah menguasai sekitar 20 persen wilayah negara tersebut. Moskwa beralasan bahwa operasi militernya adalah respons terhadap ancaman dari upaya Kyiv bergabung dengan NATO. Sebaliknya, Ukraina dan negara-negara Barat menilai tindakan Rusia sebagai upaya penjajahan modern. Zelensky membantah klaim Trump yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat terhadapnya hanya empat persen, dan menegaskan bahwa angka tersebut adalah bagian dari disinformasi Rusia yang memengaruhi opini Trump.

Ketegangan ini menambah kompleksitas perang Rusia-Ukraina, sementara dunia menanti langkah kebijakan berikutnya dari Trump yang berpotensi mengubah peta geopolitik global.