Pada 25 Oktober 2024, situasi politik di Bengkulu semakin memanas dengan munculnya dugaan praktik politik uang yang melibatkan calon gubernur petahana, Rohidin Mersyah. Dugaan ini mencuat menjelang pemilihan kepala daerah, yang semakin dekat, dan memicu reaksi dari berbagai kalangan masyarakat.

Dugaan politik uang ini pertama kali terungkap melalui laporan masyarakat yang mengklaim menerima imbalan uang dalam bentuk tunai dan barang dari tim kampanye Rohidin. Masyarakat yang mengaku sebagai penerima bantuan menyatakan bahwa mereka diminta untuk memberikan suara kepada cagub petahana tersebut. Praktik ini dianggap melanggar hukum dan etika pemilu, yang seharusnya mengedepankan transparansi dan keadilan.

Tanggapan dari pihak Rohidin Mersyah sendiri belum muncul secara resmi. Namun, tim kampanye mencatat bahwa mereka akan melakukan klarifikasi terkait isu ini dan menegaskan bahwa mereka berkomitmen untuk menjalankan kampanye yang bersih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga citra dan integritas cagub petahana menjelang hari pemungutan suara.

Masyarakat dan pengamat politik juga menyoroti dampak dari dugaan politik uang ini terhadap demokrasi lokal. Praktik tersebut dapat merusak proses pemilihan yang seharusnya berlangsung adil dan demokratis. Mereka mendesak pihak berwenang untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan ini agar keadilan dapat ditegakkan.

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan pemilihan yang bersih, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bengkulu diharapkan untuk turun tangan. Mereka perlu melakukan pemantauan yang ketat terhadap semua aktivitas kampanye, serta menindaklanjuti setiap laporan mengenai praktik politik uang.

Sebagai penutup, dugaan politik uang yang melibatkan Rohidin Mersyah menciptakan tantangan serius dalam pelaksanaan Pilkada Bengkulu. Dengan pemilu yang semakin dekat, penting bagi semua pihak untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara fair, sehingga suara rakyat dapat dihargai dan demokrasi tetap terjaga.