Pada tanggal 24 Desember 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengumumkan kebijakan baru mengenai pengelolaan dan pengawasan aset kripto di Indonesia. Kebijakan ini diambil menjelang transisi tanggung jawab pengawasan yang sebelumnya ada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Harapan dari kebijakan ini adalah terciptanya kepastian hukum serta pengaturan yang lebih baik untuk ekosistem aset kripto, guna meningkatkan keamanan dan keteraturan di pasar digital. Dengan adanya peralihan tersebut, OJK kini akan mengambil alih peran Bappebti dalam mengatur berbagai transaksi kripto, termasuk perdagangan, investasi, dan pengelolaan aset digital di Indonesia.

Peraturan baru yang diterbitkan oleh OJK mencakup berbagai aspek penting mengenai transaksi aset kripto. Salah satu hal utama yang diatur adalah kewajiban bagi perusahaan yang terlibat dalam industri ini untuk memperoleh izin resmi dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Perusahaan yang menyediakan layanan terkait aset kripto, seperti bursa atau platform perdagangan digital, harus memenuhi berbagai persyaratan yang ketat, termasuk perlindungan konsumen, jaminan keamanan transaksi, dan transparansi operasional. Selain itu, aturan ini juga mengatur pengawasan terhadap transaksi kripto yang melibatkan masyarakat umum, untuk menghindari praktik ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Melalui regulasi baru ini, OJK bertujuan untuk menciptakan pasar aset kripto yang lebih terkontrol dan aman. Mengingat antusiasme masyarakat, terutama investor ritel, terhadap aset kripto, OJK merasa penting untuk memperkenalkan pengawasan yang lebih ketat guna melindungi konsumen dan menjaga kestabilan pasar. OJK juga berupaya untuk mengantisipasi risiko yang timbul akibat volatilitas harga aset kripto yang dapat merugikan investor jika tidak dikelola dengan baik.

Dengan diterbitkannya regulasi ini, OJK berharap proses transisi pengawasan dari Bappebti berjalan lancar dan tidak mengganggu perkembangan pesat pasar aset kripto di Indonesia. Pemerintah Indonesia semakin serius dalam memastikan adanya regulasi yang jelas dan solid di sektor ini, terutama setelah semakin banyaknya investor lokal dan asing yang terlibat. OJK juga menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan berbagai pihak terkait demi memastikan implementasi aturan ini dapat berjalan dengan efektif.

Peralihan pengawasan kripto ke OJK merupakan langkah penting untuk menciptakan ekosistem industri kripto yang lebih sehat dan terstruktur di Indonesia. Dengan adanya aturan yang lebih jelas dan ketat, diharapkan pasar aset kripto dapat berkembang dengan lebih stabil dan aman, yang akan meningkatkan rasa percaya masyarakat dan investor. Ke depan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar utama bagi aset kripto yang diatur dengan regulasi yang transparan dan terpercaya.