Pada 14 Desember 2024, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungannya terhadap usulan Presiden, Prabowo Subianto, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Evaluasi ini dianggap penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan memastikan bahwa proses pilkada berjalan lebih transparan, adil, dan berkualitas.

PKS menyatakan bahwa usulan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada ini sejalan dengan visi partai untuk memperbaiki sistem politik dan pemilu di Indonesia. Mereka menilai bahwa meskipun pilkada sudah berjalan dengan baik di banyak daerah, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki. Beberapa masalah yang diidentifikasi termasuk praktik politik uang, rendahnya kualitas calon kepala daerah, dan masalah administrasi yang kerap muncul dalam proses pemilihan.

PKS menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Partai ini menyatakan bahwa untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi, semua tahapan pilkada harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Oleh karena itu, evaluasi yang diusulkan oleh Prabowo dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memperbaiki aspek-aspek tersebut guna menciptakan pilkada yang lebih bersih dan efektif.

Dukungan PKS terhadap usulan evaluasi ini juga merupakan bagian dari komitmen mereka untuk mendukung reformasi politik yang lebih baik di Indonesia. PKS menganggap evaluasi tersebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kualitas pemilu dan pilkada di masa depan. Mereka juga mendukung langkah pemerintah untuk terus berinovasi dalam memperbaiki sistem demokrasi yang lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan, menegaskan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada sangat penting untuk memperbaiki kualitas pemilu di Indonesia. Ia berharap, dengan adanya evaluasi dan reformasi yang dilakukan secara sistematis, Pilkada di Indonesia akan semakin efisien dan berdaya guna untuk menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas. Evaluasi ini, menurut Prabowo, bukan hanya soal memperbaiki mekanisme teknis, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi demokrasi di Indonesia.