Pemerintah baru-baru ini mengumumkan pemangkasan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp8 triliun, yang memicu pertanyaan mengenai komitmen mereka terhadap sektor pendidikan. Meskipun anggaran Kemendikdasmen untuk tahun 2025 telah disetujui sebesar Rp33,5 triliun, dengan kebijakan efisiensi ini, kementerian hanya akan mengelola Rp25,5 triliun. Pengamat pendidikan, Ubaid Matraji, menilai langkah efisiensi ini tidak tepat mengingat sejumlah masalah besar dalam dunia pendidikan, seperti sertifikasi guru, kesejahteraan guru, dan kurang meratanya fasilitas pendidikan.
Pemotongan anggaran ini juga mendapat kritik dari berbagai pihak. Kepala Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan bahwa kebijakan pemotongan anggaran untuk mengamankan program seperti makan bergizi gratis, justru bertentangan dengan kebutuhan mendesak untuk memfasilitasi akses pendidikan tanpa biaya. Program ini bahkan mendapatkan protes dari murid-murid di beberapa daerah seperti Papua, yang lebih mengutamakan kemudahan akses pendidikan.
Sebagai dampaknya, pengurangan anggaran di Kemendikdasmen diprediksi akan mengganggu sektor infrastruktur pendidikan, salah satunya adalah pembangunan sekolah. Ubaid Matraji menegaskan bahwa ketidakmerataan jumlah sekolah, terutama di tingkat SMP, berpotensi menambah angka putus sekolah. Hal ini sangat berbahaya bagi masa depan pendidikan anak-anak, terlebih dengan kebijakan wajib belajar 13 tahun yang harus diimbangi dengan anggaran yang serius.
Selain itu, pemangkasan anggaran juga diperkirakan akan berdampak pada perekrutan dan kesejahteraan guru, terutama bagi guru honorer. Keberadaan guru yang cukup dan berkualitas sangat bergantung pada anggaran yang tersedia, yang pada akhirnya akan menentukan kualitas pendidikan yang dapat diberikan kepada anak-anak di seluruh Indonesia.
